Artikel

Wamena - Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep warga negara dan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan fondasi penting dalam menjamin tegaknya keadilan sosial.

Prinsip ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal tersebut menegaskan dua hal mendasar: pertama, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum; kedua, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Dengan demikian, tidak ada satu pun warga negara, termasuk pejabat publik atau aparat penegak hukum, yang berada di atas hukum.

Baca juga: Kenapa TNI dan Polri Tidak Boleh Mencoblos? Ini Alasan Hukumnya!

Makna Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Pasal 27 Ayat (1) menjadi dasar yuridis bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah, lembaga, dan individu harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Persamaan di hadapan hukum berarti perlindungan hukum harus diberikan secara adil kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan.

Menurut Khakim (2017), prinsip ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana keadilan. Tidak ada diskriminasi dalam proses hukum — pejabat negara yang melakukan pelanggaran harus diproses sama seperti warga biasa. Prinsip ini menjadi ukuran utama dalam menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Bunyi Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3

• Bunyi pasal 27 ayat 1:
  “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“.
• Bunyi pasal 27 ayat 2:
  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.
• Bunyi pasal 27 ayat 3:
  “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara“.

Kewajiban dan Hak Warga Negara

Selain menegaskan kedudukan yang setara, Pasal 27 UUD 1945 juga memuat hak dan kewajiban warga negara dalam tiga ayat yang saling melengkapi.

1. Pasal 27 Ayat (1):
Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, serta berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 27 Ayat (2):
Menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini merefleksikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kedua dan kelima Pancasila.

3. Pasal 27 Ayat (3):
Menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing.

Ketiga ayat ini menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak warga negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menaati hukum dan berkontribusi terhadap negara.

Implementasi dalam Kehidupan Bernegara

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) menuntut adanya sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas intervensi. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum masih menghadapi tantangan.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat publik atau kelompok berpengaruh kerap menimbulkan persepsi ketimpangan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip equality before the law belum sepenuhnya konsisten.

Untuk mewujudkan implementasi yang efektif, diperlukan beberapa langkah strategis:

• Penguatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar independen dari tekanan politik.
• Peningkatan literasi hukum masyarakat agar warga negara memahami hak dan kewajibannya serta berani menuntut keadilan.
• Transparansi sistem peradilan melalui keterbukaan informasi publik dalam setiap proses hukum.
• Pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem hukum.

Pemerintah dan lembaga peradilan harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum. Aparatur negara yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi tegas, karena pelanggaran dari pejabat publik justru merusak legitimasi hukum itu sendiri.

Baca juga: Mengenal Tugas dan Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Contoh Konkret Implementasi Pasal 27 Ayat (1)

Implementasi prinsip kesetaraan hukum dapat dilihat dari beberapa contoh berikut:

• Proses hukum terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menegaskan bahwa jabatan tidak memberikan kekebalan hukum.
• Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tanpa diskriminasi ras, agama, atau status sosial.
• Pelaksanaan pelayanan publik berbasis keadilan, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan layanan hukum.

Selain itu, setiap warga negara wajib menaati hukum, misalnya dengan membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga ketertiban umum.

Ketaatan warga terhadap hukum adalah bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.

Keterkaitan Pasal 27 dengan Prinsip Negara Hukum

Pasal 27 Ayat (1) memiliki hubungan erat dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh tindakan pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berlaku.

Prinsip ini juga berakar pada Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya urusan aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ketika warga negara memahami hak dan kewajiban hukumnya, maka prinsip persamaan di hadapan hukum akan berjalan lebih efektif.

Penegakan hukum dan implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 merupakan cerminan dari komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman kehidupan berbangsa.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan agar prinsip equality before the law benar-benar terwujud dalam praktik, bukan hanya di atas kertas. Hukum harus menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan alat bagi yang berkuasa.

Dengan menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (GSP)