Artikel

Wamena — Lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia tak lepas dari peran penting seorang tokoh nasional, Jenderal (Purn.) Rudini, yang tercatat sebagai Ketua KPU pertama. Ia diangkat pada tahun 1999, tepat pada masa krusial reformasi, ketika bangsa Indonesia tengah berupaya membangun sistem politik yang lebih terbuka, jujur, dan demokratis. KPU dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat

Awal Berdirinya KPU dan Peran Rudini

Pembentukan KPU secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu. Saat itu, Rudini, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dipercaya memimpin lembaga ini untuk mengawal Pemilu 1999—pemilu demokratis pertama pascareformasi.
Dalam masa kepemimpinannya, Rudini dikenal sebagai figur tegas, netral, dan visioner. Ia menanamkan prinsip bahwa penyelenggara pemilu harus bekerja berdasarkan kejujuran dan integritas, bukan kepentingan politik. Di bawah arahannya, KPU memulai tradisi baru: penyelenggara yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pemerintah maupun partai politik.

Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan

Makna Demokrasi dan Cermin Keteladanan

Perjuangan Rudini bukan sekadar teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga fondasi moral bagi demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan suara rakyat adalah amanah tertinggi dalam sistem politik.
Nilai ini sejalan dengan Pancasila sila ke-4, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Melalui kerja keras KPU di bawah pimpinannya, Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu 1999 dengan damai dan berintegritas—membuka jalan bagi tradisi demokrasi yang kita jalankan hingga kini. Semangat tersebut terus dijaga oleh seluruh jajaran KPU di berbagai daerah, termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang kini menjadi bagian dari perjuangan panjang untuk menghadirkan demokrasi yang inklusif dan bermartabat di tanah tinggi Papua.

Baca juga: Pilkada 2024: Papua Pegunungan Ukir Sejarah Tanpa Pemungutan Suara Ulang

Warisan Semangat dan Refleksi untuk Masa Kini

Kini, lebih dari dua dekade setelah Rudini memimpin KPU pertama, nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup: netralitas, profesionalisme, dan pengabdian tanpa pamrih. Bagi bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Papua Pegunungan, memahami sejarah ini bukan sekadar mengenang, tetapi juga meneguhkan komitmen menjaga demokrasi sebagai sarana memperkuat persatuan bangsa.
Melalui semangat itu, KPU tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga penjaga moral demokrasi, tempat setiap warga dapat percaya bahwa suaranya berarti dan berharga bagi masa depan Indonesia.

-pram-

???? Referensi:

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999
• KPU RI (Sejarah KPU)
• Arsip Nasional Republik Indonesia, “Profil Jenderal (Purn.) Rudini”