Artikel

Wamena - Demokrasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, perjalanan demokrasi telah melalui proses panjang, penuh dinamika, dan sarat makna. Dari masa penjajahan hingga era reformasi, sistem pemerintahan kita terus mengalami perubahan menuju arah yang lebih terbuka dan partisipatif.

Melalui artikel ini, kita akan menyimak ringkasan perjalanan demokrasi Indonesia dari masa kolonial ke reformasi. Kita akan belajar tentang transformasi sistem pemerintahan, tantangan, dan keberhasilannya. Dengan mengenal sejarahnya, partisipasi kita dalam demokrasi menjadi lebih bermakna untuk membentuk kehidupan politik Indonesia.

Awal Mula Munculnya Gagasan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia bermula sejak awal abad ke-20, ketika bangsa ini masih berada di bawah penjajahan Belanda. Ide-ide demokrasi modern dari Eropa mulai dikenal melalui pendidikan dan pergaulan para pelajar Indonesia di luar negeri.

Tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir terinspirasi oleh gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropa.

Sekembalinya ke tanah air, mereka membawa semangat baru untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membangun pemerintahan yang demokratis.

Gagasan tersebut menjadi pondasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dari sinilah perjalanan demokrasi di Indonesia secara resmi dimulai.

Baca juga: Mengenal Fungsi dan Tujuan Partai Politik, Pilar Demokrasi Indonesia

Demokrasi Parlementer (1945–1959)

Setelah merdeka, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan rakyat diberi hak untuk memilih wakilnya.

Puncak dari sistem ini adalah pelaksanaan Pemilihan Umum pertama tahun 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik.

Namun, masa demokrasi parlementer ini tidak berjalan mulus. Ketegangan antarpartai dan pergantian kabinet yang terlalu sering menyebabkan instabilitas politik.

Akibatnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menandai berakhirnya sistem parlementer dan dimulainya babak baru dalam sejarah politik Indonesia.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Melalui Dekrit 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan tertinggi dan berupaya mengarahkan seluruh elemen bangsa ke dalam satu tujuan: stabilitas dan pembangunan nasional.

Sayangnya, sistem ini justru menimbulkan dominasi kekuasaan tunggal dan mengekang kebebasan politik. Kehidupan politik menjadi sangat bergantung pada figur presiden, sementara peran lembaga legislatif dan yudikatif semakin lemah.

Konflik politik yang tajam, termasuk peristiwa G30S/PKI pada 1965, menandai berakhirnya era ini dan membuka jalan bagi munculnya pemerintahan baru.

Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru (1966–1998)

Setelah kejatuhan Soekarno, kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Pemerintahannya menegaskan penerapan “Demokrasi Pancasila” sebagai dasar kehidupan politik.

Tujuan awalnya adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung otoriter.

Kebebasan politik dibatasi, partai politik disederhanakan, dan perbedaan pendapat sering kali ditekan. Selama lebih dari tiga dekade, Orde Baru memang berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi kebebasan sipil dan transparansi pemerintahan sangat terbatas.

Ketika krisis ekonomi melanda pada akhir 1990-an, tekanan rakyat akhirnya memuncak dan mendorong perubahan besar dalam sistem pemerintahan.

Baca juga: Demokrasi Sosial: Pengertian, Sejarah, dan Penerapannya di Dunia Modern

Era Reformasi dan Demokrasi Modern (1998–Sekarang)

Tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Gerakan reformasi berhasil menumbangkan rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi era demokrasi baru yang lebih terbuka.

Reformasi membawa perubahan besar, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan umum langsung, serta desentralisasi kekuasaan ke daerah.

Kini, Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, dan adil, sementara kebebasan pers serta hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi.

Meski demikian, tantangan seperti praktik korupsi, disinformasi, dan rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini.

Fungsi dan Peran Demokrasi di Indonesia

Demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa. Beberapa fungsi dan peran penting demokrasi di Indonesia antara lain:

1. Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Dalam sistem demokrasi, keputusan pemerintah didasarkan pada aspirasi rakyat. Pemilihan umum memberi kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pemimpin yang dipercaya mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

2. Menegakkan Hak Asasi Manusia
Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Hal ini penting untuk menciptakan ruang partisipasi publik dan mendorong terciptanya keadilan sosial.

3. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah dalam sistem demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat. Melalui pemilu dan mekanisme pengawasan publik, masyarakat dapat menilai dan mengontrol jalannya pemerintahan.

4. Meningkatkan Partisipasi Politik
Demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, anggota organisasi masyarakat, maupun pembuat kebijakan.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Perubahan Terencana
Demokrasi memungkinkan adanya reformasi kebijakan secara damai melalui dialog dan proses legislasi, bukan melalui kekerasan atau paksaan.

6. Mengembangkan Budaya Politik yang Sehat
Demokrasi berkontribusi pada pengembangan budaya politik yang sehat, di mana dialog dan debat konstruktif menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Baca juga: 8 Jenis Demokrasi dan Penjelasannya yang Perlu Diketahui Masyarakat

Makna Demokrasi bagi Indonesia Masa Kini

Perjalanan demokrasi Indonesia adalah kisah tentang perjuangan panjang menuju kebebasan dan keadilan. Dari masa kolonial hingga reformasi, bangsa ini telah membuktikan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga wujud dari cita-cita kemanusiaan: kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama.

Kini, tugas kita adalah menjaga semangat itu tetap hidup. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam diskusi publik, serta kepedulian terhadap isu sosial dan politik adalah bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai demokrasi.

Dengan memahami sejarah dan makna demokrasi, masyarakat Indonesia dapat terus memperkuat komitmen untuk membangun bangsa yang adil, terbuka, dan sejahtera—sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. (GSP)