KPU Papua Pegunungan Hadiri Sosialisasi KPPN Wamena, Bahas Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025
Wamena, Papua Pegunungan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena di Ballroom Eitama, Baliem Pilamo Hotel, Wamena.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Wamena, Deni Herdianto, menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa setiap satker perlu menjadi pelaksana anggaran yang profesional, dengan memperhatikan ketentuan terbaru dalam aturan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT).
“LLAT menjadi pedoman penting agar proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala KPPN Wamena.
Baca juga: Kartu Kendali Keuangan: Langkah KPU Papua Pegunungan Wujudkan Tertib dan Transparansi Anggaran
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN Wamena, termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang diwakili oleh Bendahara dan Tim Operator Keuangan, dengan tujuan memperkuat pemahaman terhadap pelaksanaan anggaran menjelang penutupan tahun fiskal.
Melalui sosialisasi ini, KPPN Wamena juga mendorong seluruh satuan kerja untuk meningkatkan realisasi anggaran dan memperbaiki Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Optimalisasi penyerapan anggaran dinilai krusial untuk mendukung program pembangunan pemerintah di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis.
Meski berada di wilayah dengan kondisi yang menantang, Kepala KPPN menegaskan bahwa Papua Pegunungan tidak boleh tertinggal dalam kinerja LLAT dan tetap mampu menampilkan hasil yang membanggakan.
Akselerasi Digitalisasi Pembayaran dan Efisiensi Waktu
Selain itu, KPPN Wamena menyoroti pentingnya akselerasi digitalisasi pembayaran dan manajemen waktu pelaksanaan anggaran. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko keterlambatan penyelesaian dokumen keuangan.
KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama satker lainnya diharapkan dapat memperluas penggunaan aplikasi dan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Penghargaan untuk Satker Terbaik
Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Wamena turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dalam beberapa kategori, antara lain IKPA terbaik, penggunaan digitalisasi pembayaran terbanyak, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terbaik. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satker untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.
Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen bersama antara KPPN Wamena dan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran 2025.
