Artikel

Wamena — Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila memiliki makna yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Salah satu sila yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia ialah sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”

Dalam Sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Melalui sila ini, bangsa Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah serta perwakilan yang bijaksana demi kepentingan bersama.  Sila keempat juga dapat dimaknai segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah dengan penuh kebijaksanaan. Rakyat memiliki peranan utama dalam menentukan arah kehidupan bangsa, tetapi keputusan diambil tidak secara emosional atau sepihak, melainkan dengan pertimbangan yang matang dan berlandaskan kepentingan Bersama.

Baca juga: Partisipasi Publik: Wujud Nyata Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi

Makna Sila Keempat

Kata “hikmat kebijaksanaan” menunjukkan bahwa segala keputusan dalam kehidupan bernegara harus diambil secara rasional, etis, dan berdasarkan moral, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok. Pemimpin dan rakyat diharapkan mampu menimbang dengan hati nurani dan akal sehat agar keputusan yang diambil membawa manfaat bagi banyak orang.

Sementara itu, “permusyawaratan dan perwakilan” bermakna bahwa dalam mencapai kesepakatan, bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah mufakat, bukan pertentangan atau pemaksaan kehendak. Prinsip ini mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks perwakilan, keputusan yang menyangkut kehidupan bersama diambil melalui lembaga-lembaga yang mewakili suara rakyat seperti DPR, DPD, dan MPR. Dengan demikian, sila keempat tidak hanya berbicara tentang demokrasi secara prosedural, tetapi juga demokrasi yang beretika — yaitu demokrasi yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kebijaksanaan.

Nilai yang terkandung di dalam sila keempat meliputi:

• Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
• Musyawarah, sebagai cara mencapai mufakat dengan menghargai perbedaan pendapat.
• Kebijaksanaan, yaitu kemampuan menggunakan akal sehat, hati nurani, dan moral dalam mengambil keputusan.
• Perwakilan, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi melalui wakil-wakil rakyat yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Kaitan Sila Keempat dengan Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai sila keempat. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu secara mutlak. Demokrasi Pancasila lebih menekankan kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga setiap keputusan selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kepentingan umum.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pelaksanaan sila keempat tercermin dalam berbagai aspek, di antaranya:

1. Kedaulatan di tangan rakyat
   Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum.
2. Sistem perwakilan rakyat
   Rakyat tidak secara langsung mengatur negara, melainkan memberikan mandat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Wakil-wakil ini bertugas menyuarakan aspirasi rakyat, menyusun undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
3. Lembaga permusyawaratan
   MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) berperan sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi, yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. Proses pengambilan keputusan di MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat sesuai semangat sila keempat.
4. Pemilihan umum yang demokratis
   Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya. Melalui Pemilu, rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini menjadi perwujudan nyata nilai permusyawaratan dan perwakilan dalam konteks modern.
5. Pemerintah sebagai pelaksana kehendak rakyat
   Pemerintah berkewajiban menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Kebijakan publik yang dibuat harus berdasarkan musyawarah antara berbagai pihak agar tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia bukan sekadar demokrasi formal, tetapi demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Penerapan Sila Keempat dalam Kehidupan Sehari-Hari

Nilai-nilai sila keempat tidak hanya berlaku dalam dunia pemerintahan, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Beberapa contoh penerapan sila keempat antara lain:

1. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
   Dalam setiap perbedaan pendapat, baik di rumah maupun di lingkungan sosial, sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Misalnya, ketika warga hendak menentukan penggunaan dana desa atau kegiatan gotong royong, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, lalu keputusan diambil bersama.
2. Menghargai pendapat orang lain
   Sikap terbuka terhadap pandangan yang berbeda mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Dalam musyawarah, setiap pendapat perlu didengarkan dan dipertimbangkan tanpa merendahkan pihak lain.
3. Tidak memaksakan kehendak
   Sila keempat mengajarkan bahwa keputusan bersama lebih baik daripada keputusan sepihak. Dengan tidak memaksakan kehendak, kita belajar untuk menghormati kebersamaan dan keadilan sosial.
4. Menjunjung kebijaksanaan dalam mengambil keputusan
   Baik dalam organisasi, sekolah, maupun keluarga, setiap keputusan hendaknya diambil dengan mempertimbangkan akibatnya bagi semua pihak. Pemimpin yang bijaksana tidak terburu-buru dalam bertindak dan selalu berpikir untuk kebaikan bersama.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan demokratis
   Contohnya, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, rapat RT, atau pemilihan kepala daerah. Melalui partisipasi aktif, kita turut memperkuat budaya demokrasi di tingkat akar rumput.
6. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab
   Setelah keputusan diambil secara bersama, setiap individu berkewajiban melaksanakan hasil tersebut dengan sepenuh hati, tanpa mengeluh atau melawan, karena keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kehidupan masyarakat akan lebih harmonis, adil, dan saling menghargai. Perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.

Tantangan dalam Pelaksanaan Sila Keempat

Penerapan Sila Keempat dalam praktik sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Kurangnya kesadaran berdemokrasi di sebagian masyarakat, yang masih mudah terprovokasi oleh isu SARA atau politik uang.
• Perwakilan rakyat yang belum sepenuhnya amanah, sehingga terkadang kebijakan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
• Menurunnya budaya musyawarah, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih individualis.
  Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten sejak dini agar masyarakat benar-benar memahami arti demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan moral.

Sila keempat Pancasila — “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” — merupakan salah satu pedoman fundamental bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah dengan penuh kebijaksanaan. Dalam sistem pemerintahan, sila keempat diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, mekanisme pemilihan umum, dan proses permusyawaratan dalam setiap kebijakan negara.
Sementara dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sila keempat dapat diterapkan melalui sikap menghargai pendapat, bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak, serta melaksanakan keputusan bersama dengan tanggung jawab.
Dengan menjadikan sila keempat sebagai pedoman, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadaban — sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Referensi :

1. Detik.com.2024. Makna Sila ke4, lengkap dengan Nilai dan contoh dikehidupan sehari-hari
2. Gramedia.com. Makna dan Arti Lambang Sila ke-4 disertai Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari