Artikel

Wamena - Lagu Hymne Guru merupakan salah satu lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pada momen-momen penting dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada Hari Guru Nasional setiap 25 November. Lagu ini memiliki kedudukan istimewa karena menggambarkan penghargaan yang begitu tinggi terhadap guru sebagai pendidik bangsa dan “pelita” yang menerangi jalan generasi penerus. Diciptakan pada awal tahun 1980-an oleh Sartono, seorang guru seni musik honorer yang berdedikasi, Hymne Guru tidak hanya menyentuh emosi para pendengarnya, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap profesi pendidik. Lagu ini digunakan sebagai lagu resmi dalam banyak kegiatan pendidikan, termasuk acara peringatan Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PGRI. Artikel ini menguraikan secara komprehensif mengenai lirik lengkap, sejarah penciptaan, makna mendalam dalam setiap bait, profil penciptanya, perubahan lirik versi terbaru, serta latar belakang mengapa lagu ini sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Baca juga: Mars PGRI: Sejarah, Lirik, dan Makna Lagu Kebanggaan Guru Indonesia  Lirik Lengkap Hymne Guru Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku S'bagai prasasti t'rima kasihku 'tuk pengabdianmu Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan Engkau patriot pahlawan bangsa Pembangun insan cendekia (Versi lama pada bagian akhir memakai frasa “tanpa tanda jasa”) Sejarah Terciptanya Hymne Guru Hymne Guru lahir pada perlombaan cipta lagu bertema pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek) untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 1980. Dari ratusan karya yang masuk, lagu karya Sartono ini menjadi pemenang dan kemudian ditetapkan sebagai lagu wajib nasional pada tahun 1987. Lagu ini diberi judul asli “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, mencerminkan penghargaan mendalam atas dedikasi guru Indonesia. Sejak saat itu, Hymne Guru menjadi lagu yang wajib dinyanyikan pada peringatan Hari Guru Nasional (25 November)—tanggal yang juga merupakan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 1945. Profil Pencipta Hymne Guru: Sartono Sartono lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 29 Mei 1936. Ia bukan lulusan sekolah musik formal, namun memiliki bakat besar yang dipelajari secara otodidak. Beberapa poin penting perjalanan hidupnya: Putus sekolah pada kelas dua SMA dan bekerja di perusahaan rekaman Lokananta. Bergabung dalam grup musik keroncong TNI AU di Madiun. Mengabdikan diri sebagai guru seni musik honorer di SMP Katolik Santo Bernardus, Madiun hingga pensiun. Mampu membaca not balok secara otodidak pada tahun 1978. Banyak menggubah lagu, termasuk delapan lagu bertema pendidikan lainnya. Menciptakan nada Hymne Guru hanya dengan modal siulan karena keterbatasan alat musik. Meninggal dunia pada 1 November 2015 dalam usia 79 tahun. Atas kontribusinya, Sartono menerima berbagai penghargaan dari pemerintah, termasuk dari Mendiknas Yahya Muhaimin pada tahun 2000 dan 2005. Baca juga: Hari Guru Nasional: Sejarah, Makna, dan Cara Apresiasi Makna Lagu Hymne Guru Hymne Guru mengangkat nilai pengabdian guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam mencerdaskan anak bangsa. Setiap bait lagu ini memiliki makna mendalam: 1. Bait Pertama: Penghormatan dan Keabadian Jasa Guru “Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru...” Bait ini menegaskan bahwa jasa guru akan selalu dikenang sepanjang hidup murid-muridnya. Guru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup generasi muda. 2. Bait Kedua: Pengabdian yang Diukir dalam Hati “Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku...” Lirik ini menunjukkan bahwa segala jerih payah dan pengorbanan guru tidak akan pernah hilang. Ia akan menjadi prasasti—simbol terima kasih yang abadi. 3. Bait Terakhir: Guru sebagai Pelita Bangsa “Engkau sebagai pelita dalam kegelapan...” Guru diibaratkan pelita yang membawa pencerahan, embun bagi kehausan ilmu, serta patriot yang membangun bangsa melalui pendidikan. Setiap kata dalam lagu ini menggambarkan guru sebagai sumber ilmu, inspirasi, dan pembangun jiwa-jiwa muda yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Perubahan Lirik Hymne Guru: Versi Lama dan Versi Baru (2006) Tidak banyak yang tahu bahwa Hymne Guru mengalami perubahan lirik pada tahun 2006, khususnya di bagian penutup. Perubahan tersebut kemudian ditegaskan melalui Surat Edaran PGRI Nomor 447/Um/PB/XIX/2007. Perubahan Lirik: Sebelum: “Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa” Sesudah: “Engkau patriot pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia” Alasan perubahan: Frasa “tanpa tanda jasa” dinilai merendahkan martabat profesi guru. “Pembangun insan cendekia” dianggap lebih mulia dan mencerminkan peran besar guru dalam mencetak generasi berprestasi. Perubahan ini sekaligus mempertegas bahwa profesi guru memiliki kehormatan tinggi dan pengaruh besar terhadap masa depan bangsa. Baca juga: Kapan Hari Guru Nasional 2025: Ini Sejarah, dan Bedanya dengan World Teachers Day Hymne Guru dalam Peringatan Hari Guru Nasional Hymne Guru dinyanyikan pada: Upacara Hari Guru Nasional (25 November). Perayaan HUT PGRI. Acara sekolah. Upacara resmi instansi pendidikan. Lomba-lomba paduan suara. Dengan tempo lambat (maestoso) dan nada dasar C, lagu ini membawa suasana yang khidmat, agung, dan penuh penghormatan. Hymne Guru bukan sekadar lagu wajib nasional—ia adalah bentuk penghormatan mendalam bangsa Indonesia terhadap para guru yang mengabdikan hidupnya demi mencerdaskan generasi penerus. Melalui bait-bait yang puitis dan penuh makna, lagu ini mengingatkan kita bahwa guru adalah pelita yang memandu dalam kegelapan, embun yang menyejukkan dalam kehausan ilmu, serta patriot yang membangun insan cendekia. Warisan Sartono ini terus hidup dan akan selalu dinyanyikan dari generasi ke generasi sebagai ungkapan terima kasih yang tak berkesudahan kepada para guru Indonesia. (GSP)

