Artikel

Wamena — Indonesia pernah mengalami sejarah yang cukup kelam dalam sistem perekonomian yang cukup membekas sampai saat ini yang tidak hanya berdampak pada sektor keuangan dan perekonomian, tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang cukup besar dan paling berdampak bagi masyarakatnya. Krisis Moneter 1998 menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Krisis yang bermula dari anjloknya nilai rupiah terhadap dolar AS ini bukan hanya mengguncang stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan Orde Baru. Secara Internal, perekonomian Indonesia rentan terhadap guncangan karena lemahnya sistem perbankan serta tingginya utang luar negeri. Akibatnya, Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade akhirnya harus lengser dari jabatannya pada Bulan Mei Tahun 1998.

Penyebab Krisis Moneter 1998

Krisis moneter di Indonesia berawal dari gelombang krisis finansial Asia yang melanda kawasan pada pertengahan 1997. Nilai tukar rupiah yang semula stabil di kisaran Rp2.500 per dolar AS tiba-tiba merosot tajam hingga menyentuh lebih dari Rp15.000 per dolar pada awal 1998.

Baca juga: Inflasi: Definisi, Penyebab, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia

Beberapa faktor utama penyebab krisis ini antara lain:

1. Utang luar negeri yang tinggi – Banyak perusahaan swasta Indonesia memiliki utang dalam mata uang asing, sehingga ketika rupiah jatuh, beban utang mereka meningkat drastis.
2. Ketergantungan ekonomi pada modal asing – Investasi asing yang mendominasi sektor keuangan membuat perekonomian rentan terhadap gejolak global.
3. Kurangnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah – Kebijakan ekonomi yang tidak transparan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), membuat investor asing menarik modal mereka secara besar-besaran.
4. Kebijakan pemerintah yang lamban – Respon pemerintah Orde Baru terhadap krisis dianggap terlambat dan tidak efektif, terutama dalam menjaga stabilitas perbankan nasional.

Dampak Krisis Moneter terhadap Indonesia

Dampak dari krisis moneter sangat luas dan menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat.

1. Nilai rupiah anjlok

Krisis moneter 1998 di Indonesia ditandai dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini mulai terjadi sejak tahun 1997 pada bulan Juni. Nilai tukar rupiah berada disekitar Rp 2.450 per USD namun pada akhir Januari 1998, Nilai tukar rupiah telah merosot drastic menjadi sekitar Rp 3.513 per USD. Penurunan ini membuat harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan menyebabkan sulitnya perekonomian Indonesia.

2. Ribuan perusahaan gulung tikar Dampak krisis moneter ini sangat terasa pada sektor bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan, terutama yang memiliki utang dalam valuta asing, mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan-perusahaan ini kesulitan membayar utangnya karena beban utang mereka meningkat akibat depresiasi Rupiah. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan akhirnya bangkrut. Menurut data dari Kementerian Keuangan RI, sekitar 1.300 perusahaan besar di Indonesia bangkrut pada tahun 1998.
3. Sektor perbankan runtuh, banyak bank ditutup atau diambil alih oleh pemerintah melalui program rekapitalisasi.
4. Kesenjangan sosial meningkat, Krisis Moneter menyebabkan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) tentu hal ini menyebabakan semakin sulitnya beban perekonomian yang harus dihadapi masyarakat yang kemudian memicu kerusuhan dan aksi demonstrasi serta ketidakstabilan sosial di berbagai daerah, terutama di Jakarta pada Mei 1998. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial dan politik yang sulit dikendalikan.

Keterkaitan Krisis Moneter dengan Lengsernya Presiden Soeharto

Krisis moneter tidak hanya menghancurkan perekonomian, tetapi juga mengguncang legitimasi politik Presiden Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun drastis. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menuntut reformasi besar-besaran, menuntut diakhirinya praktik KKN, serta menuntut Soeharto untuk mundur.

Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998, ketika Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi, yang membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan demokrasi Indonesia. Krisis Moneter 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah bangsa. Dari krisis inilah Indonesia belajar tentang pentingnya transparansi ekonomi, pengawasan sistem keuangan, serta perlunya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Meski menyakitkan, krisis ini membuka jalan menuju reformasi yang memperkuat demokrasi dan menata kembali perekonomian nasional.

Baca juga: Soeharto dan Perjuangan Bangsa: Teladan Kepemimpinan dalam Lintas Sejarah Indonesia

Nilai yang dapat diambil dari Peristiwa Krisis Moneter 1998

1.  Nilai Ketahanan dan Semangat Bangkit
Masyarakat Indonesia menunjukkan daya tahan luar biasa menghadapi keterpurukan ekonomi. Meski harga melambung dan pengangguran meningkat, semangat gotong royong dan keinginan untuk bangkit kembali tumbuh di tengah krisis.

2. Nilai Kemandirian Ekonomi
Krisis membuktikan betapa rapuhnya ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan ekonomi berbasis utang. Dari sini lahir kesadaran pentingnya memperkuat sektor ekonomi domestik, terutama UMKM, pertanian, dan industri lokal.

3. Nilai Transparansi dan Akuntabilitas
Krisis terjadi antara lain karena lemahnya tata kelola ekonomi dan praktik korupsi. Peristiwa ini menumbuhkan nilai pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun bisnis.

4. Nilai Reformasi dan Demokrasi
Kejatuhan ekonomi turut memicu perubahan politik besar — runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, serta peran rakyat dalam mengawasi pemerintahan menjadi pelajaran berharga dari masa itu.

5. Nilai Solidaritas Sosial
Di tengah kesulitan, masyarakat saling membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong, tolong-menolong, dan kepedulian sosial kembali menguat sebagai bentuk respons terhadap krisis.

6. Nilai Kehati-hatian dalam Pengelolaan Ekonomi
Krisis menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, pengawasan sektor keuangan, serta kebijakan moneter yang bijak agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Referensi :

https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/4197

https://www.bizhare.id/media/keuangan/krisis-moneter-1998-indonesia