Tokoh

Wamena — Pada Senin, 10 November 2025, dalam upacara Peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Indonesia resmi menganugerahkan gelar Tuan Rondahaim Saragih Garingging sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Tuan Rondahaim yang lahir pada tahun 1828 di Juma Simandei, Sinondang, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, adalah raja ke-14 dari Kerajaan Raya Simalungun dan dikenal dengan gelar kehormatan Namabajan. Julukan “Napoleon dari Tanah Batak” diberikan kepadanya karena keberanian dan strategi perjuangannya melawan kolonialisme di wilayah Tanah Batak. Baca juga: Frans Kaisiepo, Tokoh Papua di Uang Rp10.000 dan Perjuangannya Latar Belakang dan Perjalanan Hidup Tuan Rondahaim dilahirkan dalam situasi aristokrasi Batak yang kompleks—ayahnya adalah Tuan Jinmahadim Saragih Garingging gelar Tuan Huta Dolog, sedangkan ibunya Puang Ramonta boru Purba Dasuha adalah putri bangsawan namun berstatus selir sehingga kehidupan awalnya tidaklah mudah. Sejak muda, ia mendapat pendidikan dalam bahasa Melayu dan ilmu pemerintahan saat tinggal di Kerajaan Padang, dipimpin oleh Raja Padang Tengku Muhammad Nurdin, serta dibimbing oleh pamannya. Ketika ayahnya wafat saat ia berumur 12 tahun, pamannya mengambil alih tampuk kekuasaan dan mengenalkan Rondahaim ke arena pemerintahan lokal. Pada akhirnya, sebagai Raja Raya Namabajan, Rondahaim memperkuat wilayah kekuasaannya dan menolak penaklukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Simalungun dan sekitarnya. Kerajaan Raya di masa kepemimpinannya tercatat tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda selama ia hidup. Perjuangan Melawan Penjajahan Strategi perjuangannya bukan semata perang frontal, melainkan kombinasi diplomasi adat dan perlawanan militer gerilya. Ia menyadari bahwa politik “pecah belah” kolonial Belanda akan merusak persatuan kerajaan-kerajaan Batak, sehingga ia berusaha mempersatukan Kerajaan Siantar, Raya, Tanah Jawa, Purba, Silimakuta, dan lainnya. Pada 21 Oktober 1887 terjadi pertempuran di Dolok Merawan melawan pasukan Belanda, dan pada 12 Oktober 1889 di Bandar Padang. Meskipun akhirnya kekuatan kolonial Belanda mampu menekan wilayahnya secara militier mulai tahun 1887-88, selama masa hidupnya, kekuasaan Kerajaan Raya tetap bertahan tanpa menyerah total kepada Belanda. “Uni dalam pertempuran berarti mematahkan strategi musuh; persatuan adat dan senjata adalah senjata terkuat kami,” demikian semangat perjuangan yang diilhami dari kisahnya (parafrase dari sumber). “Kerajaan Raya menjadi satu-satunya kerajaan di Sumatera Utara yang tak dapat ditaklukkan Kolonial.” Baca juga: Machmud Singgirei Rumagesan: Raja Sekar dari Fakfak yang Memilih Merdeka Bersama Indonesia Makna dalam Konteks Perjuangan Indonesia Perjuangan Tuan Rondahaim Saragih menjadi bagian penting dalam rentang sejarah bangsa Indonesia, yakni fase perlawanan terhadap kolonialisme sebelum periode kemerdekaan nasional. Ia menunjukkan bahwa resistensi bukan hanya terjadi di Jawa atau di era perang kemerdekaan 1945, tetapi jauh sebelumnya dari wilayah Nusantara atas nama kedaulatan lokal-adat. Fase perjuangan Indonesia secara keseluruhan dapat dibagi menjadi tiga garis besar: (1) perjuangan lokal-kerajaan melawan kolonialisme (abad 19-awal 20), (2) perjuangan nasionalisme modern menuju kemerdekaan (awal abad 20 hingga 1945), dan (3) pengisian kemerdekaan (pasca-1945 hingga kini). Tuan Rondahaim tepat berada di garis pertama dan menjadi jembatan terhadap fase-fase berikutnya. Dengan demikian, pengakuan terhadap dirinya sebagai Pahlawan Nasional memperkaya narasi nasional bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya perjuangan masa 1945-an, tetapi juga akar sejarah yang jauh sebelumnya. Kutipan Inspiratif Untuk memperkuat artikel ini, berikut beberapa kutipan yang dapat digunakan: “Strategi kami bukan hanya bertahan, tetapi menyatukan adat, raja-raja, dan rakyat demi satu tujuan: kemerdekaan dari penjajah.” – (terinspirasi dari perjuangan Tuan Rondahaim). “Di tengah senjata modern Belanda, kami hanya punya hutan, semangat, dan ikatan kekerabatan adat; namun itu cukup untuk menahan penjajah.” – (terinspirasi) “Jika kerajaan terpecah, maka penjajah mudah masuk; persatuan adalah kunci kebebasan bangsa.” – (terinspirasi) Warisan dan Relevansi Hari