Artikel

Wamena, Papua Pegunungan — Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pendapat bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan dijaga dan dikelola dengan cara yang bermartabat. Di Provinsi Papua Pegunungan, nilai-nilai demokrasi sesungguhnya telah hidup dalam budaya lokal melalui tradisi musyawarah dan dialog antar warga. Tradisi ini menjadi dasar penting bagi pembentukan demokrasi yang damai, partisipatif, dan menghargai kebersamaan.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat budaya dialog tersebut sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

Kesamaan Nilai antara Debat dan Musyawarah

Meskipun secara bentuk berbeda, debat dan musyawarah memiliki tujuan yang sama — yakni mencari kebenaran dan solusi terbaik dari beragam pandangan.
Dalam debat, peserta mengemukakan argumen secara terbuka dengan logika dan bukti. Sedangkan dalam musyawarah, warga berkumpul untuk mendengarkan satu sama lain dan mencapai mufakat tanpa memaksakan pendapat.

Kedua proses ini mengajarkan keterbukaan berpikir, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab bersama dalam mengambil keputusan. Inilah nilai yang sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia — “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Peran Tokoh Adat dalam Mendorong Dialog Demokratis

Di banyak wilayah Papua Pegunungan, tokoh adat dan pemimpin masyarakat memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Mereka bukan hanya penjaga nilai budaya, tetapi juga mediator demokrasi lokal yang menegakkan musyawarah sebagai jalan penyelesaian setiap persoalan.

Kehadiran tokoh adat dalam ruang dialog publik memperkuat legitimasi sosial dan menjadi contoh nyata bahwa demokrasi tidak harus bersifat konfrontatif, melainkan dapat dijalankan dengan pendekatan kultural yang penuh kearifan.

KPU Papua Pegunungan sebagai Fasilitator Edukasi Demokrasi

KPU Provinsi Papua Pegunungan Melaksanakan Edukasi Pemilu di Pasar Kenyam Kabupaten Nduga
(Sumber: https://www.instagram.com/kpu_provinsipapuapegunungan/)

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis pemilu, tetapi juga dalam edukasi politik dan penguatan budaya demokrasi lokal.
Melalui program pendidikan pemilih, sosialisasi demokrasi, dan pelatihan partisipatif, KPU aktif mengajak masyarakat untuk berdialog secara terbuka dan memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik.

Upaya ini sejalan dengan semangat KPU untuk membangun demokrasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, partisipasi, dan keterbukaan.

Budaya musyawarah yang hidup di tengah masyarakat Papua Pegunungan merupakan aset berharga bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks modern seperti debat dan pemilu, KPU Papua Pegunungan berperan sebagai jembatan antara tradisi lokal dan praktik demokrasi nasional, memastikan setiap suara rakyat dihargai dan setiap perbedaan diselesaikan dengan dialog yang damai.

Baca juga: Pengertian Musyawarah: Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya