Artikel

Wamena — Otoriter adalah sebuah sistem pemerintahan yang sangat bertolak belakang dengan  sistem pemerintahan demokrasi. Perbedaan yang besar antara kedua sistem ini menjadikan sistem pemerintahan otoriter menjadi sorotan. Perbedaan yang paling menonjol adalah siapa yang memiliki “kekuasaan” dalam sebuah pemerintahan. Sistem otoriter memusatkan kekuasaan pada satu pemimpin atau sekelompok orang untuk memegang kendali penuh atas negara.

Sedangkan dalam sistem demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi negara. Pemerintahan yang menerapkan sistem otoriter juga cenderung membatasi kebebasan berpendapat rakyat, mengontrol media, dan memberi tekanan kepada oposisi dengan dalih menjaga stabilitas kekuasaan. Pada sistem otoriter, mekanisme check and balance hampir tidak berfungsi karena keputusan politik lebih banyak bergantung pada kehendak penguasa.

Pengertian Otoriter Menurut KBBI & Ilmuwan Politik

Otoriter sebuah istilah yang berasal dari kata “otoritas” artinya “kekuasaan” atau “wewenang”. Secara etimologis, istilah otoriter mengacu pada sistem pemerintahan yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap penguasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoriter didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks politik, otoriter menggambarkan bentuk pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Juan J. Linz, seorang ilmuwan politik terkemuka, mendefinisikan rezim otoriter sebagai sistem politik yang memiliki pluralisme politik terbatas, tidak memiliki ideologi yang meresap, tetapi tetap memiliki kepemimpinan yang kuat dan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem ini, partisipasi politik rakyat dibatasi dan kontrol sosial dilakukan melalui lembaga-lembaga negara. Definisi ini dijabarkan dalam karyanya “Totalitarian and Authoritarian Regimes” (1975), yang kemudian dimuat dalam Handbook of Political Science, Vol. 3: Macropolitical Theory (Greenstein & Polsby, eds., Reading, MA: Addison-Wesley, hlm. 175–411).

Sementara itu, Robert A. Dahl—seorang ilmuwan politik yang dikenal melalui kajian demokrasinya—menggambarkan sistem otoriter sebagai antitesis dari demokrasi, dimana kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok tanpa adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif. Menurut Dahl, demokrasi ditandai dengan kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik yang luas, sedangkan sistem otoriter meniadakan unsur-unsur tersebut. Pandangan ini dapat ditemukan dalam karyanya “Polyarchy: Participation and Opposition” (New Haven: Yale University Press, 1971, hlm. 3–8), di mana ia menguraikan perbedaan mendasar antara sistem demokratis dan non-demokratis. Dapat disimpulkan bahwa sistem otoriter bukan hanya sekedar label politik, tetapi menggambarkan sebuah struktur kekuasaan yang tertutup dan menekan kebebasan warga negara.

Baca juga: Otoriter Adalah? Pengertian, Ciri, dan Contohnya dalam Politik

Karakteristik Sistem Pemerintahan Otoriter

Secara umum, sistem pemerintahan otoriter biasanya ditandai dengan oleh beberapa ciri, antara lain;

1. Pemusatan kekuasaan pada satu figur atau kelompok kecil yang mengendalikan seluruh aspek politik dan pemerintahan. Dalam sistem otoriter, keputusan-keputusan  penting tentang negara jarang diambil melalui mekanisme musyawarah, karena biasanya sepenuhnya ditentukan oleh penguasa.

2. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat. Sistem otoriter menganggap bahwa kritik terhadap pemerintah sebagai ancaman. Oposisi politik juga sengaja dilemahkan melalui tekanan hukum, intimidasi, atau pelarangan kegiatan.

3. Media massa berada di bawah kendali pemerintah. Informasi yang disiarkan oleh media massa pada negara dengan sistem otoriter cenderung berpihak kepada penguasa, sehingga berita atau informasi yang mengandung kritik khususnya kepada penguasa dibungkam. Kebebasan pers nyaris tidak ada, dan masyarakat hanya menerima informasi yang sudah disaring sesuai kepentingan penguasa.

Ketidaksamaan antara Sistem Otoriter vs Sistem Demokrasi

Dua sistem pemerintahan yang kerap menjadi perbandingan tajam di dunia politik adalah otoriter dan demokrasi. Keduanya memiliki prinsip dasar yang bertolak belakang dalam memandang kekuasaan dan peran rakyat, berikut uraiannya;

• Aspek kekuasaan, di dalam sistem otoriter, kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok. Pemerintah menjalankan negara tanpa banyak partisipasi rakyat. Sistem otoriter menekankan prinsip stabilitas dan kepatuhan, sehingga kebebasan individu dikorbankan. Sebaliknya, sistem demokrasi dilandasi kedaulatan rakyat. Pemerintah dipilih melalui sistem pemilihan umum yang bebas dan adil. Kekuasaan dalam sistem demokrasi juga dibatasi oleh hukum dan lembaga pengawasan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kebijakan publik, serta turut mengawasi jalannya pemerintahan.

• Aspek pembagian kekuasaan, sistem demokrasi menekankan prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara dalam sistem otoriter, kekuasaan terpusat hanya pada eksekutif tanpa adanya pengawasan.

• Aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Sedangkan di dalam sistem otoriter, hak-hak diatas dibatasi, bahkan seringkali terjadi penindasan bagi pihak yang berbeda pandangan.

Baca juga: Demokrasi Rakyat: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

Contoh Negara dengan Sistem Pemerintahan Otoriter di Dunia

Dalam sejarah politik dunia, sistem pemerintahan otoriter bukan sebuah hal baru. Beberapa negara pernah bahkan masih berada di bawah kendali rezim dengan sistem otoriter. Beberapa contoh negara dibawah rezim otoriter antara lain;

1. Jerman,  dibawah kepemimpinan Adolf Hitler sekitar tahun 1933 hingga 1945. Rezim ini menjalankan pemerintahan dengan kontrol penuh terhadap politik, militer, dan media. Kritik dibungkam, oposisi dihapus, dan ideologi tunggal menjadi landasan negara. Pada akhirnya, kekuasaan tidak terbatas ini berujung pada perang dan tragedi kemanusiaan yang tragis.

2. Korea Utara adalah salah satu negara yang hingga kini masih dikenal sebagai negara dengan sistem otoriter paling ketat di dunia. Pemerintahan di Korea Utara dijalankan oleh satu dinasti politik yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi hingga aspek informasi publik.

3. Uni Soviet pada era kepemimpinan Joseph Stalin menjadi contoh klasik pemerintahan otoriter berbasis ideologi tunggal. Pada saat itu negara dikendalikan dengan pengawasan ketat dan hukuman berat bagi siapa pun yang dianggap mengancam kekuasaan partai.

4. Chile sebuah negara di kawasan Amerika Latin, di bawah kepemimpinan Augusto Pinochet pada tahun 1973 hingga 1990 menunjukkan bentuk otoritarianisme militer, di mana kebebasan sipil ditekan demi stabilitas dan kekuasaan pemerintah.

Pengalaman-pengalaman dari sejarah di atas memunculkan satu benang merah yaitu ketika kekuasaan tidak dibatasi dan rakyat kehilangan hak untuk bersuara, maka kebijakan negara pasti akan dipenuhi oleh ketakutan, penindasan, dan ketimpangan. Oleh karena itu sekompleks apapun implementasi sistem demokrasi, nyatanya hanya demokrasilah yang mampu menjadi benteng utama untuk mencegah lahirnya kembali sistem pemerintahan yang mengekang kebebasan dan menindas individu.

Dampak Otoritarianisme terhadap Kebebasan dan Hak Warga

Dalam sistem otoriter, kritik rakyat terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman. Proses politik bahkan hanya menjadi formalitas belaka karena walaupun pemilu dijalankan Akibatnya, ruang partisipasi publik menyempit dan keputusan negara lebih banyak ditentukan oleh segelintir elit penguasa daripada berdasarkan aspirasi rakyat.

Kondisi seperti diatas, berdampak tidak hanya hanya menghambat demokrasi namun juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya tata kelola negara. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kebijakan publik yang dihasilkan tentu saja dirasa tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Penyebab Munculnya Pemerintahan Otoriter

Sejarah dunia menunjukkan bahwa, pemerintahan otoriter tidak muncul begitu saja. Sistem otoriter tumbuh karena berasal dari kondisi krisis dan ketidakstabilan, sehingga membuka jalan bagi penguasa yang berasal dari segelintir kalangan elit untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka. Berikut beberapa faktor-faktor penyebab munculnya pemerintahan dengan sistem otoriter;

• Faktor utamanya adalah krisis politik. Adanya konflik antar lembaga negara, korupsi, hingga perebutan kekuasaan membuat pemerintahan menjadi lemah, akhirnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi melemah. Dalam situasi seperti ini, seringkali hadir sosok kuat “strongman”  dengan menawarkan stabilitas dan ketertiban, yang konsekuensinya yaitu menukarnya dengan mengorbankan hak-hak rakyat.

• Krisis ekonomi juga menjadi faktor lain lahirnya sistem otoriter. Kenaikan harga barang-barang, pengangguran yang merajalela, dan melebarnya kesenjangan sosial di antara masyarakat menciptakan ketidakpuasan publik. Sehingga si sosok kuat yang hadir dengan membawa janji-janji dengan pembawaan gaya retorika yang tegas dipilih sebagai jalan pintas bagi rakyat yang sedang dalam keadaan putus asa, tanpa memikirkan bahwa pilihan ini akan berujung pada pembatasan hak-hak politik masyarakat.

• Faktor lain yaitu lemahnya institusi demokrasi. Ketika lembaga legislatif (parlemen) dan lembaga yudikatif (pengawas dan lembaga peradilan) gagal menjalankan fungsi kontrol, maka tentu saja kekuasaan akan mudah dimonopoli oleh segelintir orang yang memiliki power besar.

• Terakhir yaitu, rendahnya literasi politik masyarakat membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh propaganda oknum-oknum tertentu. Pada akhirnya masyarakat akan sulit membedakan antara sosok pemimpin yang kuat dan otoritarianisme.

Mengapa Kita Harus Waspada terhadap Sistem Otoriter?

Sejarah telah memberikan pelajaran bahwa ketika demokrasi diabaikan, maka kekuasaan akan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemusatan kekuasaan tanpa pengawasan yang efektif membuka ruang besar pada berbagai penyalahgunaan wewenang misalnya korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap memiliki kontrol untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menjaga demokrasi berarti secara tidak langsung masyarakat turut memastikan setiap suara dihargai, setiap kebijakan diawasi, dan setiap pemimpin bertanggung jawab. Ditekankan bahwa tanpa kesadaran kolektif untuk merawat nilai-nilai ini, demokrasi secara perlahan bisa tergantikan dengan sistem yang mengekang kebebasan rakyat.