Jurnal KPU

Pilamo Menjadi Model Demokrasi

KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

(Papson Hilapok)

Latar Belakang

Asal usul kata “demokrasi” pertama kali muncul pada mazhab politik dan filsafat kuno Yunani di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena membangun negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507-508 SM. Cleisthenes disebut sebagai “bapak demokrasi Athena”. Maka Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), yang secara harfiah digabungkan jika memiliki makna kekuatan rakyat.

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (Presiden ke 16 AS) menyatakan bahwa demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah dari rakyat dapat menampilkan demokrasi yang berhungan dengan pemerintah yang sudah diakui dan sah di mata masyarakat. Jika sebuah pemintah diakui akan memperoleh dukungan dari rakyat untuk menjalankan program dan birokrasi pemerintahan. Pemerintah oleh rakyat ini bahwa kekuasaan atas nama masyarakat bukan untuk diri sendiri. Maka masyarakat berperan sebagai kontrol sosial atau pengawasan yang bisa dilakukan secara langsung melalui DPR. Terakhir bahwa pemerintah untuk rakyat dengan menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi melalui media atau secara langsung.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.

Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah terciptanya kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

Untuk menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat ada tiga hal :pertama menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Kedua menerima segala saran dan kritikan dengan lapang dada. Ketiga menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju.

Perilaku budaya demokrasi yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari bermula dari kesadaran personal. Membangun sikap demokratis dalam Kehidupan Sehari-hari adalah bahwa harus membiasakan diri untuk bermusyawarah saat menghadapi suatu permasalahan. Belajar untuk menghargai pendapat orang lain meski tidak sesuai keinginan hati. Berbicara dengan bahasa yang santun saat mengungkapkan pendapat sehingga tidak menyinggung orang lain.

Dalam pelaksanaan musyawarah, semua anggota masyarakat berhak mengikuti dan mengeluarkan pendapatnya. Hal itu merupakan contoh sikap demokrasi yang ada dalam masyarakat. Dari pendapat-pendapat itulah nanti keputusan terbaik akan diambil. Maka menjadi perwujudan demokrasi di lingkungan masyarakat adalah menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab, menerima segala saran dan kritikan dengan lapang, menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan musyawarah.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Maka penerapan nilai demokrasi di lingkungan keluarga perlu menjadi perhatian bahwa pengambilan keputusan bersama, menerapkan dialog terbuka dan mendengarkan, penyelesaian konflik secara demokratis, pembagian tugas dan tanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat dan memiliki aturan dan sanksi yang adil.

Demokrasi pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial[1]. Demokrasi Pancasila ini juga sebagai sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan, yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin manipolitik maka prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila ini pertama pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, kedua adanya pemilu secara berkesinambungan.

Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.

Peran budaya menjadi penting untuk menjalankan demokrasi dengan kontekstualisasi budaya. Dimana langit berjunjung demokrasipun berpijak sehingga KPU Provinsi Papua Pegunungan mengaktualisasi demokrasi dalam konteks budaya dengan (Demokrasi Pilamo) di wilayah adat lapago Provinsi Papua Pegunungan di Lembah Balim Suku Huwula. Sebagai bentuk penghargaan pada budaya dimana ada hidup dan perlu dilestarikan maka di sini dapat memperkenalkan demokrasi pilamo menjadi potret budaya demokrasi dengan cara hidup orang Balim.

Pilamo yang bersimbolkan ‘kepala manusia’ (laki-laki) atau sebagai unsur tubuh yang penting, haruslah dihormati, karena statusnya tinggi. ‘Kepala’ sebagai wadah tempat tersimpannya otak, yang menghasilkan pikiran dan strategis dalam menata kehidupan anggota kelompoknya dalam menghadapi tantangan yang muncul dari lingkungan alam atau lingkungan sosialnya.

Pilamo adalah symbol demokrasi pilamo. Pertama bentuk bulat sebagai symbol kebersamaan,kesatuan, persaudaraan dan kekuatan. Kedua pintu ini menjadi symbol satu tujuan, satu pikiran, satu jiwa, satu nilai. Tiga tiang pilamo sebagai symbol kehadiran leluhur ada bersama kita. Perhiasan dalam pilamo sebagai tanda bahwa leluhur dan moyang ada bersama kita. Tempat kaneke (barang sakral) sebagai symbol sprit yang hidup akan memberi dampak kehidupan. Pilamo adalah tempat berdialog, bermusyawarah, membicarakan masa lalu, masa kini dan masa depan bersama roh leluhur demi kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian pilamo adalah termpat yang sangat sacral didalamnya memutuskan demi kepentingan masa depan manusia secara kolektif bersama Allah, alam dan manusia sebagai wujud ikatan emosional. Sangat cocok bahwa demokrasi itu symbol pilamo. Pilamo adalah ekspresi demokrasi nyata bagi manusia untuk bermufakat bersama secara bebas dan rahasia.

Tetapi pilamo juga simbol persatuan. Simbol persatuan sehingga setiap orang dari satu marga atau satu klen selalu  wene paluokluk  (bermusyawara) dalam pilamo. Secara tidak langsung aspek kebersamaan dibangun karena orang mengakui bahwa  anapilamo, an meke kanekela  (saya punya honai, saya punya honai adat) sebagai sumber kesuburan dalam kehidupan manusia. Maka adanya pilamo  nir ninowa hanomotok welagorek  (kita selalu hidup baik sekali) [2] . Dengan demikian pilamo demokrasi adalah tempat di mana semua orang dapat mengundang, menyepakati, merencanakan, merancang kepentingan bersama dalam kolektif kolegial.

Model Pilamo menjadi demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan. KPU menghormati bahwa demokrasi pemilu harus kontekstualisasi budaya karena budaya adalah landasan peradaban demokrasi. Dimana bumi berpijak, langit pun berjunjung sehingga pilamo demokrasi menjadi landasan agar demokrasi berjalan dengan nilai-nilai budaya. Apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyampaikan pilihannya. secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian pilamo demokrasi memberikan edukasi bahwa setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penulisan ini secara khusus dapat membahas mengenai “Demokrasi Pilamo mengimplementasikan dengan nilai Budaya Huwula”