Sidalih Ungkap 12 Pemilih Ganda di Papua Pegunungan, Ini Rinciannya!
Papua Pegunungan, 29 September 2025 — Menjelang pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III, sistem Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) mengungkap adanya 12 data pemilih ganda di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Temuan ini memicu perhatian serius dari KPU, terutama karena portal Sidalih akan segera ditutup pada 1 Oktober 2025, hanya sehari sebelum pleno dimulai.
Temuan data ganda tersebut merupakan hasil monitoring intensif oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang dipimpin oleh Omega Gisela Kafiar, pada 29 September 2025 pukul 23:59:59 WIT
3 Kabupaten Terdeteksi, Yalimo Catat Kasus Tertinggi
Dari hasil monitoring, tiga kabupaten tercatat sebagai wilayah yang memiliki indikasi data ganda, dengan rincian sebagai berikut:
-
Kabupaten Yalimo: 6 data pemilih ganda
-
Kabupaten Jayawijaya: 4 data pemilih ganda
-
Kabupaten Pegunungan Bintang: 2 data ganda
Kabupaten Yalimo mencatatkan jumlah tertinggi, menjadikannya sorotan dalam upaya pemutakhiran data kali ini.
Batas Waktu Mepet! KPU Kabupaten Diminta Segera Bertindak
Dengan waktu tersisa hanya satu hari sebelum penutupan portal Sidalih pada 1 Oktober 2025, KPU kabupaten terkait diinstruksikan untuk segera memverifikasi dan menindaklanjuti data ganda tersebut. Tindakan cepat sangat penting untuk memastikan data pemilih yang akurat dan bebas dari duplikasi saat pleno dilaksanakan.
Pleno PDPB Digelar 2–3 Oktober 2025 di Masing-Masing Kabupaten
Pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III akan digelar secara serentak di tingkat kabupaten pada:
-
Tanggal: 2 dan 3 Oktober 2025
-
Lokasi: Kantor KPU masing-masing kabupaten
Pleno ini menjadi tahapan penting untuk menyampaikan hasil pemutakhiran data, termasuk penyelesaian data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pemilih baru yang terverifikasi.
Sidalih Bukan Sekadar Sistem, Tapi Pilar Akurasi Pemilu
Sebagai platform resmi milik KPU, Sidalih berperan penting dalam menjaga integritas data pemilih secara nasional. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time, deteksi dini data bermasalah, dan pemutakhiran yang efisien. Dengan pengawasan yang dilakukan hingga ke tingkat kabupaten, validitas daftar pemilih di Papua Pegunungan diharapkan terus meningkat.
