Artikel

Wamena - Walaupun Pilkada 2024 telah selesai, penting bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk memahami bagaimana proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dilakukan. Salah satu komponen pemeriksaan yang wajib adalah tes bebas penyalahgunaan narkotika. Ketentuan ini diatur secara resmi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menjadi pedoman nasional bagi seluruh rumah sakit pemeriksa di Indonesia.

KPU Papua Pegunungan menghadirkan informasi ini sebagai edukasi publik agar masyarakat mengetahui bahwa setiap calon pemimpin telah melalui proses seleksi kesehatan yang ketat, independen, dan transparan.

Baca juga: KPU Tetapkan Aturan Baru Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah 2024

Mengapa Tes Narkoba Wajib?

KPU menetapkan tes narkoba sebagai bagian inti dari pemeriksaan kesehatan karena beberapa alasan mendasar:

1. Menjamin Calon Pemimpin yang Berintegritas

Penyalahgunaan narkotika dapat memengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, emosi, serta stabilitas mental seseorang. Pilkada membutuhkan pemimpin yang dapat bekerja jangka panjang, terutama dalam wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial seperti Papua Pegunungan.

2. Perlindungan Publik

Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang bebas dari ketergantungan obat terlarang. Ketentuan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga kualitas kepemimpinan daerah.

3. Bagian dari Standar Pemeriksaan Nasional

Keputusan KPU menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan harus meliputi:

• pemeriksaan jasmani,
• pemeriksaan rohani/kejiwaan,
• dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika.

Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dan terstandar.

Tes Narkoba Dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang Berwenang

Dalam keputusan 1090 Tahun 2024 dijelaskan bahwa pemeriksaan bebas narkoba dilakukan oleh tim medis profesional yang tercantum dalam tim pemeriksa rumah sakit. Tim ini terdiri atas dokter spesialis, psikolog klinis, dan tenaga medis lain yang ditetapkan melalui keputusan KPU.

Tidak hanya itu, dalam proses pemeriksaan narkotika:

• Hasilnya wajib objektif dan tidak boleh dipengaruhi pihak mana pun.
  Tim pemeriksa tidak boleh memiliki hubungan politik, hubungan keluarga, atau kepentingan pribadi dengan calon.
• Pengujian menggunakan standar medis tertentu
  Tes dapat meliputi: tes urine, tes darah, tes rambut (bila diperlukan), dan rangkaian skrining lain sesuai standar rumah sakit pemeriksa.

Sanksi Jika Calon Terindikasi Penyalahgunaan Narkotika

Hasil tes narkoba menjadi bagian dari penilaian “Memenuhi Syarat (MS)” atau “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” kesehatan.

Jika seorang calon dinyatakan positif penggunaan narkotika, atau tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan obat tertentu adalah terapi medis yang sah, maka calon dapat dinyatakan TMS dalam pemeriksaan kesehatan.

Status TMS dapat menyebabkan calon gugur dari proses pencalonan, atau diminta mengikuti pemeriksaan ulang sebagaimana mekanisme yang diatur dalam keputusan KPU dan ketentuan teknis lainnya.

Baca juga: Sehari Menjadi Calon Kepala Daerah: Pemeriksaan Kesehatan yang Melelahkan

Mekanisme Pemeriksaan Ulang

Walaupun hasil awal menentukan status kesehatan, keputusan KPU juga membuka peluang pemeriksaan ulang dalam kondisi tertentu, misalnya: ada data medis yang belum lengkap, atau calon membutuhkan klarifikasi tambahan.

Pemeriksaan ulang dilakukan hanya jika diperintahkan oleh KPU, dan biaya pemeriksaan ulang dibebankan kepada calon, bukan kepada KPU. Ini menjadi penting untuk menjamin efisiensi anggaran serta mendorong keseriusan calon dalam memenuhi persyaratan.

Bagaimana KPU Menjaga Independensi Pemeriksaan?

Keputusan KPU 1090/2024 mengatur bahwa:

• Rumah sakit pemeriksa harus memenuhi standar kompetensi tertentu,
• Dokter pemeriksa tidak boleh berafiliasi politik,
• Proses pemeriksaan dilakukan tanpa intervensi pihak manapun.

Independensi ini penting agar masyarakat yakin bahwa hasil kesehatan calon bukan hasil “pesanan”, tetapi penilaian objektif berdasarkan fakta medis.

Masyarakat Papua Pegunungan Berhak Mendapat Pemimpin yang Sehat dan Bersih

Meskipun Pilkada 2024 telah berlalu, publik perlu mengetahui bahwa proses seleksi calon kepala daerah tidak dilakukan sembarangan. Tes narkoba adalah bagian penting dari upaya KPU untuk memastikan setiap calon pemimpin: sehat, berintegritas, bebas dari ketergantungan zat terlarang, dan mampu memimpin dengan tanggung jawab penuh.

Ke depan, KPU Papua Pegunungan akan terus berkomitmen memberikan edukasi politik yang transparan, jujur, dan mendekatkan masyarakat pada proses demokrasi yang bersih. (GSP)