Artikel

Wamena — Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), kejujuran dan keadilan menjadi fondasi utama. Namun, pelanggaran pidana pemilu masih sering terjadi — mulai dari politik uang hingga manipulasi data suara. Untuk menegakkan hukum secara tegas dan terkoordinasi, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

Apa Itu Gakkumdu?

Gakkumdu adalah singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu wadah koordinasi antara tiga institusi penegak hukum — Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan — dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
 Tujuan utamanya adalah memastikan proses penegakan hukum pemilu berjalan efektif, cepat, dan konsisten, tanpa tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Secara sederhana, Gakkumdu menjadi ruang kolaborasi antar lembaga agar setiap laporan pelanggaran pidana pemilu dapat diselidiki, disidik, dan dituntut dengan prosedur hukum yang jelas.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat

Dasar Hukum dan Pembentukan Gakkumdu

Pembentukan Gakkumdu diatur secara tegas dalam beberapa regulasi, yaitu:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 486–488.
   
• Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, yang menjelaskan struktur, mekanisme kerja, dan koordinasi antar lembaga di dalamnya.

Dasar hukum ini menegaskan bahwa Gakkumdu bukan lembaga baru, melainkan forum permanen yang dibentuk di setiap tingkatan (nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota) selama tahapan Pemilu berlangsung.

Fungsi dan Tugas Gakkumdu dalam Pemilu

Fungsi utama Gakkumdu adalah menangani pelanggaran pidana pemilu secara cepat, akurat, dan profesional.
 Adapun beberapa tugas pentingnya meliputi:

1. Menerima dan mengkaji laporan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan masyarakat atau hasil temuan Bawaslu.
2. Melakukan pembahasan awal untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang telah dinyatakan memenuhi unsur pidana.
4. Memberikan rekomendasi hukum untuk diteruskan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan.
5. Menyusun laporan hasil penanganan perkara yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penegakan hukum pemilu.

Baca juga: Kolaborasi Saksi, KPU, dan Bawaslu: Menjaga Integritas Hasil Pemilu

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sentra Gakkumdu?

Struktur Gakkumdu terdiri dari tiga unsur utama:

1. Bawaslu – sebagai koordinator Gakkumdu, berperan dalam menerima laporan dan memimpin pembahasan awal dugaan pelanggaran.
    
2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana pemilu.
    
3. Kejaksaan Republik Indonesia – berperan dalam proses penuntutan setelah kasus dinyatakan memenuhi unsur pidana.

Kolaborasi ketiga unsur ini memastikan setiap tahapan penanganan pelanggaran berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gakkumdu

Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu di Gakkumdu dilakukan melalui beberapa tahapan penting:

1. Penerimaan laporan/temuan oleh Bawaslu.
    
2. Pembahasan pertama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menilai unsur tindak pidana.
    
3. Jika memenuhi unsur, Kepolisian melakukan penyidikan dengan batas waktu tertentu.
    
4. Pembahasan kedua dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara.
    
5. Jika lengkap, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Seluruh tahapan ini memiliki batas waktu ketat agar tidak mengganggu jadwal tahapan Pemilu lainnya.

Contoh Kasus Pelanggaran Pemilu yang Ditangani Gakkumdu

Beberapa contoh kasus nyata yang pernah ditangani Gakkumdu antara lain:

• Kasus politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 di berbagai daerah, di mana calon legislatif memberikan uang atau barang kepada pemilih agar memilih dirinya.
   
• Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang secara aktif mendukung calon tertentu dalam Pilkada.
   
• Kampanye di luar jadwal resmi yang dilakukan di masa tenang.

Dalam banyak kasus tersebut, Gakkumdu berhasil membawa pelaku ke meja hijau dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai undang-undang.

Peran Gakkumdu dalam Menjaga Keadilan Pemilu

Kehadiran Gakkumdu sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu di Indonesia.
 Melalui sinergi tiga lembaga penegak hukum, Gakkumdu memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu tidak dibiarkan tanpa proses hukum.

Selain itu, keberadaan Gakkumdu juga memiliki dampak preventif — memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam pesta demokrasi.