Jayawijaya - Lagu Mars PGRI merupakan salah satu identitas penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Lagu ini bukan sekadar nyanyian organisasi, tetapi simbol perjuangan, persatuan, dan dedikasi guru dalam membangun peradaban bangsa. Tidak heran jika pencarian terkait mars PGRI lirik, sejarah, dan siapa penciptanya selalu meningkat terutama menjelang peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November. Artikel ini akan membahas secara lengkap sejarah terciptanya Mars PGRI, siapa penciptanya, makna liriknya, hingga kapan lagu ini dinyanyikan dalam acara resmi. Apa Itu Mars PGRI? Mars PGRI adalah lagu resmi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Sebagai lagu mars, iramanya cepat, tegas, dan penuh semangat—ciri khas musik mars yang sejak awal diciptakan untuk menggerakkan dan menyatukan barisan. Dalam konteks PGRI, lagu ini berfungsi sebagai pemantik semangat dan identitas kolektif guru di seluruh Indonesia. Mars PGRI biasanya dinyanyikan dalam acara resmi PGRI, upacara Hari Guru Nasional, konferensi kerja, hingga pertemuan tingkat daerah dan nasional. Lagu ini juga kerap berkumandang di sekolah-sekolah saat peringatan HUT PGRI atau momentum khusus terkait profesi guru. Baca juga: Sejarah Persatuan Guru Indonesia (PGRI): Dari Masa Penjajahan hingga Era Pendidikan Modern Sejarah Terciptanya Mars PGRI Mars PGRI pertama kali dinyanyikan pada Kongres PGRI VI di Malang, Jawa Timur, yang berlangsung pada 24–30 November 1952. Pada kongres inilah lagu tersebut disahkan sebagai lagu resmi PGRI. Era 1950-an merupakan masa penting bagi konsolidasi organisasi guru di Indonesia, yang berjuang untuk memperkuat solidaritas profesi sekaligus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Pada masa itu, PGRI berada dalam situasi sosial-politik yang dinamis. Ada tuntutan agar guru tetap teguh sebagai pendidik dan tidak terjebak pada konflik politik. Karena itu, terciptanya Mars PGRI menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali jati diri guru sebagai pembimbing bangsa. Melalui lagu ini, PGRI ingin menegaskan bahwa peran guru tak hanya mengajar di ruang kelas, tetapi juga berperan sebagai penyuluh bangsa yang membangunkan masyarakat dari "kegelapan", yaitu keterbelakangan pendidikan. Siapa Pencipta Mars PGRI? Pencipta Mars PGRI adalah R. Basuki Endropranoto, seorang guru dan tokoh pendidikan yang sangat berdedikasi. Walaupun namanya mungkin tidak sepopuler tokoh pendidikan lain, kontribusinya sangat besar bagi perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Selain menciptakan Mars PGRI, ia menulis sejumlah buku penting, seperti: Mari Bernyanyi: Metode Bernyanyi dengan Not Angka (1960) Bernyanyi serta Bermain untuk Sekolah Rakyat Pelajaran Ilmu Alam Basuki Endropranoto dikenal sebagai guru yang tulus mengabdikan diri, mengajar di berbagai daerah dari Jawa hingga Sumatra. Karya dan jejak perjuangannya menunjukkan bahwa ia memang ingin mengangkat martabat profesi guru melalui pendidikan dan seni, termasuk lagu mars yang kini menjadi identitas kuat PGRI. Lirik Mars PGRI (Ciptaan R. Basuki Endropranoto) PGRI abadi tetap mempersatukan diri Dengan nama nan sentosa lahir negara kita Wahai kaum guru semua bangunkan rakyat dari g'lita Kita lah penyuluh bangsa pembimbing melangkah ke muka Insyaflah 'kan kewajiban kita mendidik mengajar praputra Kita lah pembangun jiwa pencipta kekuatan negara PGRI abadi bernaung di bawah sang panji Sinar surya nan merata anggotanya bersama Insyaflah 'kan kewajiban kita mendidik mengajar praputra Kita lah pembangun jiwa pencipta kekuatan negara Makna Lirik Mars PGRI Memahami makna lirik Mars PGRI sangat penting karena setiap bait lagu ini sarat pesan moral dan nilai perjuangan. 1. Persatuan Guru untuk Memajukan Bangsa Bait pertama menegaskan bahwa PGRI adalah wadah persatuan guru. Persatuan inilah yang melahirkan kekuatan untuk membangun negara. Di masa awal kemerdekaan, pesan ini sangat relevan untuk mengajak guru berdiri bersama menjaga keutuhan bangsa. 2. Guru Sebagai Penyuluh dan Pembimbing Bait kedua dan ketiga menggambarkan peran guru sebagai penerang masyarakat. Guru “membangunkan rakyat dari gelita”—kiasan untuk mengangkat masyarakat dari ketidaktahuan melalui ilmu pengetahuan. 3. Menyadari Kewajiban Profesi Bagian lirik yang menegaskan “insyaflah ’kan kewajiban kita” mengingatkan bahwa guru memiliki misi mulia: mendidik, mengajar, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. 4. Guru sebagai Pembangun Jiwa Bangsa Pada bait penutup, lirik menegaskan kembali bahwa guru adalah pembangun jiwa dan pencipta kekuatan negara. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter yang menjadi fondasi kokoh bangsa. Nilai Perjuangan Guru dalam Mars PGRI Lagu ini mengandung nilai: Dedikasi dan komitmen profesi Pengabdian tanpa pamrih untuk masyarakat Semangat membangun bangsa melalui pendidikan Profesionalisme dan persatuan guru Karena nilai-nilai inilah Mars PGRI dianggap sebagai lagu yang mampu mengokohkan identitas dan etos kerja guru Indonesia. Baca juga: Hari Guru Nasional: Sejarah, Makna, dan Cara Apresiasi Kapan Mars PGRI Dinyanyikan? Beberapa momen penting untuk menyanyikan Mars PGRI antara lain: Upacara Hari Guru Nasional (25 November) Peringatan HUT PGRI Kongres, konferensi kerja, dan rapat organisasi PGRI Lomba paduan suara tingkat sekolah atau daerah Upacara sekolah yang melibatkan guru dan tenaga pendidik Karena statusnya sebagai lagu organisasi, Mars PGRI biasanya dinyanyikan setelah Hymne PGRI atau Hymne Guru, tergantung acara. Mars PGRI bukan hanya lagu organisasi, melainkan simbol perjuangan guru Indonesia dalam mencerdaskan bangsa. Dari sejarah penciptaannya hingga makna mendalam dalam setiap bait, lagu ini mengajak guru untuk selalu bersatu, bersemangat, dan sadar akan peran strategis dalam menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan berilmu. Dengan mengetahui sejarah, pencipta, dan makna lirik Mars PGRI, diharapkan para guru dan siswa semakin memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh lagu kebanggaan ini. (GSP)