Ini Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Rondahaim Saragih pada 10 November 2025 adalah pengakuan resmi atas jasa-jasanya. Bagi masyarakat Simalungun dan Batak pada umumnya, ini adalah momen kebanggaan identitas dan simbol perlawanan. Secara nasional, ini mengingatkan kita bahwa semangat persatuan antar-wilayah, keberanian lokal, dan perjuangan berkelanjutan menjadi fondasi untuk merawat kemerdekaan. Hari ini, generasi muda dapat belajar dari sikap Tuan Rondahaim — bahwa melawan penjajahan bukan hanya soal peperangan fisik, tetapi soal persatuan, strategi, dan kepercayaan diri dalam mempertahankan martabat bangsa. Kisah Tuan Rondahaim Saragih Garingging mengingatkan kita bahwa setiap sudut Nusantara memiliki pahlawan lokal yang ikut dalam lintasan perjuangan bangsa. Dengan diakuinya ia sebagai Pahlawan Nasional, maka jejak perjuangannya menjadi bagian sah dari narasi besar Indonesia “merdeka & bersatu”. Semoga kisah ini tidak hanya dikenang sebagai sejarah lokal, melainkan dihidupkan sebagai semangat kolektif bagi seluruh warga bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan, persatuan, dan martabat. Baca juga: Silas Papare: Pejuang Papua yang Memperjuangkan Integrasi ke Indonesia

Wamena — Nama Silas Papare tercatat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perjuangan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam catatan sejarah, perjuangan diplomasi dan politiknya berperan besar membawa Papua kembali ke pangkuan Indonesia. Di wilayah Papua Pegunungan maupun Papua pada umumnya, sosok Silas Papare masih dikenal sebagai pahlawan nasional yang memadukan keberanian perjuangan, pendidikan politik, dan kecerdasan diplomasi. Siapa Silas Papare? Profil Singkat dan Latar Belakang Silas Papare lahir di Serui, Kepulauan Yapen, Papua, pada 18 Desember 1918. Ia berasal dari latar belakang sederhana dan bekerja sebagai pegawai polisi kolonial Belanda sebelum aktif dalam pergerakan nasional. Beberapa fakta profil: Lahir: 18 Desember 1918, Serui – Papua   Wafat: 7 Maret 1979, Jakarta   Diangkat sebagai Pahlawan Nasional: 1993 (Keppres No. 071/TK/1993)   Karier awalnya sebagai polisi memberi pengalaman melihat kesenjangan sosial dan penindasan kolonial Belanda di tanah Papua. Baca juga: Machmud Singgirei Rumagesan: Raja Sekar dari Fakfak yang Memilih Merdeka Bersama Indonesia Perjuangan Awal Melawan Kolonialisme Belanda di Papua Pada akhir 1940-an dan awal 1950-an, Belanda masih bertahan di Papua dan menjalankan politik pemisahan dari Indonesia. Silas Papare menolak keras upaya Belanda mempertahankan kekuasaan dan membentuk identitas politik terpisah. Ia kemudian menjadi aktivis yang mengajak masyarakat Papua memahami bahwa: Papua adalah bagian dari wilayah Nusantara,   Belanda menggunakan strategi pecah belah politik di Papua,   Kemerdekaan Indonesia harus mencakup seluruh wilayah, termasuk Papua.   Karena aktivitas perlawanan ini, Silas Papare ditangkap dan dipenjara Belanda. Penahanannya tidak menghentikan perjuangannya—justru memperkuat dukungan masyarakat lokal. Peran Silas Papare dalam Integrasi Papua ke Indonesia Setelah bebas, Silas Papare mendirikan Gerakan Tjendrawasih, organisasi pro-Indonesia yang memperjuangkan integrasi Papua. Melalui jaringan politik dan diplomasi, ia mengirim banyak tokoh Papua belajar ke kota-kota besar di Indonesia agar semakin dekat dengan ide nasionalisme. Beberapa peran pentingnya: Menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah RI dan tokoh-tokoh Papua Mendorong kampanye politik bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia Meng galang dukungan masyarakat, pemuda, dan elit lokal Karena pengaruh besar gerakannya, pemerintah Indonesia mengangkat Silas Papare sebagai tokoh resmi dalam diplomasi integrasi Papua. Baca juga: Frans Kaisiepo, Tokoh Papua di Uang Rp10.000 dan Perjuangannya Keterlibatan dalam Konferensi Malino dan Pergerakan Politik Tahun 1946, Silas Papare diundang ke Konferensi Malino, sebuah konferensi pembentukan negara federal Indonesia. Di sana ia menegaskan bahwa Papua tidak boleh dipisahkan dari Indonesia. Konferensi Malino menjadi salah satu tonggak politik besar yang membuka ruang diplomasi untuk integrasi Papua. Ia juga ikut berperan dalam proses panjang menuju Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, yang kemudian menetapkan