Tokoh

Wamena - Najwa Shihab adalah salah satu jurnalis paling berpengaruh di Indonesia. Gaya wawancaranya yang tajam, kepekaannya terhadap isu publik, serta konsistensinya menyuarakan kebenaran membuatnya menjadi figur penting dalam dunia jurnalistik modern. Melalui berbagai karya, seperti program Mata Najwa di MetroTV dan platform digital Narasi, ia turut memperkuat budaya demokrasi dan kebebasan berekspresi di tanah air.  Apa yang Membuat Najwa Shihab Begitu Berpengaruh? Najwa dikenal karena kemampuannya menggali informasi dari narasumber, bahkan dalam situasi sensitif. Karismanya sebagai pembawa acara, dikombinasikan dengan pendekatan analitis dan independen, menjadikannya rujukan bagi banyak masyarakat yang ingin memahami isu politik, hukum, dan sosial. Konten yang ia hadirkan selalu fokus pada transparansi, akuntabilitas publik, dan good governance, tema yang jarang disentuh media populer secara mendalam. Perjalanan Karier Najwa Shihab: Dari Reporter Lapangan hingga Ikon Jurnalisme Karier jurnalismenya dimulai saat bergabung dengan MetroTV. Sepanjang perjalanan karier, ia meliput berbagai peristiwa besar — termasuk bencana alam dan dinamika politik nasional. Lewat program talkshow Mata Najwa, ia menghadirkan figur publik dari berbagai sektor untuk membahas isu yang relevan. Program ini kemudian berkembang menjadi ruang diskusi publik yang kritis, edukatif, dan independen. Baca juga: Jejak Perlawanan Pangeran Diponegoro: Dari Tanah Jawa untuk Kemerdekaan Nusantara Narasi: Ekosistem Media Baru yang Dibangun Najwa Setelah meninggalkan televisi, Najwa Shihab mendirikan Narasi, sebuah platform media digital yang menyasar generasi muda. Narasi menghadirkan berita, dokumenter, web series, hingga ruang diskusi publik dengan pendekatan kreatif. Narasi menjadi contoh sukses media independen yang memanfaatkan kekuatan digital untuk menyebarkan informasi berkualitas serta mengedukasi publik. Gaya Wawancara yang Khas dan Tegas Najwa dikenal dengan gaya wawancaranya yang: Tajam namun tetap elegan Mengutamakan fakta dan data Memberikan ruang bagi publik untuk menilai sendiri Mendorong narasumber mengungkapkan pandangan secara jujur Berani mengangkat isu yang diabaikan media arus utama Gaya seperti ini menjadi keunggulan kompetitif yang membuatnya dicintai sekaligus dihormati. Dampak Najwa Shihab terhadap Dunia Jurnalistik dan Demokrasi Indonesia Kontribusi besar Najwa dapat dilihat melalui: 1. Mendorong Transparansi Publik Setiap episodenya selalu mengangkat isu yang menuntut jawaban dari pejabat atau pembuat kebijakan. 2. Menginspirasi Generasi Muda Jurnalis Banyak jurnalis muda yang menjadikannya panutan karena integritas serta komitmennya terhadap etika jurnalistik. 3. Menyediakan Ruang Aman untuk Diskusi Publik Baik melalui talkshow maupun platform digital, ia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami isu secara kritis. 4. Penggerak Literasi Media Melalui konten kreatif dan edukatif, Narasi memperkuat literasi informasi di kalangan anak muda. Prestasi dan Penghargaan Najwa Shihab telah menerima banyak penghargaan berkat kontribusinya di bidang jurnalistik, termasuk penghargaan nasional dan pengakuan internasional. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam dunia media Indonesia. Beberapa karyanya antara lain : Catatan Najwa 1 dan 2 (2016) Shihab & Shihab Edisi Ramadhan (2019). Selain memiliki karya terbaik, Najwa Shihab juga mendapatkan beragam penghargaan selama berkarier sebagai Jurnalis antara lain : Pada Tahun 2006, Najwa Shihab meraih penghargaan sebagai Jurnalis terbaik MetroTV, Mendapatkan Nominasi Panasonic Award kategori pembaca berita terbaik, Peserta Senior Journalist seminar di Amerika Selatan, Serta Najwa pernah menjadi Pembicara di Konvensi Asian American Journalist Association Pada Tahun 2007, meraih Nominasi Asian Television Award kategori Best Current Affairs atau Talkshow Presenter. Pada Tahun 2010 dan 2011, Ia juga berhasil memperoleh Young Global Leaders dari World Economic Forum (WEF) Beberapa Penghargaan lainnya yang pernah didapatkan pada tahun 2016 dan 2019 yaitu; Most Progressive Figure dari Forbes Magazine serta National Award for Journalistic Contribution to Democracy Najwa Shihab bukan hanya seorang jurnalis, tetapi juga simbol keberanian dan integritas. Lewat wawancara kritis, program televisi, dan platform digital yang ia bangun, ia memperkuat jurnalisme independen sekaligus membuka ruang diskusi publik yang sehat untuk masyarakat Indonesia. Baca juga: Mengenal Jenderal M. Jasin, Pahlawan Nasional dan Bapak Brimob Polri

