Artikel

Wamena — Istilah “elektoral” sering disebut ketika pembahasan mengenai pesta demokrasi atau pemilihan umum sedang diperbincangkan. Lalu, apa sebenarnya istilah elektoral itu sendiri? Kata elektoral diambil dari sebuah kata dari bahasa Inggris yaitu “elect” yang jika diterjemahkan memiliki arti “memilih”. Sehingga elektoral bisa dikatakan sebagai seluruh proses yang bersangkut paut dengan teknis pemilu, mulai dari pemungutan dan perolehan suara, hingga hasil pemenang dari proses pemily.

Sistem elektoral dalam konteks sistem politik modern, meliputi seluruh proses penggunaan hak pilih oleh rakyat, dimulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, kampanye oleh peserta pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, hingga penetapan hasil pemenang. Bisa dikatakan bahwa, sistem elektoral merupakan tulang punggung sistem politik demokrasi. Melalui sistem elektoral suara rakyat dikonversi menjadi kursi kekuasaan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Indonesia sendiri juga menerapkan sistem demokrasi elektoral. Diatur dengan rinci di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).  UU Pemilu mengatur mengenai prinsip-prinsip sistem elektoral di Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem elektoral atau pemilu memungkinkan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui cara yang sah dan transparan.

Pengertian Sistem Elektoral

Sederhananya, sistem demokrasi elektoral merupakan sebuah tata cara untuk menentukan pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun legislatif berdasarkan jumlah suara yang diperoleh saat pemilu. Sistem ini mengkonversi suara rakyat melalui pemilu menjadi kursi kekuasaan baik Presiden dan Wakil Presiden, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Salah seorang pakar politik nasional, Miriam Budiardjo, menerangkan bahwa sistem elektoral adalah mekanisme rakyat memilih representasinya dalam lembaga perwakilan hingga bagaimana hasil pemilu dihitung dan ditetapkan secara nasional. International IDEA, lembaga internasional dengan fokus demokrasi dan pemilu dunia, mengartikan sistem elektoral sebagai aturan yang mengatur mekanisme mulai dari pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pembagian kursi kepada partai politik. Melalui sistem elektoral yang baik, rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

Jenis-Jenis Sistem Elektoral di Dunia

Negara yang menerapkan sistem demokratis, mekanisme elektoral merupakan pondasi penting karena kekuasaan dipengaruhi oleh hasil dari konversi suara rakyat. Di seluruh dunia, secara umum, terdapat tiga jenis sistem elektoral, antara lain;

1. Sistem mayoritas atau pluralitas, adalah sistem di mana peserta pemilu baik calon perseorangan, partai politik maupun koalisi partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang dinyatakan sebagai pemenang. Sistem mayoritas atau pluralitas ini lebih sederhana dan langsung. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.
2. Sistem proporsional, merupakan sistem elektoral yang paling banyak digunakan di negara-negara di Eropa. Indonesia juga merupakan negara yang menerapkan sistem ini. Di dalam sistem ini, perolehan kursi partai politik di parlemen menyesuaikan dengan proporsi jumlah suara yang diperoleh.  Dengan kata lain, partai politik yang mendapatkan dukungan semakin besar dari rakyat otomatis akan memperoleh lebih banyak kursi di parlemen. Sistem ini sangat mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat.
3. Sistem campuran (mixed system), dimana terdapat penggabungan dua unsur dari kedua sistem elektoral sebelumnya. Sistem ini memungkinkan sebagian kursi ditentukan melalui pemilihan langsung (sistem mayoritas), sementara sebagian lainnya dibagi berdasarkan proporsi suara partai  sistem proporsional). Contoh negara yang menerapkan sistem elektoral campuran ini adalah negara Jerman dan Jepang. Sistem ini seringkali dipilih dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara representasi lokal dan nasional.

