Artikel

Partisipasi pemilih adalah pijakan utama legitimasi demokrasi. Ketika sebagian warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau yang lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih). Secara populer, golput adalah istilah politik yang merujuk pada sikap pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik karena tidak datang ke TPS, atau datang tetapi tidak mencoblos atau memberikan suara kosong (surat suara putih atau tidak sah. Dalam konteks yang lebih luas, golput dapat dibedakan menjadi Golput aktif yaitu  ketika seseorang secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan dan golput pasif / teknis yaitu ketika seseorang tidak bisa menggunakan hak pilih karena kendala administratif, logistik, atau informasi.

Baca juga: Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

1. Asal Usul Golput di Indonesia

Sebelum istilah golput dikenal luas, Indonesia sudah lebih dulu melewati dua masa penting dalam perjalanan demokrasinya, yaitu masa demokrasi parlementer (1950–1959) dan demokrasi terpimpin (1959–1965). Saat Pemilu pertama tahun 1955, semangat masyarakat untuk ikut memilih sangat tinggi, dengan tingkat partisipasi mencapai sekitar 91,54 persen. Pemilu ini menjadi simbol euforia rakyat Indonesia yang baru saja merdeka dan bersemangat menjalankan demokrasi.

Namun, situasi berubah setelah peristiwa G30S/1965.  Istilah golput mulai populer menjelang Pemilu 5 Juli 1971, pemilu pertama di era Orde Baru. Gerakan ini dipelopori oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda. Mereka memandang bahwa pemilu yang dijalankan pemerintah tidak benar-benar demokratis,. Golput saat itu menjadi bentuk protes moral terhadap sistem politik. Namun menariknya, data resmi pemerintah menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi, bahkan mencapai 96,6 persen pada Pemilu 1971.

Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 dan masuknya era Reformasi, Pemilu menjadi lebih transparan dan kompetitif. Namun, golput justru muncul sebagai fenomena baru. Banyak warga, terutama generasi muda, memilih tidak datang ke TPS sebagai bentuk kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap belum bersih atau jujur. Angka partisipasi pun mulai menurun: dari sekitar 92,6 persen pada Pemilu 1999, turun ke 84,1 persen pada 2004, dan hanya sekitar 70–75 persen pada pemilu berikutnya.

Di era digital sekarang, golput tidak hanya terjadi di bilik suara, tapi juga di dunia maya. Di media sosial, muncul kampanye ajakan tidak memilih sebagai bentuk kritik terhadap para politisi atau sistem yang dianggap gagal membawa perubahan. Fenomena ini banyak berkembang di kalangan anak muda yang lebih kritis dan aktif menyuarakan pendapat secara online.

2. Faktor-faktor Penyebab Golput

Perilaku golput di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi struktural, psikologis, maupun sosial. Secara umum, penyebab golput dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ketidakpercayaan terhadap institusi politik
   Sebagian warga menilai sistem parlemen, partai politik, maupun lembaga penyelenggara pemilu belum sepenuhnya kredibel dan transparan. Ketidakpercayaan ini melahirkan sikap skeptis terhadap hasil pemilu serta menurunkan motivasi untuk berpartisipasi.
2. Apatisme dan keletihan politik
   Banyak pemilih merasa bahwa keterlibatan dalam proses politik tidak membawa perubahan nyata terhadap kehidupan mereka. Kejenuhan terhadap rutinitas politik juga menimbulkan sikap pasif dan apatis.
3. Kekecewaan terhadap elite dan politisi
   Korupsi, janji yang tidak ditepati, rendahnya kompetensi, dan citra negatif sebagian politisi menjadi alasan kuat bagi sebagian warga untuk menarik diri dari proses pemilu.
4. Kendala administratif dan teknis
   Permasalahan seperti pemilih yang tidak terdaftar, data pemilih keliru, lokasi TPS yang jauh, kurangnya petugas, hingga surat suara yang tidak diterima, menjadi faktor penghambat partisipasi di lapangan.
5. Kurangnya pendidikan politik dan informasi calon
   Minimnya pemahaman tentang program, visi-misi, dan rekam jejak calon maupun partai membuat pemilih merasa “buta pilihan”, sehingga memilih untuk tidak memilih.
6. Pengaruh media sosial dan kampanye digital
   Di era digital, ajakan golput sering menyebar melalui media sosial dalam bentuk meme, opini singkat, atau narasi ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Dampaknya, sebagian pemilih muda cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap demokrasi.
7. Faktor struktural dan sosio-kultural
   Kondisi geografis, ekonomi, serta kesenjangan pendidikan antar wilayah turut berpengaruh pada tingkat partisipasi. Di daerah seperti Papua Pegunungan, tantangan medan, jarak antar pemukiman, dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor nyata yang memerlukan perhatian khusus.

Baca juga: Asas-asas Pemilu di Indonesia dan Penjelasannya: Memahami Pilar Demokrasi Luber-Jurdil

3. Dampak Golput terhadap Demokrasi

Tingginya angka golput memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya legitimasi hasil pemilu. Ketika banyak warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka wakil rakyat atau pemimpin yang terpilih berpotensi dianggap tidak sepenuhnya mewakili kehendak rakyat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kekuatan moral hasil pemilu tersebut. Selain itu, golput juga berpengaruh terhadap konsentrasi kekuasaan. Dengan berkurangnya partisipasi masyarakat, kekuasaan politik cenderung hanya dipegang oleh kelompok pemilih aktif,. Meski demikian, fenomena golput menjadi dorongan bagi perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan program pendidikan pemilih, memperkuat transparansi data, melakukan audit terhadap proses pemilu, serta memperkuat integritas Lembaga. Dengan demikian, meskipun golput dapat melemahkan demokrasi, ia juga dapat menjadi sinyal penting bagi perlunya pembenahan sistem politik dan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

4. Langkah-Langkah KPU dalam Penguatan Partisipasi Pemilih

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan telah mengadopsi dan memperkuat sejumlah langkah strategis. Pertama, KPU menerapkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan dengan fokus pada generasi muda, seperti siswa dan mahasiswa. Program ini dilakukan melalui modul interaktif, pemanfaatan media digital, serta pendampingan lokal guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak pilih.

Kedua, KPU menekankan transparansi dan keterbukaan data dengan mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), memperbaiki mekanisme pengusulan perbaikan data, serta melaksanakan audit terbuka untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketiga, KPU berupaya meningkatkan kemudahan akses fisik dan administratif dengan memperluas Tempat Pemungutan Suara (TPS), menetapkan hari libur pemungutan suara, melaksanakan sistem jemput bola di wilayah sulit dijangkau, serta menyediakan surat suara khusus bagi warga terpencil.

Keempat, KPU Provinsi Papua Pegunungan menjalin kolaborasi dengan media sosial dan memperkuat literasi digital guna melawan misinformasi sekaligus mempromosikan kampanye partisipasi cerdas di dunia maya.

Selain itu, KPU juga mengadakan dialog publik dan survei lokal untuk memahami alasan golput di tingkat Distrik maupun Kampung , sehingga strategi yang disusun lebih sesuai dengan konteks daerah Papua Pegunungan.

Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi pasca-pemilu untuk menganalisis wilayah dengan tingkat golput tinggi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada pemilu berikutnya. Melalui berbagai strategi ini, KPU Papua Pegunungan berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan partisipasi politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. Penutup

Fenomena golput bukan hanya soal angka kosong dalam surat suara, tetapi refleksi dinamika kepercayaan publik terhadap sistem politik. Sebagai penyelenggara demokrasi di provinsi dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Papua Pegunungan, tantangan akses fisik, pendidikan politik, keragaman budaya, dan jarak infrastruktur menjadi faktor krusial. Dengan sinergi antara strategi edukasi, keterbukaan data, dan inovasi lokal, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkontribusi mengurangi kecenderungan golput dan memperkuat legitimasi demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Pengertian Pemilu: Fungsi, Tujuan, dan Asas Pelaksanaan Pemilu di Indonesia