Artikel

Wamena - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir ketika Republik Indonesia masih berada pada fase paling rapuh dalam sejarahnya. Negara belum sepenuhnya mapan, perang mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung, dan kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan bangsa sendiri. Di tengah situasi revolusi fisik itulah, sekelompok mahasiswa memilih jalan perjuangan yang berbeda. Mereka tidak mengangkat senjata, melainkan membangun organisasi. Mereka meyakini bahwa kemerdekaan tidak cukup dipertahankan dengan kekuatan militer semata. Demokrasi membutuhkan manusia yang berpikir jernih, beretika, dan bertanggung jawab. Pilihan ini menunjukkan kesadaran bahwa masa depan republik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama kaum terpelajar di lingkungan kampus, demi mempertinggi derajat rakyat dan bangsa Indonesia. Dari konteks inilah HMI lahir dan kemudian bertahan sebagai salah satu organisasi mahasiswa paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia Lahir di Tengah Revolusi Fisik Himpunan Mahasiswa Islam berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Pada masa itu, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Agresi militer terus berlangsung, pemerintahan berpindah-pindah, dan kampus-kampus tidak berjalan normal. Aktivitas akademik kerap terhenti oleh situasi perang yang tidak menentu. Dalam kondisi seperti itu, Lafran Pane melihat persoalan mendasar. Mahasiswa Islam tersebar di berbagai kota tanpa memiliki wadah bersama. Mereka memiliki semangat kebangsaan, tetapi belum terorganisir secara ideologis dan intelektual. Padahal, republik yang baru lahir sangat membutuhkan tenaga terdidik untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan. HMI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sejak awal, organisasi ini tidak dimaksudkan sebagai alat politik praktis. Tujuannya jelas dan tegas: mempertahankan Negara Republik Indonesia serta mengembangkan ajaran Islam. Kedua tujuan ini tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan. Islam diposisikan sebagai sumber etika perjuangan, bukan sebagai alat perebutan kekuasaan. Baca juga: Lafran Pane: Islam, Kebangsaan, dan Akar Demokrasi Indonesia Perubahan Tujuan dan Pendewasaan Gerakan Seiring perjalanan waktu, tujuan HMI mengalami penyesuaian. Pada Kongres Pertama HMI di Yogyakarta, 30 November 1947, rumusan tujuan diubah menjadi menegakkan dan mengembangkan agama Islam serta mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indonesia. Perubahan ini mencerminkan kesadaran akan konteks perjuangan bangsa yang saat itu masih berada dalam masa revolusi fisik. Selanjutnya, pada Kongres IV HMI di Bandung, 4 Oktober 1955, tujuan organisasi kembali diperbarui menjadi ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Perubahan ini menandai pergeseran orientasi HMI, dari semata-mata bertahan dalam situasi perang menuju fokus pada pembinaan sumber daya manusia. Rumusan tersebut kemudian disempurnakan pada Kongres X HMI di Palembang menjadi: “Terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.” Rumusan inilah yang bertahan hingga hari ini dan menjadi identitas ideologis HMI. HMI dan Pendidikan Kader Sejak awal, HMI tidak dibangun sebagai organisasi massa, melainkan sebagai organisasi kader. Pendidikan menjadi jantung gerakan. Diskusi, latihan kepemimpinan, dan tradisi membaca buku dijaga secara turun-temurun. Kader HMI dilatih untuk berpikir sistematis dan kritis. Mereka diajak memahami sejarah bangsa, teori politik, pemikiran Islam, serta realitas sosial. Demokrasi tidak diajarkan sebagai slogan semata, melainkan dipraktikkan melalui musyawarah, perdebatan gagasan, dan pengambilan keputusan kolektif. Model kaderisasi seperti ini membuat HMI mampu bertahan melewati berbagai perubahan rezim. Banyak organisasi mahasiswa lahir dan tenggelam mengikuti momentum politik, sementara HMI tetap hidup karena fondasinya adalah pembinaan jangka panjang. Baca Juga: Milad Muhammadiyah ke-113 : Jejak Perjuangan, Pendidikan, dan Dakwah Pencerahan bagi NKRI HMI pada Masa Revolusi dan Awal Republik Pada masa revolusi fisik dan awal kemerdekaan, kader-kader HMI terlibat aktif di berbagai sektor. Ada yang membantu diplomasi, ada yang masuk ke birokrasi, dan ada pula yang tetap berada di kampus sebagai pendidik serta penggerak intelektual. Peran ini mendapat pengakuan luas. Pada peringatan Milad pertama HMI, 6 Februari 1948 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman menyampaikan pernyataan yang kemudian sering dikutip, bahwa HMI bukan sekadar himpunan mahasiswa Islam, melainkan harapan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal HMI dipandang sebagai bagian dari perjuangan nasional. Baca Juga: Bayang-Bayang G30S/PKI: Dua Saudara dalam Satu Rahim, Berbeda Jalan Politik HMI dan Demokrasi Parlementer Pada era demokrasi parlementer, Indonesia memasuki masa penuh ketegangan ideologis. Nasionalisme, Islam, dan komunisme saling berhadapan dalam ruang politik. HMI berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia menolak komunisme. Di sisi lain, ia juga menolak menjadi alat partai politik tertentu. Sikap ini membuat HMI kerap berada di bawah tekanan, terutama ketika berhadapan dengan CGMI, organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada akhir masa Orde Lama, ketika HMI sempat terancam dibubarkan. Namun, tekanan tersebut justru membentuk karakter independen HMI. Organisasi ini mempertahankan posisinya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berkomitmen pada negara dan demokrasi konstitusional. Baca Juga: NU, Demokrasi, dan Indonesia Merdeka : Peran 100 Tahun Nahdlatul Ulama HMI pada Masa Orde Baru Memasuki era Orde Baru, situasi politik kembali berubah. Negara menjadi sangat kuat, ruang demokrasi menyempit, dan gerakan mahasiswa dibatasi. Banyak organisasi memilih beradaptasi sepenuhnya atau akhirnya dibubarkan. Pada masa ini, HMI dipimpin oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) selama dua periode, 1966–1971. Di bawah kepemimpinannya, HMI mengalami perkembangan pemikiran yang signifikan. Cak Nur mendorong pembaruan cara berpikir tentang Islam dan keindonesiaan. Ia menggagas Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang disahkan pada Kongres X di Palembang. Dokumen ini menjadi fondasi ideologis HMI hingga hari ini. Dari periode ini pula muncul generasi intelektual Muslim yang berpengaruh di ruang publik nasional. Setelah Cak Nur, kepemimpinan Akbar Tanjung pada periode 1971–1974 memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas jaringan kaderisasi. Pada