Artikel

Wamena — Dalam kehidupan demokrasi Indonesia, mufakat bukan sekadar kesepakatan hasil musyawarah, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa yang berakar pada Pancasila. Prinsip mufakat menegaskan bahwa keputusan bersama harus ditempuh melalui pertimbangan yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Dalam penyelenggaraan pemilu, semangat mufakat menjadi kunci menjaga keadilan, kepercayaan publik, serta stabilitas demokrasi di Indonesia.

Pengertian Mufakat dalam Kehidupan Demokrasi

Secara umum, mufakat berarti kesepakatan yang dicapai melalui proses musyawarah bersama. Dalam sistem demokrasi Indonesia, mufakat menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang adil, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan terbaik adalah hasil dari pertimbangan bersama dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Musyawarah dan mufakat menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila menempatkan nilai kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Baca juga: HAM dan Demokrasi: Fondasi Bersama Negara Hukum yang Berkeadilan

Musyawarah dan Mufakat sebagai Nilai Dasar Pancasila

Nilai musyawarah dan mufakat merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Nilai ini menanamkan pentingnya dialog, kebijaksanaan, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Melalui musyawarah, setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, sementara mufakat menjadi tujuan akhir dari proses tersebut.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, mufakat membantu menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik, serta memperkuat persatuan di tengah perbedaan pendapat. Hal ini menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang menonjolkan etika dan moral Pancasila.

Contoh Penerapan Mufakat dalam Masyarakat dan Pemerintahan

Nilai mufakat dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Misalnya:

1. Dalam masyarakat adat, keputusan penting seperti pemilihan kepala kampung sering dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat.
2. Di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif seperti DPR kerap mengambil keputusan melalui rapat dengar pendapat yang berujung pada mufakat.
3. Di tingkat keluarga dan sekolah, mufakat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara bijak dan adil.

Mufakat yang telah dilakukan Oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan

Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait dengan pendistribusian logistik dan sinkronisasi data pemilih di wilayah pegunungan terpencil. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik, KPU Papua Pegunungan mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama seluruh pihak terkait.

Salah satu contoh nyata penerapan mufakat adalah ketika muncul perbedaan pendapat antara KPU kabupaten, tokoh adat, dan aparat keamanan mengenai mekanisme penyaluran logistik ke distrik-distrik yang sulit dijangkau. Dalam situasi tersebut, KPU Provinsi mengundang pertemuan bersama Bawaslu, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat, guna mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik.

Melalui musyawarah mufakat, seluruh pihak sepakat untuk:

1. Menggunakan mekanisme pengiriman logistik secara bertahap dengan pengawasan bersama dari unsur masyarakat dan aparat keamanan.
2. Mengikutsertakan tokoh adat dalam proses pendataan dan pengawasan di lapangan agar tercipta rasa saling percaya.
3. Menetapkan jadwal dan metode distribusi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta budaya lokal.

Mufakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan Publik

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), semangat mufakat sangat dibutuhkan oleh semua pihak — baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya, selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Melalui mufakat, keputusan publik yang dihasilkan akan lebih diterima dan dihormati oleh semua pihak, karena dianggap mencerminkan aspirasi bersama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara negara.

Baca juga: Demokrasi Ekonomi: Konsep, Ciri, dan Implementasinya di Indonesia

Menjaga Semangat Mufakat di Era Modern

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, semangat mufakat menghadapi tantangan besar. Media sosial sering kali menjadi arena perdebatan keras tanpa solusi bersama. Oleh karena itu, masyarakat modern perlu menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam setiap aspek kehidupan.

Menjaga semangat mufakat berarti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang demokratis, beradab, dan berkeadilan sosial.

Mufakat adalah poin utama dari demokrasi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Melalui semangat musyawarah dan mufakat, bangsa ini mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kebijaksanaan dan persatuan. Di era modern, menjaga semangat mufakat berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan gotong royong dan kebersamaan.