Nelson Mandela adalah salah satu tokoh yang namanya melampaui batas negara. Ia menjadi simbol perjuangan politik, kemanusiaan, dan keberanian melawan ketidakadilan. Sosok ini menunjukkan bahwa perubahan besar lahir dari keteguhan. Setiap awal Desember, dunia kembali mengenang perjalanan hidup Nelson Mandela, yang wafat pada 5 Desember 2013. Namun gagasan dan karyanya masih relevan. Kisahnya mengajarkan keberanian menghadapi penindasan. Dunia telah mengenal sosok ini sebagai inspirasi gerakan demokrasi global. Indonesia pun punya kedekatan sejarah dan emosional dengannya. Ia menghormati perjuangan antikolonial Indonesia. Ia memuji kepemimpinan Soekarno. Ia bahkan pernah mengunjungi Jakarta. Semua ini menunjukkan bahwa warisannya tidak berhenti di Afrika Selatan. Warisannya hidup di berbagai negara yang menjunjung martabat manusia dan kesetaraan. Baca Juga: Amandla Awethu : Gema Persaudaraan dari Istana ke Papua Pegunungan     Akar Perjuangan Politik Mandela Nelson Mandela tumbuh di tengah sistem apartheid yang kejam. Sistem yang memisahkan warga berdasarkan warna kulit. Ia melihat bagaimana orang kulit hitam dipaksa tunduk. Hak politik dirampas. Kesempatan hidup dibatasi. Situasi itu mendorong Mandela bergabung dengan African National Congress. Ia memulai perjalanan panjang melawan kebijakan segregasi. Mandatnya jelas: memberi martabat bagi rakyat yang ditindas. Mandela memilih jalur politik karena percaya bahwa perubahan harus diperjuangkan melalui organisasi. Ia menulis pidato. Ia mengorganisir aksi. Ia membangun koalisi. Semua langkahnya adalah bentuk perlawanan demokratis. Ketika upaya damai menghadapi tembok kekerasan pemerintah apartheid, Mandela memilih tindakan yang lebih tegas. Ia ditahan bertahun-tahun. Namun penjara tidak melemahkan keyakinannya. Mandela menggunakan masa tahanan sebagai ruang refleksi politik. Ia tetap berpegang pada gagasan bahwa pembebasan tidak boleh digerakkan oleh kebencian. Melainkan oleh harapan dan etika kemanusiaan. Pandangan ini kemudian memengaruhi arah transisi Afrika Selatan menuju demokrasi. Baca Juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo     Mandela dan Nilai Kemanusiaan Selain dikenal sebagai pemimpin politik, Mandela adalah tokoh moral. Ia menolak balas dendam. Prinsip rekonsiliasi menjadi inti pemikirannya. Bagi Mandela, demokrasi bukan hanya sistem pemilu. Demokrasi adalah ruang hidup di mana semua orang diperlakukan setara. Ia percaya bahwa negara maju bukan ditentukan oleh kekuatan ekonomi semata. Negara maju diukur dari caranya menghormati manusia. Setelah bebas dari penjara tahun 1990, Mandela menolak konflik horizontal yang mengancam negaranya. Ia mempromosikan dialog. Ia melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini membuka ruang bagi penyintas dan pelaku untuk berbicara. Keberanian memilih jalan damai di tengah luka panjang apartheid adalah salah satu kontribusi terbesar Mandela dalam sejarah politik dunia. Nilai kemanusiaan ini membuat Mandela dihormati banyak negara. Termasuk Indonesia. Gagasannya tentang kesetaraan dan anti-penindasan memiliki kedekatan historis dengan pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme. Baca Juga: Politik Identitas: Pengertian, Dampak, dan Tantangannya bagi Demokrasi Indonesia     Mandela dan Keindonesiaan Ada beberapa jejak penting hubungan Mandela dengan Indonesia. Pertama, Mandela sering menyebut Indonesia sebagai negara yang ia kagumi karena keberhasilan keluar dari kolonialisme. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut perjuangan bangsa Indonesia sebagai inspirasi perjuangan di Afrika Selatan. Ia juga menyatakan kekaguman terhadap karisma dan kepemimpinan Soekarno. Kedua. Mandela pernah mengunjungi Indonesia pada 1997. Ia bertemu dengan para pemimpin republik. Kedatangannya menandai hubungan strategis kedua bangsa dalam memperjuangkan keadilan global. Kunjungan tersebut memperkuat kerja sama Afrika Selatan dan Indonesia di forum internasional. Ketiga. Mandela punya hubungan unik dengan batik. Publik dunia mengenal Mandela melalui kemeja bercorak cerah yang ia kenakan pada berbagai acara. Banyak motif itu terinspirasi batik Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan dipesan langsung dari pengrajin Indonesia. Corak batik membuat Mandela terlihat membumi. Ia membawa budaya Indonesia ke panggung dunia tanpa sengaja. Kedekatan emosional ini menjadi bagian kecil dari warisan hubungan kedua negara. Nilai antikolonial, egaliter, dan keadilan sosial yang ia perjuangkan sejalan dengan dasar negara Indonesia. Baca Juga: Hari Gandhi, KPU Papua Pegunungan Serukan Pemilu Jujur dan Damai    Mandela sebagai Presiden Pasca-Apartheid Setelah terpilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang demokratis, Mandela menghadapi pekerjaan berat. Negara itu terpecah oleh sejarah panjang kekerasan. Ia memilih prioritas yang jelas. Memulihkan luka bangsa. Menghapus ketidakadilan struktural. Memperkuat lembaga demokrasi. Mandela memperkuat rule of law. Ia mendorong reformasi kepolisian dan militer. Ia membangun sistem pemilu yang inklusif. Pemerintahannya menjadi contoh bagaimana negara bangkit setelah krisis identitas. Mandela juga memastikan bahwa minoritas tetap memiliki hak. Sikap ini membuat Afrika Selatan tidak tenggelam dalam konflik balasan. Pengalamannya sangat relevan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara plural. Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Nilai rekonsiliasi dan keadilan sosial sangat penting bagi stabilitas nasional. Mandela mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dibangun melalui prosedur formal. Demokrasi membutuhkan keberanian moral dan kesediaan mendengar kelompok yang terpinggirkan. Relevansi Mandela untuk Demokrasi Indonesia Masa Kini Indonesia menghadapi tantangan era baru. Polarisasi sosial. Ancaman disinformasi. Ketimpangan. Mandela memberikan pelajaran praktis. Bahwa negara harus melindungi suara semua kelompok. Bahwa ruang publik harus dibangun dengan kejujuran. Bahwa solidaritas sosial bukan slogan. Tetapi prinsip yang harus hadir dalam kebijakan. Nilai egaliter Mandela membantu kita melihat kembali fondasi demokrasi. Rakyat harus dipercaya. Institusi harus dijaga. Dan keadilan harus dirasakan. Warisan Perjuangan yang Terus Menghidupi Demokrasi Perjalanan Nelson Mandela menunjukkan bahwa perubahan besar selalu berawal dari keberanian mempertahankan martabat manusia. Ia membuktikan bahwa politik tidak harus menjadi ruang perebutan kekuasaan. Politik bisa menjadi alat memulihkan kemanusiaan. Sikapnya yang tegas menolak rasisme, kesiapannya memaafkan lawan, dan komitmennya menjaga persatuan menjadikan demokrasi lebih dekat dengan nilai keadilan. Teladan itu relevan bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang terus menguatkan demokrasi melalui penghargaan terhadap hak, inklusivitas, dan kesetaraan. Kisah Mandela mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dijaga dengan aturan formal. Demokrasi tumbuh ketika masyarakat dan pemimpin memiliki keberanian moral untuk menghormati perbedaan serta memperluas ruang kemanusiaan. Warisan itu membuat perjuangannya tetap hidup dalam setiap usaha memperbaiki bangsa. _PRM_ United Nations. Biografi United Nations. Nelson Mandela Foundation. Profil dan arsip Nelson Mandela. BBC News. Nelson Mandela 1918-2013 (gambar, video, fakta & berita). South African Government. Profil resmi Mandela. History Channel. Nelson Mandela Biography. Encyclopaedia Britannica. Nelson Mandela Profile.   Smithsonian Magazine. Artikel tentang warisan perjuangan Mandela.   Al Jazeera. Nelson Mandela Life and Legacy.     

Wamena – Nama Sayuti Melik tercatat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, meskipun kerap berada di balik layar. Ia bukan pembaca teks Proklamasi dan bukan pula penulis draf awal, tetapi kontribusinya sangat krusial dalam mengetik dan mengubah redaksi naskah Proklamasi sehingga menjadi dokumen final yang dibacakan pada 17 Agustus 1945. Perannya menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui kolaborasi banyak aktor yang menjalankan fungsi strategis masing-masing. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Ia dikenal sebagai aktivis nasionalis, jurnalis, dan pejuang politik sejak muda. Sikapnya yang vokal membawa ia berulang kali berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang. Namun, identitasnya sebagai penggerak intelektual pemuda revolusioner menempatkannya dalam pusaran pertarungan politik menuju kemerdekaan. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, “Perjuangan Indonesia bukan hanya perjuangan tokoh karismatik, tetapi juga perjuangan orang-orang ‘biasa’ yang bekerja dalam diam namun menghasilkan dampak monumental.” (Anhar Gonggong, Sejarah Nasional Indonesia, 2010). Sayuti Melik adalah representasi nyata dari kategorisasi tersebut. Proses Pengetikan Naskah Proklamasi Pada malam 16–17 Agustus 1945, setelah Soekarno menulis draf Proklamasi dengan tangan, naskah tersebut kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jakarta. Tugas ini tidak sekadar teknis, tetapi mengandung konsekuensi politik, karena Sayuti melakukan perubahan ejaan dan redaksi penting. Beberapa perubahan utama yang dilakukan Sayuti adalah: 1. Mengganti frasa “tempoh” menjadi “tempo” 2. Mengganti frasa “wakil-wakil bangsa Indonesia” menjadi “Atas nama bangsa Indonesia” 3. Menyempurnakan