KPU Provinsi Papua Pegunungan Ikuti Penguatan dan Percepatan Layanan Kepegawaian ASN Bersama BKN dan PT Taspen
Wamena, – KPU Provinsi Papua Pegunungan mengikuti kegiatan Penguatan dan Percepatan Layanan Status, Pemberhentian Hak, dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi kepegawaian, khususnya terkait layanan status kepegawaian, hak ASN, hingga proses pemberhentian dan pensiun. Selasa, 04 Agustus 2026
Kegiatan tersebut diikuti oleh Agus Filma selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Yosephina Fince Iek selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Rendatin, SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat, serta M. Rizhanif Indra selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbagian Rendatin, SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan berbagai ketentuan terkait cuti ASN, dasar hukum pemberhentian ASN, serta tata cara pengajuan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
Materi disampaikan secara komprehensif agar setiap satuan kerja mampu memahami prosedur administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pihak BKN menekankan pentingnya seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk secara berkala melakukan pemeriksaan dan pembaruan data kepegawaian. Langkah tersebut dinilai sangat penting guna memastikan seluruh data yang tersimpan akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses pelayanan administrasi, khususnya pada saat pengajuan pensiun, dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
Maka melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan semakin memahami tata kelola administrasi kepegawaian yang baik, meningkatkan ketertiban pengelolaan data ASN, serta mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen KPU dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU. PH
