KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan Rapat Koordinasi Pemutakhirkan Data Partai Politik Secara Berkelanjutan
Lewat SIPOL, KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan Rapat Koordinasi Pemutakhirkan Data Partai Politik Secara Berkelanjutan
Wamena, 11 Juli 2025 – Meski pemilu telah usai, KPU Provinsi Papua Pegunungan masih tetap menjalankan tugasnya. Salah satu fokus utama saat ini pemutakhiran data partai politik yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
SIPOL adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data partai politik seperti, profil, kepengurusan, keanggotaan hingga alamat domisili. Kehadiran SIPOL diharapkan mampu membuat administrasi lebih tertib, transparan dan proses verifikasi lebih mudah.
Pemutakhiran data partai politik dilakukan dua kali setahun, yakni : semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember). Partai politik wajib menyerahkan dokumen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum akhir periode semester. Data yang dimutakhirkan mencakup kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, keanggotaan, serta domisili kantor tetap partai politik. Tujuannya guna memastikan data partai politik selalu akurat dan mendukung kelancaran administrasi serta verifikasi untuk tahapan pemilu berikutnya.
Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik dilaksanakan di Aula Pilamo Demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan yang dilaksanakan secara daring via Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Teknis, Kabag, Kasubag, Operator SIPOL, dan staff KPU Papua Pegunungan dan Koordinator Divisi Teknis, Kasubag, Operator SIPOL delapan (8) Kabupaten dan delapan belas (18) Partai Politik. Rapat Kooordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis dalam proses pemutakhiran data partai politik secara digital.
Dengan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL, KPU Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmen menjaga tertib administrasi dan transparansi partai politik. Meski pemilu telah usai, KPU tetap bekerja demi memastikan data yang akurat sebagai fondasi penting bagi tahapan demokrasi berikutnya.
