Artikel

Wamena — Di tengah dinamika kehidupan bernegara yang semakin kompleks, supremasi hukum menjadi pilar utama yang menentukan arah perjalanan demokrasi Indonesia. Prinsip bahwa hukum harus berada di atas segala kekuasaan bukan sekadar slogan, tetapi komitmen fundamental menjadi kunci agar negara mampu menjamin rasa keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi setiap warga. Tanpa supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan mudah terperosok ke dalam praktik penyalahgunaan kewenangan, bias politik, dan ketidakpastian kebijakan yang merugikan masyarakat. Karena itu, penguatan supremasi hukum bukan hanya kebutuhan struktural, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa seluruh proses politik, administrasi, dan pelayanan publik berjalan dalam koridor aturan yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah, supremasi hukum hadir sebagai fondasi yang menegakkan integritas demokrasi, menahan laju korupsi, serta menjaga agar negara tetap berada dalam jalur konstitusional yang memberikan keadilan bagi semua.

Apa Itu Supremasi Hukum?

Supremasi hukum (rule of law) adalah prinsip yang menegaskan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Dalam supremasi hukum, semua pihak—tanpa terkecuali—terikat pada aturan yang berlaku, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara tertinggi.

Konsep ini memastikan bahwa hukum menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip-Prinsip dalam Supremasi Hukum

Ada beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi supremasi hukum, antara lain:

1. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, status sosial, atau kekuasaan.

2. Kepastian Hukum

Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak serta kewajiban mereka.

3. Akuntabilitas

Pejabat negara dan institusi pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan aturan hukum.

4. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Memihak

Proses hukum harus dijalankan secara objektif, bebas dari pengaruh politik atau tekanan pihak tertentu.

5. Transparansi dalam Proses Hukum

Prosedur hukum dan pemerintahan dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi publik.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

Baca juga: HAM dan Demokrasi: Fondasi Bersama Negara Hukum yang Berkeadilan

Mengapa Supremasi Hukum Penting dalam Demokrasi?

Dalam negara demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui sistem pemerintahan yang terbuka. Supremasi hukum memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.

Pentingnya supremasi hukum dalam demokrasi meliputi:

1. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
3. Menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan institusi
4. Menjamin hak suara, hak kebebasan berpendapat, dan hak politik lainnya
5. Menjadi landasan stabilitas sosial dan politik

Tanpa supremasi hukum, demokrasi hanya akan menjadi formalitas yang mudah diselewengkan.

Supremasi Hukum dan Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan umum merupakan inti dari demokrasi, dan supremasi hukum menjadi fondasi agar pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Dalam konteks pemilu, supremasi hukum tampak dalam hal-hal berikut:

1. Kerangka hukum pemilu yang jelas dan konsisten

Peraturan seperti UU Pemilu, PKPU, dan peraturan terkait harus dijalankan secara tepat.

2. Netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)

Penyelenggara pemilu bertindak profesional dan independen berdasarkan aturan.

Baca juga: Mengenal Gakkumdu: Sentra Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia

3. Penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu

Baik pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun sengketa hasil harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

4. Perlindungan hak pilih

Supremasi hukum memastikan setiap warga negara berhak memberikan suara tanpa intimidasi.

Tanpa supremasi hukum, pemilu rawan manipulasi, intimidasi, atau pelanggaran yang merusak legitimasi hasil pemilu.

Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia

Meski menjadi prinsip konstitusional, supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Penegakan hukum yang belum konsisten

Perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan elite politik atau ekonomi masih sering terjadi.

2. Korupsi dalam lembaga penegak hukum

Kepercayaan publik dapat menurun jika aparat hukum tidak profesional atau terlibat korupsi.

3. Intervensi kekuasaan dalam proses hukum

Politik seringkali memengaruhi penegakan hukum, terutama dalam kasus strategis.

4. Lemahnya budaya hukum masyarakat

Masih ada sebagian masyarakat yang melihat hukum sebagai ancaman, bukan pedoman.

5. Tumpang tindih regulasi

Banyaknya aturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Kurangnya perlindungan saksi dan pelapor

Whistleblower sering terancam sehingga enggan melaporkan pelanggaran hukum.

Contoh Implementasi Supremasi Hukum

Beberapa contoh penerapan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia meliputi:

1. Penegakan hukum terhadap korupsi (KPK, Kejaksaan, Kepolisian)

Pemberantasan korupsi merupakan upaya nyata untuk menegakkan persamaan di hadapan hukum.

2. Penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Putusan MK menjadi contoh bagaimana hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur hasil pemilu.

3. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Penerapan standar pelayanan publik dan SPBE mengurangi praktik pungutan liar dan KKN.

4. Penegakan peraturan daerah dan nasional secara konsisten

Mulai dari penertiban izin usaha, tata ruang, hingga aturan lingkungan hidup.

5. Perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga seperti Komnas HAM

Lembaga ini memastikan negara tetap mematuhi prinsip supremasi hukum dalam melindungi warganya.

Penutup: Menguatkan Supremasi Hukum di Indonesia

Supremasi hukum bukan sekadar konsep, tetapi komitmen bersama untuk membangun bangsa yang bermartabat, adil, dan demokratis. Untuk menguatkan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan:

• Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu
• Reformasi lembaga penegak hukum yang lebih akuntabel
• Budaya hukum masyarakat yang semakin kuat
• Independensi peradilan dan penyelenggara pemilu
• Edukasi publik tentang hak dan kewajiban hukum

Dengan memperkuat supremasi hukum, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang sehat, pemerintahan yang bersih, serta kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan harmonis.

Baca juga: Kebebasan Pers vs Batas Hukum: Ketika Fakta Menyinggung, Siapa yang Harus Mengalah?