Berita Terkini

Bendahara KPU Provinsi Papua Pegunungan Lakukan Kunjungan Teknis ke KPPN, Perkuat Tata Kelola Keuangan

Dalam upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran,  Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan, Rahmatulloh, melakukan kunjungan teknis ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena.

Pembahasan Utama Selama Kunjungan

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi dan mendukung prinsip akuntabilitas publik.

Selama kunjungan, Bendahara mendapat arahan dan panduan teknis langsung dari Tim Pelayanan KPPN terkait sejumlah aspek penting dalam pengelolaan anggaran, antara lain:

  1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) — sebagai alat ukur efektivitas pelaksanaan anggaran yang mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan, ketepatan waktu penyerapan, serta kualitas output yang dihasilkan.

  2. Deviasi Anggaran — pemahaman tentang penyebab dan langkah korektif terhadap selisih antara rencana dan realisasi anggaran, agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target dan efisien.

  3. Capaian Output — evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa penggunaan anggaran KPU benar-benar menghasilkan manfaat nyata dan mendukung tugas penyelenggaraan Pemilu.

  4. Laporan Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT) — panduan penyusunan laporan keuangan akhir tahun agar tertib administrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara.

Baca juga: Menjelang Akhir Tahun, KPU Papua Pegunungan Diingatkan Soal Deviasi DIPA yang Bisa Turunkan Nilai IKPA!

Forum Diskusi dan Solusi Teknis

Selain mendapatkan arahan, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi bagi  bendahara untuk menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam proses pencairan, pelaporan, maupun penggunaan aplikasi keuangan seperti SAKTI dan GPP.

Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara KPU dan KPPN semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 447 kali