Artikel

Wamena — Demokrasi tidak akan berjalan tanpa rakyat yang mau terlibat. Dalam sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kesadaran masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan menjadi hal yang sangat penting.

Kesadaran inilah yang disebut sebagai budaya politik partisipan — budaya di mana warga negara aktif berperan dalam proses politik, mulai dari pemilihan umum hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pengertian Budaya Politik Partisipan

Istilah budaya politik pertama kali dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Mereka membedakan tiga tipe budaya politik dalam masyarakat, yaitu parokial, subjek, dan partisipan.

• Dalam budaya politik parokial, masyarakat cenderung pasif, tidak memahami sistem politik, dan tidak terlibat dalam urusan pemerintahan.
• Dalam budaya subjek, warga mulai mengenal lembaga politik, tetapi partisipasinya masih terbatas pada ketaatan terhadap keputusan penguasa.
• Sementara itu, budaya politik partisipan menggambarkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Budaya politik partisipan menandai masyarakat yang telah melek politik, memahami mekanisme pemerintahan, dan berani menyuarakan pendapat. Mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang turut memengaruhi arah kebijakan negara.

Baca juga: Politik Identitas: Pengertian, Dampak, dan Tantangannya bagi Demokrasi Indonesia

Ciri dan Karakteristik Masyarakat Partisipan

Budaya politik partisipan tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kesadaran politik yang matang, pendidikan kewarganegaraan, dan keterbukaan informasi publik.

Berikut beberapa ciri utama masyarakat dengan budaya politik partisipan:

• Sadar politik.
  Warga memahami hak dan kewajibannya, tahu cara sistem pemerintahan bekerja, dan paham pentingnya partisipasi dalam pemilu.
• Kritis terhadap kebijakan.
  Mereka tidak hanya menerima keputusan pemerintah, tetapi juga berani menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif.
• Aktif berpartisipasi.
  Masyarakat ikut serta dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari pemilihan umum, musyawarah desa, organisasi sosial, hingga kegiatan sukarela yang berdampak sosial-politik.
• Percaya pada mekanisme demokrasi.
  Warga yakin bahwa perubahan dapat dicapai melalui jalur konstitusional — seperti dialog, pemilu, atau pengawasan publik.
• Berorientasi pada kepentingan umum.
  Dalam budaya partisipan, keputusan politik tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, melainkan demi kesejahteraan bersama.

Contoh Budaya Politik Partisipan di Indonesia

Budaya politik partisipan di Indonesia tampak dalam berbagai kegiatan yang melibatkan kesadaran politik masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

• Partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada.
  Tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.
• Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
  Banyak masyarakat kini berperan sebagai relawan demokrasi, penyelenggara pemilu, hingga pengawas yang ikut memastikan proses berjalan jujur dan transparan.
• Diskusi publik dan advokasi kebijakan.
  Masyarakat sipil, mahasiswa, dan kelompok adat aktif menyampaikan aspirasi melalui forum-forum publik, seminar, dan musyawarah daerah.
• Keterlibatan dalam organisasi sosial dan komunitas.
  Organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas lokal menjadi wadah bagi warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan.

Baca juga: Politik Dinasti di Indonesia: Antara Regenerasi dan Tantangan Demokrasi

Peran Budaya Politik Partisipan dalam Demokrasi

Budaya politik partisipan memiliki peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah:

• Menjaga legitimasi pemerintahan.
  Pemerintah yang terpilih melalui partisipasi aktif rakyat memiliki legitimasi yang kuat dan dipercaya masyarakat.
• Mengawasi kekuasaan.
  Masyarakat yang terlibat aktif dapat menjadi pengawas sosial terhadap kinerja pejabat publik dan lembaga negara.
• Mendorong transparansi dan akuntabilitas.
  Partisipasi publik menekan praktik korupsi dan mendorong keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan.
• Meningkatkan tanggung jawab warga negara.
  Ketika masyarakat ikut berpartisipasi, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.
• Memperkuat keadilan dan inklusivitas.
  Aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat memastikan kebijakan yang dibuat lebih adil dan mewakili banyak kepentingan.

Dengan budaya politik partisipan, rakyat tidak lagi hanya menjadi objek dalam sistem politik, tetapi mitra sejajar pemerintah dalam membangun negara.

Menjadikan Partisipasi Sebagai Tanggung Jawab Moral

Budaya politik partisipan adalah fondasi dari demokrasi yang hidup dan sehat. Ketika masyarakat sadar akan perannya, aktif berpartisipasi dalam pemilu, mengawasi kebijakan publik, dan terlibat dalam kegiatan sosial-politik, maka demokrasi tidak hanya berhenti di bilik suara.

Ia tumbuh dalam kehidupan sehari-hari — dalam diskusi warga, forum musyawarah, hingga kegiatan gotong royong yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Partisipasi rakyat bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa politik tetap menjadi alat mencapai kesejahteraan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Baca juga: Menimbang Ulang Ambang Batas: Antara Stabilitas dan Keterbukaan Politik