Artikel

Wamena - Pernahkah Anda membayangkan ikut serta dalam menentukan kebijakan ekonomi negara? Dalam sistem Demokrasi Ekonomi, hak untuk berpartisipasi itu bukanlah sebuah khayalan, melainkan prinsip dasar.

Sistem ini hadir sebagai jawaban atas ketimpangan, dengan visi memindahkan kekuasaan ekonomi dari pemegang saham korporasi kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas: pekerja, konsumen, dan seluruh masyarakat.

Pengertian Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan sistem sosial-ekonomi yang menempatkan kekuasaan ekonomi di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan mereka.

Berbeda dengan sistem kapitalis yang terpusat pada segelintir pemilik modal, demokrasi ekonomi menekankan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan partisipasi kolektif seluruh warga negara.

Secara global, konsep ini dikenal dengan istilah economic democracy atau stakeholder democracy. Menurut Pat Devine (2002), demokrasi ekonomi mendorong pengalihan kekuasaan ekonomi dari segelintir pemegang saham dan manajer korporasi kepada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti pekerja, konsumen, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi tetapi juga kepentingan publik (Schweickart, 2011).

Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi berakar kuat pada Pancasila, terutama sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Baca juga: Demokrasi Sosial: Pengertian, Sejarah, dan Penerapannya di Dunia Modern

Landasan dan Prinsip Demokrasi Ekonomi di Indonesia

Landasan hukum demokrasi ekonomi di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, berbagai ketetapan MPR seperti TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 dan TAP MPR No. II/MPR/1993 mempertegas bahwa demokrasi ekonomi Indonesia harus dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan, serta menghindari praktik eksploitasi ekonomi.

Prinsip utama demokrasi ekonomi adalah kerja sama dan keseimbangan antara tiga unsur utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pembimbing, sektor swasta sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat kegiatan ekonomi.

Ciri-Ciri Demokrasi Ekonomi

Ciri-ciri demokrasi ekonomi di Indonesia menggambarkan nilai-nilai kolektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Berdasarkan berbagai sumber, di antaranya buku Sistem Ekonomi Indonesia (Damanik dkk., 2021) dan Ekonomi Dunia Keseharian Kita (Kardiman dkk., 2006), berikut adalah karakteristik utama sistem ini:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang produksi penting dikuasai negara demi kepentingan rakyat banyak.
3. Kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Keadilan sosial dan pemerataan ekonomi menjadi tujuan utama.
5. Partisipasi masyarakat tinggi dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sebagai wadah usaha bersama yang demokratis.
7. Hak milik perorangan diakui, namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
8. Kemandirian ekonomi nasional, dengan mengutamakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri.
9. Keseimbangan antara pasar dan peran negara, agar mekanisme ekonomi tidak merugikan rakyat kecil.
10. Perlindungan terhadap kelompok lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, menjadi tanggung jawab negara.

Namun demikian, demokrasi ekonomi Indonesia juga harus menghindari tiga ciri negatif sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, yaitu:

• Free Fight Liberalism, yang memicu eksploitasi oleh pihak kuat terhadap yang lemah.
• Etatisme, di mana pemerintah terlalu dominan hingga mematikan kreativitas rakyat.
• Monopoli ekonomi, yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Baca juga: Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya

Implementasi Demokrasi Ekonomi di Indonesia

Penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan nasional. Beberapa bentuk implementasinya antara lain:

1. Koperasi dan UMKM

Pemerintah mendorong tumbuhnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk nyata ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023)..

2. Peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN berperan penting dalam sektor strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi, guna memastikan kesejahteraan publik di atas kepentingan komersial (KemenBUMN, 2024).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat

Melalui program seperti Dana Desa,Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan UMKM, dan pelatihan kewirausahaan, pemerintah berupaya memperluas partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi produktif.

4. Desentralisasi Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi lokal, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah.

Tantangan Demokrasi Ekonomi

Meskipun demokrasi ekonomi menawarkan model ideal bagi masyarakat yang adil dan makmur, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:

• Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi antara kelompok kaya dan miskin.
• Dominasi modal asing di beberapa sektor strategis yang dapat menggerus kedaulatan ekonomi.
• Praktik korupsi dan birokrasi yang lemah, yang menghambat pemerataan kesejahteraan.
• Kurangnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ekonomi berbasis kebersamaan dan keadilan.

Demokrasi ekonomi bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan wujud nyata dari semangat keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi — bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang berdaulat.

Melalui penerapan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan pemerataan, demokrasi ekonomi diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera. (GSP)

Baca juga: Oligarki: Arti, Sejarah, dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Daftar Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
2. TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Damanik, S., dkk. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana.
5. Kardiman, Drs., dkk. (2006). Ekonomi Dunia Keseharian Kita. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Devine, P. (2002). Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society. Polity Press.
7. Schweickart, D. (2011). After Capitalism. Rowman & Littlefield Publishers.
8. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kinerja Koperasi dan UMKM.
9. Kementerian BUMN Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis BUMN 2025–2029.