Artikel

Wamena - Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan sebuah janji manis yang menguap begitu saja dengan sebuah pencapaian nyata yang mengubah sejarah? Atau, apa kekuatan tersembunyi yang membuat sebuah organisasi raksasa tetap berdiri kokoh meski diterpa badai krisis dan tantangan?

Jawabannya terletak pada satu kata yang sering diucapkan namun jarang benar-benar dihayati maknanya: komitmen. Ia adalah perekat tak kasat mata yang mengikat individu pada tujuan, dan menyatukan masyarakat dalam sebuah kontrak sosial.

Dalam konteks kehidupan bernegara, khususnya dalam pesta demokrasi, absennya elemen ini dapat meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan publik.

Artikel ini akan mengupas tuntas hakikat komitmen, mulai dari definisi dasarnya hingga peran vitalnya sebagai denyut nadi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Baca juga: Nasionalisme Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari

Pengertian Komitmen

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam konteks politik dan organisasi, kita perlu memahami definisi dasarnya terlebih dahulu. Secara etimologis, kata "komitmen" berasal dari bahasa Latin committere, yang berarti menggabungkan, menyatukan, mempercayakan, atau mengerjakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak. Definisi ini menyiratkan adanya sebuah ikatan yang kuat antara individu dengan sesuatu di luar dirinya, baik itu tugas, orang lain, maupun organisasi.

Secara lebih luas dalam kajian manajemen dan psikologi, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang memihak kepada suatu organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Ini bukan sekadar rasa suka atau minat, melainkan sebuah sikap teguh (steadfastness) untuk memegang janji dan tanggung jawab, meskipun situasi menjadi sulit atau tidak menyenangkan.

Sederhananya, jika janji adalah tentang kata-kata, maka komitmen adalah tentang tindakan dan pembuktian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara visi dengan realitas. Tanpa komitmen, peraturan hanya akan menjadi dokumen mati, dan rencana kerja hanya akan menjadi angan-angan.

Jenis-Jenis Komitmen

Komitmen bukanlah konsep tunggal yang monolitik. Ia memiliki dimensi yang beragam tergantung pada konteks di mana ia diterapkan. Berikut adalah pembagian jenis komitmen yang relevan untuk dipahami:

1. Komitmen Pribadi

Ini adalah bentuk komitmen paling dasar yang dimulai dari diri sendiri. Komitmen pribadi berkaitan dengan integritas internal seseorang untuk mencapai tujuan hidup atau memegang prinsip moral.

Contoh sederhananya adalah kedisiplinan bangun pagi, atau janji pada diri sendiri untuk selalu jujur. Tanpa komitmen pribadi yang kuat, seseorang akan sulit membangun komitmen di level yang lebih tinggi.

2. Komitmen Organisasi

Dalam dunia kerja dan kelembagaan, komitmen adalah loyalitas karyawan atau anggota terhadap institusinya. Para ahli membaginya menjadi tiga komponen:

• Komitmen Afektif: Keterikatan emosional karena merasa "memiliki" dan selaras dengan nilai-nilai organisasi. Anggota bertahan karena mereka ingin.
• Komitmen Berkelanjutan (Continuance): Kesadaran akan kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota bertahan karena mereka butuh.
• Komitmen Normatif: Perasaan wajib untuk bertahan karena alasan etis atau moral. Anggota bertahan karena mereka merasa harus.

3. Komitmen Profesional

Berbeda dengan loyalitas pada organisasi, komitmen profesional adalah dedikasi seseorang terhadap profesi atau keahliannya.

Seorang dokter, jurnalis, atau penyelenggara pemilu yang memiliki komitmen profesional tinggi akan selalu bekerja sesuai kode etik profesinya, di manapun ia ditempatkan. Bagi mereka, kualitas pekerjaan adalah pertaruhan harga diri.

Komitmen dalam Penyelenggaraan Pemilu

Lantas, bagaimana relevansi konsep ini dalam dunia kepemiluan? Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, komitmen adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai dari tingkat RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bekerja di atas landasan komitmen.

Komitmen penyelenggara pemilu tidak hanya dimaknai sebagai kesetiaan pada lembaga KPU, tetapi lebih tinggi lagi, yaitu kesetiaan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu harus berpegang teguh pada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Melaksanakan semua asas tersebut membutuhkan mentalitas baja. Penyelenggara pemilu sering kali dihadapkan pada godaan materi (suap), tekanan politik dari peserta pemilu, hingga intimidasi fisik. Di sinilah komitmen adalah perisai utama yang menjaga penyelenggara agar tidak "masuk angin" atau melenceng dari rel aturan.

Baca juga: Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

Contoh Komitmen Penyelenggara Pemilu

Untuk membumikan konsep ini, mari kita lihat manifestasi nyata komitmen dalam tugas-tugas kepemiluan, khususnya di wilayah yang dinamis seperti Papua Pegunungan:

1. Integritas di Tengah Godaan

Seorang anggota KPU atau KPPS menunjukkan komitmen tinggi ketika ia berani menolak segala bentuk gratifikasi atau suap dari tim sukses yang ingin memanipulasi suara. Ia sadar bahwa satu suara yang ia jual berarti menggadaikan masa depan daerahnya.

