Artikel

Wamena — Pakta Integritas adalah sebuah istilah yang tidak bisa dipisahkan dari  tata kelola lembaga publik, termasuk lembaga negara termasuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Pakta integritas bisa diartikan sebagai pernyataan komitmen tertulis yang isinya adalah janji menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Dalam konteks di lembaga negara seperti KPU, pakta integritas dijadikan sebagai pondasi moral dan etik bagi jajaran pegawai KPU di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam dokumen pakta integritas, ditegaskan komitmen pegawai untuk bekerja secara profesional, transparan, dan netral dalam setiap tahapan pemilu. Melalui pakta integritas, seluruh jajaran pegawai di lingkungan KPU diingatkan bahwa tugas penyelenggara pemilu sangat luas lingkupnya, mulai dari yang sifatnya administratif hingga tugas menjawab amanah konstitusional yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab.

Dokumen pakta integritas biasanya ditandatangani pada awal masa jabatan. Untuk beberapa lembaga misalnya di KPU, pakta integritas juga ditandatangani saat resmi memasuki tahapan pemilu sebagai bentuk komitmen terbuka kepada publik. Pakta integritas menjadi simbol kepercayaan rakyat yang merupakan modal utama demokrasi.

Baca juga: Memahami Pakta Integritas: Komitmen Moral untuk Mencegah Korupsi dan Menegakkan Integritas

Fungsi dan Manfaat Pakta Integritas

Tujuan utama pembuatan pakta integritas adalah

1. Meneguhkan integritas dan profesionalitas,  melalui dokumen ini, setiap individu di lingkungan KPU yang merupakan penyelenggara pemilu diingatkan untuk bekerja berdasarkan prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk selalu diingat juga bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam tahapan pemilu selalu berlandaskan pada aturan dan nilai etika yang berlaku.
2. Alat pencegahan pelanggaran etik dan perilaku menyimpang, etika dan perilaku menyimpang baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang maupun intervensi politik. Komitmen tertulis yang dituangkan di dalam pakta integritas,  menjadi pengingat moral agar setiap penyelenggara tetap menjaga jarak dari kepentingan pribadi atau kelompok, serta menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
3. Membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Publik perlu diberikan keyakinan bahwa proses pemilu dijalankan oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kepercayaan oleh publik ini menjadi modal utama bagi KPU untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Melalui pakta integritas, KPU mengupayakan untuk terus memastikan bahwa setiap prosedur tahapan pemilu yang dilakukan merupakan cerminan semangat pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tinggi demi terciptanya pemilu yang dipercaya dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Isi Pakta Integritas KPU di Lingkungan KPU

Secara umum, pakta integritas di dalam KPU sebagai lembaga negara memuat tiga poin utama yang menjadi pedoman etika dan perilaku penyelenggara.

• Pertama, komitmen netralitas, yaitu tekad untuk tidak berpihak pada salah satu peserta pemilu, menjaga independensi dalam setiap pengambilan keputusan dan bersikap netral sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.
• Kedua, prinsip transparansi. Pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus terbuka, diawasi, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Transparansi di dalam lembaga diharapkan mampu meminimalisasi kecurigaan serta memperkuat akuntabilitas KPU sebagai lembaga yang menjalankan amanat rakyat.
• Ketiga, tanggung jawab moral dan profesionalitas. Melalui pakta integritas, seluruh penyelenggara berjanji untuk bekerja berdasarkan hukum dan nilai etika, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Integritas Adalah: Pengertian, Ciri, dan Pentingnya bagi ASN dan Pejabat Publik

Bagaimana Jika Pakta Integritas Dilanggar di Lingkungan KPU?

Setiap penyelenggara pemilu atau siapapun pihak yang telah menandatangani dokumen pakta integritas namun melanggar isi pakta integritas akan dijatuhi sanksi mulai dari teguran internal, sanksi moral, etik, hingga sanksi administratif. Berikut penjelasannya;

• Sanksi moral biasanya diberikan melalui peringatan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab dan introspeksi.
• Sanksi etik dan administratif dapat berupa penundaan jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam penegakan etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu. Proses ini dilakukan secara terbuka untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak.

Perlu ditekankan bahwa pakta integritas bukan sekedar formalitas belaka, tetapi komitmen nyata yang melekat pada setiap penyelenggara. Dengan penegakan disiplin yang konsisten, diharapkan penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan dapat bekerja secara profesional, beretika, dan tetap berpihak pada prinsip dasar demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Baca juga: Penanganan Pelanggaran dan Peran DKPP dalam Menjaga Integritas Penyelenggara Negara

Siapa Saja yang Wajib Menandatangani Pakta Integritas di KPU?

Pakta integritas wajib ditandatangani oleh seluruh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewajiban ini berlaku mulai dari Ketua dan Anggota KPU, jajaran di sekretariat KPU, hingga badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS yang bertugas di lapangan.

Bagi jajaran adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, pakta integritas adalah dokumen yang penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat selama tahapan teknis penyelenggaraan pemilu. Melalui komitmen yang ditulis di dalam pakta integritas, KPU berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Pentingnya Komitmen dan Implementasi, Bukan Hanya Formalitas

Pakta integritas tidak semata sebuah tanda tangan di atas dokumen saja, ditegaskan oleh KPU. Lebih dari itu di dalam pakta integritas tercermin komitmen nyata dari seluruh penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, kejujuran, dan netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Dokumen ini menjadi bentuk tanggung jawab moral bagi setiap penyelenggara, mulai dari tingkat pusat hingga badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, agar menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas dan keadilan.

KPU menilai bahwa makna pakta integritas baru benar-benar terasa ketika setiap individu konsisten menegakkan etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik kerja sehari-hari. Melalui komitmen ini, KPU berharap seluruh jajarannya tetap solid dan berintegritas, memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan dipercaya oleh rakyat Indonesia.