Artikel

Wamena — Kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan seluruh kebijakan negara berlandaskan pada kehendak serta kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme seperti pemilu, partisipasi publik, dan lembaga perwakilan rakyat, kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KPU berperan penting menjaga agar suara rakyat menjadi dasar setiap proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Papua Pegunungan.

Pengertian Kedaulatan Rakyat Menurut Para Ahli dan UUD 1945

Secara etimologis, kedaulatan rakyat berasal dari kata “daulat” yang berarti kekuasaan tertinggi, dan “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang hidup bersama membentuk suatu negara. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, seluruh kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dan pemerintah hanya menjalankan amanah rakyat sesuai konstitusi.

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat yang berhak menentukan arah kehidupan bersama. Sedangkan Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Keduanya menegaskan bahwa rakyat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek utama dalam proses bernegara.

Prinsip-Prinsip Dasar Kedaulatan Rakyat dalam Negara Demokrasi

Kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi berlandaskan pada beberapa prinsip penting:

• Kebebasan Berpendapat dan Berpartisipasi – setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi serta ikut dalam proses politik.
• Persamaan Hak dan Keadilan – tidak ada diskriminasi dalam memperoleh hak politik dan hukum.
• Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil – menjadi sarana utama rakyat memilih wakil dan pemimpinnya.
• Akuntabilitas Pemerintah – penyelenggara negara harus bertanggung jawab terhadap rakyat.
• Supremasi Hukum – segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dalam UUD 1945 dan dijalankan melalui lembaga-lembaga negara seperti:

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili suara rakyat di tingkat nasional.
• Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
• Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjamin keadilan dalam proses hukum dan politik.

Dengan mekanisme tersebut, rakyat tidak hanya memilih pemimpin tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi dan menilai kinerja penyelenggara negara.

Baca juga: Budaya Politik Partisipan: Ciri, Contoh, dan Perannya dalam Demokrasi

Contoh Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Kehidupan Bernegara

Beberapa contoh nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat antara lain:

• Pemilihan Umum (Pemilu): rakyat secara langsung memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.
• Musyawarah Desa atau Forum Publik: masyarakat ikut menyusun dan menentukan kebijakan pembangunan lokal.
• Partisipasi dalam Pengawasan Publik: seperti keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu bersama KPU dan Bawaslu.
• Kebebasan Pers dan Media Sosial: sebagai sarana rakyat menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap pemerintah.

Peran Pemilu dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Pemilu menjadi sarana paling nyata dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan arah masa depan bangsa dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan cita-cita nasional.
KPU sebagai penyelenggara pemilu berperan penting memastikan proses demokrasi berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
Setiap suara memiliki nilai yang sama, mencerminkan prinsip bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kehendak rakyat itu sendiri.

Tantangan dan Upaya Memperkuat Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Meski sistem demokrasi telah berjalan, tantangan tetap ada, seperti:

• Rendahnya partisipasi politik masyarakat di beberapa daerah.
• Politik uang dan disinformasi yang merusak kepercayaan publik.
• Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara.

Untuk memperkuat kedaulatan rakyat, dibutuhkan:

• Pendidikan politik yang berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.
• Transparansi dan akuntabilitas dari setiap lembaga publik.
• Kolaborasi antara KPU, masyarakat sipil, dan media dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dengan demikian, rakyat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga penjaga moral demokrasi di Indonesia.

Kedaulatan rakyat adalah pondasi dari keberlangsungan demokrasi Indonesia. Melalui pemilu, partisipasi publik, dan lembaga perwakilan rakyat, rakyat menjadi pemegang kendali arah pemerintahan. Tugas bersama seluruh elemen bangsa termasuk KPU adalah memastikan suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan utama dalam setiap keputusan negara.