masa beliau inilah terbentuk juga Kelompok Cipayung, yang merupakan forum silaturahmi dan berdiskusi organisasi gerakan mahasiwa, HMI semakin menguat secara struktural. Konflik Internal dan Dualisme Organisasi Memasuki era 1980-an, hubungan HMI dengan pemerintah kembali memanas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi berasas Pancasila memicu perdebatan tajam di internal HMI. Puncaknya terjadi pada Kongres XVI HMI tahun 1986 di Padang. Organisasi kemudian terpecah. Sebagian kader menyelenggarakan kongres tandingan di Kaliurang dan Wonosari, guna membentuk Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) HMI. Sejak saat itu, HMI berada dalam kondisi dualisme. Meskipun terpecah, kedua kubu HMI tetap berakar pada tradisi kaderisasi yang sama. Dalam banyak hal, mereka tetap berdekatan dan bahkan kerap berkolaborasi dalam isu-isu kebangsaan. Hal ini diperkuat dengan dipertemukannya Harry Azhar Aziz dan Eggy Sudjana selaku tokoh penting dalam  terpecahya HMI, pertemuan keduanya terjadi pada Konggres XXXI HMI MPO di Sorong Papua Barat Daya awal 2018. HMI dan Era Reformasi Reformasi 1998 membuka ruang baru bagi demokrasi Indonesia. Kader-kader HMI terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa yang mendorong tumbangnya rezim Orde Baru. Sejumlah tokoh reformasi tercatat sebagai kader atau alumni HMI, di antaranya Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Anas Urbaningrum dan Ubedilah Badrun. Pasca reformasi, tantangan kembali berubah. Demokrasi prosedural berjalan, pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi kualitas demokrasi menghadapi persoalan serius seperti politik uang, polarisasi, dan menguatnya pragmatisme politik. Dalam konteks ini, peran HMI kembali diuji: apakah ia tetap menjadi ruang pendidikan etika publik atau justru sekadar menjadi jaringan kekuasaan. Sumbangsih HMI bagi Demokrasi Indonesia Kontribusi HMI tidak dapat diukur hanya dari satu sektor. Peran tersebut tersebar di dunia akademik, birokrasi, politik, dan masyarakat sipil. Banyak dosen, peneliti, birokrat, dan aktivis lahir dari proses kaderisasi HMI. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat memberi dampak lintas generasi. Demokrasi tidak hanya dijaga di bilik suara, tetapi juga dirawat melalui pendidikan, diskusi, dan pembentukan karakter. Catatan Kritis terhadap HMI Tentu, tidak semua pihak sepakat dengan glorifikasi terhadap HMI. Organisasi ini bukan satu-satunya organisasi mahasiswa, dan tidak semua kadernya konsisten menjaga etika demokrasi. Sebagian kecil justru terjebak dalam pragmatisme politik. Kritik ini sah dan perlu didengar. Sejarah tidak boleh dibaca secara tunggal. Namun, kelebihan HMI terletak pada kontinuitasnya. Ia hadir sejak masa revolusi hingga hari ini, sebuah rentang sejarah yang jarang dimiliki organisasi mahasiswa lain. HMI dan Masa Depan Demokrasi Demokrasi Indonesia hari ini membutuhkan pembaruan etika, bukan hanya perbaikan regulasi. HMI memiliki modal sejarah untuk terus berkontribusi jika kembali menegaskan diri sebagai ruang pendidikan kader yang kritis dan independen. Lafran Pane memulai semua ini dalam kondisi negara yang jauh lebih sulit daripada hari ini. Tantangan zaman memang berubah, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: demokrasi hanya akan hidup jika dirawat oleh manusia yang berilmu, beretika, dan berani bertanggung jawab.

Wamena - Pada 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama lahir dari kegelisahan para ulama pesantren melihat masa depan umat dan bangsa. NU tidak didirikan untuk mengejar kekuasaan. NU lahir untuk menjaga tradisi Islam, melindungi umat, dan merawat kehidupan kebangsaan. Dalam perjalanan hampir satu abad, NU hadir sebagai kekuatan sosial keagamaan yang konsisten mengawal Indonesia merdeka, termasuk dalam proses tumbuhnya demokrasi yang berakar pada nilai keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan. Sejarah NU tidak bisa dilepaskan dari perjalanan republik. Dari masa kolonial, revolusi kemerdekaan, hingga era demokrasi elektoral hari ini, NU terus memainkan peran penyangga. Peran ini relevan untuk direnungkan, terutama di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks. Baca juga: Dari Krapyak untuk Umat. Peran KH M Munawwir dalam Sejarah Keilmuan NU Lahir dari Jejaring Ulama Pesantren NU berdiri bukan dari satu tokoh, melainkan dari jejaring ulama pesantren dengan peran yang saling melengkapi. Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dari Tebuireng menjadi Rais Akbar atau pemimpin tertinggi pertama NU. Otoritas keilmuan dan integritas moral beliau menjadi fondasi NU sebagai jam’iyah diniyah sekaligus kekuatan kebangsaan. Sikap beliau tegas dalam akidah, namun terbuka dalam urusan sosial dan kenegaraan. KH Abdul Wahab Hasbullah dari Tambakberas tampil sebagai penggerak utama dan konseptor organisasi. Ia menjadi sekretaris pertama NU dan tokoh yang menjembatani dunia pesantren dengan realitas politik zamannya. Kiprahnya menunjukkan bahwa ulama tidak boleh terpisah dari persoalan bangsa. Restu spiritual berdirinya NU datang dari Syaikhona Kholil Bangkalan, guru besar para ulama pendiri NU. Peran beliau menegaskan bahwa NU dibangun dengan adab keilmuan dan kesinambungan sanad. Restu ini kemudian disambungkan oleh KH As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo, yang menjadi penghubung utama antara Syaikhona Kholil dan para pendiri NU. Baca juga: Semangat Santri untuk Bangsa dan Demokrasi Indonesia Fikih, Tradisi, dan Kebangsaan Dalam bidang fikih, KH Bisri Syansuri dari Denanyar memegang peran penting. Beliau dikenal sebagai ahli fikih murni (Fuqaha) yang sangat ketat dalam memegang rujukan kitab-kitab kuning (klasik). Beliau merumuskan dasar fikih melalui pendekatan furu'iyyah (cabang hukum). Ia merumuskan dasar-dasar fikih NU dengan pendekatan kehati-hatian dan kemaslahatan. Cara berpikir ini membentuk watak NU yang tidak tergesa-gesa dalam menyikapi perubahan. Prinsip ini pula yang membuat NU mampu berdialog dengan demokrasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Namun perjalanan hidup Kiai Bisri bukan hanya di ranah organisasi NU atau kemiliteran di barisan Sabilillah namun juga di kancah demokrasi dan politik. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Kiai Bisri menjadi anggota Badan Pekerja KNIP mewakili Masyumi. Pemilu 1955 yang merupakan Pemilu pertama dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mengantarkan Kiai Bisri menjadi anggota konstituante, sampai lembaga perwakilan itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nama Nahdlatul Ulama dicetuskan oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nama ini berarti kebangkitan para ulama. Maknanya jelas. Ulama harus bangkit membimbing umat. Kebangkitan ini bukan sekadar spiritual, tetapi juga sosial dan kebangsaan. NU sejak awal memandang Islam dan nasionalisme sebagai dua hal yang saling menguatkan. Identitas NU juga tercermin dalam lambangnya yang dirancang oleh KH Ridwan Abdullah. Setiap elemen logo NU mengandung pesan persatuan, iman, dan tanggung jawab global. Ini menegaskan bahwa NU tidak bersifat sempit, tetapi berpijak pada nilai universal. Yaa Lal Wathan dan Nasionalisme Santri Nasionalisme NU menemukan ekspresi kuat dalam lagu Yaa Lal Wathan karya KH Abdul Wahab Hasbullah yang banyak dikenal sebagai Mbah Wahab. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis untuk membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan santri dan pemuda. Pesannya sederhana dan tegas. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Lagu ini menjadi simbol kuat keterlibatan NU dalam perjuangan kebangsaan. Melalui pendidikan pesantren, NU menanamkan nilai kebangsaan tanpa mengorbankan ajaran agama. Pola ini membuat warga NU memiliki keterikatan emosional dengan negara, sekaligus sikap kritis terhadap kekuasaan. NU dan Perjuangan Kemerdekaan Peran NU dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Resolusi Jihad 1945 yang dipelopori KH Hasyim Asy’ari menjadi tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah kewajiban. Sikap ini memperlihatkan bahwa NU sejak awal memandang kemerdekaan sebagai syarat utama bagi tegaknya martabat manusia. Pasca kemerdekaan, NU terus beradaptasi dengan dinamika politik nasional. NU pernah terlibat langsung dalam politik praktis, lalu kembali ke khittah sebagai organisasi sosial keagamaan. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan politik dan kemampuan membaca konteks zaman. Baca juga: KH. Wahid Hasyim : Ulama, Negarawan, dan Pelopor Semangat Demokrasi Indonesia Demokrasi dan Etika Kebangsaan NU Demokrasi bagi NU bukan sekadar prosedur. Demokrasi harus berakar pada etika. Musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang terus dijaga. Sikap ini terlihat dalam pandangan NU terhadap negara. Negara harus hadir melindungi seluruh warga, tanpa diskriminasi. Dalam konteks demokrasi elektoral, NU mendorong partisipasi warga secara sadar. Pemilih dipandang sebagai subjek, bukan objek. Kesadaran politik warga NU tumbuh dari pendidikan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan. Ini selaras dengan prinsip demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Baca juga: 20 Oktober: Awal Tradisi Demokrasi Baru dari Pelantikan Presiden Gus Dur Gus Dur dan Aktualisasi Nilai Demokrasi Warisan nilai NU menemukan bentuk paling nyata pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia tumbuh dalam tradisi NU yang kritis dan inklusif. Gus Dur memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, bahkan sebelum nilai-nilai itu populer di ruang publik. Keberhasilan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai NU mampu hadir di tingkat tertinggi negara. Ia memimpin dengan pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Meski masa jabatannya singkat, jejak pemikirannya masih terasa hingga hari ini. Relevansi NU bagi Demokrasi Indonesia Hari Ini Memasuki satu abad, NU menghadapi tantangan baru. Demokrasi digital, polarisasi politik, dan krisis kepercayaan publik menuntut peran NU yang adaptif. Nilai-nilai lama perlu diterjemahkan dalam bahasa zaman. Pendidikan politik warga, penguatan literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif menjadi medan pengabdian baru. Bagi lembaga negara, termasuk penyelenggara pemilu, keberadaan NU menjadi mitra strategis. NU memiliki basis sosial yang luas dan kemampuan membangun kepercayaan publik. Kolaborasi yang sehat antara negara dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci demokrasi yang berkelanjutan. Refleksi Seratus tahun NU adalah perjalanan panjang merawat Indonesia. NU menunjukkan bahwa agama dan demokrasi tidak harus berhadap-hadapan. Keduanya bisa berjalan seiring, saling menguatkan, dan saling mengoreksi. Tradisi keilmuan, etika sosial, dan komitmen kebangsaan menjadi modal utama NU dalam menjaga demokrasi yang beradab. Di tengah perubahan zaman, NU tetap relevan karena berpijak pada nilai kemanusiaan. Merawat demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi soal membangun kesadaran warga. NU telah memulainya sejak lama. Tugas generasi hari ini adalah melanjutkan, dengan cara yang sesuai dengan tantangan masa kini. Di akahir artikel ini kami penulis mengajak pembaca untuk mengirimkan hadiah pahala Al-fatikha kepada sesepuh dan pendiri Nahdatul Ulama, lahul Alfatikha.. _pram_

Wamena — Dalam dunia pengelolaan keuangan pribadi, konsep Kuadran Cashflow yang diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki kerap digunakan untuk menggambarkan sumber pendapatan seseorang. Konsep ini membagi cara memperoleh penghasilan ke dalam empat kuadran, yaitu Employee (E), Self-Employed (S), Business Owner (B), dan Investor (I). Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), posisi di kuadran Employee (E) sering dianggap sebagai zona paling aman. Gaji tetap, tunjangan, serta jaminan pensiun membuat profesi ini identik dengan stabilitas. Namun, di balik rasa aman tersebut, tidak sedikit PNS yang tanpa disadari terjebak dalam zona nyaman dan mengalami stagnasi finansial. Baca juga: Perbedaan ASN dan PNS: Pengertian, Status, Hak, Kewajiban, Gaji, dan Jenjang Karier Apa Itu Kuadran Cashflow? Kuadran Cashflow membagi sumber pendapatan menjadi empat kategori: 1. Employee (E) Pendapatan diperoleh dari bekerja kepada institusi atau organisasi dengan imbalan gaji. Mayoritas PNS berada pada kuadran ini. 2. Self-Employed (S) Pendapatan berasal dari keahlian pribadi atau usaha mandiri yang sangat bergantung pada kehadiran pemiliknya, seperti konsultan atau profesional lepas. 3. Business Owner (B) Pemilik sistem usaha yang mampu berjalan tanpa keterlibatan langsung setiap hari. Pendapatan dihasilkan dari sistem dan tim kerja. 4. Investor (I) Pendapatan diperoleh dari pengelolaan aset dan investasi, seperti saham, obligasi, reksa dana, atau properti. Mengapa Banyak PNS Bertahan di Kuadran Employee? 1. Stabilitas Gaji dan Tunjangan Gaji rutin dan kepastian tunjangan memberikan rasa aman secara psikologis. Kondisi ini membuat sebagian PNS merasa tidak perlu mencari sumber pendapatan tambahan. 2. Mindset Zona Aman Lingkungan birokrasi cenderung mendorong pola pikir “aman lebih baik daripada berisiko”. Akibatnya, eksplorasi peluang finansial di luar gaji sering dihindari. 3. Keterbatasan Literasi Keuangan Tidak semua PNS memiliki pemahaman yang memadai tentang investasi, pengelolaan aset, dan perencanaan keuangan jangka panjang. 4. Kekhawatiran Terhadap Regulasi Banyak PNS khawatir aktivitas usaha atau investasi dapat melanggar aturan disiplin ASN, sehingga memilih untuk tidak melangkah sama sekali, meskipun sebenarnya terdapat banyak peluang yang legal dan diperbolehkan. Risiko Terjebak di Zona Aman Bertahan terlalu lama di kuadran Employee memiliki beberapa risiko, antara lain: Pendapatan terbatas pada gaji dan tunjangan   Daya beli tergerus inflasi   Ketergantungan penuh pada penghasilan aktif   Kurangnya kesiapan finansial pasca-pensiun Tanpa perencanaan yang matang, masa pensiun yang diharapkan menjadi waktu menikmati hasil kerja justru dapat berubah menjadi fase penuh keterbatasan. Bisakah PNS Berpindah ke Kuadran B dan I Tanpa Meninggalkan Status ASN? Perpindahan menuju kuadran Business Owner (B) dan Investor (I) tidak selalu berarti PNS harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam konteks ASN, perpindahan kuadran lebih tepat dimaknai sebagai diversifikasi sumber penghasilan dan penguatan kemandirian finansial, bukan pergantian profesi. Selama dilakukan secara legal, transparan, dan tidak mengganggu tugas kedinasan, PNS tetap dapat membangun aset dan sistem pendapatan di luar gaji. Baca juga: Apakah PPPK Bisa Diangkat Jadi PNS? Ini Penjelasan Lengkap Sesuai Aturan Terbaru Pendekatan yang Tepat bagi PNS Fokus pada Investasi Pasif (Kuadran I) Instrumen seperti obligasi negara, reksa dana, dan saham dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan aset tanpa keterlibatan operasional harian.   Membangun Usaha Berbasis Sistem (Kuadran B) PNS dapat berperan sebagai pemilik usaha, bukan pelaksana langsung, dengan pengelolaan profesional dan pemisahan yang jelas dari tugas kedinasan.   Menghindari Konflik Kepentingan Setiap aktivitas usaha harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak memanfaatkan fasilitas, kewenangan, maupun jabatan sebagai ASN.   Menjaga Kinerja dan Integritas Kinerja utama sebagai PNS tetap menjadi prioritas, sementara aktivitas di luar kedinasan bersifat pendukung jangka panjang.   Memahami dan Mematuhi Regulasi ASN PNS perlu memahami ketentuan terkait disiplin, etika, dan larangan yang berlaku agar aktivitas finansial tetap dalam koridor hukum. Perubahan Kuadran adalah Perubahan Strategi, Bukan Status Bagi PNS, berpindah ke kuadran B dan I bukan berarti meninggalkan pengabdian kepada negara, melainkan menyiapkan masa depan finansial yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, PNS dapat tetap profesional dalam tugasnya sekaligus cerdas dalam mengelola keuangan pribadi. Peran Mindset dalam Perubahan Kuadran Perpindahan dari kuadran Employee ke Business Owner atau Investor bukan semata persoalan modal, tetapi perubahan cara berpikir. PNS yang sukses secara finansial umumnya memiliki karakter: Berpikir jangka panjang   Siap belajar dan beradaptasi   Mengelola risiko dengan perhitungan   Tidak bergantung pada satu sumber pendapatan Penutup Menjadi PNS adalah profesi mulia dengan tingkat stabilitas yang tinggi. Namun, stabilitas tidak selalu identik dengan kesejahteraan jangka panjang. Memahami Kuadran Cashflow dapat menjadi langkah awal bagi PNS untuk menyadari posisi finansialnya dan mulai merancang masa depan yang lebih mandiri. Keluar dari zona aman bukan berarti meninggalkan profesi, melainkan membangun kemandirian finansial secara cerdas dan bertanggung jawab. Baca juga: Perbedaan PNS dan PPPK: Status, Gaji, Tunjangan, dan Hak Kepegawaian Lengkap

Dalam dinamika demokrasi, partai politik diibaratkan sebagai kapal besar yang mengarungi samudra aspirasi rakyat. Namun, apa jadinya jika dalam satu kapal terdapat dua nakhoda yang sama-sama mengklaim berhak memegang kemudi? Fenomena ini dikenal sebagai dualisme kepemimpinan. Menjelang perhelatan pesta demokrasi, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada Serentak, stabilitas internal partai politik menjadi isu krusial. Konflik internal yang berujung pada perpecahan kepengurusan tidak hanya membingungkan kader dan konstituen, tetapi juga berpotensi mengganggu tahapan administratif pemilu. Lalu, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur penyelesaian konflik ini? Dan di mana posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri di tengah badai perebutan legitimasi tersebut? Artikel ini akan mengupas tuntas mekanisme hukum dan sikap lembaga penyelenggara pemilu secara komprehensif. Baca juga: Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Apa Itu Dualisme Kepemimpinan dalam Partai Politik? Secara sederhana, dualisme kepemimpinan adalah kondisi di mana terdapat dua kelompok atau kubu kepengurusan dalam satu tubuh partai politik yang sama, di mana masing-masing kubu mengklaim dirinya sebagai pengurus yang sah dan legal. Situasi ini biasanya ditandai dengan adanya dua ketua umum, dua sekretaris jenderal, dan struktur kepengurusan kembar yang dihasilkan dari forum pengambilan keputusan tertinggi (seperti Musyawarah Nasional atau Kongres) yang berbeda atau tandingan. Fenomena ini bukan sekadar perselisihan pendapat biasa, melainkan konflik struktural yang menyentuh legalitas organisasi. Bagi masyarakat awam, hal ini sering kali memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya berhak mewakili partai tersebut dalam kontestasi politik, menandatangani surat rekomendasi calon kepala daerah, atau mendaftarkan calon legislatif. Penyebab Terjadinya Dualisme Kepengurusan Partai Konflik internal yang bermuara pada perpecahan kepengurusan tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa faktor dominan yang sering menjadi pemicu antara lain: Perbedaan Tafsir AD/ART Ketidaksepakatan dalam menafsirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, terutama terkait mekanisme suksesi kepemimpinan. Kekecewaan Hasil Kongres Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil pemilihan ketua umum dalam forum tertinggi partai, yang kemudian memicu diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan. Minimnya Ruang Demokrasi Internal Tersumbatnya saluran aspirasi bagi kader untuk menyampaikan kritik atau pendapat berbeda, sehingga memicu faksionalisasi. Intervensi Eksternal Adanya dugaan campur tangan pihak luar yang berkepentingan untuk memecah belah kekuatan partai politik tertentu. Dampak Dualisme Kepemimpinan terhadap Tahapan Pemilu Bagi penyelenggara pemilu seperti KPU, dualisme kepemimpinan membawa tantangan administratif yang signifikan. Dampaknya terhadap tahapan pemilu sangat nyata, antara lain: 1. Kendala Pendaftaran Partai Politik Saat verifikasi partai politik peserta pemilu, KPU membutuhkan satu kepengurusan yang sah sesuai Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dualisme membuat proses administrasi menjadi rumit. 