Artikel

Wamena - Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat dan legitimasi kepada pemimpin serta lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Tanpa integritas yang kuat, penyelenggaraan pemilu berisiko menimbulkan keraguan, penolakan hasil, hingga konflik sosial. Sebaliknya, penyelenggara pemilu yang beretika dan profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas demokrasi.

Baca juga: Belajar dari Penyelenggaraan Pemilu di Negara Lain: Praktik Baik untuk Demokrasi Berkualitas

Makna Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Integritas dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan keselarasan antara nilai moral, etika, dan tindakan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja secara independen, imparsial, jujur, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Integritas tidak hanya diukur dari ketaatan pada aturan, tetapi juga dari sikap dan keputusan yang diambil dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan dan kepentingan politik agar proses pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Hubungan Integritas Penyelenggara dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan modal utama keberhasilan pemilu. Masyarakat akan percaya dan berpartisipasi aktif apabila meyakini bahwa pemilu dikelola secara jujur dan adil. Integritas penyelenggara menjadi faktor kunci yang membentuk persepsi tersebut.

Ketika penyelenggara pemilu menunjukkan profesionalisme dan transparansi, masyarakat cenderung:

• Menggunakan hak pilihnya di TPS,
• Menerima hasil pemilu dengan lapang,
• Menjaga ketertiban dan stabilitas pascapemilu.

Sebaliknya, rendahnya integritas penyelenggara dapat memicu apatisme politik, meningkatnya sengketa pemilu, serta menurunnya legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Etika Penyelenggara sebagai Fondasi Legitimasi Pemilu

Pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh etika penyelenggara. Etika menjadi pedoman perilaku yang memastikan setiap keputusan diambil secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Legitimasi hasil pemilu lahir dari proses yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan pemilu harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar hasilnya benar-benar diterima sebagai kehendak rakyat.

Baca juga: Pemilu Adalah Kontrak Politik antara Rakyat dan Negara, Begini Penjelasannya

Menjaga Integritas Penyelenggara di Papua Pegunungan

Di wilayah Papua Pegunungan, penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis hingga keragaman sosial dan budaya. Dalam konteks ini, integritas penyelenggara pemilu menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat.

Penyelenggara pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, menghormati nilai-nilai lokal, serta menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara.

Integritas penyelenggara pemilu merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi demokrasi. Dengan penyelenggara yang profesional, beretika, dan independen, pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil serta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen terhadap integritas penyelenggara menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemilu berkualitas dan demokrasi yang berkelanjutan, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan. (GSP)

***
Gambar yang ditampilkan pada artikel ini dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Gambar ini berfungsi semata-mata sebagai ilustrasi visual untuk keperluan thumbnail dan tidak merepresentasikan dokumentasi kejadian nyata, tokoh, atau lokasi yang sebenarnya.