2. Profesionalitas Melawan Kelelahan

Tahapan pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara, sangat menguras tenaga. Petugas sering kali harus bekerja hingga larut malam atau bahkan berhari-hari tanpa tidur yang cukup. Bertahan menyelesaikan rekapitulasi dengan teliti di tengah kelelahan fisik adalah bukti nyata komitmen profesional demi akurasi data.

3. Dedikasi Menembus Batas Geografis

Di Provinsi Papua Pegunungan, tantangan geografis bukanlah hal yang ringan. Mendistribusikan logistik pemilu ke distrik terpencil yang hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau berjalan kaki berhari-hari menuntut komitmen luar biasa.

Petugas yang rela menempuh bahaya alam demi memastikan kotak suara sampai ke tangan pemilih adalah pahlawan demokrasi yang sesungguhnya.

Mengapa Komitmen Penting untuk Demokrasi

Mengapa kita harus begitu peduli pada komitmen penyelenggara? Jawabannya sederhana: karena komitmen adalah fondasi dari trust (kepercayaan).

Demokrasi adalah sistem yang berbasis pada kepercayaan. Rakyat percaya untuk menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. Jika penyelenggara pemilu tidak berkomitmen pada netralitas dan kejujuran, maka hasil pemilu akan diragukan legitimasinya.

Ketidakpercayaan publik (public distrust) adalah bahaya laten. Jika masyarakat menganggap penyelenggara "bermain mata", maka sengketa pemilu akan meningkat, konflik horizontal bisa terjadi, dan stabilitas politik akan terganggu. Sebaliknya, komitmen yang kuat dari penyelenggara akan melahirkan:

• Legitimasi Hasil Pemilu: Pemimpin yang terpilih memiliki mandat yang kuat karena prosesnya dipercaya bersih.
• Partisipasi Masyarakat: Warga antusias datang ke TPS karena yakin suaranya akan dijaga dan dihitung dengan benar.
• Stabilitas Daerah: Keadilan yang dirasakan semua pihak akan meredam potensi konflik pasca-pemilu.

Cara Menumbuhkan Komitmen dalam Organisasi Publik

Komitmen bukanlah sesuatu yang tumbuh secara otomatis. Di lingkungan KPU dan badan ad hoc, komitmen harus dipupuk dan dirawat secara terus-menerus melalui beberapa strategi:

1. Pakta Integritas
   Setiap penyelenggara pemilu wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum bertugas. Ini adalah kontrak moral tertulis yang menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja jujur dan adil. Dokumen ini menjadi pengingat ( reminder) visual akan janji yang telah diucapkan.

2. Internalisasi Kode Etik
   Pemahaman mendalam tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) harus terus diberikan melalui bimbingan teknis (Bimtek). Penyelenggara harus paham mana batasan yang boleh dan tidak boleh dilanggar.

3. Kepemimpinan yang Memberi Teladan
   Komitmen menular dari atas ke bawah. Pimpinan KPU di tingkat Provinsi maupun Kabupaten harus menjadi role model. Jika pimpinan disiplin dan berintegritas, jajaran di bawahnya akan segan dan meneladani sikap tersebut.

4. Apresiasi dan Penegakan Hukum
   Membangun budaya reward and punishment. Mereka yang berprestasi dan berdedikasi perlu diberi apresiasi, sementara mereka yang melanggar kode etik harus ditindak tegas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketegasan hukum justru akan memperkuat komitmen institusi di mata publik.

Baca juga: Rekapitulasi Adalah: Pengertian, Contoh, dan Proses dalam Pemilu

Dari uraian di atas, kita dapat menarik benang merah bahwa komitmen adalah lebih dari sekadar janji; ia adalah karakter, integritas, dan daya tahan. Dalam spektrum yang luas, mulai dari janji pada diri sendiri hingga sumpah jabatan sebagai penyelenggara negara, komitmen menjadi elemen pembeda antara keberhasilan dan kegagalan.

Bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan, menjaga komitmen bukan sekadar tuntutan undang-undang, melainkan panggilan sejarah untuk meletakkan batu bata peradaban demokrasi yang kokoh di ufuk timur Indonesia. Tanpa komitmen, pemilu hanya akan menjadi ritual prosedural tanpa jiwa.

Mari kita, baik sebagai penyelenggara maupun pemilih, merawat komitmen kita masing-masing. Penyelenggara berkomitmen melayani, dan pemilih berkomitmen mengawasi.

Sebab pada akhirnya, demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang yang bahan bakarnya adalah komitmen kita bersama. Apakah Anda sudah siap berkomitmen untuk masa depan yang lebih baik? (GSP)

Daftar Referensi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review.

Artikel ini disusun oleh Tim Humas KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai bahan edukasi dan penguatan kapasitas SDM kepemiluan.