Artikel

Saksi Pemilu: Penjaga Kejujuran dan Transparansi di TPS

Wamena - KPU Papua Pegunungan menegaskan pentingnya peran saksi pemilu sebagai garda terdepan dalam menjaga kejujuran, transparansi, dan integritas hasil suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wamena, Papua Pegunungan..

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), saksi pemilu adalah perwakilan resmi dari peserta pemilu — baik partai politik, Calon Presiden, dan Calon Legislatif— yang bertugas mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Berdasarkan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saksi memiliki hak untuk menyaksikan dan memastikan setiap tahapan pemungutan suara berjalan sesuai prosedur dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Baca jugaPilkada 2024: Papua Pegunungan Ukir Sejarah Tanpa Pemungutan Suara Ulang

Syarat Menjadi Saksi TPS Pemilu

untuk menjadi saksi tidak bisa ditunjuk sembarangan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, syarat seseorang untuk menjadi saksi jika memenuhi syarat berikut

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 17 tahun.
  2. Terdaftar sebagai pemilih di wilayah yang bersangkutan.
  3. Bukan anggota KPU, Bawaslu, KPPS, maupun Pantarlih.
  4. Mendapat mandat resmi tertulis dari partai politik atau pasangan calon peserta pemilu
  5. Bersedia menaati kode etik saksi yang ditetapkan KPU.

Saksi wajib membawa surat mandat resmi saat hadir di TPS sebagai bukti legalitas tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Saksi Pemilu

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351–352 UU No. 7 Tahun 2017, tugas utama saksi pemilu meliputi:

  1. Mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  2. Mencatat dan menandatangani Formulir C-Hasil sebagai bukti sah hasil suara’
  3. Menyampaikan keberatan atau catatan tertulis apabila ditemukan pelanggaran atau kejanggalan.;
  4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil suara hingga berita acara ditandatangani.

Tanggung jawab saksi sangat besar karena menjadi bagian dari sistem pengawasan berlapis demi menjamin integritas hasil pemilu.

Baca juga: Pilgub Pertama Papua Pegunungan: John Tabo-Ones Pahabol Menang

Kode Etik dan Batasan bagi Saksi Pemilu

Saksi pemilu terikat pada kode etik kepemiluan yang menuntut profesionalitas, netralitas, dan ketertiban. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, saksi dilarang:

  1. Mengganggu jalannya pemungutan suara,
  2. Mempengaruhi pemilih di area TPS,
  3. Mengambil gambar hasil suara sebelum penghitungan selesai,
  4. Menyebarkan informasi palsu atau hasil yang belum sah.

Saksi yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan mandat oleh peserta pemilu yang menugaskannya.

Sistem Pelaporan Berjenjang dan Pelatihan Saksi

KPU dan peserta pemilu biasanya menyiapkan pelatihan saksi sebelum hari H. Tujuannya agar saksi memahami alur kerja di TPS, dokumen yang harus diperiksa, dan cara pelaporan berjenjang ke tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.  Saksi juga dilatih menggunakan formulir pelaporan kejadian khusus (Model C-Kejadian) jika terjadi pelanggaran di TPS.

Honorarium atau Gaji Saksi TPS

Saksi TPS bukan petugas penyelenggara, melainkan perwakilan peserta pemilu. Oleh karena itu, honor atau gaji saksi dibayarkan oleh partai politik atau pasangan calon yang menugaskannya, bukan oleh KPU. Untuk besaran honorarium bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing partai atau calon. Hal ini sejalan dengan Pasal 351 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebut bahwa biaya saksi menjadi tanggung jawab peserta pemilu.

Pentingnya Peran Saksi dalam Menjaga Integritas Pemilu

Saksi memiliki posisi strategis sebagai penjaga kejujuran suara rakyat di tingkat TPS.
Kehadiran saksi dari berbagai peserta pemilu membantu memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan, akuntabel, dan bebas kecurangan.

KPU Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak untuk menyiapkan saksi yang kompeten dan berintegritas, agar Pemilu berlangsung sesuai semangat demokrasi dan asas keadilan.

Baca jugaKPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 48 kali