Somohai - Setiap tanggal 25 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Momen ini bukan sekadar tradisi tahunan belaka, tetapi merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi mendalam terhadap jasa, perjuangan, dan pengabdian para guru serta tenaga kependidikan. Guru adalah pilar pencerdasan kehidupan bangsa, yang peran strategisnya membentuk karakter, membangun pengetahuan, dan mendorong kemajuan masyarakat. Artikel ini akan menelusuri akar sejarah yang dalam, merumuskan makna yang hakiki, mengurai tantangan kontemporer, serta menawarkan ragam inspirasi untuk memperingati Hari Guru dengan penuh arti. Baca juga: Kapan Hari Guru Nasional 2025: Ini Sejarah, dan Bedanya dengan World Teachers Day Sejarah Panjang: Dari Masa Kolonial hingga Lahirnya PGRI Untuk memahami esensi Hari Guru Nasional, kita harus menyelami perjalanan panjang profesi guru di Indonesia, yang berawal jauh sebelum kemerdekaan. Awal Mula di Era Kolonial Belanda Pada tahun 1851, pemerintah Hindia Belanda merintis pendidikan guru dengan mendirikan Sekolah Guru Negeri (Normal Cursus) di Surakarta. Lembaga ini bertujuan mencetak guru untuk mengabdi di desa-desa dan wilayah terpencil. Pada 1912, dibentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sebagai wadah perjuangan para guru bumiputera. Namun, stratifikasi sosial dan perbedaan status (seperti guru desa, kepala sekolah, dan guru bantu) memicu fragmentasi, melahirkan organisasi seperti Persatuan Guru Bantu (PGB) dan Perserikatan Guru Desa (PGD). Titik balik terjadi pada 1932 ketika PGHB bertransformasi menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Penggunaan kata "Indonesia" ini mencerminkan gelora nasionalisme yang kian membara, meski menuai protes dari pemerintah kolonial. Masa Pendudukan Jepang Saat Jepang menguasai Indonesia, organisasi pendidikan termasuk PGI dihentikan. Namun, semangat guru tidak padam. Pada 1943, dibentuklah organisasi "Guru" di Jakarta yang diprakarsai oleh Amin Singgih dan kawan-kawan. Jepang juga mengadakan pelatihan yang sarat dengan propaganda, seperti pembelajaran bahasa Jepang dan ideologi “Hakko Ichiu”. Di balik itu, para guru memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga dan menyalakan api nasionalisme. Pasca Kemerdekaan dan Kelahiran PGRI Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dunia pendidikan membutuhkan konsolidasi. Pada tanggal 24-25 November 1945, diselenggarakan Kongres Guru Indonesia di Sekolah Guru Puteri Surakarta. Kongres yang dihadiri oleh tenaga pendidik dari berbagai latar dan daerah ini menghasilkan keputusan monumental: lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI dibangun dengan tiga tujuan utama: Mempertahankan dan menegakkan Republik Indonesia, Meningkatkan mutu pendidikan, Membela hak dan kesejahteraan para guru. PGRI menjadi simbol persatuan yang mengikis sekat-sekat perbedaan status di antara guru. Penetapan Hari Guru Nasional Sebagai bentuk penghormatan terhadap peran historis PGRI dan jasa seluruh pendidik, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 1994 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahirnya PGRI. Penting untuk dicatat, selain Hari Guru Nasional, dunia juga memperingati Hari Guru Sedunia (World Teachers' Day) setiap 5 Oktober, yang dicanangkan oleh UNESCO. Keduanya memiliki esensi yang sama—menghargai jasa guru—namun konteks peringatannya berbeda, lokal dan global. Baca juga: Bulan Guru Nasional 2025: Tema, Jadwal, dan Rangkaian Kegiatan Resmi Kemendikdasmen Makna di Balik Peringatan Hari Guru Peringatan Hari Guru Nasional memiliki dimensi makna yang lebih dalam daripada sekadar upacara seremonial. Sebagai Bentuk Penghargaan Tertinggi Hari Guru adalah pengakuan resmi dan kolektif atas kontribusi luar biasa guru dalam proses pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ini adalah momen bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan yang seringkali tak terlihat. Momen Refleksi dan Penyegaran Profesional Bagi para pendidik sendiri, hari ini menjadi ruang untuk merenungkan praktik pembelajaran, etika profesi, dan pengembangan kompetensi. Ini adalah waktu untuk menyegarkan semangat, berinovasi dalam metode mengajar, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Peneguhan Peran Guru sebagai Agen Perubahan Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran. Mereka adalah agen sosialisasi nilai-nilai moral, kebangsaan, dan karakter. Mereka membentuk kepribadian anak didik, menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Guru juga merupakan penggerak perubahan di tingkat lokal, seringkali menjadi pemimpin opini dan pendorong inovasi dalam komunitasnya. Advokasi untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Hari Guru berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru, menyediakan pelatihan berkelanjutan, dan menciptakan kebijakan pendidikan yang responsif, yang memperhatikan keseimbangan beban kerja guru. Tantangan Guru di Era Digital dan Modern Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, guru Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks: Kesenjangan Akses Teknologi Tidak semua guru dan siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai, memperlebar jurang digital dan ketimpangan kualitas pendidikan. Kebutuhan Literasi Digital yang Mendesak Guru dituntut untuk menguasai pedagogi digital, mampu memilah sumber belajar online yang berkualitas, dan menjaga keamanan siber di ruang digital. Beban Administratif yang Meningkat Adopsi sistem informasi dan aplikasi digital seringkali justru menambah beban administratif guru tanpa diimbangi dengan pelatihan yang memadai. Transformasi Peran Guru harus bertransformasi dari sumber utama informasi menjadi fasilitator, mentor, dan pembimbing yang memandu siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang kritis dan kreatif. