Artikel

Wamena — Dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi maupun kelembagaan, akuntabilitas menjadi salah satu nilai penting yang menentukan kepercayaan dan keberhasilan. Tanpa akuntabilitas, sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah suatu tindakan dilakukan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Dalam dunia pemerintahan, akuntabilitas bahkan menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan demokrasi yang sehat.

Apa Itu Akuntabilitas?

Akuntabilitas adalah sikap dan kewajiban seseorang, kelompok, atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan hasil kinerjanya kepada pihak yang berwenang atau masyarakat. Dalam konteks umum, akuntabilitas mencerminkan komitmen untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas segala amanah yang diemban.

Dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas dapat dilihat ketika seseorang menepati janji, melaporkan hasil pekerjaan dengan jujur, atau menjelaskan alasan di balik suatu keputusan. Sementara dalam lembaga publik, akuntabilitas menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara.

Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli

Beberapa ahli mendefinisikan akuntabilitas dari berbagai sudut pandang:

• Robert Behn (2001) menyebut akuntabilitas sebagai kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil serta proses dari tindakan yang mereka lakukan kepada masyarakat.
   
• UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan akuntabilitas sebagai proses di mana individu atau lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta wajib menjelaskan hasilnya secara terbuka kepada publik.
   
• Mardiasmo (2009) dalam konteks pemerintahan menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan kegiatan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menilai.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas yang baik dibangun atas beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Transparansi – Keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan proses pengambilan keputusan.
    
2. Integritas – Menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan nilai moral dalam melaksanakan tanggung jawab.
    
3. Tanggung Jawab – Kesediaan untuk menjawab dan menerima konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan.
    
4. Evaluasi dan Pengawasan – Adanya mekanisme untuk menilai dan mengawasi kinerja agar tidak terjadi penyimpangan.
    
5. Partisipasi Publik – Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan publik.

Contoh Akuntabilitas dalam Kehidupan Sehari-Hari

Akuntabilitas dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, misalnya:

• Seorang pegawai yang menyelesaikan tugas tepat waktu dan melaporkan hasilnya dengan jujur.
   
• Siswa yang mengakui kesalahan dan memperbaiki hasil pekerjaannya tanpa menyalin dari orang lain.
   
• Pemimpin organisasi yang terbuka terhadap kritik dan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas juga tampak ketika pejabat publik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan atau saat lembaga negara membuka akses publik terhadap hasil audit dan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas dalam Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam sistem demokrasi, akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah, DPR, maupun lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menunjukkan akuntabilitas dalam setiap tahap kegiatan—mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan tahapan, hingga pelaporan hasil Pemilu.

Sebagai contoh, KPU memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat diaudit, setiap tahapan Pemilu dapat dipantau masyarakat, dan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan begitu, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata publik.

Perbedaan Akuntabilitas dan Transparansi

Sering kali akuntabilitas dan transparansi dianggap sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan.

• Transparansi adalah keterbukaan dalam menyediakan informasi dan data kepada publik agar masyarakat dapat memahami proses dan hasil dari suatu kebijakan.
   
• Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima evaluasi atas keputusan atau tindakan tersebut.

Contohnya, lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka (transparan) juga harus siap menjelaskan dan bertanggung jawab atas isi laporan tersebut (akuntabel).

Baca juga: Saksi Pemilu: Penjaga Kejujuran dan Transparansi di TPS

Mengapa Akuntabilitas Penting untuk Demokrasi dan Kepercayaan Publik?

Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat. Ketika pejabat publik bersikap akuntabel, masyarakat merasa dihargai dan percaya bahwa suara mereka memiliki makna.

Sebaliknya, ketika akuntabilitas diabaikan, muncul potensi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik menjadi keharusan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Baca juga: Sejarah Demokrasi di Indonesia: Dari Orde Lama ke Era Modern