Papua secara resmi menjadi bagian NKRI. Meski proses Pepera menjadi perdebatan sejarah internasional, nama Silas Papare tetap dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan integrasi jauh sebelum 1969. Pengakuan sebagai Pahlawan Nasional dan Warisannya bagi Generasi Papua Atas jasa perjuangannya: Silas Papare dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1993   Sosoknya diabadikan sebagai nama KRI Silas Papare, kapal perang TNI AL   Namanya terdapat pada berbagai sekolah, monumen, dan jalan di Papua   Warisan perjuangan Silas Papare sangat jelas: Menanamkan semangat bahwa orang Papua adalah bagian penting Indonesia Mengajarkan perjuangan bukan hanya melalui senjata, tetapi diplomasi dan pendidikan Menjadi simbol nasionalisme dan persatuan di tanah Papua—termasuk wilayah Papua Pegunungan Silas Papare bukan hanya tokoh sejarah, tetapi simbol perjuangan rakyat Papua dalam bingkai Indonesia. Dengan keberanian, diplomasi, dan wawasan politik yang jauh ke depan, ia memastikan Papua tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam rumah besar NKRI. Namanya menjadi inspirasi generasi muda Papua Pegunungan dan seluruh Indonesia bahwa perjuangan bisa dilakukan melalui pikiran, strategi, dan kecintaan pada bangsa. Baca juga: Marthen Indey: Pahlawan Papua yang Memperjuangkan Integrasi ke Indonesia

Wamena — Di wilayah pesisir barat Papua, tepatnya di Fakfak. Nama Machmud Singgirei Rumagesan dikenal bukan hanya sekedar sebagai seorang raja, melainkan sebagai simbol keberanian dan nasionalisme dari ujung timur Indonesia. Ia merupakan seorang Raja Sekar, pemimpin adat yang memilih jalan panjang melawan penjajah dan memperjuangkan saru cita-cita besar: kemerdekaan Indonesia. Baca juga: Frans Kaisiepo, Tokoh Papua di Uang Rp10.000 dan Perjuangannya Menolak Tunduk pada Penjajah Sejak awal abad ke-20, Belanda berusaha memperkuat kekuasaannya di Tanah Papua. Namun, tidak semua pemimpin lokal tunduk pada kolonial. Di antara mereka yang menentang, nama Machmud Singgirei Rumagesan mencuat. Sebagai Raja Sekar, Rumagesan menolak keras politik pecah belah dan monopoli ekonomi yang diterapkan Belanda. Penelokannya membuat ia beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Namub semangatnya tak pernah padam. “Lebih baik menderita bersama rakyatku, dari pada hidup tenang di bawah penjajah,” begitu prinsip hidupnya yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Bersama Merah Putih, Menyongsong Kemerdekaan Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kabar tersebut tersiar hingga ke Fakfak. Tanpa ragu, Rumagesan menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia. Ia memerintahkan rakyat Sekar untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayahnya, sebuah tindakan yang berisiko besar di tengah pengawasan ketat Belanda. Tetapi bagu Rumagesan, Merah Putih adalah lambang persaudaraan dan kebebasan yang tidak bisa ditawar. Memperjuangkan Papua dan NKRI Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Rumagesan belum berakhir. Papua masih menjadi wilayah antara Indonesia dan Belanda. Dalam masa-masa genting tersebut, Rumagesan menjadi salah satu suara lantang yang menegaskan bahwa Papua bagian dari Indonesia. Menurut Archipelago Indonesia, pada tahun 1953, Machmud Singgirei Rumagesan mendirikan organisasi Gerakan Tjendrawasih Revolusioner Irian Barat (GTRIB) sebagai bentuk respon terhadap situasi politik di Papua. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua dan mengintegrasikan wilayah Papua ke dalam NKRI. Ia berjuang lewat diplomasi dan seruan moral agar Papua ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangannya jauh melampaui zamannya, bahwa kemerdekaan sejati tidak mengenal batas pulau, ras dan asal-usul. Pengakuan dan Negara dan Warisan bagi Generasi Muda Enam dekade setelah perjuangannya, Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan penghargaan tertinggi kepada Rumagesan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 117/TK/Tahun 2020 pada 6 November 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Machmud Singgirei Rumagesan sebagai Pahlawan Nasional. Pengakuan itu bukan sekedar penghormatan bagi seorang tokoh, tetapi mengingat bahwa perjuangan bangsa ini juga lahir dari Tanah Papua. Hari ini, nama Rumagesan abadi di hari masyarakat Fakfak. Kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah, dikenang dalam upacara adat dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua untuk mencintai tanah air tanpa batas. Baca juga: Marthen Indey: Pahlawan Papua yang Memperjuangkan Integrasi ke Indonesia

