Artikel

Jayawijaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pentingnya penerapan kode perilaku dan prinsip nilai etik bagi seluruh jajaran penyelenggara Pemilu.

Pedoman ini berlaku untuk anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran penyelenggara teknis seperti PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU.

Kode perilaku ini menjadi panduan utama agar penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional, netral, dan transparan dalam menjalankan seluruh tahapan demokrasi. KPU menekankan bahwa penyelenggara Pemilu adalah garda terdepan yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Papua Pegunungan

Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu

Dalam menjalankan tugas, setiap penyelenggara Pemilu wajib berperilaku jujur, netral, adil, dan profesional.

Beberapa poin penting dari kode perilaku antara lain:

1. TIDAK melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu.
2. TIDAK melakukan perbuatan yang memperkaya dirisendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. TIDAK menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara
4. MENOLAK pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individuyang dapat mempengaruhi keputusan PenyelenggaraPemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan
   kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. TIDAK menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu,pasangan calon dan tim kampanye,
6. TIDAK menerima imbalan dalam bentuk uang, barang,jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsungdan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangancalon dan tim kampanye.
7. TIDAK menggunakan pengaruh atau kewenangan darijabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untukmendapatkan keuntungan pribadi.
8. TIDAK menerima fasilitas apapun dari pihak manapunyang akan menimbulkan konflik kepentingan.
9. TIDAK menggunakan fasilitas jabatan berupa rumahdinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selainuntuk kepentingan kedinasan.
10. TIDAK menjabat sebagai komisaris atau direksi pada suatu perseroan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta.
11. TIDAK menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina atau sebutan lainnya pada struktur organisasi kemasyarakatan
    yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
12. TIDAK berprofesi sebagai dosen, guru/staf pengajar atau staf administrasi pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan negeri atau swasta selama menjabat anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
13. TIDAK menjadi narasumber dalam kegiatan: Peserta Pemilu; dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut.
14. TIDAK menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu,
15. MEMPERLAKUKAN Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu.
16. TIDAK melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau di luar kegiatan kedinasan
17. TIDAK menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat PPK, PPLN, PPS.
18. MENYATAKAN secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye.
19. MENGAMBIL keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi.
20. MEMPERLAKUKAN calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemiludengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan.
21. TIDAK berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Prinsip Nilai dan Etika Penyelenggara Pemilu

Dalam melaksanakan PRINSIP MANDIRI anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN
wajib berperilaku:

1. NETRAL atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
2. MENGHINDARI intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
3. TIDAK mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
4. TIDAK memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
5. TIDAK memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya;
6. TIDAK memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
7. TIDAK memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

Dalam melaksanakan PRINSIP JUJUR anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENYAMPAIKAN informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta,
2. MENYAMPAIKAN laporan harta kekayaan dan asset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.

Dalam melaksanakan PRINSIP ADIL anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN
wajib berperilaku:

1. MENDAFTARKAN Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
2. MELAYANI pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
3. MEMPERLAKUKAN dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu,
4. MEMPERLAKUKAN dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

Dalam melaksanakan PRINSIP BERKEPASTIAN HUKUM anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MELAKSANAKAN serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
2. MENAATI aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan PRINSIP TERTIB anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MEMATUHI ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. BERHATI-HATI dalam menyampaikan pendapat dani nformasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi;
3. TIDAK memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan
   yang sudah ditetapkan.

Dalam melaksanakan PRINSIP KEPENTINGAN UMUM anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENYELESAIKAN persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak menganggu tahapan Pemilu;
2. MEMBERIKAN respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
3. MEMBERIKAN dukungan terhadap partisipasi publik didalam penyelenggaraan Pemilu;
4. MENCIPTAKAN kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam melaksanakan PRINSIP TERBUKA anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MEMBERIKAN akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. MEMANFAATKAN teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.

Dalam melaksanakan PRINSIP PROPORSIONAL anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENDAPATKAN dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
2. MENGAMBIL keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.

Dalam melaksanakan PRINSIP PROFESIONAL anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENGIKUTI dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain.
2. MENEMPATKAN personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
3. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
4. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan subtansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
5. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
6. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi,
   dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan
7. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.

Dalam melaksanakan PRINSIP AKUNTABEL anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENJELASKAN keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
2. MENJELASKAN alasan setiap penggunaan kewenangan
   kepada publik.

Dalam melaksanakan PRINSIP EFEKTIF anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku::

1. MENGGUNAKAN waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
2. MENGGUNAKAN anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.

Dalam melaksanakan PRINSIP EFISIEN anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENGGUNAKAN anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. MENGGUNAKAN anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. TIDAK melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.

Dalam melaksanakan PRINSIP AKSESIBILITAS anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. MENYAMPAIKAN informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
2. MEMBERIKAN pelayanan kepada penyandang disabilitas,minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
3. MEMBERIKAN kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam melaksanakan PRINSIP INTEGRITAS, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

1. TINGGAL/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
2. BEKERJA penuh waktu tanpa terikat hari dan jamkerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan,serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. MENJAGA sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba,
   berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
4. TIDAK menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
5. TIDAK menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
6. TIDAK mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
7. TIDAK mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;
8. TIDAK menjalankan aktivitas profesi lain selama masajabatan;
9. TIDAK melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemiludan Pemilihan;
10. MENYAMPAIKAN Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan
11. MENGEMBALIKAN aset, hutang, dan fasilitas negara diakhir masa jabatan.
12. TINGGAL/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan bagi anggota KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggotaKPU, tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan tinggal/berdomisili di kabupaten/kota untu kanggota KPU Kabupaten/Kota.

Baca juga: Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia

Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024

Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Keputusan KPU 337 Tahun 2020).

Prinsip Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 :

1. Mandiri
   Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
2. Jujur
   Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Adil
   Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
4. Akuntabel

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kepastian Hukum
   Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tertib
   Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
3. Ternbuka
   Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.
4. Kepentingan Umum
   Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Aksesibilitas
   Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
6. Efisien
   Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
7. Efektif
   Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
8. Profesional
   Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
9. Proporsional
   Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

KPU menekankan bahwa seluruh prinsip dan kode perilaku ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga merupakan komitmen moral dan etika yang wajib dijaga oleh seluruh penyelenggara Pemilu.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, KPU berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, demi mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan dipercaya masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 73–90, kode perilaku dan prinsip nilai ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat di Indonesia. (GSP)

<hr>

Disarikan oleh
Tim Media Center Puslitbang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat