Membangun Demokrasi yang Dipercaya: Jalan Panjang Meningkatkan Indeks dan Integritas Publik
Wamena — Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa rutin pemilu diselenggarakan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan lembaga penyelenggaranya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa memperkuat demokrasi memerlukan komitmen berkelanjutan, terutama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu.
Indeks Demokrasi dan Kepercayaan Publik
Indeks demokrasi menggambarkan sejauh mana kebebasan sipil, hak politik, dan peran lembaga demokrasi berjalan dalam kehidupan berbangsa. Ketika terjadi penurunan, hal itu tidak selalu menandakan kemunduran sistem, melainkan menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki tata kelola dan praktik demokrasi.
Salah satu aspek krusial dalam memperkuat demokrasi adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2025, sekitar 78,8% masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap keputusan KPU dalam hasil Pemilu 2024. Data ini menunjukkan bahwa upaya KPU dalam menjaga integritas dan profesionalisme tetap mendapat apresiasi luas dari publik.
Peran KPU dalam Menjaga Integritas Demokrasi
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses secara terbuka, akuntabel, dan inklusif.
KPU Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta mempererat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
Selain itu, KPU juga aktif melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya KPU dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang jujur, adil, dan inklusif.
Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik
KPU memahami bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi fokus penting — mulai dari publikasi data pemilih, hasil rekapitulasi suara, hingga penyajian laporan keuangan secara transparan kepada publik.
Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai bahwa seluruh proses demokrasi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan integritas.
Membangun demokrasi yang dipercaya publik merupakan proses panjang yang memerlukan sinergi antara penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat.
KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas — sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kualitas demokrasi di Tanah Papua dan Indonesia.
Dengan kepercayaan publik yang senantiasa terjaga, demokrasi Indonesia akan tumbuh semakin kuat, inklusif, dan bermartabat.
Baca juga: Pemilih Pemula: Suara Pertama Menentukan Masa Depan
