Artikel

Wamena - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Negara demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga kehadiran pemilu menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana sebuah negara menjalankan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan arah bangsa, memilih siapa yang dipercaya untuk memimpin, serta memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan berdasarkan legitimasi publik.

Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan, memahami dan menjelaskan pengertian pemilu menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Pemahaman ini penting agar setiap warga dapat berpartisipasi secara sadar, cerdas, dan mandiri dalam proses demokrasi.

Pengertian Pemilu Secara Konseptual

Secara konseptual, pemilu dilihat sebagai instrumen demokrasi yang bersifat filosofis dan abstrak. Pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah, representatif, dan mendapat legitimasi.

Dalam kerangka ini, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme teknis penghitungan suara, tetapi juga media artikulasi aspirasi masyarakat. Melalui pemilu, rakyat dapat menyampaikan kehendak politik, menentukan arah kebijakan, dan menyalurkan kepentingan mereka melalui wakil-wakil terpilih.

Asas-asas dasar pemilu — langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) — menjadi fondasi agar proses ini tetap menjunjung tinggi nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Tanpa asas ini, pemilu tidak dapat disebut sebagai proses demokratis yang utuh.

Baca juga: Sejarah Pengawasan Pemilu: Dari Orde Baru hingga Pengawasan Partisipatif

Pengertian Pemilu Secara Operasional

Secara operasional, pemilu adalah proses rakyat memberikan suara untuk memilih wakil-wakil mereka ke berbagai lembaga pemerintahan seperti DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu juga menjadi sarana partisipasi politik, pendidikan politik, dan mekanisme untuk memastikan pergantian kekuasaan berlangsung secara damai serta konstitusional.

Beberapa ahli memberikan penjelasan operasional pemilu:

1. Umaruddin Masdar

Pemilu merupakan proses pemberian suara melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil rakyat.

2. Andrew Reynolds

Pemilu adalah metode yang mengubah suara menjadi kursi parlemen bagi partai atau kandidat. Pemilu menjadi sarana penting untuk membentuk pemerintahan representatif.

3. Pratikno

Pemilu adalah mekanisme konversi suara rakyat (votes) menjadi kursi (seats) bagi wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif.

Definisi operasional ini mempertegas bahwa pemilu tidak hanya berkaitan dengan pilihan, tetapi juga proses politik yang menghasilkan struktur pemerintahan yang sah.

Makna Pemilu dalam Negara Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menempatkan seluruh aktivitas pemerintahan dalam koridor hukum, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. UU Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas LUBER JURDIL.

Melalui pemilu, rakyat menentukan siapa yang akan mengelola pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Maka, pemilu menjadi titik awal penting dalam mekanisme tata negara demokratis.

Alasan dan Fungsi Pemilu dalam Sistem Demokrasi

Pemilu memiliki fungsi strategis, antara lain:

1. Transfer Kekuasaan Secara Damai

Pemilu memungkinkan pergantian kekuasaan tanpa kekerasan. Legitimasi diperoleh melalui suara rakyat, bukan melalui konflik.

2. Penguatan Kebebasan Individu

Pemilu memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara bebas dan konstitusional.

3. Pendidikan Politik

Pemilu mendorong literasi politik masyarakat, terutama mengenai partai, kandidat, dan sistem pemerintahan.

4. Pembentukan Perwakilan Politik

Pemilu memungkinkan rakyat memilih figur terbaik untuk menyuarakan kepentingan mereka di lembaga legislatif.

5. Legitimasi Pemerintahan

Setiap pemimpin yang terpilih melalui pemilu mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Tujuan Pemilu dalam Sistem Politik Indonesia

Pemilu memiliki lima tujuan pokok:

1. Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil dan pemimpin.
2. Membentuk perwakilan politik yang aspiratif.
3. Mengganti pemimpin secara konstitusional, baik untuk mengukuhkan atau memperbarui pemerintahan.
4. Memberikan legitimasi politik kepada pemimpin terpilih.
5. Mendorong partisipasi politik masyarakat untuk menentukan arah kebijakan publik.

Dengan tujuan ini, pemilu menjadi bagian penting dari pembentukan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan berakar pada kehendak rakyat.

Baca juga: Asas-asas Pemilu di Indonesia dan Penjelasannya: Memahami Pilar Demokrasi Luber-Jurdil

Asas-Asas dalam Pemilu Indonesia

Pemilu dilaksanakan berdasarkan enam asas utama:

• Umum: berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat.
• Langsung: pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perantara.
• Bebas: pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan.
• Rahasia: pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya.
• Jujur: seluruh pihak harus mematuhi aturan secara jujur.
• Adil: perlakuan setara bagi setiap peserta pemilu dan pemilih.

Asas-asas ini memastikan pemilu berlangsung bersih dan kredibel.

KPU Provinsi Papua Pegunungan memiliki komitmen untuk meningkatkan literasi politik masyarakat di wilayah pegunungan yang geografisnya menantang dan memiliki keragaman sosial-budaya yang tinggi. Artikel ini disusun sebagai bagian dari upaya:

• Memberikan edukasi pemilu yang sederhana, mudah dipahami, dan akurat,
• Mendorong partisipasi masyarakat Papua Pegunungan dalam setiap tahapan pemilu,
• Menguatkan kesadaran bahwa pemilu adalah milik rakyat, bukan sekadar proses administratif,
• Membangun pemilih yang cerdas, aktif, dan mandiri dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Dengan pemahaman yang baik tentang makna dan fungsi pemilu, diharapkan masyarakat Papua Pegunungan semakin siap berpartisipasi dalam pesta demokrasi secara bermartabat. (GSP)

Daftar Sumber

1. Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada, 2017.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
3. Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).