Artikel

Wamena—Dalam dunia politik, istilah otoriter sering muncul saat kekuasaan terlalu terpusat di tangan segelintir orang. Pemerintahan otoriter umumnya menekan kebebasan warga, mengontrol media, dan menutup ruang kritik. Tapi, sebenarnya apa itu otoriter, apa ciri-cirinya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan politik dan masyarakat?

Apa Itu Otoriter?

Secara sederhana, otoriter berarti gaya kepemimpinan atau sistem pemerintahan yang berkuasa secara mutlak dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Pemimpin atau kelompok berkuasa dalam sistem ini biasanya menetapkan kebijakan tanpa partisipasi publik, bahkan tanpa pengawasan lembaga lain.

Dalam konteks pemerintahan, otoritarianisme terjadi ketika semua keputusan politik terpusat pada penguasa, dan warga hanya menjadi objek, bukan subjek politik.

Asal Kata dan Pengertian Menurut KBBI & Ilmuwan Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata otoriter berarti berkuasa sendiri; sewenang-wenang.

Dalam kajian ilmu politik, konsep otoritarianisme dijelaskan sebagai sistem yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap otoritas dan menolak kebebasan individu.

Sosiolog Jerman, Theodor Adorno, menyebut kepribadian otoritarian sebagai pribadi yang tunduk pada kekuasaan tetapi agresif terhadap pihak yang berbeda pendapat. Dari sini terlihat bahwa otoriter tidak hanya berbicara tentang sistem politik, tapi juga tentang mentalitas kekuasaan.

Baca juga: Akuntabilitas adalah: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya

Ciri-Ciri Pemerintahan Otoriter

Sistem pemerintahan otoriter mudah dikenali dari beberapa ciri khas berikut:

1. Kekuasaan terpusat di tangan satu pemimpin atau kelompok kecil.
2. Kritik dibatasi, media diawasi, dan opini publik dikontrol.
3. Pemilu hanya formalitas, tanpa persaingan yang adil.
4. Lembaga pengawas dan peradilan lemah, seringkali tunduk pada penguasa.
5. Militer atau aparat keamanan menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan.
6. Kebebasan sipil dibatasi, mulai dari kebebasan pers, berserikat, hingga berpendapat.

Pemerintahan otoriter umumnya menjanjikan stabilitas, tetapi dibayar mahal dengan hilangnya ruang demokrasi dan kebebasan warga.

Perbedaan Otoriter dan Demokrasi

Sistem otoriter sangat berbeda dengan sistem demokrasi dalam beberapa aspek kunci:

• Kekuasaan dan akuntabilitas: dalam demokrasi kekuasaan dibagi, ada mekanisme pemilihan, pengawasan, dan akuntabilitas; dalam sistem otoriter, pemimpin atau kelompok berkuasa kurang terikat oleh mekanisme tersebut.
• Partisipasi warga: demokrasi memberi ruang bagi warga untuk memilih, mengkritik, berorganisasi; otoriter sering membatasi atau mengontrol ruang ini.
• Kebebasan politik dan sipil: demokrasi melindungi kebebasan berbicara, pers, berkumpul; sistem otoriter cenderung membatasi atau menekan kebebasan tersebut.
• Rule of law (kedaulatan hukum): demokrasi menekankan bahwa semua termasuk penguasa tunduk pada hukum; dalam otoriter hukum sering digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pengawas kekuasaan.

Contoh Pemerintahan Otoriter di Dunia dan Indonesia

Beberapa negara modern yang masih menunjukkan ciri otoriter antara lain Korea Utara, Myanmar, dan Afghanistan, di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh militer atau satu figur dominan.

Sementara di Indonesia, sejarah mencatat masa Orde Baru (1967–1998) sebagai periode dengan gaya pemerintahan otoriter: kekuasaan terpusat pada Presiden, partai politik dibatasi, dan kebebasan media dikontrol ketat.

Meski kini Indonesia sudah memasuki era demokrasi, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa gejala otoritarianisme digital masih bisa muncul — misalnya lewat pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial atau regulasi yang terlalu menekan media.

Baca juga: Integritas Adalah: Pengertian, Ciri, dan Pentingnya bagi ASN dan Pejabat Publik

Dampak Otoritarianisme terhadap Kebebasan dan Hak Warga

Sistem otoriter memberikan dampak yang cukup serius terhadap kehidupan warga negara:

• Kebebasan pers dibungkam, jurnalis bisa dikriminalisasi karena kritik.
• Warga takut berbicara, karena setiap kritik bisa dianggap ancaman.
• Hukum tak lagi adil, sebab cenderung digunakan untuk melindungi kekuasaan.
• Partisipasi publik menurun, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa menggerus kepercayaan publik dan memicu instabilitas sosial yang justru berlawanan dengan klaim “ketertiban” yang dijanjikan rezim otoriter.

Penyebab Munculnya Pemerintahan Otoriter

Pemerintahan otoriter biasanya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorongnya:

1. Krisis nasional, seperti kekacauan ekonomi atau konflik sosial, yang membuat rakyat mencari “pemimpin kuat”.
2. Budaya politik paternalistik, yang terbiasa memandang pemimpin sebagai sosok absolut.
3. Kelemahan institusi demokrasi, seperti partai politik yang korup atau lembaga pengawas yang tidak independen.
4. Polarisasi masyarakat, di mana ketegangan politik membuat warga lebih menerima pembatasan kebebasan demi stabilitas.
5. Kemajuan teknologi, yang justru dipakai untuk mengontrol opini publik dan memantau warga melalui dunia digital.

Dengan kata lain, otoritarianisme sering tumbuh di tengah ketidakpuasan terhadap demokrasi yang gagal memenuhi janji kesejahteraan.

Pelajaran dari Sistem Otoriter: Kekuasaan Harus Selalu Diawasi

Otoriter bukan sekadar istilah politik; ia adalah peringatan.

Bahwa kebebasan, keadilan, dan partisipasi publik tidak datang begitu saja — melainkan harus terus dijaga.

Setiap kekuasaan, sekecil apa pun, berpotensi menjadi otoriter jika tidak diawasi.

Karena begitu kontrol hilang, suara rakyat bisa perlahan dibungkam tanpa disadari.

Sejarah mengajarkan: otoritarianisme tidak tumbuh dalam semalam — ia lahir dari pembiaran kecil, dari diamnya masyarakat terhadap ketidakadilan.

Maka, menjaga demokrasi bukan hanya tugas lembaga negara, tapi juga tanggung jawab setiap warga yang berani bersuara dan berpikir kritis.

Baca juga: Incumbent Adalah: Pengertian, Arti, dan Contohnya dalam Politik