2. Pencalonan Anggota Legislatif Sering terjadi kasus ganda pencalonan di mana dua kubu mengajukan daftar caleg yang berbeda untuk satu daerah pemilihan yang sama. 3. Pencalonan Kepala Daerah Dalam Pilkada, syarat dukungan pasangan calon harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai yang sah. Dualisme sering kali membuat dukungan partai menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) jika tidak ada kejelasan hukum. 4. Kebingungan Pemilih Masyarakat menjadi bingung dalam menentukan preferensi politiknya, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi atau kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Baca juga: Sistem Multipartai dalam Demokrasi Indonesia Peran Mahkamah Partai dalam Menyelesaikan Konflik Internal Negara menyadari bahwa konflik adalah keniscayaan dalam organisasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaiannya. Pintu pertama penyelesaian sengketa adalah melalui mekanisme internal partai itu sendiri, yakni Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang sejenis. Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menegaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik. Hal ini merupakan perwujudan otonomi partai politik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri tanpa intervensi pihak luar secara prematur. Batas Waktu 60 Hari Penyelesaian Sengketa Internal Partai Untuk menjamin kepastian hukum, terutama mengingat tahapan pemilu yang memiliki jadwal ketat, undang-undang memberikan batasan waktu. Mahkamah Partai wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan keberatan diterima. Batas waktu ini krusial agar konflik tidak berlarut-larut yang dapat menyandera nasib partai tersebut dalam mengikuti agenda politik nasional maupun daerah. Jika Mahkamah Partai lamban, maka partai tersebut berisiko kehilangan momentum politik. Sifat Putusan Mahkamah Partai: Final dan Mengikat Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Artinya, secara prinsip, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Partai seharusnya menjadi kata akhir bagi seluruh kader. Sifat "final dan mengikat" ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa sesegera mungkin agar partai dapat kembali fokus pada fungsi-fungsinya. Namun, dalam praktiknya, frasa "secara internal" sering kali menjadi celah bagi pihak yang tidak puas untuk membawa masalah ini ke ranah eksternal. Kapan Sengketa Partai Dapat Dibawa ke Pengadilan Negeri? Meskipun Mahkamah Partai adalah penyelesai utama, hukum tetap membuka ruang bagi pencari keadilan yang merasa putusan internal belum memenuhi rasa keadilan. Jika penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak tercapai atau salah satu pihak keberatan dengan putusannya, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Sesuai Pasal 33 ayat (1), gugatan ke PN merupakan langkah lanjutan. Pengadilan Negeri adalah peradilan tingkat pertama untuk sengketa parpol, dan putusannya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Mahkamah Agung inilah yang menjadi putusan terakhir dan mengikat secara hukum negara. Penting dicatat, penyelesaian di pengadilan pun memiliki batasan waktu (60 hari di PN dan 30 hari di MA) demi mengejar kepastian hukum. Baca juga: Cara Keluar dari Partai Politik dan Mengecek Status Keanggotaan di Sipol Sikap dan Peran KPU dalam Menghadapi Dualisme Kepengurusan Partai Di tengah pusaran konflik dualisme kepemimpinan ini, di mana posisi KPU? Sikap KPU, baik KPU RI maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah berpegang teguh pada prinsip legalitas administratif. KPU bukanlah lembaga peradilan yang berwenang menilai sah atau tidaknya sebuah musyawarah partai atau memutus siapa yang berhak memimpin partai. Sikap KPU didasarkan pada dokumen hukum formal, yaitu: Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham): KPU hanya mengakui kepengurusan partai politik yang telah disahkan dan tercatat dalam SK Menkumham terakhir. Selama belum ada SK baru atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang membatalkan SK tersebut, KPU tetap berpedoman pada SK yang ada. Asas Netralitas: KPU tidak boleh berpihak pada salah satu kubu. KPU hanya melayani kubu yang memiliki legitimasi dokumen negara yang sah. Menunggu Putusan Inkracht: Jika proses hukum sedang berjalan di pengadilan, KPU tetap berpedoman pada SK Kemenkumham yang berlaku saat itu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kemenkumham melalui penerbitan SK perubahan. Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum Pemilu Kepastian hukum adalah prasyarat mutlak bagi pemilu yang demokratis. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa partai politik melalui Mahkamah Partai hingga Pengadilan Negeri bertujuan agar tahapan pemilu tidak terganggu oleh masalah internal peserta pemilu. KPU berkepentingan agar setiap partai politik menyelesaikan masalah internalnya sebelum tahapan krusial dimulai. Hal ini penting agar proses verifikasi, pencalonan, dan kampanye dapat berjalan lancar tanpa bayang-bayang gugatan hukum di kemudian hari yang dapat membatalkan hasil pemilu. Baca juga: Cara Mendirikan Partai Politik, Cek Syarat dan Aturannya Konflik internal dan dualisme kepemimpinan merupakan ujian kedewasaan bagi partai politik dalam berdemokrasi. Mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara rigit mulai dari Mahkamah Partai hingga lembaga peradilan, dengan batasan waktu yang ketat demi menjaga ritme tahapan pemilu. Di sisi lain, KPU berdiri sebagai penjaga gerbang administrasi yang bekerja berdasarkan legalitas formal dari negara (Kemenkumham), memastikan bahwa proses pemilu tetap berjalan di atas rel aturan, bukan di atas gelombang konflik kepentingan. Bagi partai politik, soliditas adalah kunci kemenangan. Bagi pemilih, memahami dinamika ini adalah bagian dari edukasi politik yang mencerdaskan. Kita semua berharap agar setiap sengketa dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan konstitusional. Karena sejatinya, kebesaran sebuah partai tidak hanya diukur dari jumlah massanya, tetapi dari kemampuannya mengelola perbedaan di rumahnya sendiri. Bukankah sulit menata negara, jika menata diri sendiri saja masih menyisakan sengketa? Referensi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.     

