Artikel

Kobagma - Pernahkah Anda membayangkan sebuah masyarakat berjalan tanpa aturan yang jelas? Di mana keadilan ditentukan semata-mata oleh siapa yang paling kuat atau siapa yang memegang senjata? Dalam kondisi chaos seperti itu, hak asasi manusia akan terabaikan dan ketidakpastian akan merajalela. Untungnya, kita hidup dalam sebuah sistem yang menolak anarki maupun tirani tersebut.

Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita, adalah sebuah negara hukum. Namun, apakah masyarakat luas benar-benar memahami esensi dari istilah ini selain sekadar jargon politik?

Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu negara hukum, mulai dari pengertian mendasar, perbedaannya dengan negara kekuasaan, hingga bagaimana penerapannya secara nyata di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi dan kepemiluan. Pemahaman ini krusial bagi setiap pemilih cerdas untuk menjaga pilar demokrasi tetap tegak.

Pengertian Negara Hukum

Secara terminologi, negara hukum adalah sebuah konsep penyelenggaraan negara di mana segala tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dalam bahasa asing, konsep ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat (dalam tradisi hukum Eropa Kontinental) atau The Rule of Law (dalam tradisi Anglo-Saxon).

Inti dari konsep ini adalah menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi atau supremasi hukum. Artinya, tidak ada seorang pun, termasuk penguasa atau pejabat tinggi negara, yang kebal terhadap hukum. Hukum menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan, menjamin ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidaklah absolut, melainkan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Baca juga: Negara Adalah: Pengertian, Unsur, dan Fungsinya

Perbedaan Negara Hukum dengan Negara Kekuasaan

Untuk memahami konsep ini secara utuh, kita perlu membedakannya dengan lawan katanya, yaitu negara kekuasaan atau Machtstaat. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber kedaulatan dan cara pengelolaan kekuasaan.

1. Negara Hukum (Rechtsstaat)

Dalam sistem ini, hukum berdaulat di atas segalanya. Pemerintah bertindak semata-mata berdasarkan mandat hukum. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi warga negara. Mekanisme check and balances berjalan efektif, dan peradilan bersifat independen tanpa intervensi penguasa.

2. Negara Kekuasaan (Machtstaat)

Sebaliknya, dalam negara kekuasaan, titah penguasa adalah hukum itu sendiri. Hukum seringkali dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan.

Dalam sistem ini, suara kritis dibungkam, peradilan dikendalikan oleh eksekutif, dan perlindungan hak asasi manusia sangat minim.

Indonesia, melalui UUD 1945, secara tegas menolak konsep Machtstaat dan mendeklarasikan diri sebagai Rechtsstaat. Ini berarti segala proses politik, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua Pegunungan, harus tunduk pada koridor hukum yang berlaku, bukan pada kehendak segelintir elite.

Konsep Negara Hukum Menurut Para Ahli

Konsep negara hukum telah berkembang selama berabad-abad dan didefinisikan oleh berbagai pakar hukum tata negara. Dua pemikiran utama yang paling berpengaruh di dunia, termasuk di Indonesia, berasal dari Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey.

1. Konsep Rechtsstaat (Friedrich Julius Stahl)

Stahl, seorang ahli hukum dari tradisi Eropa Kontinental, merumuskan empat unsur utama yang harus ada dalam sebuah negara hukum (Rechtsstaat):

• Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara wajib menjamin hak dasar warganya.
• Pembagian Kekuasaan (Trias Politica): Adanya pemisahan kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk mencegah penumpukan kekuasaan.
• Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang: Setiap tindakan administratif negara harus memiliki dasar hukum yang jelas (wetmatigheid van bestuur).
• Peradilan Tata Usaha Negara: Adanya pengadilan khusus yang menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah jika terjadi pelanggaran administratif.

2. Konsep The Rule of Law (A.V. Dicey)

Di sisi lain, A.V. Dicey dari tradisi Anglo-Saxon menekankan tiga unsur fundamental:

• Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang; seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
• Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Semua orang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di peradilan yang sama.
• Konstitusi Berbasis Hak Asasi (Constitution based on Individual Rights): Konstitusi bukan sumber hak asasi, melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang telah diakui oleh peradilan.