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen bersama untuk pelatihan berkelanjutan, dukungan infrastruktur, dan kebijakan yang memihak pada peningkatan kapasitas guru. Cara Mengapresiasi Guru: Dari Sederhana hingga Berdampak Luas Berikut adalah berbagai ide kegiatan inspiratif yang dapat diimplementasikan di sekolah, instansi, atau komunitas untuk memperingati Hari Guru secara bermakna: Upacara Penghormatan dan Pemberian Penghargaan Selenggarakan upacara sederhana yang khidmat, diikuti dengan pemberian piagam atau penghargaan kepada guru teladan yang telah menunjukkan kontribusi dan inovasi luar biasa. Sesi "Guru Berbagi" (Sharing Session) Ciptakan forum di mana guru dapat saling berbagi praktik baik, seperti teknik pembelajaran aktif, pengalaman menggunakan teknologi di kelas, atau strategi manajemen kelas yang efektif. Workshop Peningkatan Kompetensi Adakan pelatihan singkat yang relevan, seperti workshop literasi digital untuk guru dan orang tua, yang membahas penggunaan platform pembelajaran, penilaian digital, dan keamanan online. Program Mentoring dan Pertukaran Peran Buat program di mana siswa membimbing guru dalam hal teknologi (misalnya, penggunaan aplikasi baru), atau sesi di mana siswa mempresentasikan proyek mereka dengan umpan balik konstruktif dari guru. Kampanye #TerimaKasihGuru di Media Sosial Ajak seluruh civitas akademika, termasuk alumni, untuk membagikan video, foto, atau pesan tertulis berisi ucapan terima kasih untuk guru, menggunakan tagar khusus yang dapat memviralkan apresiasi. Pameran Karya Siswa Bertema "Untuk Guruku" Gelar pameran seni, puisi, poster, atau karya proyek siswa yang dibuat khusus sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para guru. Aksi Sosial dan Kebersamaan Lakukan kegiatan bakti sosial, seperti bersih-bersih lingkungan sekolah, penanaman pohon, atau kerja bakti lain yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua, memperkuat ikatan komunitas. Apresiasi Non-Material yang Tulus Terkadang, hadiah terbaik adalah yang sederhana. Berikan kartu ucapan buatan tangan, perpanjangan waktu istirahat, atau siapkan ruang relaksasi kecil untuk guru melepas lelah. Sesi Apresiasi dan Dialog dengan Orang Tua Adakan forum singkat di mana perwakilan orang tua dapat menyampaikan apresiasi, dukungan, dan masukan konstruktif langsung kepada para guru, membangun kemitraan yang positif. Baca juga: Cara Menggunakan Logo Hari Guru Nasional 2025: Ukuran, Warna, dan Latar Belakang  Pesan Penutup: Guru, Penjaga Masa Depan Bangsa Guru adalah penjaga dan pencetak masa depan bangsa. Di pundak merekalah terletak tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter luhur dan adaptif. Harapan kita untuk guru Indonesia adalah agar mereka senantiasa terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga integritas dan keteladanan dalam setiap tindakan, mendorong pendidikan inklusif yang adil bagi semua siswa, dan berkolaborasi dengan seluruh komunitas. Karena pada akhirnya, perbaikan pendidikan adalah tanggung jawab kolektif—sebuah kerja sama sinergis antara pemerintah, guru, keluarga, dan masyarakat luas. Selamat Hari Guru Nasional! Terima kasih untuk segala jasa dan pengabdianmu. (GSP)

Wamena — Gerakan kesehatan Muhammadiyah tidak muncul begitu saja. Ada keteladanan yang mengawali langkah panjang itu. Kyai Syuja adalah sosok yang membuka jalan ketika akses kesehatan masih sangat terbatas. Pada masa awal abad ke-20, banyak warga tidak mampu mendapatkan pengobatan. Penyakit menular menyebar dengan cepat. Fasilitas kesehatan hanya menjangkau kelompok tertentu. Kyai Syuja melihat kondisi ini sebagai persoalan kemanusiaan yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Ia merintis Perkumpulan Penolong Kesengsaraan Oemoem atau PKO. Program yang hari ini berkembang menjadi jaringan PKU Muhammadiyah. Rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan yang hadir di berbagai daerah. Jaringan ini tidak hanya memberikan layanan medis. Mereka terlibat dalam penanganan bencana, pendampingan keluarga prasejahtera, dan edukasi kesehatan masyarakat. Perjalanan panjang PKU menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjadi bagian dari dakwah pencerahan. Nilai ini sejalan dengan semangat Hari Kesehatan Nasional. Tindakan kecil yang dilakukan konsisten mampu memberi dampak besar bagi bangsa. Spirit inilah yang diwariskan Kyai Syuja. Biografi dan Fondasi Pemikiran Kyai Syuja Kyai Syuja lahir pada akhir abad ke-19 di Yogyakarta. Lingkungan pesantren membentuk karakter beliau. Hidup sederhana. Disiplin. Peka terhadap penderitaan masyarakat. Sejak muda beliau mendampingi kegiatan KH Ahmad Dahlan. Dari situ Kyai Syuja melihat langsung bahwa dakwah harus membumi. Menolong yang lemah. Menguatkan yang sakit. Menyantuni keluarga yang tidak memiliki akses pelayanan dasar. Kyai Syuja