Tokoh

Wamena — Sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Purbaya Yudhi Sadewa membawa semangat baru dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Gagasan dan kebijakannya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Pegunungan.

Siapa Purbaya Yudhi Sadewa dan Bagaimana Latar Belakangnya?

Purbaya Yudhi Sadewa telah diakui sebagai salah satu ekonom terbaik di Indonesia atas kontribusinya dalam pengabdian memperkuat fondasi ekonomi nasional. Purbaya, yang terlatih sebagai insinyur listrik untuk pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB), juga memiliki gelar magister dan doktor dalam Ekonomi dari Purdue University, AS, dan dikenal karena fokusnya pada implementasi kebijakan berbasis bukti.

Purbaya telah menghabiskan waktu yang cukup di sektor publik menjelang penunjukannya sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Lembaga Penjamin Simpanan (2020-2025), ia berperan penting dalam konsolidasi dan pengendalian sistem keuangan nasional selama pandemi COVID-19. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi di Kementerian Kelautan dan Investasi yang mengawasi divisi Kedaulatan Maritim dan Energi (2018-2020) dan bekerja di Kantor Staf Presiden dalam isu-isu strategis nasional.

Purbaya memiliki reputasi sebagai perencana visioner dan, telah secara konsisten mempromosikan perlunya kebijakan berbasis bukti dalam kebijakan publik untuk membangun sistem keuangan yang kuat, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung fokus pembangunan nasional pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo

Fokus Dan Gagasan Apa Yang Ditawarkan Menjadi Menteri?

Setelah dilantik Menteri PPN/Kepala Bappenas, Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan nasional. Seharusnya pembangunan nasional mengedepankan pertumbuhan ekonomi secara merata. Purbaya menggunakan paradigma “pembangunan inklusif”, untuk menyamakan perolehan hasil pembangunan.

Dalam RPJPN 2025–2045, Purbaya mendorong tiga prioritas: transformasi ekonomi hijau, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas daerah. Dengan ketiga prioritas pembangunan, Purbaya menginginkan pembangunan selaras dan berkelanjutan dengan lingkungan, serta pemerataan kesejahteraan.

Kapan Dan Bagaimana Prestasinya Terlihat?

Sejak pengabdiannya yang awal, Purbaya telah menunjukkan dan meraih berbagai capaian strategis. Bappenas yang dipimpinnya, telah menyusun dokumen RPJPN 2025–2045 yang menjadi kerangka pembangunan untuk periode Indonesia Emas. Purbaya menunjukan sikap membangun, dengan mengintegrasikan data antar kementerian, sehingga setiap pembangunan bersifat data dan fakta dan bukan asumsi semata.

Purbaya mendorong program sinergi pusat pusat dan daerah yang mengintegrasikan pembangunan untuk mencakup daerah-daerah seperti Papua Pegunungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengintegrasian pembangunan secara demokrasi dan partisipasi publik.

Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan

Mengapa Pemikirannya Penting bagi Demokrasi dan Papua Pegunungan?

Semangat kerja Purbaya selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh KPU, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Demokrasi yang sehat memenuhi kebijakan publik yang pro rakyat dan pelaksanaannya harus jujur dan terbuka.

Di Papua Pegunungan, gagasan pembangunan inklusif menjadi sumber inspirasi pembangunan masyarakat yang berdaya dan partisipatif. Pembangunan sejati tidak hanya soal infrastruktur, tetapi sejati pembangunan adalah ketika masyarakat diberi ruang untuk ikut menentukan masa depan mereka.

Baca juga: Evaluasi Kinerja 2024: KPU Papua Pegunungan Dapat BB

Bagaimana Harapannya ke Depan?

Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kemajuan sebuah bangsa hanya bisa dicapai apabila setiap daerah bisa sejalan bergerak kemajuan. Ia menggerakkan kolaborasi berbagai sektor, lembaga dan masyarakat dengan semangat pembangunan berasas keadilan sosial, Pancasila dan UUD 1945.

KPU Papua Pegunungan mengusung semangat itu, dan dijadikannya sebagai harapan untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadaban, KPU Papua Pegunungan menyatakan harapan itu dengan semangat untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

-Pram-
 

Referensi:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Situs Resmi Bappenas.go.id

RPJPN 2025–2045

Profil Purbaya Yudhi Sadewa (Bappenas, 2024)