Serahkan SK Pengangkatan PPPK: KPU Papua Pegunungan Dorong Profesionalisme dan Disiplin ASN Baru
Wamena, Papua Pegunungan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dengan penempatan di wilayah kerja se-Provinsi Papua Pegunungan, berlokasi di Aula Pilamo Demokrasi, Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Resmi! 3 PPPK KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Terima SK Pengangkatan Hari Ini
Memperkuat Tata Kelola Organisasi
Acara yang berlangsung di Aula Pilamo Demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan ini dibuka secara resmi oleh Aden Siagian, selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam sambutannya, Aden menyampaikan apresiasi atas proses panjang rekrutmen P3K yang kini membuahkan hasil dengan penyerahan SK pengangkatan. Ia menekankan bahwa kehadiran P3K di lingkungan KPU menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara profesional.
Kegiatan ini juga diisi dengan pembekalan dan arahan langsung oleh Linda Mathelda Rumbiak, selaku Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dalam arahannya, Linda menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas, hak, dan kewajiban sebagai P3K, termasuk pentingnya kedisiplinan, loyalitas terhadap institusi, dan peningkatan kapasitas diri dalam menjalankan peran di lingkungan KPU.
Menjunjung tinggi nilai Profesionalisme.
SK yang diserahkan pada kesempatan ini ditujukan kepada pegawai P3K yang akan ditempatkan di sejumlah satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Pegunungan. Mereka telah melalui proses seleksi nasional dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dengan penyerahan SK ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh pegawai P3K dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta ikut membangun sistem kerja yang akuntabel dan efisien dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.