tidak banyak berbicara di depan umum. Beliau lebih sering bekerja di lapangan. Mengantar obat. Mengurus jenazah. Mendampingi fakir miskin. Sikap inilah yang membuatnya dihormati masyarakat. Pada masa itu, gerakan Muhammadiyah sedang memperkuat misi pendidikan dan pembaruan pemahaman agama. KH Ahmad Dahlan mendorong umat agar menggunakan akal sehat dan bertindak nyata. Kyai Syuja meneruskan gagasan tersebut di bidang kesehatan. Beliau melihat penyakit sebagai hambatan besar bagi kemajuan masyarakat. Karena itu ia merancang langkah sederhana namun berdampak. Mengobati yang sakit. Menolong yang tidak mampu. Mengurus kebutuhan warga yang kehilangan akses layanan kesehatan. Prinsip ini menjadi ciri PKO. Dakwah berjalan melalui pelayanan publik. PKO dan Transformasinya Menjadi PKU Muhammadiyah PKO berdiri untuk menjawab kebutuhan dasar. Programnya berkembang dari kegiatan ringan. Pemeriksaan kesehatan gratis. Pengobatan sederhana. Bantuan logistik untuk warga sakit. Dari kegiatan itu tumbuh lembaga yang lebih terstruktur. Klinik. Balai kesehatan. Layanan sosial. Pada masa berikutnya, PKO berkembang menjadi PKU atau Penolong Kesengsaraan Umum. Nama ini kemudian dikenal luas sebagai PKU Muhammadiyah. Jaringan rumah sakit dan klinik yang tersebar di berbagai provinsi. Transformasi PKU menunjukkan kemampuan Muhammadiyah membaca kebutuhan zaman. Dari kegiatan sosial kecil menjadi institusi kesehatan modern. Sistem manajemen diperkuat. Jaringan dokter dan tenaga medis meningkat. Pendidikan kebidanan dan keperawatan dibangun. Perjalanan ini menegaskan bahwa PKU lahir dari nilai kemanusiaan. Menolong tanpa syarat. Melayani tanpa memandang latar belakang sosial. Kontribusi Muhammadiyah dalam Dunia Kesehatan Indonesia Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi dengan jaringan kesehatan terbesar di Indonesia. Rumah sakit Muhammadiyah hadir pada masa bencana gempa Yogyakarta. Tsunami Aceh. Likuefaksi Palu. Banjir di berbagai wilayah. Mereka bergerak cepat. Tenaga medis turun langsung ke titik bencana. Klinik darurat dibuka. Obat dan logistik disalurkan kepada warga yang kehilangan akses kesehatan. Peran ini tidak hanya pada masa bencana. Rumah sakit Muhammadiyah menjadi rujukan masyarakat sehari-hari. Mereka menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak. Layanan gawat darurat. Perawatan penyakit menular. Pendampingan keluarga prasejahtera. Kehadiran PKU memperkuat sistem kesehatan nasional di banyak daerah. Termasuk daerah yang belum memiliki fasilitas lengkap. Baca juga: Milad Muhammadiyah ke-113 : Jejak Perjuangan, Pendidikan, dan Dakwah Pencerahan bagi NKRI PKU dan Semangat Pelayanan Tanpa Batas PKU mengambil posisi penting dalam layanan kesehatan yang inklusif. Rumah sakit Muhammadiyah melayani siapa pun tanpa melihat identitas. Banyak fasilitas kesehatan Muhammadiyah beroperasi di wilayah yang religiusitas dan komposisi sosialnya beragam. Mereka tetap memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga. Prinsip ini sejalan dengan gagasan awal Kyai Syuja. Menolong manusia sebagai manusia. Di Papua, salah satu contoh berada di Sorong. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mengembangkan proyek pembangunan RS PKU UNIMUDA. Prosesnya masih berjalan. Namun semangatnya sudah terlihat. Fasilitas ini dirancang sebagai layanan terbuka bagi seluruh warga. Kehadirannya akan menambah akses kesehatan di wilayah yang masih membutuhkan tenaga medis, ruang layanan ibu dan anak, serta fasilitas gawat darurat. Narasi ini menunjukkan bahwa nilai PKO masih hidup. Pelayanan kesehatan bergerak melampaui batas administrasi, suku, dan identitas sosial. Refleksi Jejak Kyai Syuja mengajarkan bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan. PKO yang ia rintis melahirkan jaringan besar PKU Muhammadiyah. Jaringan yang bekerja untuk mengobati warga. Menguatkan keluarga prasejahtera. Mendampingi masyarakat di daerah terpencil. Spirit kerja diam dan keteladanan menjadi dasar gerakan ini. Pada Milad Muhammadiyah ke-113 dan setelah peringatan Hari Kesehatan Nasional, kisah ini memberi pesan kuat. Kesehatan bukan hanya soal fasilitas medis. Kesehatan adalah tugas sosial. Tugas yang dibangun oleh keberanian orang-orang seperti Kyai Syuja. Gerakan kecil yang tumbuh menjadi kekuatan besar bagi bangsa. Effendi, Lutfi. “Tafsir Amali dan Gerakan Kesehatan.” Suara Muhammadiyah. Membahas sejarah PKO, peran Kyai Syuja, serta dasar gerakan Al Ma’un dalam pelayanan kesehatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Satu Abad PKU Muhammadiyah, Tonggak Sejarah yang Strategis dalam Perjalanan Kesehatan Umat dan Bangsa.” Muhammadiyah.or.id. Menguraikan perkembangan PKO menjadi PKU dan kontribusinya bagi layanan kesehatan nasional. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. “Sejarah PKU Muhammadiyah Yogyakarta.” Laman resmi RS PKU Jogja. Menjelaskan pendirian awal PKO oleh Kyai Syuja serta transformasi layanan kesehatan Muhammadiyah. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. “Milad RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Gamping dan Sleman. Refleksi Perjalanan dan Masa Depan.” Artikel reflektif tentang pertumbuhan layanan kesehatan Muhammadiyah. Muhammadiyah.or.id. “Salmah Orbayinah: Semangat PKO Bukan Hanya untuk Mendirikan Rumah Sakit.” Artikel yang menyoroti semangat sosial Kyai Syuja dalam membantu masyarakat. Kendalmu. “Grand Opening RS PKU Muhammadiyah Boja.” Mengulas konsep pelayanan kesehatan Muhammadiyah yang berorientasi pada kelompok membutuhkan. Jurnal UNY. “Perkembangan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).” Kajian akademik mengenai PKO sebagai fondasi awal jaringan layanan kesehatan Muhammadiyah.