Jayawijaya - Momentum berada di balik bilik suara adalah puncak dari ekspresi kedaulatan seorang warga negara. Di sanalah keputusan besar untuk lima tahun ke depan ditentukan. Namun, dalam hitungan detik yang menegangkan itu, terkadang hal tak terduga bisa terjadi. Bayangkan Anda telah membuka lipatan surat suara, menelitinya, namun tiba-tiba tangan Anda tidak sengaja merobek kertas tersebut, atau Anda menyadari bahwa Anda salah melakukan pencoblosan pada kolom kandidat yang tidak sesuai dengan hati nurani. Kepanikan mungkin melanda seketika. Pertanyaan mendesak pun muncul: jika surat suara rusak, apakah hak pilih saya hangus? Atau apakah negara menyediakan mekanisme penggantian? Artikel ini akan mengupas tuntas regulasi teknis yang menjamin hak pilih Anda tetap tersalurkan, memberikan ketenangan bahwa kesalahan teknis tidak semestinya menghalangi partisipasi demokrasi. Baca juga: Foto Komeng di Surat Suara DPD Pemilu 2024: Penjelasan dan Aturan Resminya Apa yang Dimaksud dengan Surat Suara Rusak? Sebelum melangkah pada prosedur penggantian, penting bagi pemilih untuk memahami definisi kerusakan dalam konteks kepemiluan. Surat suara rusak tidak hanya didefinisikan sebagai kertas yang hancur, tetapi mencakup segala kondisi fisik atau visual yang membuat surat suara tersebut tidak layak digunakan atau berpotensi menyebabkan suara menjadi tidak sah. Kerusakan ini dapat dikategorikan menjadi dua penyebab utama: Kerusakan dari Pabrik/Logistik Ini meliputi surat suara yang warnanya pudar, terdapat bintik-bintik noda tinta yang mengganggu kolom kandidat, tulisan atau logo partai yang tidak jelas, kusut parah, atau robek sebelum diterima oleh pemilih. Kerusakan oleh Pemilih (Human Error) Ini adalah situasi yang sering dialami di bilik suara, seperti ketidaksengajaan merobek kertas saat membuka lipatan, atau kesalahan dalam melakukan pencoblosan (salah coblos) sehingga pemilih ingin mengubah pilihannya. KPU menyadari bahwa kedua faktor ini adalah hal yang manusiawi dan mungkin terjadi. Oleh karena itu, regulasi diciptakan untuk mengakomodasi insiden tersebut tanpa menghilangkan hak konstitusional warga. Apakah Pemilih Boleh Meminta Surat Suara Pengganti? Jawabannya adalah boleh. Prinsip dasar penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih untuk memberikan suaranya secara sah, jujur, dan adil. Jika alat utama untuk memberikan suara tersebut (surat suara) mengalami kerusakan atau terjadi kekeliruan, pemilih berhak mendapatkan sarana yang layak. Namun, hak untuk meminta penggantian ini tidak bersifat tanpa batas. Ada batasan kuantitas dan prosedur ketat yang harus diikuti. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan logistik surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencegah potensi penyalahgunaan atau manipulasi suara. Pemilih tidak bisa seenaknya meminta ganti berkali-kali hingga surat suara cadangan habis, karena hal tersebut akan merugikan pemilih lain yang mungkin membutuhkan. Aturan Penggantian Surat Suara Rusak Menurut PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Dasar hukum terbaru yang mengatur mekanisme pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan dan jajaran di bawahnya dalam melayani pemilih. Mengacu pada regulasi tersebut, khususnya yang mengatur tentang tata cara pemungutan suara, disebutkan secara eksplisit bahwa: Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS jika pemilih menerima surat suara yang rusak dan/atau pemilih keliru dalam mencoblos surat suara. Namun, terdapat klausul penting yang menyertainya: Hanya Satu Kali: Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Jika pada kesempatan kedua pemilih kembali merusak atau salah mencoblos, maka tidak ada kesempatan ketiga. Pemilih harus menggunakan surat suara yang ada atau suaranya berpotensi menjadi tidak sah. Ketersediaan Cadangan: Penggantian surat suara bergantung pada ketersediaan surat suara cadangan di TPS tersebut. Biasanya, setiap TPS dibekali surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Prosedur Penggantian Surat Suara Rusak di TPS Agar proses penggantian berjalan tertib dan tercatat secara administratif, pemilih wajib mengikuti alur yang benar. Berikut adalah langkah-langkah praktis jika surat suara rusak atau Anda keliru mencoblos: 1. Jangan Panik dan Tetap di Bilik Suara Jika Anda menyadari kerusakan saat sudah berada di bilik, tetaplah tenang. Jangan langsung keluar membawa surat suara terbuka. 2. Lapor ke Ketua KPPS Angkat tangan atau panggil petugas KPPS terdekat. Sampaikan bahwa surat suara Anda rusak atau Anda salah mencoblos. 3. Tunjukkan Kerusakan (Tanpa Membuka Pilihan) Jika kerusakannya adalah salah coblos, pastikan Anda melipatnya sedemikian rupa sehingga kerahasiaan pilihan (atau kesalahan pilihan) Anda tidak terlihat oleh umum, namun cukup bagi Ketua KPPS untuk memverifikasi bahwa surat suara tersebut memang perlu diganti. 4. Penyerahan Surat Suara Baru Ketua KPPS akan memberikan satu lembar surat suara pengganti. 5. Administrasi Surat suara yang rusak tadi akan diberi tanda silang (X) dan/atau ditulis kata "RUSAK" oleh Ketua KPPS, kemudian dimasukkan ke dalam amplop khusus surat suara rusak/keliru coblos. Kejadian ini juga akan dicatat dalam Berita Acara (C-Kejadian Khusus) untuk akuntabilitas logistik. Baca juga: Mengenal Penggelembungan Suara: Pengertian, Modus, Dampak, dan Cara Mencegahnya Ciri-Ciri Surat Suara Sah Menurut PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Untuk menghindari perdebatan mengenai sah atau tidaknya suara saat penghitungan, pemilih perlu memahami standar surat suara sah. Meskipun PKPU Nomor 25 Tahun 2023 digunakan pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres), prinsip-prinsip penentuan keabsahan suara secara umum masih relevan sebagai referensi edukasi politik, yang kemudian diperkuat kembali dalam petunjuk teknis Pilkada serentak. Sebuah surat suara dinyatakan sah apabila: Ditandatangani oleh Ketua KPPS: Pastikan surat suara yang Anda terima memiliki tanda tangan basah Ketua KPPS di tempat yang disediakan. Tanpa ini, suara Anda bisa dianggap tidak sah. Tanda Coblos Sesuai Ketentuan: Tanda coblos terdapat pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul dalam surat suara. Tanda coblos tembus ke halaman belakang surat suara, asalkan lubang tersebut masih dalam satu garis simetris lipatan (artinya tidak mengenai kolom pasangan calon lain). Terdapat lebih dari satu tanda coblos, namun masih dalam satu kotak pasangan calon yang sama. Ciri-Ciri Surat Suara Tidak Sah Sebaliknya, suara Anda akan terbuang percuma jika masuk dalam kategori tidak sah. Hal ini sering terjadi karena ketidaktahuan pemilih. Surat suara dianggap tidak sah jika: Tidak Ada Tanda Coblos Surat suara bersih tanpa lubang coblosan sama sekali. Coblosan di Luar Kolom Lubang pencoblosan berada di luar garis