format penulisan agar lebih sesuai dengan norma bahasa Indonesia modern Dalam memoarnya, Sayuti menyebut, “Perubahan itu saya lakukan bukan untuk mengubah makna Proklamasi, tetapi memperhalus redaksi agar sesuai dengan semangat bahasa Indonesia yang baik.” (Sayuti Melik, Memoar Seorang Aktivis, 1971). Keputusan mengganti frasa “wakil-wakil bangsa Indonesia” dianggap krusial. Redaksi awal dianggap merepresentasikan kelompok tertentu, sementara redaksi baru yang diusulkan Sayuti memberi legitimasi nasional, bukan sekadar representasi kelompok. Narasi ini penting dalam konteks penerimaan global terhadap proklamasi Indonesia. Baca juga: Fatmawati: Penjahit Bendera Merah Putih yang Menjadi Simbol Kemerdekaan Indonesia Peran Sayuti dalam Dinamika Pergerakan Pemuda Selain tugas teknis sebagai pengetik, Sayuti Melik aktif dalam gerakan pemuda yang menekan kelompok tua agar mempercepat proklamasi. Ia merupakan bagian dari jaringan aktivis bersama tokoh-tokoh seperti Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana. Menurut Nugroho Notosusanto, “Generasi muda melihat kekosongan kekuasaan sebagai peluang strategis, sementara elite politik cenderung berpikir lebih berhati-hati.” (Nugroho Notosusanto, Proklamasi dan Revolusi Indonesia, 1985). Kelompok pemuda mendorong agar proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang, dan dibacakan oleh Soekarno, bukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sayuti adalah pendukung kuat gagasan tersebut. Dari perspektif politik, peran pemuda—termasuk Sayuti—memberikan tekanan moral dan psikologis kepada Soekarno dan Hatta untuk mengambil keputusan cepat. Aksi Rengasdengklok menjadi simbol benturan generasi, sekaligus pemicu percepatan proklamasi. Perjuangan Pasca Kemerdekaan dan Dinamika Politik Setelah kemerdekaan, Sayuti Melik tetap aktif dalam dunia politik dan pers. Ia pernah menjadi anggota DPR dan terlibat dalam aktivitas jurnalistik. Namun, ia juga mengalami masa sulit, termasuk penahanan karena keterlibatannya dalam dinamika politik pasca revolusi. Sartono Kartodirdjo menjelaskan, “Politik pasca kemerdekaan sering kali menempatkan tokoh-tokoh revolusioner dalam situasi yang paradoks karena perubahan struktur kekuasaan.” (Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1993). Sayuti adalah salah satu contoh figur yang merasakan konsekuensi konflik ideologis pada era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Meskipun demikian, reputasinya sebagai pengetik naskah Proklamasi menjadikannya bagian permanen dari narasi nasional. Ia diakui sebagai figur yang berkontribusi pada lahirnya dokumen sejarah paling fundamental bangsa Indonesia. Signifikansi Historis dan Warisan Nasional Naskah Proklamasi adalah dokumen politik, hukum, dan simbolik. Pengetikan ulang oleh Sayuti memastikan bahwa teks tersebut: 1.Dapat diterima secara linguistik 2.Mencerminkan legitimasi kolektif bangsa 3.Menjadi dokumen resmi negara 4.Mengikuti standar modernitas bahasa Peran Sayuti menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya dibangun oleh figur publik di depan podium, tetapi juga oleh aktor intelektual yang bekerja secara senyap namun menentukan arah sejarah. Sejarawan Taufik Abdullah menegaskan, “Proklamasi adalah produk kolektivitas nasional, dan Sayuti Melik menjalankan tugasnya dengan intelektualitas dan presisi politik.” (Taufik Abdullah, Sejarah dan Politik Kemerdekaan, 2005). Sayuti meninggal pada 27 Februari 1989, tetapi kontribusinya tetap hidup dalam memori kolektif bangsa. Setiap kali teks Proklamasi dibacakan, jejak pemikirannya ikut hadir. Baca juga: Jejak Perlawanan Pangeran Diponegoro: Dari Tanah Jawa untuk Kemerdekaan Nusantara Menempatkan Sayuti Melik dalam Peta Historiografi Nasional Dalam historiografi Indonesia, nama besar Soekarno dan Hatta mendominasi narasi kemerdekaan. Namun, kajian akademik menempatkan Sayuti Melik sebagai figur dengan kontribusi signifikan, terutama dalam proses pembakuan teks Proklamasi. Meskipun tidak memegang peran politik di garis depan, ia memastikan bahwa Proklamasi ditulis dalam format yang tepat, presisi, dan merepresentasikan bangsa secara utuh. Warisan Sayuti bukan hanya ketikan, tetapi kebijaksanaan linguistik yang membingkai legitimasi negara baru. Tugas yang tampak sederhana itu, dalam kenyataannya, adalah bagian dari konstruksi nasionalisme. Referensi dan Kutipan: Anhar Gonggong, Sejarah Nasional Indonesia, 2010. Nugroho Notosusanto, Proklamasi dan Revolusi Indonesia, 1985. Sayuti Melik, Memoar Seorang Aktivis, 1971. Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1993. Taufik Abdullah, Sejarah dan Politik Kemerdekaan, 2005.

