Artikel

Memahami sejarah bangsa merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran politik yang matang. Jauh sebelum Indonesia merdeka dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis, terdapat babak sejarah panjang yang membentuk struktur sosial dan politik masyarakat kita hari ini. Salah satu periode krusial tersebut adalah era Politik Etis pada awal abad ke-20.

Kebijakan ini sering dianggap sebagai titik balik dalam hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat pribumi di Hindia Belanda (sebutan Indonesia kala itu).

Bagi masyarakat umum dan para pemilih, memahami apa itu Politik Etis bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan upaya memahami akar munculnya kaum terpelajar yang kemudian membidani lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Artikel ini akan mengupas tuntas latar belakang, implementasi, hingga dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi

Pengertian Politik Etis

Secara harfiah, Politik Etis atau dalam bahasa Belanda disebut Ethische Politiek, adalah sebuah kebijakan politik baru yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya mulai tahun 1901.

Kebijakan ini sering juga disebut sebagai "Politik Balas Budi". Inti dari Politik Etis adalah pemikiran bahwa pemerintah kolonial Belanda memikul tanggung jawab moral dan hutang budi (kehormatan) atas segala kekayaan yang telah dieksploitasi dari tanah jajahan selama berabad-abad.

Kebijakan ini menandai perubahan haluan dari politik kolonial konservatif yang murni eksploitatif menuju pendekatan yang—secara teori—lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi.

Meskipun dibungkus dengan narasi kemanusiaan, Politik Etis pada dasarnya tetap merupakan kebijakan kolonial yang bertujuan melanggengkan kekuasaan Belanda, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan halus.

Latar Belakang Munculnya Politik Etis

Munculnya Politik Etis tidak terjadi secara tiba-tiba. Kebijakan ini adalah respons terhadap kritik tajam atas praktik kolonialisme pada abad ke-19, khususnya sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diterapkan sejak tahun 1830.

Sistem Tanam Paksa telah memberikan keuntungan finansial yang luar biasa besar bagi Kerajaan Belanda, bahkan menyelamatkan negara tersebut dari kebangkrutan akibat perang.

Namun, di sisi lain, sistem ini menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat pribumi di Jawa. Kelaparan, kemiskinan ekstrem, dan wabah penyakit menjadi pemandangan umum karena petani dipaksa menanam tanaman komoditas ekspor dan mengabaikan tanaman pangan mereka sendiri.

Memasuki akhir abad ke-19, mulai muncul suara-suara kritis dari kalangan humanis, intelektual, dan politisi liberal di Negeri Belanda sendiri. Mereka mendesak pemerintah agar lebih memperhatikan nasib rakyat di tanah jajahan yang telah memberikan kemakmuran bagi negeri induk.

Tekanan politik di parlemen Belanda inilah yang kemudian mendorong perubahan kebijakan menuju apa yang kelak dikenal sebagai Politik Etis.

Tokoh yang Berperan dalam Lahirnya Politik Etis

Lahirnya Politik Etis tidak lepas dari peran beberapa tokoh kunci yang menyuarakan kritik mereka terhadap eksploitasi kolonial. Dua tokoh yang paling berpengaruh adalah:

1. Conrad Theodor van Deventer: Seorang ahli hukum dan politikus Belanda. Pada tahun 1899, ia menulis artikel terkenal di majalah De Gids berjudul "Een Eereschuld" (Suatu Hutang Kehormatan). Dalam tulisannya, Van Deventer berargumen bahwa jutaan gulden yang diperoleh Belanda dari Hindia Belanda adalah "hutang kehormatan" yang harus dibayar kembali dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi.
2. Pieter Brooshooft: Seorang wartawan dan penulis yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang menyengsarakan rakyat. Ia berkeliling Jawa dan mendokumentasikan penderitaan rakyat akibat Tanam Paksa.

Puncak dari desakan ini terjadi pada tahun 1901, ketika Ratu Wilhelmina dalam pidato pembukaan parlemen Belanda secara resmi menegaskan bahwa Negeri Belanda memiliki panggilan moral dan kewajiban untuk menyejahterakan penduduk Hindia Belanda. Pidato ini menandai dimulainya era Politik Etis secara resmi.

Baca juga: Pemilu Adalah Kontrak Politik antara Rakyat dan Negara, Begini Penjelasannya

Tiga Program Utama Politik Etis (Trias van Deventer)

Implementasi Politik Etis diterjemahkan ke dalam tiga program utama yang digagas oleh Van Deventer, yang kemudian dikenal sebagai Trias van Deventer. Ketiga program tersebut adalah:

1. Irigasi (Pengairan)

Program ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki sarana pengairan untuk menunjang pertanian. Secara teori, ini ditujukan untuk mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan produktivitas sawah milik rakyat. Pemerintah kolonial membangun waduk-waduk dan saluran irigasi besar di berbagai wilayah.

2. Emigrasi (Transmigrasi)

Program ini dicanangkan untuk mengatasi kepadatan penduduk yang luar biasa di Pulau Jawa dan Madura. Pemerintah memindahkan penduduk dari daerah padat ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa yang masih jarang penduduknya, seperti Sumatera. Program ini merupakan cikal bakal dari program transmigrasi di Indonesia modern.

3. Edukasi (Pendidikan)

Ini adalah program yang paling krusial dan berdampak jangka panjang. Pemerintah kolonial mulai membuka sekolah-sekolah bergaya Barat untuk penduduk pribumi. Tujuannya adalah untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah jajahan.

