Berita Terkini

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Teknis Implementasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pilamo Demokrasi Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dan diikuti oleh jajaran pegawai KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai implementasi Manajemen Talenta ASN, khususnya terkait penilaian kinerja, potensi, kualifikasi, kompetensi, pengalaman jabatan, serta rekam jejak pegawai. Dalam arahannya, Agus Filma selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa penerapan Manajemen Talenta diharapkan dapat mendorong proses pengembangan dan promosi jabatan yang lebih objektif. “Dengan adanya sosialisasi Manajemen Talenta, diharapkan promosi jabatan dalam kompetensi diri pada setiap pegawai bukan hanya karena kedekatan, namun berdasarkan kompetensi diri yang ada,” ujar Agus. Menurutnya, setiap pegawai perlu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi berdasarkan kemampuan serta kinerja yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem Manajemen Talenta menjadi penting bagi seluruh pegawai. Penilaian Manajemen Talenta ASN Sementara itu, M. Rizhanif Indraquranabiem selaku Plt. Kasubbag SDM dan Parmas menjelaskan teknis penilaian dalam Manajemen Talenta ASN. Ia menjelaskan bahwa penilaian Manajemen Talenta melalui sumbu kinerja terbagi menjadi dua, yaitu penilaian kinerja dan kinerja penguat. Penilaian tersebut kemudian berkaitan dengan aspek kualifikasi dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Selain kinerja dan kualifikasi, aspek potensi pegawai juga menjadi bagian penting dalam pemetaan Manajemen Talenta. Potensi dapat dipetakan melalui sejumlah indikator, di antaranya hasil asesmen, sertifikat kompetensi, serta riwayat jabatan. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan mengenai pemutakhiran data pada MyASN. Pegawai diberikan pemahaman mengenai enam riwayat yang dapat dimutakhirkan melalui MyASN sehingga data kepegawaian dapat tersaji secara lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi terbaru. Pegawai Didorong Memutakhirkan Data dan Menyusun Rencana Aksi Selain pemutakhiran data, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai Rencana Aksi yang wajib dilakukan oleh setiap pegawai sebagai bagian dari pengembangan potensi dan kompetensi. Materi lainnya mencakup pengalaman jabatan, termasuk lama waktu dalam jenjang riwayat jabatan, penilaian potensi masing-masing pegawai, serta rekam jejak kedisiplinan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam implementasi Manajemen Talenta ASN. Pada sesi akhir, Agus Filma kembali menekankan pentingnya kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan dalam Simata BKN. Ia berharap seluruh pegawai dapat memahami dan memenuhi dokumen yang diperlukan sekaligus melakukan pemutakhiran data secara berkala. “Diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan potensi diri,” tegas Agus. Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan mendorong seluruh pegawai untuk lebih aktif dalam mengembangkanr kompetensi, memperbarui data kepegawaian, serta mempersiapkan diri dalam penerapan Manajemen Talenta ASN secara objektif dan terukur

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan memperingati Hari Kesadaran Nasional Tahun 2026, Kamis (17/9/2026). Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Peringatan Hari Kesadaran Nasional menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di kalangan aparatur negara untuk senantiasa menjalankan tugas secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Momentum ini juga menjadi ruang refleksi bagi setiap jajaran dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong seluruh jajaran agar memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyelenggaraan pemilu. Kedisiplinan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aturan, penyelesaian pekerjaan sesuai tanggung jawab, tertib administrasi, serta kemampuan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain disiplin, tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus melekat dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun profesional. Momentum Hari Kesadaran Nasional Tahun 2026 juga menjadi pengingat bagi jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarjajaran. Sinergi antara komisioner dan sekretariat menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui peringatan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Kesadaran dalam menjalankan tugas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Peringatan Hari Kesadaran Nasional Tahun 2026 tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Paps.    

Wamena  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Persiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2027, Rabu (16/9/2026).  Kegiatan berlangsung di Aula Pilamo Demokrasi Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan mengenai pengelolaan kinerja sekaligus mempersiapkan penyusunan SKP Tahun 2027. Melalui kegiatan tersebut, pegawai diharapkan dapat memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi kinerja secara lebih terarah. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, dalam arahannya menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama sebelum materi pengelolaan kinerja dan SKP disosialisasikan kepada KPU Kabupaten. “Sebelum sosialisasi ke kabupaten, diharapkan KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah memahami apa saja hal-hal yang akan dilakukan ke depannya bersama-sama,” ujar Agus. Menurutnya, SKP tidak semata-mata menjadi daftar kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pegawai, tetapi juga menjadi instrumen untuk melihat dan mengukur hasil kinerja. “SKP tidak hanya sebagai daftar kegiatan, melainkan sebagai indikator terhadap hasil kinerja,” jelasnya. Agus Filma juga mengharapkan setelah kegiatan tersebut, setiap Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Subbagian (Kasubag) dapat segera menyusun serta membagi program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ia menambahkan, target yang dituangkan dalam SKP perlu disusun secara realistis dan dapat dibuktikan melalui evidence atau bukti dukung atas pelaksanaan pekerjaan. “Diharapkan setelah kegiatan ini selesai, para pegawai dapat menyusun target yang realistis dalam SKP yang terdapat evidence atau bukti dukung,” tambah Agus. Sementara itu, M. Rizhanif Indraquranabiem, selaku Plt. Kasubbag SDM dan Parhumas KPU Provinsi Papua Pegunungan, menjelaskan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SKP Tahun 2027. Ia menerangkan bahwa dalam SKP 2027 terdapat dialog kinerja yang mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan ekspektasi hasil dan perilaku, pelaksanaan rencana aksi, serta dokumentasi. Menurut M. Rizhanif, dialog kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan adanya keselarasan antara rencana pekerjaan pegawai dengan target dan hasil yang diharapkan organisasi. Selain itu, ia menjelaskan bahwa secara ideal SKP disusun pada awal tahun sebagai bagian dari tahap perencanaan. “SKP idealnya dibuat di awal tahun sebagai tahap perencanaan bagi pegawai untuk merencanakan pekerjaan di masa yang akan datang,” jelasnya. Melalui kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Persiapan SKP 2027 ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun perencanaan kinerja. Penyusunan target yang realistis, pelaksanaan rencana aksi, serta kelengkapan bukti dukung menjadi bagian penting dalam membangun pengelolaan kinerja pegawai yang terarah dan terukur. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah awal bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mempersiapkan penyusunan SKP Tahun 2027 sebelum nantinya dilakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada jajaran KPU Kabupaten se-Papua Pegunungan.

WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2026. Hasil survei terhadap 124 responden menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,23 dengan kategori mutu pelayanan B atau Baik. Capaian tersebut menjadi gambaran atas pengalaman masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SKM Triwulan III mencakup empat jenis layanan, yakni Layanan PPID, Pendidikan Pemilih, Pengaduan Masyarakat, dan Kerja Sama. Pengukuran dilakukan melalui 16 item pertanyaan yang merepresentasikan sembilan unsur pelayanan. Data kemudian dianalisis untuk melihat tingkat kepuasan secara keseluruhan maupun pada masing-masing jenis layanan. Pengaduan Masyarakat Raih Nilai Tertinggi, PPID Masih Perlu Diperkuat Berdasarkan hasil pengolahan, Layanan Pengaduan Masyarakat memperoleh nilai IKM tertinggi, yaitu 84,39, disusul Layanan Kerja Sama sebesar 83,92, Pendidikan Pemilih sebesar 82,84, dan Layanan PPID sebesar 81,89. Seluruh layanan tersebut masih berada dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik. Pada tingkat unsur pelayanan, Perilaku Pelaksana menjadi aspek dengan nilai tertinggi, yaitu 84,54. Capaian ini menunjukkan bahwa sikap dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan penilaian yang relatif baik dari pengguna layanan. Sementara itu, Waktu Penyelesaian memperoleh nilai terendah sebesar 81,25, diikuti Sarana dan Prasarana sebesar 82,06. Kedua aspek tersebut menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan pengalaman masyarakat ketika memperoleh layanan, khususnya kepastian waktu, kemudahan proses, kenyamanan, serta dukungan fasilitas pelayanan. Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan yang baik tidak berhenti pada keramahan petugas. Kepastian waktu, kejelasan persyaratan, kemudahan prosedur, kualitas fasilitas, serta kecepatan respons juga menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman pelayanan yang positif. Baca juga: Perkuat Integritas dan Kepercayaan Publik, KPU Papua Pegunungan Dorong Zona Integritas Jadi Budaya Kerja Hasil SKM Menjadi Dasar Perbaikan Pelayanan KPU Papua Pegunungan Pelaksanaan SKM Triwulan III juga menjadi bagian dari kesinambungan evaluasi atas hasil survei periode sebelumnya. KPU Provinsi Papua Pegunungan membandingkan hasil Triwulan II dan Triwulan III untuk melihat perubahan pada masing-masing layanan sekaligus menentukan arah perbaikan selanjutnya. Dalam perbandingan tersebut, Layanan Kerja Sama mengalami peningkatan 0,51 poin, dari 83,41 pada Triwulan II menjadi 83,92 pada Triwulan III. Sementara itu, Pendidikan Pemilih mengalami penurunan 2,75 poin, Pengaduan Masyarakat turun 1,31 poin, dan PPID turun 1,70 poin. Perubahan ini menjadi bahan evaluasi yang perlu dibaca bersama pelaksanaan kegiatan dan bukti pendukung, sehingga penurunan atau kenaikan angka tidak langsung dianggap sebagai akibat dari suatu tindakan tertentu. Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengarahkan perhatian pada percepatan waktu penyelesaian layanan, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan PPID, optimalisasi penanganan pengaduan, serta perluasan pendidikan pemilih. Di sisi lain, perbaikan pada layanan kerja sama yang telah menunjukkan peningkatan tetap perlu dipertahankan melalui penyederhanaan proses, koordinasi, dan percepatan administrasi. Melalui pelaksanaan SKM secara berkala, KPU Provinsi Papua Pegunungan berupaya menjadikan kepuasan masyarakat sebagai salah satu pijakan dalam memperbaiki pelayanan publik. Dengan demikian, SKM tidak berhenti sebagai laporan dan angka indeks, tetapi menjadi siklus yang menghubungkan pengukuran, evaluasi, tindak lanjut, dan pengukuran kembali untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Wamena – Peringatan Hari Demokrasi Internasional menjadi momentum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami pentingnya peran generasi muda dalam menjaga dan membangun demokrasi yang berkualitas. Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh warga negara. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat yang akan menentukan masa depan demokrasi. Pemilih Pemula, Bagian Penting Demokrasi Pemilih pemula merupakan generasi yang mulai mendapatkan pengalaman menggunakan hak pilih dalam pemilu. Momen tersebut bukan hanya tentang memberikan suara di tempat pemungutan suara, tetapi juga menjadi awal bagi generasi muda untuk memahami bagaimana proses demokrasi berjalan. KPU Provinsi Papua Pegunungan mendorong pemilih pemula untuk tidak menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembangunan, hingga pelayanan publik memiliki keterkaitan dengan proses demokrasi dan pilihan masyarakat. Karena itu, pemilih pemula perlu membekali diri dengan pengetahuan kepemiluan serta memahami pentingnya menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar. Jangan Hanya Aktif di Media Sosial, Aktif Juga dalam Demokrasi Perkembangan media sosial membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling aktif dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi. Pemilih pemula diharapkan tidak mudah percaya terhadap informasi politik yang beredar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Berita bohong, informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, maupun konten yang memecah belah dapat memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak disikapi secara bijak. Menjadi generasi muda yang demokratis berarti mampu berbeda pilihan tanpa bermusuhan, menyampaikan pendapat tanpa merendahkan, serta menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Sosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di RRI Wamena, Naftali E. Paweka Ajak Masyarakat Aktif Perbarui Data Pemilih Suara Pemilih Pemula Punya Arti Setiap suara memiliki arti dalam proses demokrasi. Karena itu, pemilih pemula perlu memahami bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus digunakan secara bertanggung jawab. KPU Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong pendidikan pemilih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemiluan. Edukasi kepada generasi muda menjadi penting agar mereka tidak hanya datang ke TPS dan memberikan suara, tetapi juga memahami alasan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Generasi muda juga diharapkan mampu menjadi pelopor demokrasi di lingkungan sekolah, kampus, komunitas, keluarga, maupun masyarakat. KPU Papua Pegunungan Dorong Demokrasi yang Inklusif Provinsi Papua Pegunungan memiliki keberagaman masyarakat, budaya, serta kondisi geografis yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam situasi tersebut, partisipasi generasi muda menjadi salah satu kekuatan untuk memperluas kesadaran demokrasi. KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi kepemiluan yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Pemanfaatan berbagai media komunikasi dan teknologi digital juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan informasi kepemiluan kepada generasi muda. Melalui momentum Hari Demokrasi Internasional 2026, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak pemilih pemula untuk “Kenali Pemilunya, Pahami Pilihannya, Gunakan Hak Suaranya.” Demokrasi bukan hanya milik penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Demokrasi adalah milik seluruh masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi penentu wajah demokrasi Indonesia di masa depan. Dengan semangat Hari Demokrasi Internasional, mari bersama-sama membangun demokrasi yang cerdas, damai, inklusif, berintegritas, dan menghargai perbedaan, mulai dari Papua Pegunungan. Baca juga: Persiapan Pendidikan Pemilih 2026, KPU Papua Pegunungan Kunjungi Dinas Terkait

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan apel pagi pada Minggu Ke-III Bulan September 2026, Senin (14/9/2026).  Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dan diikuti oleh jajaran komisioner serta sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan. Apel pagi dipimpin oleh Naftali E. Paweka, Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam arahannya, Naftali menekankan pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan para pegawai dalam melaksanakan setiap aktivitas kedinasan. Menurutnya, keselamatan pegawai merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama agar seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik,h aman, dan optimal.  Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan maupun kegiatan di lingkungan kantor. Selain aspek keselamatan, Naftali juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar-subbagian. Koordinasi yang baik dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap pekerjaan dapat berjalan secara terarah dan saling mendukung. “Koordinasi antar-subbagian harus terus ditingkatkan agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal,” ujar Naftali dalam arahannya. Ia berharap seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan dapat membangun kerja sama yang semakin solid, tidak hanya dalam menyelesaikan tugas masing-masing, tetapi juga dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan apel pagi tersebut menjadi bagian dari rutinitas KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam memperkuat kedisiplinan, komunikasi, serta koordinasi internal. Melalui kegiatan tersebut, seluruh jajaran diharapkan semakin siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan keselamatan, dan terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi.