Artikel

Wamena – Sistem jabatan fungsional ASN (Aparatur Sipil Negara) terus diperkuat sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur negara. Jabatan fungsional menjadi pilar utama dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja, bukan sekadar struktur atau jabatan administratif.

Agar ASN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peranannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang melayani dan profesional, artikel ini akan menjelaskan secara ringkas dan jelas apa itu jabatan fungsional ASN, jenisnya, dan mekanisme kenaikan pangkat.

Apa yang dimaksud dengan "Jabatan Fungsional" ASN?

Jabatan fungsional ASN adalah jabatan profesional yang menangani tugas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan berdasarkan kompetensi dan keahlian tertentu. Ini berbeda dengan jabatan struktural yang berfokus pada manajemen organisasi; jabatan fungsional berfokus pada hasil kerja nyata, atau output, dan penguasaan bidang teknis.

Mereka yang bekerja di posisi fungsional di ASN disebut sebagai pejabat fungsional. Mereka dipekerjakan berdasarkan nilai kredit yang mereka peroleh sebagai hasil dari kinerja, inovasi, dan kontribusi mereka kepada organisasi.

Baca juga: Perbedaan Jabatan Pelaksana dan Fungsional, Begini Penjelasan KPU Papua Pegunungan

Jenis-Jenis Jabatan Fungsional ASN

Secara umum, jabatan fungsional dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Jabatan Fungsional Keahlian
   Diperuntukkan bagi ASN yang memiliki kompetensi akademik tinggi di bidang tertentu. Contohnya seperti Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, atau Pranata Komputer. Jabatan ini memiliki jenjang mulai dari:
    
   • Ahli Pertama
      
   • Ahli Muda
      
   • Ahli Madya
      
   • Ahli Utama
      
2. Jabatan Fungsional Keterampilan
   Diperuntukkan bagi ASN dengan keahlian teknis tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman kerja. Contohnya: Arsiparis, Teknisi, Pranata Laboratorium, atau Petugas Pengelola Data. Jenjangnya meliputi:
    
   • Pemula
      
   • Terampil
      
   • Mahir
      
   • Penyelia
      

Dengan sistem ini, setiap ASN memiliki jalur karier yang jelas dan berbasis kompetensi, tanpa harus menempati jabatan struktural.

Baca juga: Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Provinsi Papua Pegunungan

Metode untuk Menaikkan Jabatan Fungsional

Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan atau prestasi kerja yang dicapai oleh pejabat fungsional, yang digunakan sebagai dasar untuk pembinaan karier, terutama kenaikan pangkat dan jabatan.

Nilai angka kredit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan unsur utama dan unsur penunjang jabatan fungsional.

Kegiatan pejabat fungsional dinilai melalui dua unsur utama:

1. Unsur Utama
   
   Meliputi kegiatan inti jabatan, seperti:
   • Pelaksanaan tugas jabatan fungsional sesuai bidangnya (misalnya penyusunan laporan, analisis data, pemeriksaan, atau pembinaan teknis);
   • Pengembangan profesi (penulisan karya tulis ilmiah, inovasi, mengikuti diklat fungsional);
   • Pendidikan formal.
      
2. Unsur Penunjang
   Meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan, seperti:
   • Menjadi narasumber, panitia, atau pembimbing;
   • Keanggotaan dalam organisasi profesi;
   • Perolehan penghargaan atau tanda jasa;
   • Kegiatan sosial yang relevan dengan jabatan.

Metode Menaikkan Angka Kredit

Berikut beberapa metode strategis untuk meningkatkan angka kredit pejabat fungsional:

a. Optimalisasi Kinerja Utama Jabatan

Laksanakan kegiatan pokok jabatan sesuai butir kegiatan dalam lampiran butir kegiatan jabatan fungsional. Pastikan semua kegiatan terdokumentasi melalui evidence (laporan, notulensi, SK, surat tugas, atau output kerja).

b. Pengembangan Kompetensi dan Profesi

Tingkatkan angka kredit melalui:

• Mengikuti Diklat Fungsional dan pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB);
   
• Menulis karya tulis ilmiah, artikel, atau makalah yang relevan dengan tugas jabatan;
   
• Melakukan inovasi kerja atau menciptakan sistem kerja baru yang bermanfaat bagi unit kerja.
   

c. Pemanfaatan Unsur Penunjang

Walaupun bobotnya lebih kecil, unsur penunjang dapat membantu menambah angka kredit. Misalnya:

• Menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan;
   
• Mengikuti seminar atau kegiatan ilmiah;
   
• Berperan aktif dalam organisasi profesi jabatan fungsional.
   

d. Pencatatan dan Pelaporan Teratur

Gunakan Sistem Informasi e-Dupak (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) atau aplikasi kepegawaian instansi untuk mencatat kegiatan harian. Penilaian angka kredit sangat bergantung pada kelengkapan bukti dukung dan konsistensi pelaporan.

e. Koordinasi dengan Tim Penilai

Berkonsultasi secara berkala dengan tim penilai angka kredit (TPAK) atau pejabat pengelola kepegawaian agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan memenuhi kriteria penilaian.

Setelah angka kredit terpenuhi sesuai syarat jabatan, pejabat fungsional dapat mengusulkan kenaikan jabatan (misalnya dari Ahli Pertama ke Ahli Muda) atau kenaikan pangkat reguler.

Proses ini melibatkan:

1. Penilaian angka kredit oleh tim penilai;
2. Verifikasi oleh instansi pembina jabatan fungsional;
3. Penetapan angka kredit oleh pejabat berwenang (biasanya Kepala BKN atau pejabat yang didelegasikan).

Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang mengatur tentang angka kredit dan jabatan fungsional antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.
    
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
    
3. Peraturan Menteri PANRB dan/atau instansi teknis yang mengatur secara khusus jabatan fungsional tertentu (misalnya Permen PANRB tentang JF Analis Kepegawaian, JF Pranata Humas, JF Auditor, dan lainnya).
    
4. Keputusan Menteri PANRB atau Peraturan Kepala BKN terkait mekanisme penilaian angka kredit dan tim penilai.

Implementasi di KPU Provinsi Papua Pegunungan

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas, KPU Provinsi Papua Pegunungan juga menerapkan sistem jabatan fungsional bagi ASN di lingkungannya. Setiap pegawai diarahkan untuk fokus pada pengembangan kompetensi teknis kepemiluan, kehumasan, dan perencanaan program, sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Melalui mekanisme pembinaan karier berbasis jabatan fungsional, KPU Papua Pegunungan berupaya menciptakan SDM yang adaptif, kompeten, dan berintegritas, guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di wilayah pegunungan Papua.

Dengan memahami arti, jenis, dan mekanisme kenaikan pangkat, ASN dapat menyiapkan diri untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat. Jabatan fungsional ASN adalah contoh nyata dari perubahan birokrasi menuju sistem kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Diharapkan ASN menjadi profesional, jujur, dan melayani melalui penerapan sistem jabatan fungsional yang konsisten dan berbasis kinerja. Ini akan memenuhi semangat reformasi birokrasi nasional.

Sumber : 

1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46859/pp-no-11-tahun-2017
2. https://peraturan.bpk.go.id/Details/133254/pp-no-17-tahun-2020
3. https://jdih.menpan.go.id/peraturan/detail/1256
4. https://www.bkn.go.id/
5. https://www.menpan.go.id/
6. https://edupak.bkn.go.id/
7. https://www.kpu.go.id/