kotak yang membatasi area pasangan calon. Mencoblos Lebih dari Satu Paslon Terdapat tanda coblos pada dua atau lebih kotak pasangan calon yang berbeda. Tanda Khusus Terdapat tulisan, catatan, coretan, atau tanda tangan pemilih di surat suara. Ingat, surat suara harus bersih dari identitas pemilih untuk menjaga asas "Rahasia". Rusak Parah Surat suara sobek hingga menghilangkan bagian penting dari identitas pasangan calon atau kolom pilihan. Peran KPPS dalam Menangani Surat Suara Rusak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang peran vital dalam manajemen jika surat suara rusak. Mereka tidak hanya bertugas melayani penggantian, tetapi juga menjaga integritas data. Ketua KPPS wajib memastikan bahwa surat suara rusak tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Surat suara tersebut harus diamankan terpisah. Pada akhir pemungutan suara, jumlah surat suara yang digunakan (sah + tidak sah), surat suara rusak/keliru coblos, dan surat suara sisa yang tidak terpakai harus dihitung secara presisi. Ketidakcocokan satu lembar saja dapat menimbulkan masalah dalam rekapitulasi. Oleh karena itu, transparansi saat pemilih meminta ganti sangat diperlukan. Saksi dari pasangan calon dan Pengawas TPS (PTPS) juga berhak mengetahui adanya proses penggantian surat suara tersebut untuk memastikan tidak ada kecurangan. Tips bagi Pemilih agar Surat Suara Tetap Sah Mencegah tentu lebih baik daripada harus melalui prosedur penggantian yang memakan waktu. Berikut adalah tips bagi masyarakat Papua Pegunungan dan pemilih Indonesia pada umumnya: Cek Sebelum Masuk Bilik Saat menerima surat suara dari Ketua KPPS, bukalah di hadapan petugas sebelum menuju bilik suara. Pastikan tidak ada noda, lubang, atau kerusakan. Jika rusak, minta ganti saat itu juga. Pastikan Tanda Tangan KPPS Lihat apakah Ketua KPPS sudah menandatangani surat suara tersebut. Buka Perlahan Kertas surat suara memiliki ketebalan tertentu, namun tetap bisa robek jika dibuka dengan kasar. Buka lipatan dengan hati-hati mengikuti alurnya. Gunakan Alat Coblos yang Disediakan Jangan menggunakan rokok, pulpen, atau benda lain. Gunakan paku/alat coblos yang ada di bilik suara untuk memastikan lubang terbentuk sempurna. Perhatikan Bantalan Pastikan bantalan (spons/busa) berada tepat di bawah area yang akan dicoblos agar kertas tidak robek melebar. Baca juga: Tahapan Lengkap Rekapitulasi Suara Pilkada Menurut PKPU No. 18 Tahun 2024 Kekhawatiran pemilih mengenai jika surat suara rusak adalah hal yang wajar, namun tidak perlu berlebihan karena aturan mainnya sudah sangat jelas. Negara melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan regulasi terkait lainnya telah menjamin mekanisme penggantian surat suara bagi mereka yang menerima kertas rusak atau melakukan kesalahan pencoblosan, meskipun dibatasi hanya satu kali kesempatan. Pemahaman mengenai ciri-ciri surat suara sah dan tidak sah juga menjadi kunci agar partisipasi kita tidak sia-sia. Mari menjadi pemilih yang cerdas dan teliti. Satu suara Anda sangat berharga bagi masa depan Provinsi Papua Pegunungan dan Indonesia. Kesempatan untuk memperbaiki surat suara yang rusak memang tersedia, namun kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam memilih pemimpin tidak datang setiap hari. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak, cermat, dan penuh tanggung jawab. Karena sejatinya, surat suara hanyalah instrumen fisik, namun nilai di dalamnya adalah nyawa dari demokrasi kita. Referensi: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Jayawijaya - Bayangkan sebuah perlombaan lari cepat di mana pelari yang pertama kali menyentuh garis finis dinyatakan sebagai pemenang tunggal, tidak peduli seberapa dekat jarak pelari kedua atau ketiga di belakangnya. Dalam dunia politik dan kepemiluan, analogi sederhana ini menggambarkan salah satu sistem pemilihan tertua dan paling umum digunakan di dunia. Sistem ini dikenal dengan nama first past the post (FPTP) atau sistem distrik dengan suara terbanyak. Bagi masyarakat pemilih, memahami mekanisme di balik konversi suara menjadi kursi kekuasaan adalah fondasi utama dari partisipasi politik yang cerdas. Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu sistem FPTP, bagaimana mekanismenya bekerja, serta melihat penerapannya di berbagai negara demokrasi besar. Apa Itu First Past the Post (FPTP)? Secara definisi, first past the post adalah sistem pemilihan umum di mana pemenang ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan (dapil), tanpa harus mencapai mayoritas mutlak (lebih dari 50%). Dalam terminologi ilmu politik, sistem ini sering disebut sebagai Single Member District Plurality (SMDP). Istilah "first past the post" sendiri sebenarnya merupakan metafora dari pacuan kuda. Namun, dalam konteks pemilu, istilah ini sedikit keliru karena tidak ada "garis finis" berupa jumlah suara tertentu yang harus dicapai. Prinsip utamanya adalah "pemenang mengambil semua" (the winner takes all). Kandidat yang mendapatkan satu suara lebih banyak daripada pesaing terdekatnya akan memenangkan kursi tersebut, sementara suara yang diberikan kepada kandidat yang kalah tidak akan dikonversi menjadi representasi apa pun di parlemen. Baca juga: Alasan Indonesia Menganut Sistem Multi Partai dalam Demokrasi Cara Kerja Sistem First Past the Post Untuk memahami cara kerja sistem ini secara mendalam, kita perlu melihat strukturnya yang berbasis distrik. Berikut adalah tahapan mekanismenya: Pembagian Distrik Tunggal Negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) geografis yang kecil. Setiap distrik hanya memperebutkan satu kursi di parlemen atau lembaga legislatif. Pencalonan Setiap partai politik biasanya hanya mengajukan satu kandidat per distrik. Pemungutan Suara Pemilih memberikan suaranya langsung kepada kandidat individu, bukan kepada partai politik (meskipun kandidat tersebut mewakili partai). Penghitungan Pluralitas: Mari kita gunakan simulasi sederhana. Di sebuah distrik bernama "Distrik Lembah", terdapat 100.000 suara sah dengan tiga kandidat: Kandidat A: 40.000 suara (40%) Kandidat B: 35.000 suara (35%) Kandidat C: 25.000 suara (25%) Penentuan Pemenang Dalam sistem first past the post, Kandidat A dinyatakan sebagai pemenang karena memiliki suara terbanyak, meskipun 60% pemilih di distrik tersebut (suara B + C) sebenarnya tidak memilihnya. Kandidat A berhak duduk di parlemen mewakili seluruh "Distrik Lembah". Kelebihan Sistem FPTP Meskipun sering dikritik karena dianggap kurang representatif dibandingkan sistem proporsional, sistem FPTP tetap bertahan di banyak negara karena beberapa keunggulan strategis: 1. Menciptakan Pemerintahan yang Stabil Sistem ini cenderung menghasilkan sistem dua partai besar (bipartai). Hal ini sering kali memudahkan pembentukan pemerintahan mayoritas tunggal di parlemen tanpa perlu membentuk koalisi yang rapuh. Pemerintahan dapat mengambil keputusan dan mengesahkan undang-undang dengan lebih efisien. 2. Hubungan Erat Wakil dan Konstituen Karena setiap distrik memiliki satu wakil spesifik, masyarakat tahu persis kepada siapa mereka harus mengadu. Ada ikatan geografis yang kuat antara anggota legislatif dengan warga di daerah pemilihannya. 3. Mencegah Fragmentasi Ekstrem Sistem ini menyulitkan partai-partai ekstrem kecil untuk masuk ke parlemen kecuali mereka memiliki basis dukungan geografis yang sangat terkonsentrasi. Ini dianggap menjaga stabilitas politik dari polarisasi yang berlebihan. 4. Sederhana dan Mudah Dipahami Mekanisme "suara terbanyak menang" sangat mudah dipahami oleh pemilih dari berbagai latar belakang pendidikan, meminimalkan surat suara tidak sah karena kebingungan cara mencoblos. Kekurangan Sistem FPTP Di sisi lain, sistem ini memiliki kelemahan mendasar yang sering menjadi perdebatan para ahli demokrasi: 1. Banyaknya Suara Terbuang (Wasted Votes) Mengacu pada contoh "Distrik Lembah" di atas, 60.000 suara yang memilih Kandidat B dan C dianggap "hangus" atau tidak terwakili. Hal ini dapat memicu apatisme pemilih yang merasa suaranya tidak berharga jika mereka mendukung kandidat minoritas di distrik tersebut. 2. Distorsi Hasil Nasional Sering terjadi kasus di mana sebuah partai memenangkan mayoritas kursi di parlemen, padahal secara total suara nasional (popular vote), mereka kalah dari partai lain. Ini terjadi karena distribusi suara yang tidak merata antar distrik. 3. Pemenang Minoritas Sangat mungkin bagi seorang kandidat untuk mewakili rakyat meskipun lebih banyak orang yang menolaknya daripada yang memilihnya (seperti contoh kemenangan dengan hanya 40% suara). 4. Rentan terhadap Gerrymandering Karena berbasis distrik geografis, penguasa dapat memanipulasi batas-batas wilayah pemilihan (dapil) untuk menguntungkan partai tertentu, sebuah praktik yang dikenal sebagai gerrymandering. Baca juga: Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Negara-Negara yang Menerapkan Sistem FPTP Sistem first past the post umumnya digunakan di negara-negara yang memiliki sejarah pengaruh Inggris atau negara-negara persemakmuran. Beberapa contoh negara besar yang menerapkan sistem ini antara lain: Kerajaan Inggris (United Kingdom): Sebagai tempat kelahiran sistem ini, Inggris menggunakannya untuk memilih anggota House of Commons. Pemilu di Inggris adalah contoh klasik bagaimana FPTP bekerja dalam mempertahankan sistem parlementer tradisional. Amerika Serikat: AS menggunakan variasi FPTP untuk pemilihan anggota DPR (House of Representatives) dan Senat, serta dalam sistem Electoral College untuk pemilihan Presiden (di mana sebagian besar negara bagian menerapkan prinsip winner-takes-all). India: Sebagai demokrasi terbesar di dunia, India menggunakan FPTP untuk memilih anggota Lok Sabha (Majelis Rendah). Sistem ini dipilih karena kesederhanaannya untuk diterapkan pada populasi yang sangat besar dan beragam. Kanada: Menggunakan FPTP untuk pemilihan tingkat federal, meskipun perdebatan untuk reformasi pemilu ke arah proporsional sering muncul. Malaysia: Tetangga serumpun kita ini juga menggunakan sistem FPTP untuk memilih anggota Dewan Rakyat, sebuah warisan dari masa kolonial Inggris. Perbandingan Singkat FPTP dan Sistem Proporsional Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, terutama jika dibandingkan dengan sistem yang umum di Indonesia (Proporsional Terbuka), berikut adalah perbedaannya: Fitur Utama First Past the Post (Distrik) Sistem Proporsional Prinsip Pemenang The Winner Takes All (Pemenang ambil semua) Persentase kursi = Persentase suara Besaran Dapil Distrik berwakil tunggal (1 kursi per dapil) Distrik berwakil jamak (Banyak kursi per dapil) Fokus Pemilih Lebih fokus pada figur kandidat individual Lebih fokus pada partai politik (atau kombinasi) Keterwakilan Cenderung kurang proporsional Sangat merepresentasikan keberagaman suara Sistem Partai Mendorong sistem dua partai (Bipartai) Mendorong sistem banyak partai (Multipartai) Pengaruh Sistem FPTP terhadap Demokrasi dan Representasi Penerapan first past the post memiliki dampak psikologis dan sosiologis terhadap demokrasi. Maurice Duverger, seorang sosiolog politik Prancis, merumuskan apa yang dikenal sebagai "Hukum Duverger", yang menyatakan bahwa sistem pemilihan suara terbanyak distrik tunggal cenderung mengarah pada sistem dua partai. Dalam sistem FPTP, partai-partai kecil dan menengah terdorong untuk berkoalisi atau melebur sebelum pemilu agar suara mereka tidak terpecah. Ini berbeda dengan sistem proporsional (seperti di Indonesia), di mana koalisi sering kali dibangun setelah hasil pemilu keluar. Dari segi representasi, FPTP sering dikritik karena kurang ramah terhadap keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas. Dalam sistem distrik tunggal, partai cenderung mencalonkan kandidat yang "paling aman" atau populer secara umum untuk mengamankan satu-satunya kursi yang tersedia, sehingga sering kali mengabaikan kandidat dari kelompok marjinal. Namun, pendukung FPTP berargumen bahwa sistem ini memastikan akuntabilitas yang jelas: jika rakyat tidak puas, mereka bisa langsung menghukum wakil tersebut di pemilu berikutnya dengan memilih lawan terkuatnya. Baca juga: Perbandingan Sistem Penyelenggara Pemilu Indonesia dan Dunia: KPU dalam Praktik Demokrasi Global Sistem pemilihan umum adalah jantung dari mekanisme demokrasi, dan first past the post merupakan salah satu katup utamanya yang telah teruji oleh waktu di berbagai negara maju. Sistem ini menawarkan stabilitas pemerintahan, kesederhanaan proses, dan kedekatan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Namun, ia juga membawa tantangan berupa distorsi proporsionalitas suara dan potensi banyaknya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi. Memahami sistem ini memberikan kita wawasan perbandingan yang berharga dalam melihat sistem pemilu kita sendiri. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna; setiap sistem adalah hasil kompromi antara keinginan untuk stabilitas pemerintahan dan keinginan untuk representasi yang adil. Sebagai pemilih yang cerdas, mengenali berbagai mekanisme ini menyadarkan kita bahwa setiap suara memiliki bobot dan konsekuensi. Mari kita terus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, karena pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan lahir dari partisipasi rakyatnya. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang sampai di garis finis terlebih dahulu, tetapi tentang bagaimana setiap langkah dalam perlombaan itu dijaga kejujuran dan keadilannya. (GSP) Referensi: International IDEA. (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA. Duverger, M. (1954). Political Parties. London: Methuen. ACE Electoral Knowledge Network. (n.d.). First Past The Post (FPTP).