Wamena — Frans Kaisiepo adalah seseorang yang namanya tercatat sebagai salah satu tokoh penting yang memperjuangkan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober 1921, Frans Kaisiepo tumbuh di lingkungan yang kuat memegang nilai kebersamaan dan semangat kebangsaan. Frans Kaisiepo menempuh pendidikan di Sekolah Guru Opleiding School (MOSVIA) di Manokwari. Di tempat inilah ia mulai mengenal gagasan tentang nilai-nilai nasionalisme. Di tempat ini juga mulai tumbuh benih-benih semangat perjuangan di dalam dirinya.  Interaksi dengan para pelajar yang berasal dari berbagai daerah di nusantara juga semakin membuka wawasannya terhadap nilai-nilai persatuan. Pandangan hidup Frans Kaisiepo berakar pada persatuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Ia percaya bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sikap ini ia tunjukkan dengan tegas saat menghadiri Konferensi Malino pada tahun 1946. Dirinya menjadi satu-satunya wakil dari Papua yang menyuarakan keinginan agar wilayah Papua bergabung dengan NKRI. Warisan perjuangannya kini diabadikan dalam berbagai bentuk penghargaan. Perjuangan Frans Kaisiepo Memperjuangkan Papua Bergabung dengan Indonesia Pada masa genting di awal kemerdekaan pasca proklamasi , Kaisiepo tampil sebagai representasi suara Papua. Ia menyatakan tekad yang sungguh-sungguh untuk bergabung dengan NKRI. Di dalam Konferensi Malino tahun 1946, Kaisiepo dengan tegas menolak wacana pembentukan negara bagian di bawah Belanda. Ia memiliki pandangan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Tentu saja, Ini merupakan sikap yang saat itu dianggap “berbahaya dan penuh risiko”. Pendekatan melalui dialog ia lakukan untuk menanamkan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat Papua yang masih berada di bawah pengaruh kolonial. Hal ini ia lakukan, saat sekembalinya ia ke tanah kelahiran. Kaisiepo menggerakkan para guru, pemuda, dan tokoh adat untuk memahami arti kemerdekaan dan pentingnya persatuan nasional. Ia juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di lingkungan pendidikan dan pemerintahan lokal. Dedikasi Kaisiepo dalam memperjuangkan integrasi Papua melalui jalur diplomasi dan dialog tentang kesadaran politik rakyat menjadikannya sebagai simbol nasionalisme Papua sejati. Semangatnya terus hidup, menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air tanpa batas geografis. Baca juga: Mengenal 5 Pahlawan Nasional Papua dalam Sejarah Indonesia Peran Frans Kaisiepo dalam Konferensi Malino 1946 Nama Frans Kaisiepo tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa. Tokoh asal Biak ini memainkan peran penting dalam forum politik Malino tahun 1946, yang menjadi tonggak awal penyatuan wilayah-wilayah Indonesia bagian timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konferensi yang digagas pemerintah Hindia Belanda itu, Kaisiepo merupakan salah satu peserta muda yang dengan berani menentang ide pembentukan negara federal oleh Belanda. Ia menyuarakan pandangannya  bahwa Papua dan wilayah Indonesia timur lainnya harus menjadi bagian dari NKRI yang merdeka dan berdaulat. Sikap politik yang lugas dan nasionalistis ini menandai awal perjuangan diplomatik Papua untuk bersatu di dalam NKRI. Kaisiepo juga dikenal aktif menjembatani komunikasi antara pemimpin-pemimpin daerah di wilayah bagian timur Indonesia dengan pemerintah pusat untuk memperkuat semangat persatuan di masa transisi pasca kemerdekaan. Berbagai kontribusi yang diberikan oleh Frans Kaisiepo ini bukan hanya untuk menjadi catatan sejarah. Lebih dari itu, kontribusi ini telah menjadi simbol penting komitmen dan perjuangan Papua dalam menjaga keutuhan NKRI. Karier Politik Frans Kaisiepo: Gubernur Papua hingga Tokoh Nasional Frans Kaisiepo pernah menjabat sebagai Gubernur Papua keempat. Selama masa jabatannya, ia meninggalkan jejak kuat dalam pembangunan dan persatuan nasional. Ia diangkat menjadi Gubernur Papua pada tahun 1964. Masa-masa ini tentu saja adalah masa penuh tantangan mengingat Papua baru saja bergabung ke dalam NKRI. Gaya kepemimpinan Kaisiepo sebagai