Artikel

Wamena — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara sederhana IDI adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan di Indonesia. IDI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Bappenas.

Indikator penilaian menggunakan berbagai aspek baik di bidang politik maupun pemerintahan. Beberapa aspek yang masuk sebagai indikator penilaian IDI adalah; aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Setiap aspek dinilai dengan indikator tertentu, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat dalam pemilu, peran partai politik, serta kinerja lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Menggunakan standarisasi yang ditetapkan di dalam IDI, masyarakat dapat melihat bagaimana praktik demokrasi berjalan di Indonesia. Apakah demokrasi yang berjalan selama ini semakin terbuka, partisipatif, dan berkeadilan? atau justru malah mengalami kemunduran.

IDI dihitung setiap tahun berdasarkan data peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh provinsi se-Indonesia. Hasil perhitungan IDI disajikan dalam bentuk angka dalam skala 0–100. Semakin tinggi angkanya, semakin baik kualitas demokrasi di level daerah tertentu atau di level nasional. Indeks ini kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat praktik demokrasi di berbagai level. IDI mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya.

Baca juga: Membangun Demokrasi yang Dipercaya: Jalan Panjang Meningkatkan Indeks dan Integritas Publik

Tujuan dan Fungsi IDI bagi Pemerintahan dan Publik

Berikut beberapa tujuan penyusunan IDI di Indonesia, antara lain;

• Tujuan utama penyusunan IDI adalah memberikan gambaran objektif tentang capaian demokrasi Indonesia. Hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
• Selain itu IDID juga disusun untuk menilai capaian kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun provinsi, karena Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak sekadar menjadi laporan tahunan tentang kondisi politik. Melalui pengukuran ini, pemerintah dan publik dapat melihat sejauh mana prinsip demokrasi benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa.
• Menyediakan data dan analisis bagi pemerintah, akademisi, dan publik untuk merancang kebijakan dan program yang mendorong penguatan demokrasi di berbagai sektor.
• Mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
• Menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan politik, hukum, dan sosial yang berdampak pada demokrasi. Apakah sudah selaras dengan nilai-nilai demokrasi, atau masih menyisakan tantangan dalam hal kebebasan, keadilan, dan partisipasi publik?

Oleh karena itu, penyusunan IDI bukan hanya tentang angka-angka statistik, tetapi juga bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Komponen Utama dalam Pengukuran IDI

IDI diukur berdasarkan tiga komponen utama pengukuran, antara lain:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty), komponen ini mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, serta kebebasan dari diskriminasi. menilai sejauh mana warga negara dapat mengekspresikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa tekanan. Termasuk pula perlindungan dari tindakan diskriminatif yang mengancam kebebasan individu dan kelompok.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), komponen ini meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilu, keterlibatan perempuan, dan kebebasan politik warga negara. Komponen ini menyoroti partisipasi masyarakat dalam proses politik, terutama dalam pemilu. Indikator ini juga mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dan kebebasan politik warga negara diakomodasi dalam sistem pemerintahan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy), komponen ini bertujuan untuk menilai kinerja lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta peran partai politik hingga pengaruh media massa di dalam sistem de.

Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi Indonesia. IDI mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari seberapa besar ruang kebebasan dan partisipasi yang dijamin bagi setiap warga negara.

Baca juga: HAM dan Demokrasi: Fondasi Bersama Negara Hukum yang Berkeadilan

Tren Indeks Demokrasi Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir

Selama lima tahun terakhir, skor IDI Indonesia menunjukkan adanya pergerakan yang sifatnya fluktuatif, berikut penjelasannya;

• Beberapa provinsi di Indonesia mengalami peningkatan karena partisipasi politik yang tinggi dan transparansi pemerintahan.  Hal ini terjadi terutama di wilayah yang mampu menjaga transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik dalam proses politik. Keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta tumbuhnya budaya dialog juga menjadi faktor yang memperkuat capaian tersebut.
• Namun, penurunan skor juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia berkaitan dengan maraknya kasus intoleransi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masih lemahnya peran lembaga representatif dalam mengawasi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan penguatan.

Sumber: BAPPENAS, 2025

Gambar diatas menunjukkan pergerakan fluktuatif pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum pembentukan beberapa Daerah Otonom Baru di Pulau Papua. Secara umum, IDI Indonesia masih berada pada kategori “sedang”, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang meski menghadapi tantangan. Meskipun tidak mengalami lonjakan signifikan, ini menandakan bahwa proses demokrasi di Indonesia masih berjalan dinamis di tengah berbagai tantangan sosial dan politik. Pemerintah bersama masyarakat sipil diharapkan terus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Skor IDI Nasional

Berikut beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap skor IDI, antara lain;

1. Kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat. Maksudnya Semakin transparan proses pemilu dan semakin tinggi partisipasi warga, semakin kuat pula legitimasi demokrasi yang terbentuk.
2. Kinerja lembaga pemerintahan dan transparansi kebijakan. Hal ini memiliki pengaruh karena pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat nilai demokrasi.
3. Kebebasan media serta jaminan hak asasi manusia. Hal ini menjadi cerminan dari sehat atau tidaknya ruang demokrasi di Indonesia. Media yang independen dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat memastikan kontrol sosial tetap berjalan.
4. Tingkat pendidikan politik dan literasi demokrasi masyarakat juga memiliki pengaruh besar. Alasannya adalah, pemilih yang kritis dan paham hak politiknya akan lebih aktif berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
5. Stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil bisa dikatakan sebagai pondasi utama yang mempengaruhi turun dan naiknya skor IDI Nasional. Mengingat  tanpa keadilan hukum dan situasi yang kondusif, kebebasan sipil dan hak politik sulit berkembang secara optimal.

Dengan memperkuat kelima faktor ini, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasinya dan menjaga konsistensi skor IDI menuju skor yang yang lebih tinggi di masa mendatang.

Baca juga: Demokrasi Ekonomi: Konsep, Ciri, dan Implementasinya di Indonesia

Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Untuk meningkatkan skor IDI Nasional, tentu saja dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, hingga pihak media. Sinergi ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Berikut beberapa aksi-aksi konkrit untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, antara lain;

• Meningkatkan kualitas pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Alasannya adalah karena, pemilu yang transparan dan akuntabel menjadi pondasi utama dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang berjalan di Indonesia.
• Memperkuat peran partai politik dan lembaga legislatif. Mengingat bahwa Partai Politik yang sehat dan parlemen yang aktif menjalankan fungsi pengawasan akan memperkuat representasi rakyat dalam setiap produk kebijakan publik.
• Mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga. Caranya adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu mendorong akses publik terhadap data dan kebijakan, agar masyarakat secara luas dapat konsisten ikut terlibat dalam proses demokrasi secara aktif dan bermakna.
• Memperluas pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa pemahaman mengenai literasi politik yang baik, membuat masyarakat lebih kritis dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
• Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Supremasi hukum penting karena dapat memastikan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum, serta sebagai isntrumen untuk melindungi kebebasan sipil dari penyalahgunaan kekuasaan.

Melalui kerja bersama dan komitmen semua pihak, demokrasi Indonesia diharapkan tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.