Ketiga model elektoral diatas menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang paling sempurna. Masing-masing negara berupaya menerapkan sistem elektoralnya sesuai dengan kondisi dan budaya masing-masing dengan harapan demokrasi berjalan lebih adil, inklusif, dan mampu menyalurkan suara rakyat sesuai dengan yang seharusnya.

Sistem Elektoral di Indonesia dan Penerapannya

Sesuai dengan penjelasan diatas, Indonesia menganut sistem proporsional. Ssitem proporsional yang diterapkan di Indonesia lebih spesifik adalah sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka memungkinkan rakyat memilih calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif secara langsung.  Didalam sistem ini, rakyat tidak hanya mencoblos nama partai politik (sistem proporsional tertutup), tetapi rakyat langsung dapat memilih nama calon anggota legislatif yang tercantum di surat suara. Suara terbanyak di setiap daerah pemilihan (dapil)  yang akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang berhasil duduk di kursi parlemen.

Sistem proporsional terbuka dipilih sebagai sistem elektoral di Indonesia karena  dinilai lebih demokratis.  Alasannya, sistem ini memberikan ruang kepada rakyat untuk menilai sendiri sosok atau figur dan rekam jejak calon anggota legislatif secara langsung, Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka tidak hanya bergantung pada popularitas partai politik semata sehingga di anggap lebih demokratis. Sistem proporsional terbuka digunakan di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh tingkatan.

Khusus untuk pemilihan presiden dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), Indonesia menerapkan sistem mayoritas dua putaran (50%+1 suara). Sederhananya, pasangan calon dianggap dan sah menang apabila berhasil memperoleh lebih dari separuh suara sah di suatu daerah pemilihan. Jika pasangan calon tidak ada yang mencapai ambang tersebut yaitu lebih dari setengah suara sah di suatu daerah pemilihan, maka wajib dilakukan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara tertinggi pertama dan kedua.

Kombinasi antara kedua sistem elektoral di Indonesia ini, mencerminkan semangat demokrasi Indonesia, yaitu memberi ruang bagi partisipasi rakyat secara langsung, Penerapan kedua sistem ini juga menjamin legitimasi pemimpin yang terpilih berdasarkan dukungan mayoritas warga. Kombinasi kedua sistem elektoral ini, menjadikan suara rakyat benar-benar sebagai dasar utama dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara.

Baca juga: Partisipasi Publik: Wujud Nyata Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi

Dampak Sistem Elektoral terhadap Proses Demokrasi

Sistem elektoral berperan penting untuk menentukan arah dan kualitas demokrasi negara. Melalui mekanisme inilah suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi kekuasaan. Oleh karena itu pilhan bentuk sistem yang dipilih memiliki pengaruh besar terhadap representasi politik, partisipasi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan.

Dalam konteksnya di Indonesia, sistem proporsional terbuka memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung memilih calon anggota legislatif yang akan menjadi representasi rakyat di parlemen. Dampaknya, tingkat keterwakilan menjadi lebih beragam dan rakyat tentu saja memiliki hubungan yang lebih dekat dengan sosok yang dipilih. Di sisi lain, sistem ini juga menuntut partai politik dan calon anggota legislatif yang diusung untuk membangun komunikasi politik yang sehat agar rakyat sebagai pemilih memahami dengan sungguh-sungguh visi, misi dan program yang ditawarkan saat kampanye.

Pada tingkat pemerintahan, sistem elektoral yang jelas dan transparan membantu menjaga stabilitas politik. Legitimasi hasil pemilu menjadi kuat karena pemenang memperoleh dukungan nyata dari suara mayoritas rakyat melalui proses yang terbuka dan terukur. Pada akhirnya, sistem elektoral yang baik bukan hanya soal cara menghitung suara, tetapi tentang bagaimana setiap suara memiliki arti dan dihargai setara. Ketika mulai dari sistem elektoral berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan, demokrasi suatu negara pun tumbuh lebih matang, begitupun kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu semakin kokoh.