Baca juga: Negara Serikat Adalah: Pengertian, Bentuk, Ciri, dan Contoh-contohnya

Ciri-Ciri Negara Hukum

Berdasarkan sintesis dari berbagai teori di atas dan perkembangannya di era modern, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi ciri-ciri spesifik berikut:

1. Adanya Jaminan Perlindungan HAM

Negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melindungi warganya dari diskriminasi, kekerasan, dan perampasan hak.

2. Badan Kehakiman yang Bebas dan Tidak Memihak

Hakim dan pengadilan harus independen, tidak boleh diintervensi oleh presiden, parlemen, atau kekuatan militer manapun.

3. Legalitas dalam Arti Hukum Formal

Segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.

4. Pemilihan Umum yang Bebas

Pemilu adalah mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah dalam negara hukum demokratis. Melalui Pemilu, rakyat memberikan mandat hukum kepada pemimpinnya.

5. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Warga negara bebas menyuarakan aspirasi dan membentuk organisasi sipil sebagai penyeimbang kekuasaan negara.

Prinsip-Prinsip Utama Negara Hukum

Dalam praktiknya, negara hukum beroperasi di atas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi nyawa dari sistem ketatanegaraan. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Asas Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan). Ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Simetri Hukum

Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak yang dilindungi, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum.

3. Demokrasi Konstitusional

Hukum tidak dibuat sembarangan, tetapi melalui proses demokratis yang melibatkan wakil rakyat, namun materi muatannya tidak boleh melanggar konstitusi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses hukum dan pemerintahan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penerapan Negara Hukum di Indonesia

Bagaimana konsep ideal ini diterapkan di tanah air? Dasar hukum paling kokoh terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Penegasan ini membawa konsekuensi besar bagi tata kelola negara kita:

1. Supremasi Konstitusi

UUD 1945 adalah hukum tertinggi. Semua undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) untuk menguji undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional warga.

2. Pemisahan Kekuasaan

Indonesia tidak lagi menumpuk kekuasaan pada MPR atau Presiden saja. Ada pembagian peran yang jelas antara Eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR/DPD), dan Yudikatif (MA/MK/KY) yang saling mengawasi.

3. Peran KPU dalam Negara Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan, adalah wujud nyata dari instrumen negara hukum. KPU bekerja berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai dan sah. Tanpa KPU yang bekerja sesuai koridor hukum, demokrasi akan cacat dan legitimasi pemimpin akan dipertanyakan.

4. Penegakan Hukum Anti-Korupsi

Keberadaan lembaga seperti KPK dan pengadilan Tipikor adalah upaya Indonesia memperkuat prinsip negara hukum di mana pejabat publik pun harus diadili jika merugikan negara.

Namun, penerapan negara hukum di Indonesia bukan tanpa tantangan. Masih adanya praktik korupsi, tebang pilih kasus, dan ketimpangan akses keadilan menjadi pekerjaan rumah bersama.

Bagi masyarakat Papua Pegunungan, memahami bahwa kita hidup di negara hukum berarti memahami bahwa setiap sengketa, termasuk sengketa hasil Pemilu, memiliki saluran penyelesaian yang beradab melalui Mahkamah Konstitusi, bukan melalui konflik fisik.

Baca juga: HAM dan Demokrasi: Fondasi Bersama Negara Hukum yang Berkeadilan

Memahami konsep negara hukum bukan sekadar menghafal teori, melainkan menyadari fondasi kehidupan berbangsa kita. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa negara hukum adalah sistem yang menjamin bahwa keadilan berdiri di atas kekuasaan, dan konstitusi menjadi pelindung bagi setiap warga negara. Di Indonesia, prinsip ini termanifestasi dalam UUD 1945, independensi peradilan, dan pelaksanaan Pemilu yang berkala.

Sebagai warga negara yang baik, khususnya masyarakat Papua Pegunungan, kontribusi terbesar kita dalam memperkuat negara hukum adalah dengan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mematuhi peraturan yang berlaku, dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Kepatuhan pada hukum adalah cerminan peradaban sebuah bangsa.

Sejalan dengan pertanyaan di awal tulisan ini tentang masyarakat tanpa aturan: hukum hadir bukan untuk membelenggu kebebasan kita, melainkan untuk merawat kebebasan itu agar tidak dimangsa oleh kesewenang-wenangan. Jadilah pemilih cerdas, junjung tinggi hukum, dan mari kita wujudkan demokrasi yang bermartabat. (GSP)

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Keempat).
2. Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
3. Kusnardi, Moh. & Ibrahim, Harmaily. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI.
4. Mahfud MD, Moh. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.