Artikel

Jayawijaya - Dalam diskursus kehidupan berbangsa, narasi publik seringkali didominasi oleh tuntutan hak—mulai dari hak asasi, hak pelayanan publik, hingga hak suara dalam pemilu. Hal ini wajar dalam alam demokrasi. Namun, negara yang sehat tidak bisa berdiri hanya dengan satu kaki. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial.

Bagi masyarakat dan pemilih di Provinsi Papua Pegunungan, memahami keseimbangan ini sangat krusial. Sebelum menuntut hak terpenuhi, kita perlu mengevaluasi diri: apakah kita telah menghindari berbagai contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara?

Artikel ini akan mengupas tuntas bentuk pelanggaran tersebut melalui lensa filosofis, hukum, dan praktis, serta dampaknya bagi masa depan demokrasi kita.

Baca juga: Warga Negara: Pengertian, Hak, Kewajiban, Asas, dan Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Filosofi Kewajiban: Mengapa Kita Harus Patuh?

Sebelum membahas contoh pelanggaran, penting untuk memahami akar filosofis dari kewajiban itu sendiri. Mengapa kita harus patuh pada negara

Jawabannya terletak pada konsep "Kontrak Sosial" (Social Contract) yang digagas oleh pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Locke.

Secara filosofis, kewajiban warga negara berakar pada kesepakatan imajiner ini. Kita sebagai individu rela menyerahkan sebagian kebebasan mutlak kita (misalnya, kebebasan untuk berbuat sesuka hati di jalan raya) dan sepakat mematuhi aturan bersama.

Sebagai imbalannya, negara wajib memberikan perlindungan hak, keamanan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika seseorang melanggar kewajiban, ia sejatinya sedang mencederai kontrak sosial tersebut dan merusak jaminan keamanan bagi warga lainnya.

Contoh Pelanggaran terhadap Kewajiban sebagai Warga Negara

Meskipun landasan filosofis dan yuridisnya kuat, realitas di lapangan masih menunjukkan banyaknya penyimpangan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai berbagai bentuk pelanggaran:

1. Pelanggaran di Bidang Hukum: Dilema Kepercayaan Publik

Kewajiban menjunjung hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) adalah fondasi ketertiban. Namun, pelanggaran sering terjadi dalam bentuk:

• Main Hakim Sendiri: Tindakan persekusi atau menghakimi pelaku kejahatan tanpa proses pengadilan. Pelanggaran ini seringkali muncul dari dilema ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap lambat atau tidak adil. Namun, perlu ditegaskan bahwa solusinya adalah memperbaiki sistem peradilan, bukan mengambil alih wewenang hukum yang justru memicu anarki.
• Pelanggaran Lalu Lintas: Ketidakpatuhan sederhana seperti melawan arus atau tidak menggunakan helm adalah cermin rendahnya disiplin publik yang membahayakan nyawa orang lain.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

2. Pelanggaran Kewajiban Perpajakan dan Peran Negara

Pajak adalah tulang punggung pembangunan, termasuk untuk infrastruktur di Papua. Pelanggaran seperti pengemplangan pajak atau tidak membayar pajak kendaraan sering terjadi.

Di sisi lain, harus diakui bahwa kepatuhan warga negara sangat dipengaruhi oleh kinerja negara. Warga negara akan lebih ikhlas menunaikan kewajiban pajaknya jika negara mampu menunjukkan transparansi, meminimalisir korupsi, dan memberikan bukti nyata pembangunan yang adil. Ini adalah hubungan timbal balik (resiprokal) yang tak terpisahkan.

3. Pelanggaran dalam Konteks Demokrasi (Pemilu)

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menyoroti pelanggaran kewajiban warga negara dalam proses demokrasi yang seringkali dianggap sepele namun berimplikasi pidana serius:

• Politik Uang (Money Politics): Menerima uang untuk memilih kandidat tertentu bukan sekadar "rezeki", melainkan pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 523) secara tegas mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapa saja yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Warga yang menerima suap ini telah melanggar kewajiban moral untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas.
• Menghalangi Hak Pilih Orang Lain: Intimidasi agar orang lain tidak memilih atau golput adalah pelanggaran berat. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 515 UU Pemilu, di mana setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dapat dipidana penjara.

4. Pelanggaran Etika Digital dan Kewajiban Sosial

Di era informasi, kewajiban tidak hanya di dunia nyata. Menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian adalah pelanggaran terhadap hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar dan rasa aman.

Kewajiban warga negara modern adalah menjadi "saringan" informasi, bukan sekadar penyalur kebencian yang memecah belah persatuan bangsa.

Dampak Pelanggaran: Runtuhnya Tatanan Sosial

Ketika contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara ini dibiarkan, dampaknya bersifat domino:

1. Ketidaktertiban Sosial: Hukum rimba akan berlaku kembali. Yang kuat menindas yang lemah, karena hukum tidak lagi dihormati.
2. Stagnasi Pembangunan: Tanpa partisipasi pajak dan dukungan warga, negara tidak memiliki sumber daya untuk membangun fasilitas publik.
3. Degradasi Kualitas Pemimpin: Jika warga negara melanggar kewajiban etisnya dengan menerima politik uang, maka pemimpin yang lahir adalah produk transaksional, bukan pemimpin yang kompeten melayani rakyat.

Baca juga: Warga Negara: Defenisi, Hak dan Kewajibannya Menurut UUD 1945

Batas Kewajiban dan Hati Nurani

Penting untuk dicatat bahwa kewajiban warga negara tidak selalu bersifat absolut tanpa ruang kritik. Dalam situasi tertentu, mungkin timbul perdebatan etis ketika kewajiban negara berbenturan dengan hati nurani atau keyakinan (conscientious objection).

Namun, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pandangan ini harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional—seperti uji materi undang-undang atau dialog publik—bukan dengan pembangkangan yang merusak ketertiban umum. Ketaatan pada hukum adalah cara kita menjaga agar kebebasan hati nurani tetap terlindungi.

Menjadi warga negara Indonesia adalah sebuah mandat untuk merawat keseimbangan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban. Dari uraian di atas, kita memahami bahwa pelanggaran kewajiban—mulai dari tindakan main hakim sendiri hingga praktik politik uang—bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah etika yang menggerogoti fondasi bangsa.

Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk tidak hanya menyelenggarakan tahapan pemilu yang tertib secara teknis, tetapi juga terus menggalakkan pendidikan pemilih.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menunaikan kewajiban moralnya: menolak politik uang, melawan hoaks, dan berpartisipasi aktif dengan damai. Inilah wujud nyata kewarganegaraan yang bertanggung jawab demi masa depan Papua Pegunungan dan Indonesia yang lebih bermartabat. (GSP)