Artikel

Wamena - Pemilihan umum merupakan mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis. Namun, penyelenggara pemilu di berbagai negara tidak disusun dalam satu pola yang seragam. Setiap negara mengembangkan model kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai dengan sistem ketatanegaraan, pengalaman historis, serta kebutuhan menjaga integritas demokrasi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari arsitektur demokrasi suatu negara.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pemilih Saat di TPS: Panduan untuk Pemilu 2024

Model Penyelenggara Pemilu di Dunia

Secara konseptual, para ahli umumnya mengelompokkan penyelenggara pemilu ke dalam tiga model besar. Namun, perlu ditegaskan bahwa model-model ini bersifat spektrum, bukan kategori kaku.

1. Model Penyelenggara Pemilu Independen

Model ini menempatkan lembaga penyelenggara pemilu sebagai badan mandiri di luar struktur pemerintahan eksekutif. Independensi dimaksudkan untuk menjamin netralitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Ciri umum:

• Kedudukan kelembagaan terpisah dari pemerintah
• Memiliki kewenangan regulatif dan operasional
• Anggota dipilih melalui mekanisme yang melibatkan lembaga politik dan hukum

Namun, model independen tidak bersifat tunggal. Variasinya meliputi anggota dipilih oleh parlemen (Indonesia), diangkat presiden dengan persetujuan parlemen, atau melibatkan unsur yudikatif dan masyarakat sipil.

Contoh negara:

• Indonesia (Komisi Pemilihan Umum/KPU),
• India (Election Commission of India),
• Meksiko (Instituto Nacional Electoral/INE), yang dalam praktik mutakhir sering dipandang sebagai model independen yang sangat kuat.

2. Model Penyelenggara Pemilu oleh Administrasi Negara (State Administration Model)

Model ini sering disederhanakan sebagai “pemilu oleh pemerintah”, namun istilah tersebut perlu diluruskan. Dalam model ini, pemilu dikelola oleh birokrasi negara yang profesional dan netral, bukan oleh partisan government.

Ciri utama:

• Penyelenggaraan berada di bawah kementerian atau otoritas administratif negara
• Didukung sistem hukum, peradilan, dan pengawasan parlemen yang kuat
• Birokrasi bersifat karier dan non-partisan

Contoh negara:

• Prancis,
• Jepang,
• Singapura.

Di negara-negara ini, netralitas pemilu dijaga melalui checks and balances yudisial dan legislatif, bukan melalui lembaga independen terpisah.

3. Model Penyelenggara Pemilu Campuran

Model campuran mengombinasikan peran lembaga independen, administrasi negara, dan unsur yudikatif.

Ciri utama:

• Pembagian kewenangan antara lembaga pemilu dan pemerintah
• Keterlibatan pengadilan dalam aspek pengawasan atau adjudikasi
• Struktur yang lebih kompleks

Contoh negara:

• Jerman,
• Spanyol,
• Afrika Selatan, yang meskipun memiliki komisi independen, juga melibatkan unsur yudisial sehingga memberi nuansa campuran.

Baca juga: Perlengkapan TPS Pemilu 2024: Ini Daftar Logistik Resmi dari KPU

Peran Kritis Lembaga Yudikatif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam hampir semua demokrasi modern, penyelenggaraan pemilu tidak hanya berhenti pada pemungutan suara. Lembaga peradilan memainkan peran krusial dalam:

• penyelesaian sengketa hasil pemilu,
• pengujian konstitusionalitas proses pemilu,
• penegakan prinsip keadilan elektoral.

Contohnya:

• Mahkamah Konstitusi di Indonesia,
• pengadilan konstitusi di Jerman,
• atau pengadilan pemilu khusus di beberapa negara Amerika Latin.

Dengan demikian, penyelenggara pemilu harus dipahami sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar satu lembaga administratif.

Tantangan dan Kritik terhadap Setiap Model

Tidak ada model yang sepenuhnya bebas dari tantangan.

• Model Independen
  Rentan terhadap politisasi proses seleksi anggota, konflik internal, serta ketergantungan anggaran pada negara.

• Model Administrasi Negara
  Menghadapi tantangan menjaga persepsi netralitas, terutama ketika pemilu melibatkan petahana.

• Model Campuran
  Berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan dan konflik antar-lembaga.

Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh model kelembagaan, tetapi juga budaya hukum dan politik.

Konteks Sejarah Pemilihan Model

Pemilihan model penyelenggara pemilu hampir selalu merupakan produk sejarah politik.

Indonesia, misalnya, memilih model independen pasca-Reformasi 1998 sebagai reaksi terhadap pengalaman pemilu yang dikendalikan pemerintah pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, model Indonesia bukanlah sekadar adopsi dari praktik internasional, melainkan sebuah rekayasa kelembagaan kontekstual yang lahir dari kebutuhan untuk membangun kepercayaan publik (public trust) yang sempat hancur.

Sebaliknya, negara seperti Amerika Serikat mengadopsi sistem yang sangat terdesentralisasi hingga tingkat lokal, berakar pada tradisi federalisme dan kecurigaan terhadap kekuasaan terpusat.

Baca juga: Simulasi TPS Pemilu 2024: Mengapa Penting dan Bagaimana Dilakukan?

Posisi Indonesia dalam Konteks Global

Dalam konteks global, Indonesia menempatkan diri sebagai negara dengan model penyelenggara pemilu independen yang relatif kuat, diperkuat oleh:

• KPU sebagai pelaksana,
• Bawaslu sebagai pengawas,
• DKPP sebagai penegak etika,
• serta Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil sengketa hasil pemilu.

Dalam konteks perbandingan global, posisi Indonesia tidak hanya sekadar menganut model penyelenggara pemilu independen, tetapi telah mengembangkan suatu ekosistem kelembagaan pemilu yang unik dan multi-layer. Arsitektur ini, yang terdiri dari KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas proses, DKPP sebagai penjaga integritas moral penyelenggara, dan MK sebagai pemutus akhir sengketa hasil, merepresentasikan sebuah desain kelembagaan yang komprehensif untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai celah kecurangan.

Struktur ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap integritas pemilu dan kedaulatan rakyat.

Melampaui Model, Menuju Integritas Pemilu

Dalam percaturan global, Indonesia sering dipandang sebagai laboratorium demokrasi yang menarik—sebuah negara dengan tingkat kerumitan geografis dan sosial yang tinggi yang berusaha menjalankan pemilu yang kredibel melalui sebuah model kelembagaan ambisius, dengan segala capaian dan tantangannya yang menjadi pelajaran berharga bagi dunia.

Perbandingan penyelenggara pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang paling benar untuk semua konteks. Yang menentukan kualitas pemilu bukan hanya desain kelembagaan, melainkan independensi yang nyata, profesionalisme birokrasi, peradilan yang kuat, serta budaya demokrasi yang matang.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan model independen, tetapi memastikan seluruh ekosistem pemilu bekerja secara sinergis dan berintegritas. (GSP)