Wamena - Awal Desember menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingat sosok yang memberi pengaruh besar pada dunia militer dan perjalanan kebangsaan Indonesia. Jenderal AH Nasution adalah salah satu figur sentral yang meninggalkan jejak kuat dalam sejarah pertahanan negara. Ia bukan hanya perwira tinggi, tetapi pemikir yang membantu membentuk arah strategi militer Indonesia. Pengabdiannya tumbuh dari pengalaman panjang di medan perjuangan dan berbagai masa sulit yang membentuk keteguhan sikapnya. Dalam proses perumusan doktrin TNI, ia terlibat bersama Jenderal Soedirman, T.B. Simatupang, dan A.E. Kawilarang sehingga melahirkan fondasi penting bagi sistem pertahanan negara. Pemikirannya memberi dasar bagi kebijakan keamanan modern. Mengingat sosok ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi mengajak kita memahami nilai kepemimpinan yang tetap relevan bagi keamanan dan demokrasi saat ini. Baca juga:  Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Akar Perjalanan Hidup dan Karier Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Kotanopan, Tapanuli Selatan. Beliau tumbuh dalam suasana perjuangan yang keras. Masa mudanya diisi oleh aktivitas belajar dan penghayatan pada isu kebangsaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, beliau langsung bergabung dalam barisan perlawanan. Dunia militer menjadi ruang pengabdian yang ia pilih sejak awal. Pengalaman bertempur dalam agresi militer Belanda membentuk cara berpikirnya yang tegas dan sistematis. Perjalanan kariernya bergerak cepat. Ia terlibat dalam pertempuran penting. Beliau memimpin pasukan dalam berbagai operasi mempertahankan republik. Kesetiaannya pada bangsa terlihat pada setiap tahap tugas. Di masa awal kemerdekaan, beliau menjadi salah satu figur yang dipercaya memegang posisi strategis di tubuh TNI. Seluruh pengalaman itu menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran militer modern di Indonesia. Baca juga: Bayang-Bayang G30S/PKI: Dua Saudara dalam Satu Rahim, Berbeda Jalan Politik Peran Strategis dalam Tentara Nasional Indonesia Nasution bukan hanya prajurit. Beliau adalah pemikir militer yang melahirkan konsep dasar pertahanan rakyat semesta. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai kekuatan penting dalam menjaga negara. Pemikirannya relevan bagi situasi Indonesia yang luas dan beragam. Ia melihat bahwa keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata. Ia bergantung pada partisipasi warga. Perannya di tubuh TNI semakin penting ketika ia dipercaya memegang jabatan strategis. Tanggung jawab itu ia gunakan untuk membangun sistem yang berpihak pada stabilitas negara. Beliau ikut menyusun dasar pembinaan angkatan bersenjata. Cara kerjanya selalu terukur. Beliau memastikan agar TNI tetap berada dalam jalur profesionalisme. Nasution juga mengalami masa gelap dalam perjalanan bangsa. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik yang memengaruhi hidupnya secara personal. Beliau dan keluarganya menjadi sasaran. Namun ia tetap bertahan dan berdiri tegar. Sikapnya yang penuh kontrol diri menunjukkan kualitas moral seorang pemimpin. Baca juga: Kasman Singodimejo: Jembatan Persatuan dari Sumpah Pemuda hingga Dasar Negara Perolehan Jenderal Besar Bintang Lima Pangkat jenderal besar bintang lima adalah penghargaan tertinggi bagi seorang prajurit. AH Nasution menerima penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian, jasa, dan pemikirannya. Pangkat dan penghargaan tersebut diberikan pada 5 Oktober 1997 melalui Keppres No 46/ABRI/1997. Gelar itu lahir setelah menilai perjalanan panjang kariernya dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ini bukan gelar seremonial. Ini simbol kontribusi yang melampaui jabatan biasa dan menegaskan posisinya sebagai salah satu perwira paling berpengaruh dalam sejarah militer Indonesia. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi Warisan Pemikiran yang Tetap Relevan Ada beberapa pemikiran Nasution yang masih relevan untuk Indonesia hari ini. Pertama. Ketahanan nasional harus berbasis pada keterlibatan rakyat. Rakyat bukan penonton. Rakyat adalah subjek yang menentukan arah stabilitas negara. Kedua. TNI harus tetap profesional. TNI harus memegang prinsip tidak memihak. Ketiga. Negara butuh sistem keamanan yang adaptif. Nasution selalu melihat perubahan zaman sebagai tantangan yang harus direspons dengan kebijakan yang kuat. Warisan pemikiran itu tidak hanya tertulis dalam bukunya. Warisan itu hidup dalam doktrin dan cara bekerja institusi keamanan Indonesia. Ia menyusun kerangka konsep yang membuat TNI terus berkembang sebagai alat pertahanan negara. Cara berpikirnya mendorong negara memiliki sistem