Kritik terhadap Pelaksanaan Politik Etis

Meskipun terdengar mulia, pelaksanaan Politik Etis di lapangan jauh dari cita-cita luhurnya. Banyak sejarawan menilai bahwa kebijakan ini pada praktiknya tetap mengutamakan kepentingan kolonial Belanda. Berikut adalah beberapa kritik utama terhadap pelaksanaannya:

• Irigasi yang Bias: Pembangunan irigasi ternyata lebih banyak mengairi perkebunan-perkebunan tebu dan tembakau milik swasta asing daripada sawah-sawah milik petani kecil pribumi.
• Emigrasi untuk Tenaga Kerja Murah: Program emigrasi sering kali berubah menjadi pengiriman tenaga kerja kontrak (kuli) murah untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar di luar Jawa, seperti di Deli, Sumatera Utara, dengan kondisi kerja yang memprihatinkan.
• Edukasi yang Diskriminatif: Pendidikan yang disediakan sangat diskriminatif berdasarkan strata sosial dan keturunan. Sekolah kelas satu hanya untuk anak-anak priyayi atau pejabat, sedangkan rakyat jelata hanya mendapatkan pendidikan dasar yang sangat minim di sekolah kelas dua. Tujuan utama edukasi ini sebenarnya adalah untuk mencetak tenaga administrasi rendahan yang murah untuk birokrasi kolonial dan perusahaan swasta.

Dampak Politik Etis terhadap Masyarakat Indonesia

Terlepas dari berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Politik Etis membawa perubahan signifikan dalam struktur masyarakat Hindia Belanda:

• Munculnya Infrastruktur Modern: Pembangunan irigasi dan jalan raya, meskipun untuk kepentingan ekonomi kolonial, tetap memberikan warisan infrastruktur bagi Indonesia.
• Perbaikan Kesehatan Masyarakat: Mulai diperkenalkannya layanan kesehatan modern dan vaksinasi, meskipun masih terbatas.
• Mobilitas Sosial: Pendidikan membuka peluang bagi kalangan priyayi rendahan atau bahkan rakyat biasa yang berprestasi untuk menaikkan status sosial mereka dengan menjadi pegawai pemerintah, guru, atau dokter.

Peran Politik Etis dalam Memicu Pergerakan Nasional

Inilah dampak paling ironis namun paling penting dari Politik Etis bagi sejarah Indonesia. Program edukasi, yang awalnya dirancang untuk menciptakan tenaga kerja murah bagi Belanda, justru menjadi "senjata makan tuan" bagi pemerintah kolonial.

Melalui sekolah-sekolah seperti STOVIA (Sekolah Dokter Jawa), OSVIA (Sekolah Pamong Praja), dan sekolah guru, lahirlah golongan baru di masyarakat: kaum terpelajar pribumi (priyayi baru).

Mereka adalah anak-anak muda yang mendapatkan akses pendidikan Barat, mempelajari ide-ide tentang kemajuan, kesetaraan, dan nasionalisme yang sedang berkembang di Eropa. Mereka mulai menyadari ketidakadilan sistem kolonial yang menindas bangsa mereka sendiri.

Kesadaran inilah yang memicu lahirnya organisasi pergerakan nasional modern pertama, Budi Utomo, pada tahun 1908, yang didirikan oleh para pelajar STOVIA. Kelahiran Budi Utomo kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Politik Etis, khususnya melalui bidang pendidikan, secara tidak langsung telah membidani lahirnya kesadaran kebangsaan yang kelak mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan.

Baca juga: Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024: Proses Pengundian, Mekanisme, dan Daftar Lengkap

Legacy Politik Etis dalam Sejarah Indonesia

Warisan atau legacy dari Politik Etis masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Sistem pendidikan formal berjenjang, infrastruktur dasar, hingga konsep transmigrasi adalah jejak-jejak dari kebijakan tersebut.

Namun, warisan terbesarnya adalah fondasi intelektual bangsa. Para pendiri bangsa kita—Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan banyak lainnya—adalah produk dari sistem pendidikan yang dibuka pada era Politik Etis. Kebijakan ini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka kesadaran politik dan martabat suatu bangsa.

Politik Etis adalah babak kompleks dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Di satu sisi, ia adalah upaya pemerintah kolonial Belanda untuk membayar "hutang kehormatan" dan memperbaiki citra mereka. Di sisi lain, pelaksanaannya sering kali menyimpang dan tetap berorientasi pada keuntungan ekonomi Belanda.

Namun, dampak yang tidak disengaja dari kebijakan ini—terutama di bidang pendidikan—terbukti menjadi katalisator yang luar biasa. Lahirnya kaum terpelajar dari rahim pendidikan gaya Barat membuka mata bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan.

Bagi kita masyarakat modern, memahami sejarah Politik Etis memberikan pelajaran berharga bahwa pendidikan dan kesadaran politik adalah modal utama untuk bangkit dan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka. (GSP)

Sumber Referensi:

1. Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
2. Poesponegoro, M.D., & Notosusanto, N. (1993). Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (Jilid V). Jakarta: Balai Pustaka.
3. Vlekke, B.H.M. (2008). Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan, terkait semangat mencerdaskan kehidupan bangsa).

***

Gambar yang ditampilkan pada artikel ini dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Gambar ini berfungsi semata-mata sebagai ilustrasi visual untuk keperluan thumbnail dan tidak merepresentasikan dokumentasi kejadian nyata, tokoh, atau lokasi yang sebenarnya.