Artikel

Wamena — Politik luar negeri adalah strategi dan instrumen sebuah negara menjalin interaksi, kerja sama dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya (national interest) di level internasional. Politik luar negeri suatu negara juga dianggap mencerminkan sikap, nilai dan tujuan nasional dari negara tersebut. Politik luar negeri melingkupi berbagai aspek baik perdagangan luar negeri, pertahanan nasional, kerja sama dalam bidang kemanusiaan dan budaya hingga hubungan bilateral dan multilateral negara-negara di dunia.

Dengan kebijakan nasional yang jelas dan terarah, politik luar negeri memiliki peran penting untuk memperkuat posisi suatu negara di dunia internasional dengan cara membangun kepercayaan, membuka peluang kerja sama, dan memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah arus globalisasi.

Prinsip Bebas Aktif dan Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara berdaulat bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok manapun. Sedangkan aktif memiliki arti Indonesia aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara lain dengan tujuan yang sama-sama menguntungkan di berbagai aspek baik ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pendidikan dan teknologi.

Prinsip bebas aktif ini telah diwujudkan dalam berbagai peran penting Indonesia pada forum-forum internasional. Mulai dari peran Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Kemudian peran Indonesia yang berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, hingga Indonesia yang seringkali menjadi jembatan dialog antar negara di kawasan ASEAN. Prinsip bebas aktif menjadi identitas kuat arah diplomasi Indonesia. Indonesia melalui prinsip luar negerinya menunjukkan kemandirian dalam menentukan sikap, sambil tetap terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain.

Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri berdampak nyata bagi pembangunan nasional. Hal ini dicapai melalui usaha-usaha penguatan diplomasi dan partisipasi Indonesia pada forum-forum internasional. Politik luar negeri menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menghadirkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan memiliki peran aktif di dunia internasional.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia dalam UUD 1945

Arah politik luar negeri Indonesia tentu saja berdasarkan dan berlandaskan konstitusi.  Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum pada alinea keempat yang menegaskan tujuan bangsa yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Penegasan ini menjadi navigator arah politik luar negeri Indonesia yang dibangun diatas semangat menjaga kedaulatan, menolak segala bentuk penjajahan, serta aktif memperjuangkan perdamaian dunia.

Prinsip bebas dan aktif adalah implementasi nyata dari amanat UUD 1945, bahwa politik luar negeri Indonesia harus berpihak pada perdamaian dan kepentingan rakyat. Dengan menjadikan UUD 1945 sebagai landasan, Indonesia menegaskan bahwa setiap langkah diplomasinya di dunia internasional mengutamakan tujuan untuk menciptakan kerja sama regional.

Baca juga: Tujuan Negara Indonesia: Dari UUD 1945 hingga Implementasi Masa Kini

Bentuk Implementasi Politik Luar Negeri Indonesia

Komitmen Indonesia untuk terus menerapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya diwujudkan melalui berbagai langkah konkret di panggung dunia internasional. Berikut beberapa bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia di dunia internasional;

1. Dalam bidang perdamaian, Indonesia mengirimkan ratusan prajurit TNI ke berbagai daerah konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prajurit perdamaian ini menjadi simbol kontribusi nyata Indonesia untuk mewujudkan dan menjaga keamanan serta ketertiban dunia.
2. Dalam bidang ekonomi, Indonesia melalui diplomasi dalam bidang ekonomi terus digencarkan dalam bentuk kerja sama ekonomi internasional dengan berbagai negara. Indonesia aktif menjalin kemitraan strategis misalnya melalui kerja sama dalam IJEPA (Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement) yang berfokus untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan transfer teknologi antar kedua negara. Selain itu, Indonesia bersama Australia dalam perjanjian IA-CEPA (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) bekerja sama memperkuat sektor pendidikan, ekspor, dan tenaga kerja. Terakhir, Kerja sama strategis Indonesia dengan UE dalam perjanjian IEU-CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kerja sama ini merupakan contoh konkret penerapan politik luar negeri “bebas aktif” Indonesia di bidang ekonomi.
3. Dalam bidang pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengambil peran dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN dengan menginisiasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan ketahanan pangan ke meja internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong ekonomi hijau dunia melalui keikutsertaannya dalam Paris Agreement & SDGs (Sustainable Development Goals).

Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

Berikut beberapa uraian peran aktif Indonesia di forum-forum internasional;

• Di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia sempat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Saat itu, Indonesia memainkan peran penting khususnya pada isu-isu mengenai perdamaian dunia. Indonesia juga saat itu, berusaha untuk mendorong agar mengutamakan perlindungan warga sipil di wilayah konflik dan memperkuat misi perdamaian.
• Di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), yang merupakan forum regional khusus negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran sentral didalamnya. Indonesia memiliki peran sebagai inisiator berbagai kerja sama strategis, mulai dari stabilitas kawasan hingga integrasi ekonomi.
• Di dalam forum G20 (forum 20 negara-negara dengan ekonomi terbesar) dan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), Indonesia hadir memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya terkait isu-isu green economy dan climate change. Indonesia mendapat apresiasi dan ditempatkan sebagai mitra penting dalam dunia internasional.

Baca juga: 10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia, Indonesia Masuk Tiga Besar

Tantangan Politik Luar Negeri di Era Globalisasi

Tentu saja Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi arah politik luar negerinya. Pergeseran kekuatan geopolitik antara-negara adiaya, fluktuasi ekonomi dunia, hingga kemajuan teknologi di era digitalisasi ini menjadi faktor yang menuntut ketepatan langkah diplomasi Indonesia. Berikut beberapa tantangan utama politik luar negeri Indonesia;

• Tuntutan untuk menjaga keseimbangan politik luar negeri yang bebas aktif di tengah situasi konflik di beberapa kawasan, misalnya pada konflik di Laut Cina Selatan dan kawasan Timur Tengah.
• Tuntutan untuk memperkuat diplomasi ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional yaitu ketahanan energi nasional. Hal ini sulit dilakukan karena adanya ketegangan perdagangan dunia serta masifnya dampak dari perubahan iklim global.
• Mengupayakan untuk tegas terhadap komitmen mengenai isu-isu kemanusiaan. Isu-isu HAM saat ini menjadi sorotan dalam dunia hubungan internasional, tantangan indonesia adalah memperkokoh komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengorbankan kedaulatan negara.
• Tantangan sekaligus peluang dari perkembangan pesat teknologi di era digital ini. Indonesia memiliki peluang untuk membuka hubungan diplomasi siber dan kerja sama keamanan digital dengan negara lain, namun di sisi lain, batas-batas antar negara yang sudah semakin kabur membuat Indonesia perlu lebih hati-hati mempertahankan kedaulatan negara.