KPU Provinsi Papua Pegunungan Gandeng Kejati Papua Perkuat Kerja Sama Hadapi Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengajukan permohonan diskusi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua guna membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati antara KPU RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan surat resmi nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tertanggal 8 April 2026, upaya kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat aspek hukum dan pendampingan dalam menghadapi berbagai tahapan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mendatang.
Dalam dokumen tersebut, KPU Provinsi Papua Pegunungan menekankan beberapa poin krusial, di antaranya yaitu:
- Tindak Lanjut Nota Kesepahaman yaitu Penjabaran MoU tingkat pusat ke dalam teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat daerah;
- Memastikan seluruh tahapan, baik teknis maupun non-tahapan, memiliki payung hukum dan koordinasi yang kuat dengan pihak Kejaksaan;
- Permohonan kesediaan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua untuk melakukan diskusi mendalam terkait implementasi kerja sama ini di wilayah Papua Pegunungan.
Langkah proaktif KPU Provinsi Papua Pegunungan ini menunjukkan komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya pendampingan dari Kejati Papua, diharapkan potensi kendala hukum selama proses demokrasi berlangsung dapat dimitigasi dengan baik.
"Kami meminta kesediaan Bapak (Kepala Kejati) untuk dapat berdiskusi dengan kami terkait hal dimaksud sebagai bentuk awal koordinasi antarlembaga” Ujar Linda Rumbiak Selaku Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM
Hingga saat ini, pertemuan antara kedua belah pihak diharapkan dapat segera berlangsung di Jayapura untuk mematangkan draf Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi landasan sinergi dalam mengawal pesta demokrasi di tanah Papua.
