Berita Terkini

KPU Papua Pegunungan Dorong CPNS Kuasai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lewat Pelatihan PBJP Nasional 2025

Wamena, Papua Pegunungan - Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Papua Pegunungan resmi mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia.

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1019/PLB.02.3-Und/14/2025 tentang Undangan Mengikuti Pelatihan PBJP Level-1 bagi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2025 dengan model Massive Open Online Course (MOOC). Kegiatan berlangsung mulai 2 September hingga 31 Oktober 2025, dan diikuti oleh CPNS dari seluruh KPU RI dan KPU provinsi/KIP di seluruh Indonesia, termasuk KPU Papua Pegunungan.

Baca juga: KPU Papua Pegunungan Tekankan Etika dan Loyalitas bagi CPNS: Jangan Tanya Apa yang Negara Beri, Tapi Apa yang Kita Beri untuk Negara

Apa Itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)?

Secara sederhana, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan seluruh proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah — baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah — untuk memperoleh barang dan jasa misalnya jasa konsultansi atau jasa lainnya yang pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD. Prosesnya saat ini bisa dilakukan secara elektronik melalui e-procurement maupun non-elektronik, tergantung pada kebutuhan dan skala kegiatan di lembaga yang melakukan pengadaan.

Dasar Hukum dan Prinsip Transparansi

PBJP memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus membuka kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Seluruh kegiatan PBJP diatur secara ketat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Tujuan utama pengaturan ini adalah memastikan setiap pengadaan pemerintah berjalan dengan prinsip:

  • Efisien dan efektif,
     
  • Transparan dan akuntabel,
     
  • Adil dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha,
     
  • Memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi publik (value for money).

Baca juga: Wamena, 29 Juli 2025. CPNS KPU Provinsi Papua Pegunungan Mengadakan Sharing knowledge.

Harapan Output Pelatihan bagi CPNS KPU Papua Pegunungan

Melalui pelatihan ini, CPNS KPU Papua Pegunungan diharapkan dapat memahami dengan baik prinsip, aturan, dan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. Selain menjadi ajang peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga merupakan bagian dari pembentukan karakter ASN yang adaptif terhadap transformasi digital, khususnya dalam sistem pengadaan yang kini semakin modern dan berbasis teknologi.

Dengan keikutsertaan CPNS dalam pelatihan PBJP, diharapkan Sekretariat KPU Papua Pegunungan semakin siap dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip good governance. Pelatihan ini juga menjadi salah satu bentuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi CPNS sebagai calon penerus estafet perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua Pegunungan yang diberkati.

Baca juga: KPU Papua Pegunungan Genjot Akselerasi Informasi: Perkuat SDM dan Keterbukaan Publik Melalui Bimtek Website

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 86 kali