Komisioner Pertama KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai Pioner Demokrasi Ujung Timur Indonesia
Pembentukan KPU Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu peristiwa penting dalam babak baru tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Tanah Papua. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan disahkan, kebutuhan untuk membentuk lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi menjadi sangat mendesak.
Pada tahun 2023, KPU RI secara resmi menetapkan dan melantik lima komisioner pertama KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kehadiran mereka bukan sekadar mengisi struktur kelembagaan, tetapi menjadi penanda dimulainya babak baru demokrasi di provinsi yang mencakup delapan kabupaten dengan karakteristik sosial-budaya yang unik serta tantangan geografis yang luar biasa.
Komisioner pertama yang dilantik terdiri dari:
- Dieniel Jingga – Ketua
- Theodorus Kosay – Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas)
- Melkianus Kambu – Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Ansar S. – Divisi Hukum dan Pengawasan
- Emanuel Naftali Paweka – Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
Kelima tokoh ini memasuki tugas pada masa yang krusial: persiapan Pemilu 2024. Mereka dituntut untuk segera membangun sistem kelembagaan yang stabil, menyiapkan sekretariat, menyusun regulasi internal, dan menjalin koordinasi dengan KPU kabupaten serta berbagai pemangku kepentingan lokal.
Momentum Awal yang Menjadi Catatan Sejarah
- Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi tulang punggung operasional lembaga.
- Penataan kantor sementara di Wamena sebagai pusat administratif sebelum pembangunan fasilitas permanen.
- Sinkronisasi data dan dokumen kepemiluan, termasuk pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan secara cepat dan akurat.
- Koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga tokoh adat serta tokoh agama sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat.
- Pendekatan budaya untuk mendorong partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terbiasa dengan aktivitas kepemiluan yang intensif.
Tantangan di Tengah Transformasi
Papua Pegunungan adalah wilayah dengan karakter khas: hamparan pegunungan, lembah subur, serta komunitas adat yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Kondisi ini membuat penyelenggaraan pemilu memerlukan strategi yang lebih adaptif.
Tantangan yang dihadapi oleh komisioner pertama antara lain:
- Medan geografis yang sulit dan terpencil
- Akses komunikasi yang terbatas
- Tingkat literasi politik yang beragam
- Situasi keamanan yang tidak kondusif di beberapa area
- Keragaman bahasa dan budaya yang menuntut pendekatan inklusif
Namun, di balik tantangan itu, terdapat semangat besar untuk memastikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah masa depan daerah melalui proses demokrasi.
Jejak Sejarah yang Ditorehkan
Kehadiran komisioner pertama ini menjadi fondasi kuat bagi perjalanan KPU Provinsi Papua Pegunungan ke depan. Di bawah kepemimpinan mereka:
- Struktur organisasi terbentuk
- Mekanisme kerja mulai berjalan
- Koordinasi kelembagaan ditata
- Sistem demokrasi lokal diperkuat
- Kepercayaan publik mulai dibangun
Langkah-langkah mereka menjadi jejak sejarah yang kelak dikenang sebagai tonggak berdirinya lembaga demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan ini.
Penutup
KPU Provinsi Papua Pegunungan bukan hanya institusi formal, tetapi juga simbol harapan akan demokrasi yang lebih inklusif, lebih dekat dengan masyarakat pegunungan, dan lebih relevan dengan nilai lokal. Para komisioner pertama—Dieniel Jingga, Theodorus Kosay, Melkianus Kambu, Ansar S., dan Emanuel Naftali Paweka—akan selalu tercatat sebagai pionir yang mengawal tahap awal demokrasi di provinsi baru ini.
di tulis Oleh Papson