Wamena — Istilah Polarisasi Politik dijelaskan oleh Ibnu Chaerul Mansyur dalam bukunya berjudul “Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka” merujuk pada kondisi ketika masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kubu/kelompok dalam pandangan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan. Polarisasi politik tidak hanya berbentuk perbedaan pendapat, namun juga merujuk pada sikap emosional, fanatisme, penolakan terhadap argumen lawan, dan munculnya stigma negatif terhadap kelompok lain yang dianggap “berseberangan”. Fenomena ini bukan hal baru, namun saat ini terasa lebih kuat karena penyebaran informasi berjalan lebih cepat. Informasi yang tersebar juga  tidak selalu terverifikasi kebenarannya. Perbedaan pilihan politik mudah berubah menjadi perselisihan personal, bahkan memicu saling serang di media sosial. Namun perlu diketahui bahwa polarisasi tidak selalu berbahaya selama perbedaan pendapat tetap berada dalam koridor etika dan fakta yang sesuai. Berubah menjadi ancaman ketika masyarakat menutup diri dari dialog, menolak data, serta menjadikan politik sebagai identitas emosional, bukan ruang rasional. Oleh karena itu, literasi digital dan keberimbangan informasi menjadi faktor penting untuk mencegah polarisasi berubah menjadi ancaman persatuan bangsa. Masyarakat harus menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta tidak mempersonalisasi pilihan politik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Baca juga: Politik: Makna, Fungsi, dan Dampaknya bagi Kehidupan Rakyat Penyebab Utama Polarisasi Politik Polarisasi politik semakin mudah muncul dan mengeras di tengah masyarakat, menjelang kontestasi politik nasional. Kondisi ini bukan sekadar soal perbedaan pilihan, tetapi juga karena dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari ideologi, dinamika elite, hingga pengaruh media digital. Berikut beberapa faktor yang memicu polarisasi politik antara lain; Perbedaan Ideologi dan Kepentingan Politik. Saat pemilu atau ketika muncul perdebatan tentang kebijakan publik, masyarakat cenderung terbelah mengikuti pandangan dan afiliasi masing-masing. Kontestasi kekuasaan yang keras membuat opini publik mudah terseret dalam “persaingan” kubu. Peran Media dan Media Sosial. Algoritma platform digital menciptakan ruang gema (echo chamber), yang membuat pengguna hanya menerima informasi searah tanpa menerima pandangan alternatif lain. Sehingga marak terjadi penyebaran hoax, disinformasi, bahkan konten provokatif turut memperkuat jarak antar kelompok yang terpolarisasi. Manipulasi Emosi dan Identitas kampanye berbasis identitas, SARA, hingga narasi kebencian. Narasi berbasis ketakutan atau kebencian dinilai efektif menggerakkan dukungan kepada peserta pemilu, namun tentu saja meninggalkan residu sosial yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Kurangnya Literasi Politik dan Digital. Banyak masyarakat yang menerima pesan berantai atau unggahan viral tanpa memverifikasi konteks maupun sumbernya. Hal ini menyebabkan opini publik terbentuk dari persepsi yang belum tentu jelas kebenarannya. Persaingan Elit Politik. Konflik antar elit politik, partai politik, maupun kubu pendukung sering bergeser dari isu kebijakan menjadi serangan personal, lalu dikonsumsi ulang oleh publik hingga menciptakan jarak sosial. Perlu diingatkan bahwa polarisasi tidak selalu berujung pada konflik terbuka, namun jika dibiarkan tanpa edukasi publik dan ruang dialog yang terbuka, dampaknya bisa mengganggu kohesi sosial serta menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap kritis, tidak mudah terpancing provokasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan-kepentingan kelompok. Baca juga: Politik Identitas: Pengertian, Dampak, dan Tantangannya bagi Demokrasi Indonesia Dampak Polarisasi Politik terhadap Demokrasi Polarisasi politik yang semakin terasa di ruang publik dinilai membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kondisi ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik, tetapi justru berkembang menjadi keterbelahan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial antar warga. Dampak polarisasi politik dapat bersifat sosial, politik, hingga psikologis, antara lain; Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Ketika masyarakat terbelah dalam sudut pandang politik yang ekstrem, setiap kebijakan atau keputusan negara kerap dianggap bias dan tidak mewakili seluruh kepentingan rakyat. Kondisi ini membuat legitimasi pemerintah mudah dipertanyakan. Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018), dalam bukunya yang berjudul "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century" menjelaskan bahwa masyarakat yang terpolarisasi akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Menurunnya kepercayaan masyarakat secara otomatis menyebabkan dukungan masyarakat terhadap norma dan demokrasi ikut menurun. Masyarakat akan sulit untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dengan mengacu pada kebenaran atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan partai. Terganggunya kohesi sosial sehingga masyarakat saling curiga dan mudah terprovokasi. Dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024” menjelaskan bahwa polarisasi politik membuat warga saling curiga, menjaga jarak, hingga mudah terpancing perdebatan emosional. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya menjadi hal biasa dalam demokrasi, berubah menjadi pemisah hubungan keluarga, pertemanan, bahkan komunitas (Rianadiwa, dkk, 2024). Diskursus publik menjadi tidak sehat, tidak rasional, dan penuh ujaran kebencian. Dalam ranah komunikasi publik, ruang diskusi semakin sulit berlangsung dengan sehat. Wacana politik dipenuhi ujaran kebencian, serangan personal, dan informasi yang belum terverifikasi. Pandangan berbeda tidak lagi dibahas secara rasional, melainkan dijadikan dasar untuk melabeli dan menyerang kelompok tertentu. Menghambat dialog dan kompromi. Dalam buku berjudul "Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization" Polarisasi Politik yang terbentuk memperburuk kompromi, konsensus, interaksi. Serta menipisnya toleransi bagi bagi individu di tengah masyarakat hingga aktor politik di kedua kelompok/kubu berbeda. Polarisasi Politik menyebabkan kerusakan hingga melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi karena proses dasar legislatif dan fungsi peradilan dilemahkan. Perlu diketahui bahwa, demokrasi bertumpu pada musyawarah serta kesediaan untuk mendengarkan pihak lain. Ketika kompromi dianggap sebagai kelemahan, kebijakan publik berisiko tersandera kepentingan kelompok dan bukan kepentingan bersama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan negara. Konflik sosial yang dimulai dari perbedaan opini dapat bergeser menjadi konflik horizontal jika tidak ditangani dengan edukasi, literasi, serta komunikasi politik yang bijak. Polarisasi Politik di Era Media Sosial Platform digital saat ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi politik, tetapi juga berpengaruh pada pembentukan cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam melihat perbedaan pandangan. Media sosial memiliki andil besar dalam mempercepat dan memperluas polarisasi, yang disebabkan karena; Informasi menyebar sangat cepat tanpa kontrol kebenaran. Setiap unggahan dapat viral dalam hitungan menit, sekalipun belum terbukti kebenarannya. Alhasil, opini publik sering terbentuk bukan berdasarkan data, melainkan narasi yang paling ramai dibicarakan. Algoritma menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang diskusi yang homogen. Konten yang muncul di FYP (for your page)/beranda pengguna umumnya disesuaikan dengan minat, jejak interaksi, dan preferensi politik. Kondisi ini menciptakan ruang diskusi yang homogen, dimana pengguna merasa pandangannya paling benar karena jarang bertemu argumen alternatif yang berbeda secara proporsional. Munculnya konten provokatif, hoax, dan propaganda politik yang disebar akun anonim atau buzzer. Banyak di antara informasi yang beredar di masyarakat diproduksi dan disebarkan oleh akun anonim, buzzer, atau pihak yang memiliki agenda tertentu. Konten semacam ini seringkali bersifat emosional, menyerang identitas, dan memicu reaksi tanpa analisis. Pengguna lebih mudah menyerang lawan pendapat tanpa etika dan data yang valid. Diskusi publik pun bergeser dari argumentasi substantif menjadi pertarungan opini yang penuh sentimen dan kecurigaan. Oleh karena itu, literasi digital adalah kunci untuk meredam dampak polarisasi di era digitalisasi informasi yang semakin pesat. Masyarakat didorong untuk menjadikan media sosial sebagai ruang dialog, bukan justru sebagai arena konflik yang memperbesar perpecahan antar warga. Baca juga: Apa Itu Buzzer Politik ? Ini Penjelasan, Fungsi, dan Cara Kerjanya Contoh Polarisasi Politik di Indonesia Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian wajar dari demokrasi, justru berkembang menjadi pertentangan tajam hingga memecah relasi sosial. Fenomena polarisasi politik dapat terlihat jelas pada beberapa momen politik nasional, antara lain; Perbedaan pendapat tajam dalam kontestasi pemilu dan pilkada di mana dukungan politik berubah menjadi sentimen emosional. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam dikotomi ekstrem, seolah hanya ada “kami” dan “mereka”. Perbedaan pilihan sering kali dianggap sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial, bahkan di lingkungan keluarga. Konflik opini di ruang digital mengenai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah kerap menjadi bahan perdebatan panjang di media sosial, namun tidak jarang malah bergeser menjadi serangan personal. Tagar tandingan, perdebatan panas, dan serangan personal antar kelompok pendukung. Tagar tandingan yang saling bermunculan, memicu eskalasi opini yang berujung pada persaingan antar kelompok pendukung. Konflik identitas yang mengarah pada pelabelan, stigma, dan diskriminasi verbal. Penyematan istilah tertentu menjadi senjata politik yang dapat memperlebar jurang perbedaan antara kelompok yang terpecah. Meski terjadi di ruang verbal, dampaknya nyata pada kehidupan sosial seperti munculnya rasa curiga, sinisme, dan fanatisme mulai meminggirkan sikap rasional. Cara Meredam dan Mencegah Polarisasi Politik Di tengah meningkatnya polarisasi politik, berbagai langkah dinilai perlu dilakukan untuk meredam ketegangan dan mengembalikan ruang publik yang sehat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain; Meningkatkan literasi politik dan digital sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan politik menjadi salah satu kunci utama. Literasi politik dan digital perlu ditanamkan sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi agar masyarakat mampu memilah informasi dan tidak mudah terseret opini menyesatkan. Mengutamakan dialog dan ruang diskusi yang sehat berbasis data, bukan emosi. Ruang diskusi harus memberi tempat pada argumen, bukan emosi. Pendapat yang saling bersebrangan dan berbeda tidak seharusnya menjadi bahan permusuhan, tetapi harusnya dimaknai sebagai bagian dari proses perkembangan demokrasi. Mendorong media dan tokoh publik bersikap independen dan edukatif, bukan provokatif. Memperkuat etika bermedia sosial, termasuk verifikasi fakta sebelum berbagi informasi. Budaya verifikasi informasi di media sosial harus diperkuat sebagai etika minimum, termasuk menahan diri untuk tidak membagikan konten yang belum teruji kebenarannya. Menghidupkan nilai-nilai persatuan nasional, seperti toleransi, kebhinekaan, dan musyawarah.

