KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu
Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat. Kali ini, dengan mengajak untuk memahami sejarah panjang partai politik Indonesia.
Pemahaman ini dinilai sebagai fondasi penting untuk membangun kesadaran berdemokrasi, terutama dalam menyongsong Pemilu.Sejarah partai politik di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa.
"Sejarah partai politik adalah cermin perjalanan demokrasi kita. Dengan memahaminya, masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpecah belah," begitu kira-kira semangat yang diusung KPU Papua Pegunungan.
Sejak masa pergerakan nasional, organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912) menjadi pelopor munculnya partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan.
Kini, semangat perjuangan itu dilanjutkan dalam sistem kepartaian yang menjadi fondasi utama pelaksanaan Pemilu di bawah penyelenggaraan KPU, termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Jejak Demokrasi Papua: Dari Pepera 1969 ke Pemilu 1971
Pemilu 1955: Pesta Demokrasi Dimulai
Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 menjadi tonggak sejarah besar. Saat itu terdapat lebih dari 170 partai dan organisasi politik yang ikut serta, mencerminkan semangat rakyat dalam menentukan arah bangsa.
Momentum ini menjadi dasar bagi KPU di masa kini untuk terus memperkuat sistem kepemiluan yang jujur, adil, dan inklusif, termasuk di wilayah Papua Pegunungan yang dikenal dengan keberagaman masyarakatnya.
Orde Baru: Penyederhanaan Partai dan Dominasi Golkar
Memasuki era Orde Baru (1966–1998), jumlah partai politik disederhanakan menjadi tiga: Golkar, PPP, dan PDI.
Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional, namun juga membatasi ruang demokrasi. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu masa kini, agar demokrasi tetap berjalan terbuka dan partisipatif.
Baca juga: Demokrasi Indonesia tegak bersama KPU Papua Pegunungan
Era Reformasi: Awal Munculnya Partai-Partai Baru
Setelah Reformasi 1998, sistem politik Indonesia kembali terbuka. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, menandai kebangkitan kembali demokrasi rakyat.
KPU, termasuk KPU Papua Pegunungan, kini berperan penting memastikan setiap partai politik peserta pemilu dapat berkompetisi secara sehat dan transparan. Hal ini sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inklusif.
KPU Papua Pegunungan: Edukasi Politik sebagai Fondasi Demokrasi
Bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan, edukasi politik bukanlah tugas seremonial belaka. Melalui berbagai sosialisasi dan pendidikan pemilih, mereka berkomitmen membangun pemahaman masyarakat yang utuh tentang sejarah dan peran partai politik.
Langkah strategis ini bertujuan agar masyarakat, khususnya pemilih baru, tidak sekadar datang ke TPS, tetapi menjadi warga negara yang sadar politik. Mereka diharapkan memahami betul bahwa setiap suara yang mereka berikan akan menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa ke depan.
Dengan mengenal sejarah, masa depan demokrasi Indonesia, khususnya di Bumi Cenderawasih, diharapkan bisa dibangun dengan lebih baik dan berkualitas.