yang tertata antara militer, pemerintah, dan masyarakat. Relevansi Nasution bagi Indonesia Masa Kini Mengangkat kembali kisah Nasution memberi banyak manfaat. Kita belajar bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan. Kepemimpinan adalah keberanian untuk berpikir jauh ke depan. Ia mengajarkan pentingnya kedisiplinan di tengah perubahan yang cepat. Ia menekankan perlunya strategi yang memberi ruang bagi rakyat untuk terlibat. Di tengah tantangan keamanan digital, ancaman sosial, dan ketegangan politik yang mungkin muncul, pemikiran Nasution tetap menjadi fondasi kuat. Kita bisa menata ulang cara memandang pertahanan negara. Kita bisa menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Ini sesuai dengan nilai demokrasi yang menuntut partisipasi publik dalam menjaga negara. Nilai demokrasi yang sejalan dengan pemikiran Nasution menegaskan bahwa kekuatan negara terletak pada warga yang aktif dan dilibatkan. Prinsip keterbukaan, partisipasi setara, dan penghormatan pada hak masyarakat membuat kebijakan pertahanan lebih adil. Pandangan ini mengingatkan bahwa keamanan nasional tidak boleh mengabaikan suara rakyat. Negara berjalan stabil ketika keputusan besar lahir dari ruang demokrasi yang sehat. Baca juga: Hari Pahlawan 10 November: Makna, Cara Peringatan, dan Inspirasi bagi Generasi Muda Refleksi Singkat untuk Hari Ini Mengenang Nasution bukan untuk mengagungkan masa lalu. Tujuannya agar kita belajar dari jejak perjuangan dan keteguhannya. Beliau menunjukkan bahwa negara yang kuat lahir dari integritas dan visi jangka panjang. Demokrasi juga membutuhkan rasa aman yang adil. Tidak otoriter. Tidak berlebihan. Pemikiran Nasution membantu kita menjaga keseimbangan itu. Ketika kita melihat kembali hidupnya, kita diingatkan bahwa sejarah membentuk masa depan. Warisan Nasution adalah ajakan untuk membangun negara yang disiplin. Kuat. Dan tetap mengutamakan rakyat. Dari sosok ini kita belajar bahwa Indonesia bisa maju dengan strategi yang tepat. Nilai keteguhan dan kecintaan pada bangsa akan selalu relevan untuk generasi muda hari ini dan esok.

Wamena - Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya ditandai oleh pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, tetapi juga oleh berkibarnya Sang Saka Merah Putih hasil jahitan tangan seorang perempuan muda bernama Fatmawati. Dalam sejarah Indonesia, nama Fatmawati tercatat sebagai tokoh penting yang memberikan kontribusi monumental lewat karya sederhana namun sarat makna: menjahit bendera yang untuk pertama kalinya dikibarkan di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu dari pasangan Hassan Din dan Siti Chadijah. Ia tumbuh dalam keluarga religius dan disegani di daerahnya. Setelah Soekarno diasingkan ke Bengkulu pada 1938, kedekatan antara Soekarno dan keluarga Fatmawati pun terjalin, hingga akhirnya Fatmawati menikah dengan Soekarno pada 1 Juni 1943. Proses Menjahit Sang Saka Merah Putih Menurut catatan dalam buku “Fatmawati: Catatan Kecil Bersama Bung Karno” (1981), Fatmawati menuturkan bahwa proses menjahit bendera itu berlangsung pada awal Agustus 1945, ketika suasana politik Indonesia sedang berada di titik genting pasca kekalahan Jepang. “Bendera itu saya jahit dengan tangan, sederhana saja, tetapi dengan harapan besar bahwa suatu hari kelak bendera itu akan berkibar sebagai lambang bangsa merdeka,” tulis Fatmawati dalam catatan pribadinya. Bahan yang digunakan adalah kain mori yang didapatkan dari persediaan rumah. Ia menjahitnya tanpa mesin jahit, karena kondisi saat itu tidak memungkinkan menggunakan peralatan lengkap. Ukuran bendera yang dijahit Fatmawati adalah 2 meter x 3 meter, sesuai standar bendera kenegaraan di masa itu. Baca juga: Mengenal Jenderal M. Jasin, Pahlawan Nasional dan Bapak Brimob Polri Sejarawan Asvi Warman Adam dalam Sejarah yang Memihak menyebutkan, “Kontribusi Fatmawati bukan hanya simbolik, tetapi historis. Ia melahirkan bendera yang menjadi ikon revolusi Indonesia — sebuah artefak yang kini disimpan dan dirawat sebagai pusaka nasional.” Moment Bersejarah 17 Agustus 1945 Ketika Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bendera yang dijahit Fatmawati itu pun dipersiapkan untuk dikibarkan. Upacara singkat tersebut digelar tanpa perangkat resmi negara, hanya melibatkan tokoh pergerakan, para pemuda, dan masyarakat sekitar. Pengerek bendera pertama adalah Latief Hendraningrat dan S. Suhud, dua pemuda pejuang yang dipilih secara cepat sesaat sebelum upacara dimulai. Dalam wawancaranya yang terdokumentasi dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Latief pernah mengatakan, “Ketika bendera itu diangkat, kami merasakan seluruh harapan dan perjuangan bangsa