Sinergi Akuntabilitas: KPU se-Papua Pegunungan dan BPK Gelar Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan
Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi se-Papua Pegunungan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan sebagai tindak lanjut dari rangkaian proses audit laporan keuangan tahun anggaran berjalan.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2025 di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan ini dihadiri oleh para sekretaris KPU kabupaten se-wilayah Papua Pegunungan, pejabat struktural, pelaksana keuangan serta tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Papua Pegunungan.
Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara KPU dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kegiatan Exit Meeting ini merupakan momen penting bagi kami untuk menerima masukan dan rekomendasi dari BPK. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus Filma.
Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, memberikan sambutan pada Pembukaan Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan BPK
Lebih lanjut, Agus Filma menegaskan bahwa KPU Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan di lingkungan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Kami menyadari pentingnya sinergi dan koordinasi dengan BPK sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang kredibel. Setiap rekomendasi dari BPK akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Indra Siswanto, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kerja sama seluruh satuan kerja KPU di wilayah Papua Pegunungan selama proses audit berlangsung. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan bukan semata untuk menemukan kesalahan, tetapi untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar semakin tertib dan akuntabel.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan bahan refleksi bagi seluruh jajaran KPU Papua Pegunungan dalam memperkuat sistem pengendalian internal. BPK siap mendukung upaya-upaya perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan agar semakin baik ke depannya,” ujar Indra Siswanto dalam arahannya.
Proses Serah Terima Berita Acara Exit Meeting dan DHP antara BPK dan KPU Provinsi Papua Pegunungan
Kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2025 ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara KPU dan BPK. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan profesional. Sinergi yang terjalin antara KPU dan BPK diharapkan terus berlanjut sebagai upaya bersama dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara yang kredibel, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di wilayah Papua Pegunungan.