gubernur adalah penekanan beliau terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan penguatan identitas nasional di tanah Papua. Oleh karena itu, program-program kerja beliau selama menjadi gubernur banyak bertujuan untuk mendorong masyarakat Papua ikut aktif dalam pemerintahan dan pembangunan, tentu saja dikolaborasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia bagian timur. Di tingkat nasional, pandangan politik Kaisiepo  yang inklusif membuatnya dihormati sebagai tokoh yang mampu menjembatani perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dedikasi dan keteladanannya membuktikan bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air dapat tumbuh dari mana saja, termasuk dari bumi Cenderawasih yang ia cintai sepenuh hati. Penghargaan dan Pengakuan: Pahlawan Nasional & Wajah di Uang Rupiah Nama Frans Kaisiepo diabadikan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu Pahlawan Nasional atas jasa dan perjuangannya dalam memperjuangkan keutuhan NKRI, khususnya di Tanah Papua. Gelar ini dianugerahkan pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 077/TK/1993 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam memperjuangkan integrasi Papua ke NKRI. Pemerintah juga menempatkan potret Frans Kaisiepo di uang kertas pecahan Rp10.000 edisi tahun 2016. Menjadikan dirinya sebagai simbol kebanggaan nasional yang mewakili semangat persatuan dari ujung timur Indonesia. Wajah Kaisiepo terpampang dengan gagah, mengenakan pakaian adat Papua. Saat ini, nama Frans Kaisiepo diabadikan sebagai nama bandara internasional di Biak. Hal ini sebagai bentuk  pengakuan atas jasa besarnya dalam memperkuat persatuan Indonesia dari ujung timur nusantara. Penghargaan dan pengakuan diatas, menegaskan bahwa kontribusi Frans Kaisiepo tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga melekat dalam simbol negara yang digunakan masyarakat setiap hari. Sosoknya menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian nyata. Baca juga: Sultan Hasanuddin: Sang Ayam Jantan dari Timur yang Menggetarkan Nusantara Warisan Perjuangan Frans Kaisiepo bagi Generasi Muda Papua dan Indonesia Di era digitalisasi saat ini, semangat perjuangan dan nasionalisme yang ditunjukkan oleh Frans Kaisiepo masih tetap relevan bagi generasi muda Indonesia. Nilai-nilai seperti cinta tanah air, keberanian memperjuangkan kebenaran, serta komitmen menjaga persatuan bangsa menjadi teladan yang tidak akan lekang oleh waktu. Sikapnya yang tegas dan konsisten memperjuangkan integrasi Papua ke dalam NKRI mencerminkan nasionalisme yang lahir dari kesadaran, bukan sekedar slogan. Untuk generasi muda Indonesia, semangat Kaisiepo menjadi pengingat bahwa cinta tanah air bukan hanya soal kata-kata, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak harus besar, mulailah dengan tindakan sederhana misalnya rajin belajar, terus berkarya, dan berikan kontribusi untuk Indonesia di bidang apa pun. Daftar Pustaka: Tasnur, I., & Fadli, M. R. (2019). Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara Ris (1945-1949). Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 5(2), 58-67. Rahayu, K. P., Oktalia, A. I., & Setiawati, D. (2024). Peran Frans Kaisiepo Dalam Menyatukan Papua Kepangkuan NKRI. SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, 6(1), 15-19. SETIAWAN, R. A. (2020). TIGA TOKOH INTEGRASI IRIAN BARAT KE INDONESIA: FRANS KAISIEPO, MARTHIN INDEY, DAN SILAS PAPARE TAHUN 1950-1970 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)

Wamena — Di tengah hiruk pikuk zaman yang serba cepat, kita diajak menengok kembali sosok yang mewarnai perjalanan bangsa  Soeharto. Ia bukan sekadar mantan presiden, melainkan bagian dari kisah panjang perjuangan Indonesia yang penuh pengorbanan dan harapan. Dari barak perjuangan hingga ruang kepemimpinan nasional, langkahnya meninggalkan jejak pembelajaran tentang keteguhan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Menyambut Hari Pahlawan, marilah kita menatap sejarahnya dengan hati yang jernih, memetik nilai-nilai kepemimpinan yang tumbuh dari ketulusan dan pengabdian. Karena dari setiap lembar kisah perjuangan, selalu ada hikmah tentang bagaimana menjadi manusia yang berbuat bagi sesama dan bangsanya. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi Masa Muda dan Bara Perjuangan Kemerdekaan Soeharto muda adalah produk zaman perang. Lahir dalam suasana kolonial dan dibesarkan dalam gejolak revolusi, karakternya ditempa di medan tempur. Jiwa pejuangnya tak hanya terlihat dari lencana di seragam, tapi dari api semangat yang terus menyala untuk melihat Indonesia merdeka sepenuhnya, baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai komandan militer, ia terlibat dalam berbagai operasi penting seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah momen yang tidak hanya menunjukkan ketangguhan militer tetapi juga kecerdasan strategis. Yang sering terlupa, di balik seragam militernya, tersimpan visi tentang Indonesia yang mandiri. Soeharto percaya bahwa perjuangan tidak berakhir dengan kemerdekaan, tetapi justru dimulai dari sana. Prinsip inilah yang nantinya membentuk gaya kepemimpinannya: tegas, visioner, dan penuh perhitungan. Baca juga:  Cut Nyak Dhien: Api Perlawanan yang Tak Kunjung Padam dari Tanah Rencong Kepemimpinan Nasional: Membangun di Atas Puing-Puing Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru adalah periode krusial. Soeharto mengambil alih tampuk kepemimpinan di tengah ekonomi yang morat-marit dan stabilitas politik yang goyah. Dengan langkah pasti, ia membangun fondasi ekonomi yang kokoh, mengajarkan pada kita tentang arti membangkitkan kembali harga diri bangsa yang sempat terpuruk. Keputusannya untuk fokus pada pembangunan ekonomi melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menunjukkan kemampuan membaca prioritas bangsa. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami transformasi infrastruktur yang signifikan. Dari jalan raya hingga jaringan listrik, dari sekolah dasar hingga puskesmas—warisan fisik ini masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Tapi lebih dari itu, yang patut dicatat adalah semangatnya yang tak kenal lelah untuk memajukan bangsa, meski dengan cara yang seringkali kontroversial. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Keteladanan dalam Kesederhanaan dan Disiplin Bercerita tentang keteladanan Soeharto tidak bisa lepas dari sikap disiplin dan kesederhanaannya. Meski memegang kekuasaan selama 32 tahun, gaya hidupnya tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan. Dalam kesederhanaannya tersimpan pelajaran berharga: bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan dalam mengabdi pada rakyat dan tanah air. Ini adalah pelajaran berharga tentang integritas personal dalam kepemimpinan. Kedisiplinannya dalam mengelola negara layaknya mengelola rumah tangga sendiri hemat, terencana, dan penuh tanggung jawab menjadi pelajaran tentang good governance. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai ini sangat relevan untuk diteladani, terutama bagi para pemimpin muda Indonesia. Baca juga: Kasman Singodimejo: Jembatan Persatuan dari Sumpah Pemuda hingga Dasar Negara Refleksi Kritis: Belajar dari Sejarah untuk Demokrasi yang Lebih Baik Tidak ada kepemimpinan yang sempurna, dan Soeharto punya bagian kelam yang tidak bisa diabaikan. Pada masa pemerintahannya, pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman pers, serta pengawasan ketat terhadap organisasi politik dan masyarakat menjadi ciri kuat rezim Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan membuat keputusan politik sering terpusat di tangan segelintir elite. Dugaan kasus pelanggaran HAM,  peristiwa Tanjung Priok, dan penculikan aktivis menjelang kejatuhannya, menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa. Namun dari sisi lain, pengalaman itu memberi pelajaran berharga tentang pentingnya check and balances dalam sistem demokrasi. Seperti dua sisi mata uang, kita diajak melihat dengan jernih: mengambil nilai-nilai positif dari kepemimpinannya, seperti ketegasan dan orientasi pembangunan, namun menjadikan sisi gelap kekuasaan yang terlalu lama dan tertutup sebagai peringatan agar sejarah serupa tidak terulang. Di situlah nilai reflektif Soeharto bagi generasi kini. Memahami sosoknya secara utuh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, membantu kita membangun demokrasi yang lebih matang. Sejarah bukan untuk dihapus, tetapi dipelajari sebagai panduan melangkah ke depan. Baca juga: Keteladanan Jenderal Hoegeng: Cermin Kepemimpinan dan Nilai Demokrasi di Indonesia Relevansi untuk Generasi Muda dan Masa Depan Indonesia Untuk generasi