tertumpu pada kain merah putih itu.” Momen berkibarnya bendera buatan Fatmawati ini menjadi tonggak sejarah berdirinya negara Indonesia. Karena nilai simboliknya yang sangat tinggi, bendera itu kemudian dikenal sebagai Bendera Pusaka. Bendera Pusaka dan Perawatan Sejarah Setelah proklamasi, Bendera Pusaka dikibarkan setiap peringatan kemerdekaan hingga 1968. Namun karena kondisinya semakin rapuh, Presiden Soeharto pada 1969 menetapkan agar Bendera Pusaka tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan duplikat resmi. Sumber resmi Kemensetneg mencatat bahwa “Bendera Pusaka kini disimpan di Gedung Pancasila, Kementerian Sekretariat Negara, dan dirawat dengan teknologi konservasi khusus untuk menjaga keasliannya.” Peran Fatmawati dalam Sejarah Nasional Fatmawati tidak hanya dikenal sebagai penjahit bendera, tetapi juga sebagai tokoh perempuan Indonesia yang aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Pada 1967, ia menerima Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, sebuah bentuk penghormatan negara atas dedikasinya. Sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Taufik Abdullah, dalam sebuah seminar nasional tahun 1995, menegaskan: “Fatmawati adalah simbol kontribusi perempuan dalam perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil kerja tokoh laki-laki di garis depan, tetapi juga peran perempuan dalam lingkup domestik maupun politik.” Pada 2000, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Fatmawati sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres No. 118/TK/2000. Baca juga: Silas Papare: Pejuang Papua yang Memperjuangkan Integrasi ke Indonesia Warisan dan Inspirasi untuk Generasi Muda Generasi muda Indonesia hari ini mengenang Fatmawati bukan hanya sebagai istri presiden pertama, tetapi sebagai perempuan yang memberikan kontribusi abadi untuk bangsa. Bendera yang dijahitnya adalah simbol keberanian, kemandirian, dan tekad untuk merdeka. Dalam sebuah wawancara dokumenter, Megawati Soekarnoputri mengenang ibunya: “Ibu selalu mengatakan bahwa setiap orang, sekecil apa pun perannya, dapat memberi arti bagi bangsa. Itu yang ia ajarkan lewat bendera yang dijahitnya.” Fatmawati wafat pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, dan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta. Namanya terus diabadikan, termasuk pada Bandara Internasional Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Nilai Perjuangan Fatmawati terhadap Pemilu yang Berintegritas Nilai perjuangan Fatmawati saat menjahit Sang Saka Merah Putih terus menghadirkan inspirasi bagi berbagai institusi negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketekunan, ketelitian, dan komitmen Fatmawati dalam menyiapkan bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945 menjadi simbol bahwa tugas sejarah, sekecil apa pun bentuknya, harus dijalankan dengan penuh integritas. Semangat inilah yang kini direfleksikan KPU dalam menjalankan mandat konstitusional untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung jujur, adil, dan menghormati kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi Indonesia. KPU menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu yang transparan dan kredibel membutuhkan dedikasi yang sama kuatnya dengan semangat perjuangan para pendiri bangsa. Dengan meneladani moralitas dan keikhlasan Fatmawati, KPU berupaya memperkuat tata kelola pemilu melalui pengawasan berlapis, keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Nilai patriotisme Fatmawati menjadi pengingat bahwa menjaga integritas pemilu bukan hanya tugas institusi, melainkan wujud penghormatan terhadap perjuangan mereka yang telah menjahit fondasi kemerdekaan bangsa. Baca juga: Dari Hatta hingga Arief Budiman: Cerita Singkat Para Pahlawan di Balik Tegaknya Demokrasi Indonesia

Wamena — Ketika republik ini baru saja berdiri dan belum punya kekuatan militer yang utuh, satu pasukan kepolisian tampil ke depan. Mereka bukan tentara, tapi bertempur layaknya pejuang. Di tengah mereka berdiri seorang pemimpin muda, Inspektur Polisi Kelas I Mohammad Jasin. Sosok inilah yang kelak dikenal sebagai Bapak Brimob Polri dan salah satu perwira pertama yang membawa institusi kepolisian berpihak penuh kepada Republik Indonesia. Baca juga: Keteladanan Jenderal Hoegeng: Cermin Kepemimpinan dan Nilai Demokrasi di Indonesia Dari Polisi Istimewa hingga Tokoh Pejuang Mohammad Jasin lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pada 9 Juni 1920. Setelah menamatkan pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), ia memilih jalan pengabdian dengan masuk pendidikan kepolisian di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, Jasin bergabung dengan Tokubetsu Keisatsutai, atau Polisi Khusus bentukan Jepang, yang kelak menjadi cikal bakal Polisi Istimewa. Namun, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Jasin mengambil keputusan berani. Awal Oktober 1945, ia menahan pimpinan polisi Jepang di Surabaya dan memutus seluruh jalur komunikasi mereka dengan luar kota. Langkah ini menandai keberpihakan aparat kepolisian kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Polisi Istimewa di bawah komandonya kemudian mengambil alih markas, senjata, dan tanggung jawab keamanan Surabaya atas nama Republik. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Api Perlawanan di Surabaya Saat pertempuran 10 November 1945 pecah, pasukan Polisi Istimewa berada di garis depan. Mereka ikut dalam pelucutan senjata tentara Jepang dan bersama rakyat mempertahankan Surabaya dari pasukan Inggris dan Sekutu. Pertempuran di Hotel Yamato, Jembatan Merah, hingga Tanjung Perak menjadi saksi keberanian mereka. Banyak anggotanya gugur, namun api perjuangan itu menjelma menjadi semangat Bhayangkara yang tak pernah padam. Keberanian dan ketegasan Jasin di masa itu membuatnya dihormati, tidak hanya oleh sesama polisi, tetapi juga oleh para pejuang dan pemimpin tentara di Jawa Timur. Ia menjembatani kerja sama antara aparat kepolisian dan pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), menciptakan sinergi antara dua kekuatan republik muda. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi   Jejak di Medan Perang dan Karier Militer Setelah Surabaya, Jasin melanjutkan perjuangannya melalui operasi gerilya di Mojokerto, Kediri, dan Blitar. Ia memimpin berbagai satuan kecil yang melakukan sabotase dan penyerangan terhadap pasukan Belanda di jalur strategis Jawa Timur. Dalam Operasi Malang-Probolinggo, pasukan di bawah komandonya berperan mengamankan jalur logistik dan mengevakuasi warga dari daerah konflik. Pada masa Pemberontakan PKI Madiun 1948, Jasin memimpin langsung pasukan Brimob untuk menumpas pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara. Dalam operasi itu, ketegasannya sekaligus kecermatannya dalam menjaga keselamatan warga membuatnya dihormati sebagai perwira yang mengedepankan kemanusiaan. Selepas perang kemerdekaan, karier Jasin terus menanjak. Ia dipercaya memimpin berbagai satuan penting di lingkungan kepolisian. Salah satu warisan terbesarnya adalah gagasan membentuk sekolah pendidikan Brimob di Pasuruan, Jawa Timur, sebagai pusat pelatihan bagi anggota baru. Gagasan ini lahir dari keyakinannya bahwa pasukan tangguh harus ditempa dengan disiplin, ilmu, dan semangat nasionalisme yang kuat. Filosofi dan Keteladanan Seorang Bhayangkara Dalam pandangan Jasin, kepolisian bukan sekadar alat negara, tetapi pelindung rakyat dan penjaga moral bangsa. Ia menekankan bahwa Brimob harus menjadi pasukan yang berani, terlatih, dan memiliki integritas. Filosofi itu melekat hingga kini dalam semboyan Brimob: Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan. Ketegasan dan kedisiplinan Jasin tidak menjadikannya keras terhadap bawahannya. Ia dikenal dekat dengan anak buah, sederhana dalam hidup, dan tegas dalam prinsip. Dalam setiap tugas, ia selalu menekankan pentingnya moralitas dan loyalitas pada negara, bukan pada kekuasaan. Akhir Pengabdian dan Pengakuan Negara Jenderal Polisi (Purn.) Mohammad Jasin mengakhiri pengabdian militernya dengan pangkat terakhir Jenderal Polisi dan jabatan terakhir sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ia wafat pada 3 Mei 2012 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada beliau atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun institusi kepolisian modern. Warisan untuk Generasi Brimob Setiap peringatan HUT Brimob pada 14 November, nama M. Jasin selalu disebut dengan penuh hormat. Ia bukan sekadar pendiri pasukan, tetapi simbol dedikasi dan keberanian aparat keamanan Indonesia. Dari Surabaya 1945 hingga medan tugas modern, nilai yang ia tanamkan masih hidup: disiplin, keberanian, dan pengabdian untuk rakyat. Jenderal M. Jasin telah pergi, tetapi semangatnya tetap hadir dalam setiap langkah Brimob yang bertugas di seluruh penjuru negeri. Warisannya menjadi pengingat bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang tulus mengabdi pada bangsa dan kemanusiaan. DetikJatim. (2025). Mengenal M. Jasin, Pahlawan Nasional yang Memproklamasikan Polisi Istimewa. Detik. Suara.com. (2024). Profil Komjen (Purn) M. Jasin, Bapak Brimob Polri dari Bone. Suara News. Suara Surabaya. (2015). Pesan Bapak Brimob bagi Keluarga Polri. Suara Surabaya. Wikipedia. (2025). “Muhammad Yasin”. Wikipedia. Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI). (2025). Profil M. Jasin. IKPNI Archive.