Wamena — Panca Prasetya KORPRI menjadi salah satu fondasi moral yang membentuk karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Di tengah perubahan zaman, tuntutan reformasi birokrasi, dan percepatan transformasi digital, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai pedoman etika yang mengarahkan ASN untuk bekerja profesional, berintegritas, dan senantiasa mengutamakan kepentingan publik. Sebagai ikrar yang diwariskan sejak lahirnya KORPRI pada tahun 1971, Panca Prasetya terus menjadi pengingat peran strategis ASN sebagai garda terdepan pelayanan negara. Apa Itu Panca Prasetya KORPRI? Panca Prasetya KORPRI adalah ikrar moral yang menjadi landasan etika seluruh ASN dalam menjalankan amanah pemerintahan. Ikrar ini tidak hanya dibacakan dalam upacara, tetapi menjadi prinsip hidup bagi setiap anggota KORPRI. Nilai-nilai di dalamnya menegaskan pentingnya kesetiaan pada dasar negara, menjaga kehormatan jabatan, mengutamakan kepentingan publik, serta menjaga persatuan dalam menjalankan tugas. Isi Lengkap Panca Prasetya KORPRI Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Sejarah dan Tujuan Panca Prasetya KORPRI Panca Prasetya KORPRI lahir seiring pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada 29 November 1971 melalui Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1971. Pada masa itu, pemerintah melihat pentingnya fondasi moral yang mampu menyatukan semangat dan integritas pegawai negeri dalam mendukung jalannya pemerintahan. Dari kebutuhan tersebut, Panca Prasetya dirumuskan bukan hanya sebagai ikrar seremoni, tetapi pedoman karakter bagi seluruh ASN. Ikrar ini dirancang sebagai kompas etika yang menegaskan komitmen ASN untuk setia pada konstitusi, menjaga martabat jabatan, dan selalu menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Nilai-nilai di dalamnya menjadi pengikat solidaritas antar anggota KORPRI sekaligus mendorong birokrasi agar bekerja semakin bersih, disiplin, dan profesional. Tujuan penyusunan Panca Prasetya meliputi: Meneguhkan kesetiaan dan ketaatan ASN kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa serta menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia negara. Mendorong ASN untuk memprioritaskan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat kesetiakawanan di lingkungan KORPRI. Menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN. Hingga kini, Panca Prasetya tetap menjadi identitas moral ASN dalam mengemban amanah pelayanan kepada bangsa dan negara. Baca juga: 29 November Hari KORPRI: Sejarah, Makna, dan Peran Makna Nilai-Nilai Panca Prasetya bagi ASN Modern 1. Kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 Kesetiaan kepada negara menjadi prinsip utama bagi ASN. Di era yang dinamis, ASN dituntut menjaga netralitas, tidak terpengaruh kepentingan politik, dan memastikan setiap keputusan sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. 2. Menjaga Kehormatan Bangsa dan Rahasia Jabatan Terbukanya akses informasi di era digital membuat tantangan menjaga martabat institusi semakin besar. ASN harus berhati-hati dalam komunikasi publik, menjaga keamanan data, dan memahami batasan informasi yang boleh dipublikasi. 3. Mengutamakan Kepentingan Negara dan Masyarakat Pelayanan publik yang responsif dan adil hanya dapat terwujud ketika ASN mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nilai ini mendorong ASN untuk bekerja jujur, objektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 4. Memelihara Persatuan dan Kesetiakawanan KORPRI Kerja birokrasi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan. Semangat kesetiakawanan di lingkungan KORPRI memperkuat rasa saling mendukung, toleransi, dan kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan. 5. Menegakkan Kejujuran, Keadilan, Disiplin, dan Profesionalisme Integritas adalah fondasi ASN. Menjunjung kejujuran dan keadilan, hadir tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta terus meningkatkan kompetensi merupakan wujud nyata implementasi nilai ini. Implementasi Panca Prasetya di Era Digital 1. Pelayanan Publik yang Berintegritas dan Berorientasi pada Masyarakat Teknologi dimanfaatkan untuk mendorong layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun digitalisasi tetap harus dibingkai dengan integritas sesuai nilai-nilai Panca Prasetya. 2. Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Informasi ASN wajib menjaga kerahasiaan data negara dan informasi masyarakat yang kini banyak tersimpan dalam sistem digital. Pengelolaan informasi yang aman menjadi cerminan nilai kehormatan dan disiplin ASN. 3. Profesionalisme Melalui Adaptasi Teknologi Perubahan teknologi menuntut ASN terus meningkatkan kemampuan digital, dari administrasi elektronik hingga sistem layanan online. Peningkatan kompetensi ini menjadi bagian dari profesionalisme ASN. 4. Memperkuat Kolaborasi dan Kesetiakawanan Antar instansi Era digital memperluas ruang kerja sama lintas instansi. Semangat kesetiakawanan KORPRI diimplementasikan melalui koordinasi yang solid, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan untuk menyukseskan program pemerintah. 5. Sikap Netral dan Bijak di Ruang Digital Aktivitas ASN di media sosial perlu mencerminkan sikap profesional. Menjaga netralitas, tidak menyebarkan informasi sensitif, serta menjaga nama baik institusi menjadi bagian penting penerapan Panca Prasetya di era digital. Baca juga: Lagu Mars KORPRI: Lirik, Makna, dan Sejarahnya Panca Prasetya sebagai Kompas Etika ASN di Era Modern Dalam menghadapi tuntutan birokrasi modern, percepatan digitalisasi, dan harapan publik yang semakin tinggi, Panca Prasetya KORPRI tetap menjadi pedoman utama bagi ASN. Ikrar ini bukan hanya rangkaian kata, tetapi prinsip moral yang harus diterapkan dalam setiap langkah pelayanan kepada masyarakat dan negara. Dengan menghayati dan mengamalkan Panca Prasetya secara konsisten, ASN dapat memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan persatuan bangsa.