muda yang lahir di era reformasi, figur Soeharto mungkin terasa asing. Tapi justru merekalah yang paling perlu memahami sejarah ini. Mereka adalah penerus estafet perjuangan bangsa, yang perlu belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan dengan lebih bijak dan penuh optimisme. Dari Soeharto, kita belajar bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan visi yang jelas, disiplin yang konsisten, dan komitmen pada pembangunan. Dalam konteks Hari Pahlawan, refleksi tentang Soeharto mengingatkan kita bahwa pahlawan tidak selalu sempurna. Mereka adalah manusia dengan segala kompleksitasnya. Yang penting adalah kita mampu memetik nilai-nilai positifnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Baca juga : KH. Wahid Hasyim : Ulama, Negarawan, dan Pelopor Semangat Demokrasi Indonesia Teladan yang Abadi dalam Lintasan Zaman Soeharto telah pergi, tetapi warisan dan pelajarannya tetap hidup. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, ia mengajarkan kita tentang ketangguhan, visi pembangunan, dan pentingnya stabilitas nilai-nilai yang tetap relevan dalam demokrasi modern. Seperti pelita yang terus menerangi, nilai-nilai kepahlawanannya mengingatkan kita bahwa setiap zaman membutuhkan pahlawannya sendiri, dengan cara dan kontribusi yang berbeda-beda. Di Hari Pahlawan ini, mari kita renungkan kembali makna kepahlawanan yang inklusif. Setiap era punya pahlawannya masing-masing, dan setiap pahlawan membawa pelajaran berharga untuk generasi penerus. Soeharto, dengan segala kontroversinya, tetaplah bagian dari mozaik besar perjalanan bangsa Indonesia. Di tengah dinamika zaman yang serba cepat, kita diajak menengok kembali sosok yang mewarnai perjalanan bangsa   Soeharto. Ia bukan sekadar mantan presiden, melainkan bagian dari kisah panjang perjuangan Indonesia. Dari barak perjuangan hingga ruang kepemimpinan nasional, langkahnya meninggalkan jejak pembelajaran tentang keteguhan dan tanggung jawab. Menyambut Hari Pahlawan, marilah kita menatap sejarahnya dengan hati yang jernih, memetik nilai-nilai kepemimpinan yang dapat menginspirasi generasi penerus untuk terus mengabdi bagi Indonesia. Academia.edu. 2017. Articulating the Memories of the Tanjung Priok Victims. Amnesty   International. 2011. Tiada Keadilan bagi Aktivis Politik yang Diculik pada Tahun 1997–1998. ANTARA News. 2024. Sejarah dan Sepak Terjang Soeharto Sang Pemimpin Orde Baru. HM Soeharto Library. 2023. Kebijakan Ekonomi Era Orde Baru. Jurnal Rinontje. 2022. Peranan Soeharto dalam Membangun Perekonomian di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998). Kompas. 2022. Sejarah dan Keberhasilan yang Dicapai Orde Baru.

Wamena — Demokrasi Indonesia berdiri di atas perjalanan panjang yang penuh pergulatan gagasan, pengorbanan, dan keberanian. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari upaya banyak tokoh yang menjaga agar suara rakyat tetap memiliki ruang hidup. Dari era perjuangan kemerdekaan hingga masa modern penyelenggaraan Pemilu, muncul sosok-sosok yang layak disebut pahlawan. Mereka bekerja dalam waktu, ruang, dan peran yang berbeda, tetapi satu benang merah mengikatnya: komitmen menjaga kedaulatan rakyat. Artikel ini menelusuri jejak para tokoh yang memberi warna penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, mulai dari Mohammad Hatta hingga Arief Budiman, serta bagaimana warisan mereka tetap relevan bagi penyelenggaraan Pemilu saat ini. Hatta: Peletak Fondasi Demokrasi Indonesia Nama Mohammad Hatta selalu berdiri di gerbang awal pembahasan demokrasi Indonesia. Ia bukan hanya proklamator, tetapi juga pemikir politik yang meyakini bahwa negara harus dibangun atas dasar kedaulatan rakyat. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, Hatta menggarisbawahi pentingnya pemilihan umum sebagai sarana rakyat memilih wakilnya secara bebas dan bertanggung jawab. Pada masa awal Republik, Hatta mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang mengutamakan akuntabilitas. Gagasannya tentang kabinet parlementer, penguatan lembaga perwakilan, dan fungsi kontrol masyarakat menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemilu modern yang bertanggung jawab. Bila KPU hari ini bekerja menjaga integritas pemilu, jejak pemikiran Hatta menjadi salah satu akar tempat nilai-nilai itu tumbuh. Baca juga: Marthen Indey: Pahlawan Papua yang Memperjuangkan Integrasi ke Indonesia Miriam Budiardjo: Guru Besar Demokrasi dan Literasi Politik Jika Hatta memperkenalkan gagasan demokrasi dari level negara, Miriam Budiardjo merawatnya dari sisi pengetahuan publik. Buku-bukunya menjadi referensi wajib mahasiswa, peneliti, hingga penyelenggara pemilu. Melalui konsep partisipasi politik, lembaga perwakilan, checks and balances, hingga definisi demokrasi yang sederhana namun tajam, Miriam membantu masyarakat memahami bahwa demokrasi tidak hidup hanya dari institusi, tetapi juga dari kecerdasan pemilih. Dalam konteks pemilu, karya-karya Miriam memberi acuan teoretis yang memperkuat etika penyelenggara pemilu. Mereka tidak hanya bekerja menghitung suara, tetapi menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan rasional. Inilah mengapa Miriam layak disebut pahlawan literasi demokrasi Indonesia. Ruddy M. Harahap: Arsitek Independensi KPU Pasca Reformasi Reformasi 1998 membuka pintu besar bagi pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Pada fase awal ini, Ruddy M. Harahap menjadi salah satu tokoh yang bekerja membangun KPU dari nol sebagai lembaga yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Langkah ini tidak sederhana, sebab KPU sebelumnya adalah bagian dari struktur pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri. Ruddy menjadi figur penting dalam menegakkan prinsip independensi penyelenggara pemilu. Upayanya memastikan bahwa keputusan KPU harus bebas dari intervensi politik meninggalkan warisan yang sampai hari ini menjadi prinsip utama lembaga tersebut. Tanpa pondasi yang ia bangun, sulit membayangkan KPU dapat bekerja sebagai lembaga profesional seperti sekarang. Baca juga: Siapa Saja 10 Pahlawan Nasional Indonesia yang Terkenal? Hadar Nafis Gumay: Pejuang Transparansi dan Modernisasi Pengawasan Pemilu Memasuki era teknologi informasi, kebutuhan transparansi publik semakin menguat. Di fase ini, Hadar Nafis Gumay menjadi salah satu figur penting yang mendorong pemilu lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diawasi. Ia mendorong inovasi dalam publikasi data, akses pemantau pemilu, serta pemanfaatan teknologi yang tidak menghilangkan prinsip kehati-hatian. Hadar bukan sekadar teknokrat, tetapi juga penjaga nilai integritas. Melalui pendekatannya yang dialogis dan berbasis prinsip, ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah modal terbesar KPU. Tanpa transparansi, pemilu kehilangan jantungnya. Pemikiran inilah yang membuat perannya begitu penting dalam perjalanan demokrasi modern. Arief Budiman: Menjaga Integritas Pemilu di Tengah Fenomena Digital Di era ketika informasi beredar secepat kilat, tantangan penyelenggaraan pemilu semakin kompleks. Arief Budiman, yang menjabat sebagai Ketua KPU 2017–2022, memimpin lembaga ini di masa penuh dinamika: perkembangan teknologi digital, pengawasan publik yang semakin intens, dan tantangan misinformasi yang terus membayangi. Arief dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan konsisten menegakkan integritas. Di bawah kepemimpinannya, KPU memperkuat berbagai inovasi seperti sistem informasi pencalonan, sistem rekapitulasi elektronik, dan tata kelola internal yang lebih rapi. Ia menempatkan integritas sebagai prinsip utama, memastikan bahwa teknologi tidak hanya dipakai demi efisiensi, tetapi untuk memperkuat kepercayaan kepada proses pemilu. Kontribusinya menjadikan Arief sebagai salah satu tokoh penting demokrasi era baru yang menghadapi tantangan generasi digital. Jejak Panjang Para Penjaga Demokrasi Dari Hatta yang menanam benih demokrasi, Miriam yang merawat kecerdasan publik, Ruddy yang membangun independensi KPU, Hadar yang menjaga transparansi, hingga Arief yang melangkah di era digital, semuanya mengisi ruang sejarah yang berbeda, tetapi saling menyempurnakan. Demokrasi Indonesia bukan hanya tentang hari pencoblosan, tetapi tentang komitmen panjang menjaga suara rakyat. Para tokoh ini telah menapakkan jejak yang menjadi bekal bagi setiap petugas KPU, pemantau pemilu, dan warga negara yang percaya bahwa kedaulatan harus selalu kembali kepada rakyat. Baca juga: Pahlawan Nasional Yang Terlupakan: Pilar Kemerdekaan Indonesia Sumber :  https://www.perpusnas.go.id/ https://www.ui.ac.id/tokoh/miriam-budiardjo/ https://www.kpu.go.id/ https://perludem.org/