Berita Terkini

Wamena 12 Mei 2026 - KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama Kepala Bagian Teknis dan Hukum Yulianty Monim serta Kepala Sub Bagian Yonthan Makuba bersama seluruh staf berpartisipasi dalam pendalaman materi melalui via zoom meeting di Aula Pilamo Demokrasi Papua Pegunungan. Pembahasan materi terkait (sistem dan tata kelola demokrasi). Kegiatan semacam ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan gagasan utama buku Making Democracy Count: How Mathematics Improves Voting, Electoral Maps, and Representation. Buku tersebut menegaskan bahwa demokrasi modern sesungguhnya sangat bergantung pada matematika. Sistem pemilu, pembagian kursi parlemen, pembentukan daerah pemilihan, hingga metode penghitungan suara bekerja melalui aturan matematis yang menentukan apakah hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau justru menghasilkan ketidakadilan representasi. Penulis Prof. Ismar Volić menjelaskan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas metode matematis yang digunakan dalam sistem pemilu. Karena itu, pemahaman teknis dan hukum oleh penyelenggara pemilu seperti KPU menjadi penting untuk memastikan: representasi politik berlangsung adil, distribusi kursi dilakukan proporsional, suara pemilih tidak terdistorsi, dan aturan pemilu tidak membuka ruang manipulasi. Buku ini juga mengkritik berbagai kelemahan struktural dalam demokrasi modern, seperti: Plurality voting, Gerrymandering, Pembagian kursi yang bias, Hingga aturan mayoritas tertentu yang dapat mengurangi representasi. Di sisi lain, penulis mengakui bahwa tidak ada sistem demokrasi yang sepenuhnya sempurna. Dalam teori pemilihan sosial, termasuk Arrow's impossibility theorem, terdapat keterbatasan matematis yang menunjukkan bahwa sulit menciptakan sistem voting yang sepenuhnya adil untuk semua pihak secara bersamaan. Kemudian peningkatan kapasitas teknis di lingkungan KPU tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga penting untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif. Pemilu bukan sekadar proses politik, melainkan juga sistem matematis yang menentukan legitimasi representasi rakyat. Dengan demikian inti pemikiran buku ini dapat dirangkum “Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas matematika yang digunakan dalam sistem pemilu dan representasi politik.” Atau lebih tegas “Demokrasi dapat gagal bukan hanya karena politisi yang buruk, tetapi juga karena rumus dan mekanisme pemilihannya buruk.”

Wamena, — KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan rapat rutin pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2026. Berlokasi di Aula Pilamo Demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan. Senin, 11 Mei 2026.  Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Agus Filma selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan dan diikuti oleh jajaran sekretariat serta para komisioner. Dalam arahannya, Agus Filma menjelaskan terkait efisiensi pendanaan Tahun 2026, termasuk revisi anggaran dan realisasi penggunaannya yang nantinya akan dikirimkan kepada masing-masing komisioner sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Selain itu, Agus Filma juga menegaskan pentingnya tertib administrasi, khususnya dalam proses surat-menyurat di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ia menyampaikan bahwa setiap surat yang memiliki tembusan seharusnya turut diberikan kepada Ketua sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pengawasan internal. Pada kesempatan yang sama, Adden Siagian selalu Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Kabag (KUL) menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dijadwalkan koordinasi bersama pihak Kejaksaan Tinggi Papua. Jadwal pelaksanaan koordinasi tersebut akan ditentukan dan diinformasikan lebih lanjut. Rapat rutin ini menjadi bagian dari upaya KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam meningkatkan koordinasi internal, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola administrasi di lingkungan kerja lembaga.

Dalam arahannya, Rudolf Yonathan Makuba menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan antarpegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pegawai agar tetap melanjutkan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan pada masa sebelumnya sehingga dapat menghasilkan capaian kerja yang optimal. Menurutnya, kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Melalui apel pagi rutin ini, diharapkan seluruh pegawai dapat terus meningkatkan semangat kerja, memperkuat koordinasi, serta menjaga komitmen bersama dalam menyelesaikan setiap program dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.  

JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menindaklanjuti surat KPU Nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 Tanggal 8 April 2026 Perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antar KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan telah dilaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilhan Umum (KPU) dengan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga bersama Kejaksaan Tinggi Papua melakukan audiensi guna mematangkan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektoral. Pertemuan ini difokuskan pada tiga pilar utama: intelijen, pengamanan aset, dan bantuan hukum untuk periode kerja 5 tahun kedepan. ​Fokus Utama Kerja Sama Berdasarkan draf yang dibahas, kerja sama ini mencakup beberapa poin krusial, di antaranya yaitu Intelijen, Aset seperti Penelusuran dan penyelamatan aset negara yang dikelola instansi terkait untuk mitigasi risiko kerugian negara serta Pemberian penyuluhan hukum oleh pihak Kejaksaan kepada jajaran KPU guna meminimalisir pelanggaran administratif maupun pidana. ​Selain itu, untuk memperlancar komunikasi antarlembaga, Kepala Tata Usaha (Ka. TU) ditunjuk sebagai penghubung utama (liaison officer) dalam setiap korespondensi antar pihak, pada audiensi ini di hadiri langsung oleh jajaran pejabat teras Kejaksaan Tinggi Papua, antara lain: Indawan Kuswadi, S.H., M.H. (Asisten Perdata & Tata Usaha Negara), Yedivia Rum, S.H., M.H. (Asisten Intelijen), Bobby Oktavian Javuara Selang, S.H. (Kasi I pada Asisten Intelijen) dan I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H. (Kasi Perdata pada Asisten Perdata & Tata Usaha Negara) ​Langkah Selanjutnya Mengingat ini adalah bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), para pihak sepakat perlu adanya penjabaran lebih detail mengenai ruang lingkup tugas dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait rincian kerja sama aset dan mekanisme pembiayaan. ​Penentuan waktu dan tempat penandatanganan resmi PKS akan segera dijadwalkan, menyesuaikan dengan agenda Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua yang direncanakan hadir langsung dalam seremoni tersebut bersama jajaran Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan secara serentak.

Jayapura – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang secara resmi melakukan pengajuan pengalihan koordinasi pengelolaan keuangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura ke KPPN Wamena. Langkah strategis ini diambil menyusul ditetapkannya Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi salah satu cakupan wilayah administrasinya. ​Pemindahan ini bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi dan memperkuat efektivitas tata kelola anggaran tercakup menjadi satu pada 7 Kabupaten lainnya di KPPN Wamena. Dengan beralih ke KPPN Wamena, KPU Pegunungan Bintang kini berada di bawah naungan layanan yang secara administratif dan geografis lebih dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. ​Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya nyata dalam mendukung percepatan pelayanan informasi keuangan. ​"Sebagai bagian dari Provinsi Papua Pegunungan, sinkronisasi dengan KPPN Wamena akan jauh lebih mudah. Jarak koordinasi yang lebih pendek memungkinkan penyelesaian kendala teknis pencairan anggaran maupun pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan tepat waktu," ujar Adden Siagian. ​Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam peralihan ini antara lain seperti Memangkas birokrasi pengurusan dokumen keuangan yang sebelumnya harus melintasi antar-provinsi (Papua ke Papua Pegunungan), Mempermudah tim bendahara dalam melakukan rekonsiliasi data dan konsultasi regulasi perbendaharaan secara langsung, dan Menyelaraskan arah kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan instruksi KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai induk organisasi yang baru. Baca juga: KPU Provinsi Papua Pegunungan Gandeng Kejati Papua Perkuat Kerja Sama Hadapi Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengajukan permohonan diskusi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua guna membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati antara KPU RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. ​Berdasarkan surat resmi nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tertanggal 8 April 2026, upaya kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat aspek hukum dan pendampingan dalam menghadapi berbagai tahapan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mendatang. ​Dalam dokumen tersebut, KPU Provinsi Papua Pegunungan menekankan beberapa poin krusial, di antaranya  yaitu: Tindak Lanjut Nota Kesepahaman yaitu Penjabaran MoU tingkat pusat ke dalam teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat daerah; Memastikan seluruh tahapan, baik teknis maupun non-tahapan, memiliki payung hukum dan koordinasi yang kuat dengan pihak Kejaksaan; Permohonan kesediaan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua untuk melakukan diskusi mendalam terkait implementasi kerja sama ini di wilayah Papua Pegunungan. ​Langkah proaktif KPU Provinsi Papua Pegunungan ini menunjukkan komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya pendampingan dari Kejati Papua, diharapkan potensi kendala hukum selama proses demokrasi berlangsung dapat dimitigasi dengan baik. ​"Kami meminta kesediaan Bapak (Kepala Kejati) untuk dapat berdiskusi dengan kami terkait hal dimaksud sebagai bentuk awal koordinasi antarlembaga” Ujar Linda Rumbiak Selaku Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM ​Hingga saat ini, pertemuan antara kedua belah pihak diharapkan dapat segera berlangsung di Jayapura untuk mematangkan draf Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi landasan sinergi dalam mengawal pesta demokrasi di tanah Papua. Baca juga: Optimalkan Penyerapan Anggaran, KPPN Wamena Gelar Sosialisasi RPD Triwulan II Bersama KPU se-Papua Pegunungan